Articles by "DPRD Riau"
Tampilkan postingan dengan label DPRD Riau. Tampilkan semua postingan
PEKANBARU - KONTRASRIAU.COM - Sosialisasi Ranperda, Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik, telah berjalan Di beberapa titik di Kota Pekanbaru, yang dilakukan oleh Anggota DPRD Provinsi Riau Dapil Pekanbaru, yakni H.M.Sumardany Zirnata, ST,MT.
Sosialisasi Ranperda kali ini dilaksanakan di Halaman kampus STP Riau Jalan Patimura No.54, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail. Dengan sukses serta antusias dari para Mahasiswa-mahasiswi STP Riau, yang berjumlah lebih kurang 150 Mahasiswa, yang hadir mendengarkan serta mengikuti kegiatan Sosialisasi Ranperda tata kelola keterbukaan informasi publik, yang ditaja oleh Anggota DPRD Riau H.M.Sumardany Zirnata, ST,MSc.
Tampak hadir juga dalam acara kegiatan Sosialisasi Ranperda tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik kali ini, Ketua STP Riau DR.Ir. Eni Sumiarsih, MSc. beserta jajaran dosen STP Riau.
H.M. Sumardany Zirnata, ST,MSc. Menyampaikan Bahwa dengan adanya keterbukaan Informasi publik, menjadi alat tool untuk kita semua. Artinya dengan keterbukaan informasi publik menjadi tool kita. Contoh pemerintah membuat website, aplikasi. Tujuan kenapa perlu diatur? untuk mengurangi kecurangan. Artinya informasi publik ini jangan sampai ada main mata." Terang Sumardany Zirnata pada paparan di hadapan ratusan Mahasiswa-mahasiswi STP Riau." Kata H.M. Sumardany Zirnata, ST,MSc. Jumat(08/05/2026)pagi
" Jangan Ada Nepotisme, Korupsi. Manfaatnya banyak sekali tata kelola keterbukaan informasi publik bagi seluruh lapisan masyarakat, apalagi bagi para mahasiswa-mahasiswi STP Riau." Jelasnya.

Sambung Sumardany bahwa kami katakan tadi, dimana mereka Mahasiswa STP Riau ini fresh, dan kami juga coba menyerap aspirasi mereka yang fresh ini.(Semangat muda-red)

" Dan bisa dipastikan, dalam Sosper kami 70 persennya kami lakukan sosialisasi pada lingkungan dunia pendidikan semisal SMA, Sekolah tinggi bahkan sampai Universitas nanti." Tegas Sumardany Zirnata pada awak media.

Lanjut Sumardany Zirnata, dalam hal ini dibutuhkan peran serta aktif juga dari pemerintah, STP Riau ini satu-satunya yang ada di Riau, untuk perlu diperhatikan dan dibantu.

" Namun dari itu juga, meski banyak kekurangan. Kami berharap ini menjadi perhatian oleh pemerintah provinsi riau, kalau memang benar-benar serius, agar pariwisata ini menjadi devisa kita."  Pungkasnya.

Iya perhatikanlah sekolah pariwisata terutama sekali STP Riau, dan ini satu-satunya di Riau loh, bukan salah satunya." Sebut H.M. Sumardany Zirnata, ST,MSc.

DR.Ir. Eni Sumiarsih, MSc. Menambahkan kami sangat bersyukur serta berterimakasih sekali dengan kehadiran Anggota DPRD Riau H.M. Sumardany Zirnata, ST,MSc. dengan kerendahan hati beliau, bisa menyapa kami beserta para Mahasiswa-mahsiswi STP Riau, anak-anak kami dan ada beberapa pesan dan titipan buat anggota dewan, buat kalian sampaikan nantinya." Terangnya.

" Melalui momen ini, kita harap proaktif nantinya pada anak-anak kami mahasiswa dalam sesi dialog nantinya." Harap Eni Sumiarsih.

Didalam perguruan tinggi, kami melakukan pengabdian masyarakat, pemberdayaan masyarakat, itu di desa-desa wisata di Riau.

" Dan ini kerjasamanya dengan Kementerian Pariwisata, kemudian dengan Dinas Pariwisata Provinsi Riau, serta Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota." Ujarnya.

Ini yang kami lakukan, untuk penguatan kapasitas pemberdayaan manusia pariwisata. Juga melalui program CSR.
Program CSR ini dari tahun 2021 dengan Chevron, kemudian Agustus 2021 alih kelola jadi PHR hingga tahun 2024.

" Hadirnya anggota DPRD Riau H.M. Sumardany Zirnata, ST,MSc kesini kami sangat berterimakasih dengan kerendahan hati untuk datang ke STP Riau, meskipun tujuannya sosialisasi." Ungkap Eni Sumiarsih.

Jadi titipan-titipan kami, pengembangan kapasitas baik itu Infrastruktur, sarana prasarana, kemudian terkait juga dengan transportasi, mudah-mudahan bisa disampaikan kepada pemerintah.

" Dan tidak itu saja, kita juga kerjasama dengan pemerintah, kita juga sudah punya rodmat pengembangan desa pariwisata seluruh indonesia." Imbuhnya.

Kita ingin juga ini menjadi, artinya pemerintah untuk mendukung program-program desa wisata.

" Seperti pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan Homestay, pelatihan tata kelola, kuliner artinya yang bersifat ekonomi kreatiflah." Tuturnya.

Benar-benar kita nanti dapat menjadikan Riau ini, sebagai magnet pariwisata." Sebut Eni Sumiarsih.

Hal senada diungkapkan oleh Luis Rio F. Simanjuntak, mahasiswa jurusan Pariwisata. Ia mengaku sosialisasi ini menjadi pembuka mata bagi rekan-rekannya yang selama ini kerap terkendala dalam mengakses data publik untuk keperluan studi.

"Keterbukaan informasi itu vital bagi mahasiswa. Selama ini mungkin banyak teman-teman yang mengeluh sulit mencari data. Dengan adanya Perda ini nantinya, kami berharap hak kami sebagai warga negara bisa terpenuhi dengan lebih transparan," pungkasnya.

