Articles by "Advetorial"
Tampilkan postingan dengan label Advetorial. Tampilkan semua postingan

di 0
JAKARTA - KontrasRiau.Com - 
Komisi Kejaksaan Republik Indonesia menegaskan peran lembaganya dalam mengawasi dan memberi saran terhadap Kejaksaan RI dalam pelayanan dan penegakan hukum Kejaksaan. Hal ini dilakukan dalam mewujudkan pelayanan dan penegakan hukum Kejaksaan 
RI profesional, berintegritas dan humanis.

"Komisi Kejaksaan akan terus melakukan fungsi pengawasan agar Kejaksaan meneguhkan komitmennya berada dalam rel penegakan 
hukum yang profesional, akuntabel dan terpercaya. Kami sesuai tugas kewenangan yang ada akan mengawalnya,” tegas Ketua 
Komisi Kejaksaan RI, Prof. Pujiyono Suwadi merespon kinerja bidang Pidana Khusus Kejagung dalam penanganan dugaan korupsi 
di tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk, tahun 2015 sampai 2022, kepada wartawan, Jumat 5 April 2024.

Komisi Kejaksaan RI bangga atas prestasi penegakan hukum penanganan perkara korupsi yang dilakukan Kejaksaan RI selama ini. 
Khususnya dibawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Kita apresiasi gerak cepat penyidik Pidana Khusus dalam proses 
hukum perkara korupsi tambang timah tersebut," nilai Prof. Pujiyono Suwadi.

Komisi Kejaksaan bangga atas kinerja penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung dalam  penanganan dugaan korupsi di tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk, tahun 2015 sampai 2022. Berharap penanganannya berjalan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, perkara segera dilimpahkan ke pengadilan guna digelarnya persidangan atas perkara tersebut," ujar Prof. Pujiyono Suwadi, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Solo 
ini.

Dengan demikian, penuntasan pengusutan dugaan korupsi tambah timah ini sebagai komitmen Kejaksaan mewujudkan kepastian dan kemanfaatan hukum lewat penegakan hukumnya. Kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari praktik korupsi ini dapat semaksimal mungkin dikembalikan ke negara lewat pengembalian kerugian keuangan negara,  perampasan dan penyitaan aset para tersangka.

"Ekspektasi masyarakat terhadap penanganan kasus korupsi tambang timah yang dilakukan Kejaksaan Agung akan semakin tinggi dan harus direspon oleh insan Adhyaksa dengan kerja keras, kerja tulus dan penuh keiklasan," harap Pujiyono Suwadi.

Ketua Komisi Kejaksaan RI, Prof. Pujiyono Suwadi mengungkapkan, Komisi Kejaksaan RI menjalakan tugas sesuai dengan 
Peraturan Presiden RI Nomor 18 tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan RI. Yaitu, melakukan pengawasan, pemantauan dan 
penilaian terhadap kinerja dan perilaku jaksa dan pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan.

“Kami sangat membukakan diri dukungan dari berbagai pihak agar peran dan fungsi kami berjalan sesuai tupoksi dan ketentuan 
perundang-undangan. Kami tidak bisa bekerja sendiri dalam bidang pengawasan atas kinerja Kejaksaan RI, sehingga peran masyarakat itu sangat penting dalam pengawasan kinerja Kejaksaan,” sebutnya. 

Komisi Kejaksaan kembali mengingatkan dalam penanganan perkara dugaan korupsi ini untuk melaksanakan mekanisme pengawasan melekat guna menjaga integritas Kejaksaan, menjaga institusi konsisten dalam rel pelayanan dan penegakan hukum profesional, berintegritas dan humanis.