Editor : Omeng


PEKANBARU - KontrasRiau.com - 
Hangat dan penuh kekeluargaan. Itulah suasana yang tergambar di kediaman Anggota Komisi I DPRD Riau, Sumardany Zirnata ST MSC, sepanjang perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah. Sejak hari pertama Lebaran, Sabtu (21/3/2026), hingga Selasa (24/3/2026), rumah legislator asal Pekanbaru ini tak henti-hentinya didatangi warga yang ingin bersilaturahmi.
Sumardany, yang didampingi keluarga tercinta, tampak begitu bersemangat menyambut setiap tamu yang hadir. Meski tamu datang silih berganti dari pagi hingga malam, raut wajah politisi Demokrat ini tak menunjukkan rasa lelah. Sebaliknya, ia dengan antusias menyalami dan menyapa warga satu per satu, menciptakan suasana Idul Fitri yang benar-benar hidup.

"Alhamdulillah, rumah kami selalu terbuka lebar untuk warga. Kedatangan bapak, ibu, dan saudara sekalian adalah kebahagiaan bagi kami. Mari kita manfaatkan momentum Idul Fitri ini untuk mempererat tali silaturahmi dan saling memaafkan," ungkap Sumardany dengan penuh semangat.

Di kediamannya yang berlokasi di kawasan Kecamatan Sail, para tamu dimanjakan dengan aneka hidangan khas lebaran dan minuman segar. Namun, lebih dari sekadar jamuan makan, daya tarik utama adalah sosok Sumardany yang tak sungkan untuk langsung berbaur.

Sembari duduk santai bersama warga, sang wakil rakyat ini aktif berbagi cerita dan memberikan pesan bermakna. Ia terus mengajak masyarakat untuk menjaga kekompakan dan merawat kerukunan di tengah keberagaman Pekanbaru. Baginya, momen lebaran bukan sekadar tradisi, melainkan energi untuk memperkuat solidaritas sosial. (Rls)
PEKANBARU - KontrasRiau.com -
Usai sebulan penuh menempa diri di bulan suci, momen Idul Fitri 1447 H menjadi waktu yang tepat untuk membuka lembaran baru. Legislator Riau, M Sumardany Zirnata ST MSc, mengajak seluruh umat Muslim untuk menjadikan hari kemenangan ini sebagai jembatan untuk saling memaafkan dan mempererat kembali silaturahmi yang mungkin sempat renggang.

Ucapan tersebut disampaikan melalui media publikasi sebagai bentuk perhatian dan kedekatan dengan masyarakat di momen hari besar keagamaan. Dalam pesannya, Sumardany mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan Idul Fitri sebagai momentum mempererat tali silaturahmi serta memperkuat rasa persaudaraan.

“Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 H. Minal Aidin Wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin,” ujar Sumardany, Rabu (18/3/2026).

Ia menuturkan bahwa Idul Fitri merupakan waktu yang tepat untuk saling memaafkan, memperbaiki hubungan antar sesama, serta kembali kepada fitrah setelah menjalani ibadah puasa selama bulan Ramadan.

Menurut anggota Komisi I DPRD Riau ini, nilai-nilai yang terkandung dalam Idul Fitri seperti kebersamaan, kepedulian sosial, dan persatuan harus terus dijaga dan ditingkatkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan saling mendukung.

Selain itu, politisi Demokrat ini juga berharap perayaan Idul Fitri tahun ini dapat membawa keberkahan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat, serta menjadi momentum untuk memperkuat semangat gotong royong di tengah berbagai tantangan kehidupan.

“Semoga di hari yang fitri ini kita semua kembali suci, serta diberikan kesehatan, keberkahan, dan kemudahan dalam menjalani kehidupan ke depan,” tambahnya.

Ucapan tersebut juga mencerminkan komitmen Sumardany dalam menjalin hubungan yang erat dengan masyarakat serta mendorong terciptanya kebersamaan yang lebih kuat di tengah lingkungan sosial.

Dengan semangat Idul Fitri, diharapkan seluruh elemen masyarakat dapat terus menjaga persatuan dan kesatuan demi kemajuan daerah dan kesejahteraan bersama. (Rik)
PEKANBARU - KontrasRiau.com - 
Komisi III DPRD Provinsi Riau berencana turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan fakta terkait aktivitas operasi tambang yang diduga menimbulkan dampak bagi masyarakat. Langkah ini diambil menyusul adanya indikasi bahwa pemberian izin usaha tambang tidak sepenuhnya didasarkan pada dokumen yang valid.

Ketua komisi III DPRD Riau H Edi Basri SH MSi mengatakan rencana peninjauan tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam rapat internal Komisi III DPRD Riau yang dijadwalkan berlangsung pada Senin mendatang. Dalam rapat tersebut, para anggota dewan akan menentukan jadwal serta lokasi peninjauan guna memastikan kondisi sebenarnya di lapangan.

Politisi Gerindra Dapil Kampar ini menegaskan, langkah turun langsung ke lokasi penting dilakukan untuk memastikan seluruh proses perizinan maupun kegiatan operasional tambang berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. DPRD juga ingin memastikan tidak ada aktivitas usaha yang merugikan masyarakat maupun lingkungan.

"Salah satu aktivitas yang menjadi sorotan adalah kegiatan galian C milik PT Dadi Madju di Desa Tambang, Kabupaten Kampar. Operasi perusahaan tersebut menuai protes dari masyarakat setempat karena diduga menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan sumber penghidupan warga," kata Edi.

Warga bersama Kepala Desa Tambang, Alimudin jelas Edi, bahkan meminta penghentian aktivitas perusahaan tersebut pada Kamis (11/3/2026). Alimudin menyampaikan bahwa masyarakat merasa dirugikan sejak perusahaan melakukan aktivitas pengerukan kerikil dan pasir menggunakan alat berat.

“Masyarakat sudah dirugikan. Selain air sumur yang mulai kering, keramba milik warga juga tidak lagi produktif,” ujarnya.

Menurutnya, aktivitas pengerukan yang dilakukan perusahaan diduga telah mempengaruhi kondisi lingkungan di sekitar desa, khususnya terhadap sumber air yang selama ini dimanfaatkan warga untuk kebutuhan sehari-hari maupun usaha perikanan.
PEKANBARU – KontrasRiau.com - 
Komisi I DPRD Provinsi Riau hingga kini belum menerima data terkait Barang Milik Negara (BMN) dari PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) berupa lahan kiri dan kanan masing-masing 50 meter di ruas Jalan Pekanbaru–Dumai sepanjang 180 kilometer.

Ketua Komisi I DPRD Riau, Nur Azmi Hasyim, mengatakan bahwa berdasarkan kesepakatan rapat antara Komisi I DPRD Riau, PHR dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) di Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada 27 Januari lalu di Jakarta, PHR berkomitmen menyerahkan data tersebut paling lambat dua minggu setelah pertemuan.

“Sekarang sudah lewat dua minggu, namun data itu belum kami terima,” ujar Nur Azmi, Senin (16/2/2026).

Ia meminta agar PHR segera menyelesaikan persoalan tersebut, termasuk kejelasan status lahan di  Jalan Jenderal Sudirman Kota Dumai yang menurut PHR juga masuk dalam kategori BMN.

Nur Azmi menjelaskan, sebelumnya Komisi I DPRD Riau melakukan konsultasi ke DJKN untuk mempertanyakan status lahan masyarakat yang masuk kategori BMN. Dalam pertemuan tersebut, rombongan DPRD diterima langsung oleh Direktur PKN DJKN, Purnamatesi Anturi, beserta jajaran.

Komisi I menyampaikan banyaknya pengaduan masyarakat terkait status tanah yang diklaim sebagai BMN, khususnya di sepanjang ruas jalan Dumai–Pekanbaru. Persoalan ini dinilai telah berlangsung lama dan menimbulkan dampak hukum serta keresahan di tengah masyarakat.

DPRD Riau juga telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan pihak terkait, termasuk BPN dan Kanwil di Provinsi Riau, serta turun langsung ke daerah terdampak seperti Kabupaten Bengkalis untuk memastikan kondisi di lapangan.

“Bukan hanya di sepanjang jalan, tetapi juga masuk ke kawasan permukiman dan jalan protokol. Bahkan di beberapa titik sudah berdiri rumah sakit, perkantoran, hotel hingga bank,” ungkapnya.

Menurutnya, sebagian masyarakat terdampak telah memiliki alas hak atas tanah tersebut. Karena itu, DPRD meminta kepastian mengenai titik awal dan akhir BMN Hulu Migas sepanjang 180 kilometer agar persoalan ini tidak berlarut-larut.

Dalam pertemuan itu jelas politisi Demokrat ini, DJKN meminta PHR segera mengirimkan surat resmi kepada Komisi I DPRD Riau yang memuat kejelasan titik lokasi BMN tersebut dalam waktu dua minggu. Selain itu, tanah yang tidak masuk dalam peta BMN akan dikeluarkan dari kategori Barang Milik Negara.

Komisi I DPRD Riau berharap PHR segera memenuhi komitmennya agar kejelasan dan kepastian hukum bagi masyarakat di sepanjang Jalan Pekanbaru–Dumai dan Jalan Jenderal Sudirman Kota Dumai dapat segera terwujud.
PEKANBARU - KontrasRiau.com - Anggota DPRD Riau H.M. Sumardany, ST,MSc dari Partai Demokrat Melaksanakan Reses, Jemput Aspirasi di Wilayah Tenayan Raya, Jalan Bata Merah RT 02/RW 09 di Kelurahan Sialang Sakti. Kamis Malam (12/02/2026)

Hadir juga dalam reses H.M.Sumardany Zirnata, ST,MSc kali ini dan perdana, yakni Daeng selaku Ketua RT 02/RW 09, Ketua DPC Partai Demokrat, serta Tokoh masyarakat sekitar dan kebanyakan para kaum emak-emak yang bertempat tinggal di RT 01 hingga RT 04 di lingkungan RW 09.
Ibu Siti Aisyah yang akrab disapa Aisyah yang bertempat tinggal di RT 02/RW 09 Kel. Sialang Sakti, Kec. Tenayan Raya Menyampaikan keluhannya bahwa, dengan hadirnya Bapak H.M. Sumardany Zirnata selaku anggota DPRD Riau kesini, kami yang tinggal di lingkungan RW 09 ini agak kesulitan dengan minimnya fasilitas Penerangan alias terbatas sekali Trafo/Garda Listrik di tempat tinggal kami." Tegas Eni.

" Lanjut Eni, kami sangat berharap sekali Bapak H.M. Sumardany Zirnata selaku anggota DPRD Riau untuk dapat mewujudkan permohonan kami yakni dibuatnya atau diadakannya fasilitas Trafo/Garda Listrik, karena saat ini kami sangat ke sultan sekali, apabila bila waktu magrib dan malam hari, lampu-lampu du rumah kami sering redup, sering turun spaningnya tidak stabil/tidak normal seperti kebanyakan Di rumah-rumah lainnya yang memiliki fasilitas listrik yang lengkap." Terang Eni yang diamankan oleh emak-emak lainnya.

Dan satu lagi keluhan kami, kepada Bapak H.M. Sumardany Zirnata, bahwa kami warga disini memohon dan meminta agar dibuatkan parit/selokan jalan yang baik, bagus dan permanen, karena saat ini parit yang ada di lingkungan kami tidaklah ada, tidak memenuhi standar kelayakan." Tutup Eni.

Tambah Ibu Eni kami memohon serta meminta agar harga sembako itu murah atau stabil, karena yang kami rasakan saatnya ini harga sembako yang naik. Sedangkan kami disini pendapatan kami merosot, karena suami kami sebagai buruh bangunan, yang saat ini pekerjaanpun berkurang sekali, sehingga terganggu Perekonomian kami, hidup kami sehari-hari. Jadi kami berharap Bapak H.M. Sumardany Zirnata dapat hendaknya membantu kami warga disini, untuk memberikan solusi, dan mungkin dapat membantu menekankan angka atau harga sembako yang murah dan terjangkau oleh kami." Tuturnya.