“Jika terjadi pelanggaran, baik itu etika profesi, melanggar SOP, tidak mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan, Komisi Kejaksaan memastikan akan memberikan rekomendasi untuk dilakukan evaluasi atas kinerja Kejaksaan," tegas Ketua 
Komisi Kejaksaan, Prof. Pujiyono Suwadi. (  )
Continue reading

di 0

PEKANBARU – KontrasRiau.com – Dengan berbekal gagasan dan ide yang telah mengkristal menjadi sebuah visi, Firdaus-Ayat Cahyadi berhasil memikat hati masyarakat dan menjadi pelayan utama masyarakat Kota Pekanbaru tahun periode 2012-2017 dan dilantik pada tanggal 26 Januari 2012 atas nama Menteri Dalam Negeri oleh Gubernur Riau Rusli Zainal.

Adapun visi dan misi yang diusung adalah “Terwujudnya Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani” yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012. Tahun- tahun pertama yang dilakukan adalah dengan melakukan sensing atau membuat potret kota Pekanbaru secara menyeluruh dalam semua aspek.

Ketika itu, didapatkanlah Potret Kota Pekanbaru tahun 2012 yang dikelompokkan dalam 5 (Lima) aspek, yaitu : Sosial Masyarakat, Ekonomi, Lingkungan, Agama dan Budaya serta Pemerintahan

Ada 3 (Tiga) modal pembangunan yang dimiliki Kota Pekanbaru, yaitu :

1. Penduduk

Dengan jumlah penduduk 1,136,557 jiwa di malam hari dan 1,4 juta jiwa pada siang hari, pertumbuhan penduduk Kota Pekanbaru sebesar  4,5% pertahun dengan komposisi penduduk yang heterogen, multi etnik dan multi agama.

2. Luas Wilayah.

Kota Pekanbaru memiliki luas wilayah 632,26 km2 yang terdiri dari 15 Kecamatan dan 83 Kelurahan. Luas tersebut  setara dengan luas negara Singapura dan luas wilayah daratan DKI Jakarta.

3. Letak Strategis

Kota pekanbaru berada di tengah-tengah Provinsi Riau dan Pulau Sumatra serta berdekatan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura. Hal ini menjadikan Kota Pekanbaru sebagai simpul lalu lintas dan jalur perdagangan baik domestik maupun macanegara melalui Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Untuk mewujudkan visi dan tujuan pembangunan tersebut, Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru melakukan lima strategi yang disebut dengan PANCA CITAyaitu :

  1. Penataan dan pemanfaatan ruang yang efektif, efisien dan merata.

  2. Penyediaan infrastruktur dasar JALITA, yaitu Jalan, Air bersih atau sanitasi, Listrik dan Telekomunikasi

  3. Pembangunan kota modern, melalui konsep smart city atau kota pintar, liveable city atau kota layak hidup,  dan green city atau kota ramah lingkungan dan berkelanjutan

  4. Pembangunan kawasan perkotaan pekansikawan

Pemberdayaan masyarakat

Tahap awal untuk mencapai masyarakat madani dilakukan dengan perubahan cara berfikir dan berperilaku melalui revolusi mental, membangun masyarakat berakhlak mulia, berkarakter dan berkualitas”.

“Masyarakat yang berkualitas adalah masyarakat dengan indikator sehat jasmani dan rohani, cerdas, berpendidikan, menguasai keterampilan dan teknologi, berdaya saing serta cinta kepada budaya dan bangsa

Melalui program pemberdayaan masyarakat, Firdaus dan Ayat Cahyadi telah berhasil meng-implementasikan berbagai program pembangunan berbasis wilayah dengan mengikutsertakan masyarakat tempatan. Program ini merupakan inovasi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan melalui program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rumah Ibadah melalui program Masjid Paripurna

Selama 5 (lima) tahun memimpin Kota Pekanbaru, banyak keberhasilan yang telah dicapai dan dirasakan oleh masyarakat Kota Pekanbaru. Mewujudkan Kota Pekanbaru sebagai kota metropolitan dengan masyarakat yang sejahtera terukur dengan Index Pembangunan Manusia atau IPM yang tertinggi di Provinsi Riau, serta menjadikan Kota Pekanbaru sebagai kota tujuan investasi terbaik di Indonesia