Tambah Ibu Ita Harahap mengutarakan bahwa, dengan datang dan hadirnya Bapak H.M.Sumardany Zirnata Reses di Tempat kami ini, kalau memang mau membantu kami Tolonglah kami, dibantu dengan diberikan kemudahan terkait program kuliah atau pendidikan yang murah dan terjangkau, karena anak kami kuliah di Universitas Lancang Kuning, dan saat ini nyambi bekerja untuk meringankan biaya kuliahnya.

Jadi kalau soal komitmen kami sangat komitmen, mohon maaf Bapak, seperti biasanya anggota Dewan yang sudah datang kepada kami untuk minta dukungan, setelah duduk, anggota dewan tersebut sudah lupa dengan kami warga disini, kami berharap tidak demikian dengan Bapak.

Mohon kiranya kami diberikan akses ataupun info terkait biaya pendidikan kuliah yang murah dan terjangkau untuk kami kaum emak-emak, yang mungkin anaknya juga sedang menempuh pendidikan kuliah." Sebutnya.

Ibu Enggar Murni Menambahkan bahwa di wilayah tempat kami tinggal, belum memiliki fasilitas air bersih yang baik. Dimana kendala kami disini, antar rumah kami tinggal, itu masih sulit dan terbatas sekali air bersih yang kami terima. Jadi kami berharap kepada Bapak H.M. Sumardany Zirnata, untuk dapat membantu keluhan serta kesulitan kami pada fasilitas air bersih di tempat kami tinggal." Ujarnya.

H.M.Sumardany Zirnata, ST,MSc. Menyebutkan bahwa hari ini kami datang ke tempat Bapak/Ibu di wilayah kecamatan tenayan raya, kelurahan sialang sakti, tepatnya di RT 02/RW 09 ini adalah Reses kami yang pertama atau yang perdana, yang sebelumnya kami belum pernah kesini." Pungkasnya.

Jadi kami harapkan Bapak/Ibu yang tempat tinggal di lingkungan RW 09, yang sekiranya belum memikii KTP, agar segera dipindahkan identitasnya KTP ke Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, karena nantinya dengan KTP inilah akan mudah mengurus dan membantu untuk Bapak/Ibu sekalian." Tambah Sumardany.

Mengenai keluhan dan masukan dari Bapak/Ibu warga disini, asalkan komitmen semua, Insya Allah kami siap membantu. Dan tadi Ibu sampaikan mengenai sulit dan terbatas sekali air bersih, juga mengenai beasiswa pendidikan, dan juga parit permanen. Insya Allah kami akan bantu, dan usahakan, serta Trafo Listrik/Garda Listrik bagi warga disini." Tutup H.M  Sumardany Zirnata, ST,MSc.

Suasana Rese Perdana Anggota DPRD Riau Dapil Kota Pekanbaru H.M.Sumardany Zirnata, ST,MSc dari Partai Demokrat, berlangsung dengan suasana yang akrab, dan kondusif. Kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama dengan warga. (Omeng)

PEKANBARU - KontrasRiau.com - 
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Riau 2026 harus disahkan paling lama Akhir bulan November ini. Sanksinya bisa-bisa gaji Gubernur dan Anggota DPRD Riau dipotong.

Amal Fathullah A, Lc,MA Sekretaris Komisi I DPRD Riau Menyebutkan bahwa kami secara Komisi berupaya untuk ontime untuk menyelesaikan, sehingga di akhir bulan November sudah clear." Ujarnya.

" Amal Fathullah Politisi Partai PKS, melanjutkan, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Riau 2026, harus di sahkan paling lama akhir bulan November 2025." Pungkas Amal Fathullah A.

Bila tidak selesai di akhir bulan November ini, akan ada aturan dan sangsi, maka kita disetiap, di akhir aturan itu, kita sudah menyiapkan sebelum tenggang waktunya." Imbuhnya.

" Amal Fathullah A menambahkan
jika hal itu terjadi maka ini akan menjadi presiden buruk bagi Riau. Dan dampaknya pada semua hal, maka kita tidak ingin semua itu terjadi." Tegasnya.

Editor : Omeng

PEKANBARU - KontrasRiau.com - 
Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan (AMMP) kembali menyuarakan aspirasi terkait penolakan relokasi dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Provinsi Riau, Selasa (19/8/2025).

RDP yang berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Riau ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Riau, H. Parisman Ihwan, SE, MM, didampingi jajaran Komisi II DPRD, di antaranya Soniawati, Monang Pasaribu, dan Raja Jaya.
Hadir pula sebanyak 53 perwakilan masyarakat dari dusun dan desa terdampak TNTN di Kabupaten Pelalawan
Dalam forum tersebut, Wandri Saputra Simbolon selaku perwakilan AMMP menyampaikan tiga poin utama aspirasi masyarakat:

Menolak relokasi mandiri dan tetap bertahan di lokasi tempat tinggal saat ini.

Menyatakan kesiapan untuk taat pajak demi mendukung pendapatan daerah.

Meminta pemerintah provinsi memfasilitasi audiensi dengan pemerintah pusat.

Wandri menegaskan, apabila tuntutan tersebut diabaikan, pihaknya mendesak agar seluruh pejabat terkait di Kabupaten Pelalawan – mulai dari bupati, camat, kepala desa hingga pimpinan TNTN – diproses secara hukum.

“Kami sepakat menolak relokasi. Harus ada kepastian dari pemerintah, baik daerah maupun pusat, demi keberlangsungan hidup masyarakat,” tegas Wandri.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Riau Parisman Ihwan menyatakan siap menyampaikan aspirasi masyarakat Pelalawan ke DPR RI, khususnya kepada perwakilan rakyat dari Riau.
Hal senada disampaikan anggota Komisi II, Monang Pasaribu, yang mengingatkan agar masyarakat tetap kompak dan tidak melakukan tindakan di luar koridor hukum.
Sementara itu, Soniawati juga menegaskan akan mengawal aspirasi AMMP hingga ke pemerintah pusat.

Wandri juga meluruskan informasi yang beredar di media terkait isu penyerahan lahan seluas 3.000 hektare di Desa Bagan Limau. Ia menegaskan fakta sebenarnya berbeda, di mana terdapat penyerahan lahan dengan luas lebih kecil dan dilakukan oleh pihak tertentu, bukan masyarakat umum.

AMMP meminta agar pemerintah kabupaten maupun provinsi benar-benar melakukan telaah mendalam sebelum mengambil keputusan. Mereka berharap RDP lanjutan di DPR RI Komisi IV bisa segera dilaksanakan pada awal bulan mendatang agar masyarakat mendapat kepastian untuk masa depan mereka, terutama terkait pendidikan anak dan perekonomian keluarga. ***
PEKANBARU - KontrasRiau.com - 
Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, menjamu peserta Musyawarah Daerah (Musda) Badan Eksekutif Mahasiswa Se-Riau (BEM SRI) dalam acara Welcome Dinner di kediamannya, Jalan Sisingamangaraja, Pekanbaru, pada Rabu (12/2/2025). Acara ini dihadiri sekitar 200 peserta dari berbagai perguruan tinggi di Pekanbaru dan daerah lainnya di Riau.
Dalam sambutannya, Kaderismanto mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Musda dan berharap agenda tersebut dapat menghasilkan keputusan yang bermanfaat, baik untuk organisasi mahasiswa maupun kemajuan daerah. Ia menekankan pentingnya menjadikan dinamika organisasi sebagai wadah pembelajaran bagi mahasiswa.

Selain itu, Kaderismanto yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD PDI Perjuangan Riau, berpesan agar kompetisi dalam pemilihan Koordinator Pusat BEM SRI dilakukan secara sportif dan demokratis. Ia menegaskan pentingnya menanamkan semangat “bertanding untuk bersanding” dalam berorganisasi.

Lebih lanjut, Kaderismanto mengajak BEM SRI untuk bersinergi dengan DPRD dan pemerintah daerah dalam upaya memajukan Riau. Ia berharap kepengurusan baru nantinya dapat berperan aktif dalam mengawal pembangunan daerah serta menyampaikan aspirasi mahasiswa dengan bijaksana.

Sementara itu, Koordinator Pusat (Korpus) BEM SRI, Alfikri, menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan oleh Ketua DPRD Riau. Menurutnya, undangan makan malam dan diskusi di rumah dinas Ketua DPRD merupakan hal yang baru dalam sejarah BEM SRI dan menunjukkan keterbukaan DPRD terhadap mahasiswa.

“Kami sangat mengapresiasi sikap keterbukaan Ketua DPRD Riau. Mungkin ini pertama kalinya dalam sejarah seluruh Ketua BEM diundang makan malam dan berdiskusi langsung di rumah dinas ini. Atas nama rekan-rekan BEM, kami mengucapkan terima kasih,” ujar Alfikri.

Ia juga menyampaikan bahwa Musyawarah Daerah BEM Se-Riau akan berlangsung pada 13-15 Februari 2025 di Gedung Asrama Haji Pekanbaru. Agenda utama dalam Musda ini adalah pemilihan Koordinator Pusat BEM Se-Riau periode 2025 yang akan menjadi pemimpin organisasi mahasiswa tingkat provinsi tersebut.

Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan sinergi antara mahasiswa, DPRD, dan pemerintah daerah dapat semakin erat. Mahasiswa sebagai agen perubahan diharapkan dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui gagasan dan kritik yang konstruktif.
PEKANBARU - KontrasRiau.Com -
Antisipasi tindak Pidana ITE di media sosial dan media online yang mengganggu perayaan Idul Fitri 1445 H/2024 M.

Pada Jum'at (05/04/2024) Personil Subsatgas Siber Polda Riau dalam rangka Operasi Tertib Ramadhan Lancang Kuning 2024 melaksanakan patroli siber.

Kegiatan yang dipusatkan di Mapolda Riau tersebut dipimpin Kasubsatgas Siber Kombes Pol Nasriadi, SH., SIK didampingi 2 orang anggota Sub Satgas.

Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Hery Murwono melalui Kasubsatgas Siber Kombes Pol Nasriadi,SH.SIK menyampaikan.

" Tim Siber Kepolisian bertugas memelihara keamanan warga net di ruang siber ", jelasnya, Sabtu (06/04/2024).

Tim siber melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan segala bentuk kejahatan siber.

" Tim siber juga berperan langsung dalam memberikan edukasi masyarakat terkait implementasi Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)", tambahnya.

Maka dari itu sambungnya, dalam rangka Ops Tertib Ramadhan Lancang Kuning 2024, Subsatgas siber perlu melaksankan patroli dan monitoring siber.

" Dan hal tersebut upaya Gakkum Subsatgas Polda Riau dalam mengantisipasi adanya tindak Pidana ITE yang dapat mengganggu perayaan Idul Fitri 1445 H ini ", pungkas Kombes Nasriadi.
KAMPAR - KontrasRiau.Com - 
Waka Polres Kampar dilaksanakan Sholat Tarawih keliling pada selama bulan  Ramadhan di Masjid Ar Rahman  Kecamatan Bangkinang Kota.

Dalam kegiatan ini di pimpin Waka Polres Kampar  Kompol Andi Cakra Putra dan serta di ikuti Personel sat Reskrim, personel Bag dan Personel sipropam sebanyak 1 personel dan ibadah Sholat Tarawih ini juga diikuti masyarakat sekitar pada hari Kamis,(4/4/24) malam

Semua jamaah terlihat khusyuk melaksanakan Sholat Tarawih sebagai bagian dari ibadah puasa Ramadhan.

Dalam kesempatan itu, juga digelar khotbah Tarawih yang diisi pesan-pesan mengenai keutamaan ibadah di Bulan Ramadhan ini.