Atas bukti keberhasilan yang telah dicapai semasa kepemimpinan Firdaus dan Ayat Cahyadi tersebut, masyarakat Kota Pekanbaru kembali mempercayakan Firdaus dan Ayat Cahyadi untuk memimpin Kota Pekanbaru 5 (lima) tahun kedepan setelah memenangkan Pilkada Kota Pekanbaru tahun 2017 dan dilantik pada tanggal 22 Mei 2017 untuk periode ke-2

Pada periode kedua ini, Firdaus dan Ayat Cahyadi fokus pada perencanaan program-program pembangunan yang telah ditetapkan sebagai tuas penggerak prioritas pembangunan sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan lancer

Maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Kota Pekanbaru tahun 2017 – 2022, yaitu :

  1. Meningkatkan sumber daya manusia yang bertaqwa, mandiri, tangguh dan berdaya saing tinggi.

  2. Mewujudkan pembangunan masyarakat Madani dalam lingkup masyarakat berbudaya Melayu.

  3. Mewujudkan tata kelola kota cerdas dan penyediaan infrastruktur yang baik.

  4. Mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan dan ekonomi padat modal dengan sektor unggulan yaitu jasa, perdagangan dan industri.

  5. Mewujudkan lingkungan perkotaan yang layak huni atau Liveable City dan ramah lingkungan atau Green City

Pemerintahan yang melayani seluruh lapisan masyarakat dengan pelayanan yang lebih dekat,  cepat, tepat, murah dan lebih baik. Pekanbaru Smart City Madani adalah visi yang digagas oleh Walikota dan Wakil Walikota, Firdaus-Ayat

Pemerintah Kota Pekanbaru menerapkan 6 pilar sebagai indikator untuk mewujudkan konsep Smart City, yaitu Smart Government, Smart People, Smart Environtment, Smart Economy, Smart Mobility,  dan Smart Living

Untuk meningkatkan iklim investasi baik nasional maupun internasional,  Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan inovasi dalam hal pelayanan publik, yaitu membangun Mal Pelayanan Publik (MPP). Dengan menggabungkan berbagai jenis pelayanan yang terintegrasi, pada tahun 2020 terdapat 103 layanan instansi atau lembaga dan 88 layanan baik perizinan maupun non perizinan. Penyederhanaan prosedur untuk memudahkan masyarakat dalam mendapat berbagai jenis pelayanan yang lengkap dan terbaik, menjadikan MPP Pekanbaru sebagai role model MPP Nasional dan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut mendapat predikat MPP dengan pelayanan prima. MPP Pekanbaru diresmikan pada tanggal 06 Maret 2019 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak Syafrudin M.Si

Pada tanggal 11 Maret 2020, pelayanan di MPP Kota Pekanbaru semakin diperluas dengan hadirnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru yang diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak Tjahjo Kumolo

Terdapat 22 jenis layanan yang disediakan oleh Disdukcapil Kota Pekanbaru. Pada tahun 2021, Disdukcapil Kota Pekanbaru berhasil mendapat predikat pelayanan prima dengan nilai A dari KemenpanRB serta menghantarkan Walikota Pekanbaru DR. H . Firdaus, ST, MT meraih penghargaan sebagai pembina pelayanan terbaik tingkat nasional

Transformasi yang dilakukan melalui revolusi mental dalam pembangunan Sumber Daya Manusia hingga saat ini (2021) telah memperlihatkan hasil. Terlihat pada cara berpikir masyarakat Kota Pekanbaru yang semakin modern, maju dan berperadaban ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pekanbaru

IPM Kota Pekanbaru dalam 9 tahun terakhir selalu meningkat di tiap tahunnya dan selalu tertinggi di Propinsi Riau. Tahun 2020 IPM Kota Pekanbaru sebesar 81,32 dengan rincian :

  • Pengeluaran perkapita sebesar 14,43 juta pertahun

  • Usia harapan hidup sebesar 72,34 tahun

  • Rata-rata lama sekolah selama 11,68 tahun

Sebagai perbandingan IPM Propinsi Riau sebesar 72,71, IPM DKI Jakarta 80,77, IPM Nasional 71,94, IPM Malaysia 80,04 dan IPM Singapura sebesar 93,50”.