Kapolres Kampar AKBP Ronald Sumaja melalui Waka Polres Kampar Kompol Andi Cakra Putra Menyampaikan bahwa acara Sholat Tarawih keliling ini rutin dilaksanakan setiap hari, selama puasa Ramadhan.

“Ini merupakan kegiatan rutin yang kami laksanakan bersama masyarakat setiap tahunnya dan agar Terciptanya hubungan yang harmonis antara polri dengan masyarakat serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada polri dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat.

Di selah selah kegiatan tarawih ini Kapolres Kampar Melalui Waka Polres Kampar Menghimbaua Kepada Masyarakat yang melaksanakan Mudik dengan aman dan nyaman : 

Pastikan rumah dalam keadaan aman sebelum ditinggalkan, kunci pintu dan jendela rumah, pastikan seluruh peralatan elektronik dan kompor dalam keadaan mati.

Beritahu petugas keamanan setempat ( polsek, security, rt/rw, tetangga bahwa rumah dalam keadaan kosong dalam waktu tertentu.

Simpan barang berharga dan dokumen ditempat yang aman atau titipkan ke keluarga terdekat.

Cek kondisi kendaraan, pastikan kendaraan layak jalan dan jangan membawa barang berlebihan serta patuhi peraturan lalu lintas.

Bila lelah dalam perjalanan, segera beristirahat di res area atau pos pengamanan polisi terdekat.

PEKANBARU - KontrasRiau.Com -Kapolda Riau Irjen Pol Mohammad Iqbal melepas 5 bus rombongan mudik gratis tujuan Sumatera Barat (Sumbar) dan Sumatera Utara (Sumut), Sabtu (06/04/2024) pagi, sekitar pukul 09.30 Wib, di halaman depan Mapolda Riau di Jalan Pattimura, Pekanbaru.Mudik gratis ini diberi tema ‘Mudik Kebangsaan Presisi Polda Riau Bersama Cipayung Plus 2024, mudik ceria penuh makna.

Lima unit bus disiapkan dengan rute, Rantau Prapat, Padang Sidempuan, Solok dan Bukitttingi.Sejumlah pemudik tampak antusias mengikuti mudik gratis ini dan membawa barang-barang serta koper mereka dan dinaikkan ke atas bus.“Alhamdulillah tahun ini, Polda Riau kembali mengadakan Mudik Gratis. Terimakasih Polda Riau,” kata Salah seorang pemudik, Zulfikri.

Hal sama juga diungkapkan pemudik lainnya tujuan Solok, Sumatera Barat, Rizaldi. Ia mengaku senang adanya program mudik gratis dari Polda Riau.S'aya sangat senang adanya mudik gratis ini. Saya dari Pekanbaru dan rencana pulang kampung ke Solok. Saya mudik bersama anak istri,” ungkap Rizal.“Semoga progam ini ada setiap tahunnya,” kata bapak anak satu ini.

Kapolda Riau, Irjen Pol Mohammad Iqbal mengatakan, ada sekitar 146 orang pemudik yang ikut dalam kegiatan bertajuk Mudik Kebangsaan ini. Mereka dibagi 5 bus dengan masing-masing bus, tujuan Padang Sidempuan sebanyak 48 penumpang, Rantau perapat 40 penumpang, Solok 30 penumpang dan Bukit Tinggi 38 penumpang.“Kita berangkatkan hari ini ke Sumbar dan ke Sumut dengan berbagai jurusan. Beberapa fasilitas sudah kita lengkapi, pengawalan juga dilakukan tim Polantas, di Sumbar itu sampai Bukittinggi dan Sumut sampai Padang Sidempuan,” kata Irjen Pol Mohammad Iqbal.

Kapolda menjelaskan, kegiatan ini merupakan hasil kerjasama Polda Riau dengan organisasi mahasiswa Cipayung Plus Riau yang ke 3 kalinya.“Ini merupakan base 3 kerjasama kami dengan adek-adek Cipayung Plus 2024. Saya bangga selaku Kapolda Riau, bahwa ide-ide yang sangat mulia dan strategis ini dilemparkan kepada saya, yang sekiranya dapat membantu dan mengeksekusi ide ini,” kata Irjen Pol Iqbal.

Kapolda berharap, kegiatan positif ini bisa terus dilakukan ke depan. Tujuannya membantu dan meringankan beban masyarakat.“Saya berpesan selaku Kapolda Riau, selain selamat mudik, sampaikan salam saya kepada seluruh keluarga di kampung dan patuhi aturan yang ada,” tutup Kapolda Riau.**


PEKANBARU - KontrasRiau.Com -
Kapolsek Senapelan, Kompol Noak P Aritonang bersama ketua Ranting Bhayangkari Ny Karin Noak turun ke jalan membagikan takjil gratis kepada masyarakat pengguna jalan yang melintas di depan Mako Polsek Senapelan, Jalan D I Penjaitan, Kelurahan Kampung Bandar Kecamatan Senapelan, Pekanbaru, Jumat (05/04/2024) petang.
Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika.S.I.K, Saat Di konfirmasi Wartawan Melalui, Kapolsek Senapelan, Kompol Noak P Aritonang.S.I.K, mengatakan, ada lebih kurang 400 paket takjil yang dibagikan pada hari ini, dimana kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru, khususnya yang melintas di Jalan D I Penjaitan.
“Kegiatan ini merupakan bentuk dan cara kami peduli terhadap masyarakat khususnya di Bulan Ramadhan ini. Tentunya ini akan rutin dilaksanakan selama Bulan Ramadhan. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi warga, utamanya umat Muslim yang sedang menjalankan Ibadah Puasa,” kata Kapolsek.

Kapolsek menambahkan, selain bagi-bagi Takjil Polsek Senapelan juga memberikan himbauan kepada pengendara supaya tertib berlalu lintas.

“Disamping membagikan takjil Polsek Senapelan juga memberikan himbauan kepada pengendara supaya tertib berlalu lintas, patuhi aturan lalu lintas dan tetap jaga Protokol Kesehatan dan semoga selamat sampai tujuan,” tutup Kompol Noak.
PEKANBARU - KontrasRiau.Com - 
Setelah sebelumnya mengadakan pertemuan secara zoom, Klinik Pratama Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIB Rumbai, menjalani proses survei akreditasi oleh Surveyor dari Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Primer (Lafkespri), drg. Nora Indriasari, M.Kes dan Desh Pranthi Wenaz, SKM secara langsung. Kedatangan tim survei ini untuk mengecek dan menilai kesiapan Klinik Lapas Narkotika Rumbai untuk meraih akreditasi. Kedatangan Tim Survei ini disambut langsung oleh Kepala Lapas (Kalapas) Narkotika Kelas IIB Rumbai, Henri Alfa Edison Damanik dan jajaran, Pada Kamis (04/04/24).

Bertempat di gedung klinik, kegiatan diawali dengan apel pagi bersama. Kedatangan tim survei ini disambut dengan alunan musik rebana dan pertunjukan silat sebagai acara pembuka. Setelah acara pembuka, Tim Survei akreditasi melakukan wawancara langsung dengan Kalapas, dalam wawancara ini tim menanyakan beberapa hal terkait komitmen Lapas Narkotika dalam memberikan layanan kesehatan terhadap Warga binaan di dalam Lapas.

Setelahnya, Tim Survei mengecek kelengkapan sarana dan prasarana. Survei ini juga di isi dengan kegiatan simulasi penanganan situasi darurat kebakaran dan prakterk cara membersihkan darah yang berserakan dengan benar. Warga binaan Lapas Narkotika Rumbai juga mempraktekan cara mencuci tangan dengan benar, yang telah diajarkan sebelumnya.

Kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Lapas Narkotika Rumbai dalam meningkatkan standar pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan. Tak lupa juga kalapas mengucapkan terima kasih kepada surveyor yang telah dating ke Lapas Narkotika Rumbai.

"Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran tim surveyor dalam mengecek kesiapan klinik Lapas ini untuk meraih akreditasi. Kami mohon masukan dan sarannya jika ada hal-hal yang dirasa perlu untuk dibenahi. Melalui akreditasi klinik ini,  kami akan terus menunjukkan komitmen dan usaha kami dalam memberikan layanan kesehatan terbaik bagi warga Binaan di dalam Lapas." ucap Kalapas

Sementara itu, secara terpisah Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Riau, Budi Argap Situngkir, sangat mengapresiasi kegiatan ini. Kakanwil menyampaikan, "Pelayanan Kesehatan menjadi hal yang sangat vital didalam Lapas.

Oleh karena itu, Kementerian Hukum dan HAM di tuntut untuk dapat memberikan pelayanan Kesehatan yang baik. Kita selalu dorong semua Satuan Kerja Pemasyarakatan untuk memberikan pelayanan Kesehatan terbaik bagi Warga Binaan, salah satunya dengan Akreditasi Klinik ini," ujar Kakanwil.(**)
Pekanbaru – Kontrasriau.com  – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau telah mengesahkan Raperda penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, dalam rapat Paripurna DPRD Riau, Senin (16/04/2018).

Ketua Pansus Ranperda penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner Mansyur dalam laporan pansusnya mengatakan, dalam rangka memanfaatkan dan melestarikan keanekaragaman hayati tersebut diselenggarakan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner cara sendiri maupun terintegrasi.

Dengan pendekatan sistem agrobisnis peternakan dan sistem kesehatan hewan. Serta penerapan asas keamanan dan kesehatan, kerakyatan keadilan keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian,kemitraan dan keprofesionalan.

Kedua hal tersebut harus diselenggarakan secara sinergis untuk melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan, menyediakan pangan yang aman sehat utuh dan halal.

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat hewan dan lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Atas dasar tersebut serta memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat maka perlu untuk ditetapkan peraturan daerah provinsi Riau.

“Tentang penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner,” kata Mansyur dalam laporanya dalam sidang paripurna.

Pasal demi pasal telah dikupas tuntas oleh pihak pansus, salah satunya yakni pasal 2 tentang perencanaan.

Pemerintah daerah menyusun rencana penyelenggaran kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner berdasarkan RPJMD, RPJMP dan tata ruang wilayah.

Dan Ranperda kesehatan hewan dan kesehatan maayarakat veterliner sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Untuk pengamanan penyakit hewan sebagaimana dimaksud akan dilaksanakan melalui pengamanan penyakit hewan menular strategis, penetapan kawasan pengamanan penyakit hewan.

Penetapan prosedur biosfety dan lain sebagainya dilakukan oleh otoritas veteriner. Sesuai dengan kewenangannya diwilayah masing-masing dan dapat juga dilakukan dengan mengikut sertakan masyarakat.

Untuk pemberantasan penyakitnya sendiri nantinya akan dilakukan untuk menghilangkan kasus dan agen penyakit hewan menular yang bersifat endemik dan wabah.

Pemberantasan penyakit hewan menular tersebut dilakukan melalui penutupan daerah, pembatasan lalulintas hewan dan produk hewan, pengebalan hewan, pengisolasian hewan sakit.

Sementara Gubernur diminta melaporkan kejadian wabah penyakit hewan menular kepada Menteri untuk menyatakan sebagai daerah wabah.

Setelah memperoleh laporan dari pejabat otoritas veteriner diwilayah setempat, berdasarkan hasil investigasi laboratorium veteriner terakreditasi.

Dalam hal satu wilayah dinyatakan sebagai daerah wabah Pemerintah Daerah atau pemerintah Kabupaten wajib menutup daerah tertular tersebut dengan melakukan pengamanan pemberantasan dan pengobatan hewan serta pengeluaran dana yang memadai di samping dana pemerintah pusat.

Setiap orang dilarang mengeluarkan dan memasukan hewan produk hewan atau media yang memungkinkan membawa penyakit hewan lainnya, dari daerah keluar atau terluka ke daerah bebas ketentuan.

“Mengenai pelaksanaan pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur,” ujar Mansyur.

Setelah laporan pansus tersebut dibacakan, pimpinan Rapat paripurna Sunaryo menanyakan kepada seluruh anggota dewan yang hadir, apakah mereka setuju dengan hasil Ranperda tersebut.