Fakta lain yang menunjukkan adanya peningkatan kemandirian dan daya saing masyarakat Kota Pekanbaru dapat dilihat dari banyaknya pelaku usaha kecil dan menengah dari kelompok usia muda.  Usaha-usaha ini pada umumnya berupa industri kreatif yang bertumpu pada inovasi dan kreatifitas. Hal ini semakin mengukuhkan Kota Pekanbaru sebagai kota dunia usaha atau kota entrepreneur dengan sumber daya manusia yang cerdas, profesional dan tangguh. Kondisi ini semakin mendekatkan kita kepada tujuan pembangunan yang ingin dicapai

Keberhasilan yang telah dicapai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pada periode ke-2 kepemimpinan Firdaus – Ayat di bidang Pembangunan Manusia tergambar pada Sektor Pendidikan, Kesehatan, keagamaan dan kependudukan.

Sementara untuk keberhasilan yang telah dicapai pada bidang Pembangunan Infrastruktur tergambar pada Sektor Transportasi, Kelistrikan dan Gas, Air Bersih dan Sanitasi serta Sarana dan Prasarana Pemukiman

Sedangkan untuk keberhasilan yang telah dicapai pada bidang Ekonomi tergambar pada Sektor Ekonomi Makro, Investasi, Perdagangan, Industri dan Pariwisata

Adapun keberhasilan yang telah dicapai pada bidang Pemerintahan tergambar pada Sektor Infrastruktur Pemerintahan, Pajak dan Retribusi, Kepegawaian dan Administrasi Wilayah.

Selama kepemimpinan WalikotaDr.H. Firdaus, ST, MT bersama Wakil Walikota Ayat Cahyadi, S.Si, sudah banyak prestasi yang mereka raih. Hal ini ditandai dengan banyaknya penghargaan atas kerja keras mereka bersama masyarakat dalam membangun Kota Pekanbaru menjadi kota metropolitan yang madani

Selama Satu dekade kepemimpinan Walikota Dr. H. Firdaus,ST, MT bersama Wakil Walikota H. Ayat Cahyadi, S.Si, perkembangan Kota Pekanbaru semakin bertambah pesat. Pada mulanya kota yang bertatus sebagai Kota Besar ini kini telah menjelma menjadi  Kota Metropolitan yang Smart. Kota Pekanbaru menempati urutan pertama untuk peredaran uang terbesar di luar Pulau Jawa, dan telah mengantarkan Pekanbaru sebagai Kota tujuan Investasi terbaik di Indonesia

Dimasa 1 Dekade kepemimpinan Firdaus-Ayat telah terbangun berbagai infrastruktur, diantaranya 1.506 Kilometer Jalan Aspal, Jalan TOL Pekanbaru – Dumai, Jalan Lingkar Outer Ring Road, Fly Over, Jembatan Siak 4, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) maupun Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) serta Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Pekanbaru

Dimasa 1 Dekade kepemimpinan Firdaus-Ayat telah tumbuh dan berkembang pembangunan di sektor properti, seperti perumahan yang terjangkau oleh masyarakat serta rumah layak huni yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu. Berdiri pula pusat perbelanjaan yang megah dan modern. Jumlah hotel yang semula berjumlah 36 unit pada tahun 2012 kini bertambah menjadi 146 unit di tahun 2020 serta pembangunan Kawasan Industri Tenayan (KIT) yang nantinya akan menjadi pusat kegiatan Industri strategis di Kota Pekanbaru dengan kemampuan menyerap sebanyak 5.000 tenaga kerja

Dimasa 1 Dekade kepemimpinan Firdaus-Ayat telah berdiri kawasan pusat perkantoran pemerintah  yang megah di Tenayan Raya. Mewujudkan Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan layanan terlengkap di Indonesia untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus perizinan maupun non perizinan, termasuk pengurusan identitas kependudukan baik secara manual maupun online yang telah menjadi role model pelayanan secara Nasional