“Setelah disetujui Ranperda tersebut menjadi Perda, maka kita akan mendengarkan pendapat akhir kepala daerah,” kata Sunaryo.

Plt Gubernur Riau diwakili oleh Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi mengatakan, dengan sudah disahkannya Ranperda ini dapat menjadi payung hukum dalam penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner Provinsi Riau.

 

 

 

 

Pekanbaru – Kontrasriau.com – Pihak DPRD Riau mengesahkan revisi peraturan daerah tentang ketenagalistrikan.  Rapat Paripurna dihadiri 43 anggota dewan, dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau, Sunaryo, Senin.

Juru Bicara Pansus Perubahan Atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Ketenagalistrikan Almainis berharap agar rancangan peraturan daerah ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat di Provinsi Riau, khususnya dalam bidang penggunaan, pemberdayaan, pengelolaan serta pengusahaan kelistrikan.

“Kami yakin dan percaya atas dukungan dari segenap pihak itulah rancangan peraturan daerah tentang Ketenagalistrikan ini dapat disajikan dan semoga bisa memberikan manfaat bagi segenap masyarakat Riau secara luas,” tegas Almainis.

Dilanjutkannya, laporan yang disampaikan pansus perubahan atas rancangan peraturan daerah nomor 5 tahun 2014 tentang rancangan peraturan daerah tentang ketenagalistrikan daerah ini merupakan hasil fasilitas yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Riau melalui Biro Hukum dan HAM Pemerintah Provinsi Riau ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Secara rinci, Almainis menjelaskan adapun poin revisi hasil fasilitas yang diterima adalah pada poin-poin sebagai berikut, pertama redaksi tahun pada judul awal ranperda disesuaikan dengan tahun yang sedang berjalan. Kedua penyempurnaan pada point mengingat guna disesuaikan dengan aturan hukum dan perundang-undangan. Ketiga Pasal 1, point 3n 6, 23, 25, 30, 34, 39, 41 dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian. Keempat Pasal 2 huruf d dilakukan penyempurnaan redaksional. Kelima Pasal 4 huruf k, l dan m dihapus karena tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Keenam pasal 28 point 2 dan 4 dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian redaksional. Ketujuh, pasal 29A point 3 dihapus karena tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Kedelapan, pasal 49 point 1 dilakukan penyempurnaan redaksional.

Sementara, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi menyampaikan pendapat akhir kepala daerah, mengatakan ketengalistrikan merupakan penyediaan dan pemanfaataan tenaga listrik serta usaha menujang tenaga listrik.

“Melalui ranperda ini diatur ketentuan penyedia tenaga listrik mencakup jenis usaha, wilayah usaha, pelaku usaha, perizinan, hak dan kewajiban pemegang izin usaha, penyedia tenaga listrik, keselamatan ketenagalistrikan, pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan penyediaan tenaga listrik yang aman, andal dan ramah lingkungan,” sebut Ahmad Hijazi.

Dia mengatakan, ranperda ini juga mengatur tujuan keselamatan ketenagalistrikan yang mewajibkan instalasi tenaga listrik memiliki sertifikat layak operasi, peralatan dan pemanfataan tenaga listrik harus sesuai dengan standar nasional Indonesia dan tenaga teknik harus memiliki sertifikat kompetensi.

Lanjut Sekda, dengan ditetapkan ranperda ketenagalistrikan menjadi payung hukum diharapkan penyediaan tenaga listrik bersifat padat modal dan teknologi yang sejalan dengan prinsip otonomi daerah dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

“Maka peran pemda dan masyarakat dalam penyedian tenaga listrik perlu ditingkatkan sehingga tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata dan bermutu,” sebut Sekda.

Disamping bermanfaat, lanjut Sekda, ketenagalistrikan juga membahayakan sehingga dalam penyediaan dan pemanfaataannya harus memperhatikan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.

“Kami harapkan melalui perda ini dapat meningkatkan peran serta pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan pengaturan, pengawasan dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

Kemudian dapat meningkatkan sarana dan prasarana pendukung tenagalistrikan baik sektor perizinan dan nonperizinan. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan SDM dan kualitas aparatur dalam pembinaan dan penguasaan ketenagalistrikan.

“Kita harapkam pula dapat meningkatkan jumlah dan realisasi rasio eleltrifikasi daerah,” sebut Sekda. (Adv/DPRD Riau/Krc)

 

 

 

 

 

 

Kontrasriau.com – Ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas baik, dan harga wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan

Untuk itu DPRD Riau membentuk panitia khusus (pansus) rancangan perubahan perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang ketenagaalistrikan. Pansus ini dibentuk dalan suatu rapat paripurna DPRD Riau yang dilaksanakan pada Senin (30/10/2017).

Pansus perubahan perda Nomor 5 Tahun 2014 ini diketuai oleh Manahara Manurung. Sedangkan untuk wakil ketua dijabat oleh Yurjani Moga.

Pembentukan pansus perubahan perda ketenagalistrikan ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Riau, Sunaryo.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi menyebutkan bahwa konsumsi dan kebutuhan Riau setiap tahunnya selalu berubah, tergantung pada pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta pertumbuhan penduduk.

“Kebutuhan dan konsumsi listrik Provinsi Riau setiap tahunnya selalu berubah, tergantung kepada beberapa aspek, yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pertumbuhan penduduk,” terang Ahmad Hijazi

Pemerintah Provinsi melalui Dinas ESDM melakukan pemerataan terhadap pembangunan kelistrikan di provinsi Riau bekersama dengan PLN sehingga kedepan pemerataan listrik mampu berjalan dengan baik

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dan mengalokasikan dana untuk penyediaan tenaga listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu serta pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang

Pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan dan pembangunan listrik perdesaan. Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang menyediakan tenaga listrik untuk daerah yang belum berkembang, daerah terpencil dan perbatasan, dan daerah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, dapat diberikan insentif untuk jangka waktu tertentu hingga tercapai nilai keekonomiannya. (Advertorial)