Dimasa 1 Dekade kepemimpinan Firdaus-Ayat sangat peduli terhadap kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, hal ini ditandai dengan berdirinya Rumah Sakit Madani yang merupakan milik Pemerintah Kota Pekanbaru dimana belum pernah ada sebelumnya. Selain itu berdiri pula berbagai Rumah Sakit milik swasta serta peningkatan jumlah klinik dan Puskesmas yang sebagian diantaranya naik status menjadi Puskesmas Rawat Inap

Dimasa 1 Dekade kepemimpinan Firdaus-Ayat sektor Pendidikan menjadi perhatian utama bagi mereka, hal ini ditandai dengan pembangunan SMP Madani milik Pemerintah Kota Pekanbaru serta bertambahnya jumlah fasilitas pendidikan baik milik pemerintah maupun swasta, yaitu 4 unit TK Negeri, 94 unit TK Swasta, 9 unit SD Negeri, 48 unit SD Swasta, 8 unit SMP Negeri, 51 unit SMP Swasta, 4 unit SMA Negeri, 6 unit SMA Swasta, 3 unit SMK Negeri, 15 unit SMK Swasta serta sejumlah Perguruan Tinggi

Dimasa 1 Dekade kepemimpinan Firdaus-Ayat terwujudnya pembinaan 99 Masjid sebagai Masjid Paripurna di berbagai tingkatan, adanya insentif untuk para guru MDTA, adanya insentif untuk para Imam Masjid, serta adanya insentif untuk para Ketua RW maupun Ketua RT

Dimasa 1 Dekade kepemimpinan Firdaus-Ayat, PAD dan APBD Kota Pekanbaru berada pada grafik naik secara siginfikan

Dimasa 1 Dekade kepemimpinan Firdaus-Ayat, jumlah nilai investasi yang masuk ke Kota Pekanbaru meningkat pesat setiap tahunnya hingga mencapai 5,191 Triliun (PMA+PMDN) sesudah MPP dan 4,561 Triliun (PMA+PMDN) disaat Pandemi Covid-19  di tahun 2020

Dimasa 1 Dekade kepemimpinan Firdaus-Ayat, Kota Pekanbaru meraih 71 pretasi dan penghargaan, di antaranya Penghargaan Innovative Government Award, Anugerah Meritokrasi dan Penghargaan Pelayanan Prima

Demikian pula dengan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru yang juga meraih prestasi dan penghargaan yang sangat membanggakan, diantaranya Penghargaan Satya Lencana Karya Bhakti Praja Nugraha dan Penghargaan Pembina Pelayanan Terbaik Tingkat Nasional kepada Walikota Pekanbaru Dr. H. Firdaus, ST, MT dan Penghargaan Satya Lencana Pembangunan berupa Pin Emas Hari Koperasi Nasional dan Penghargaan PAUD terhadap pengembangan pendidikan anak usia dini kepada Wakil Walikota H. Ayat Cahyadi, S.Si

Pesatnya pembangunan dan ivestasi di segala sektor yang dipersembahkan untuk Kota Pekanbaru adalah bukti nyata bahwa pemikiran dan kebijakan selama 1 Dekade kepemimpinan Firdaus-Ayat mampu dan berhasil  memberikan peluang dan harapan, rasa aman, nyaman dan mudah bagi seluruh pelaku usaha untuk beraktifitas di Kota Pekanbaru sekaligus bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Kota Pekanbaru yang Madani. (Advertorial )

Continue reading

di 0

Pekanbaru – KontrasRiau.com – Pelaksanaan syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Pekanbaru ke-236 tahun 2020 sangat berbeda dengan penyambutan pada tahun sebelumnya.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Bagian Humas Setdako Pekanbaru Mas Irba H Sulaiman kepada awak media Selasa (23/6/2020).

 

Irba H Sulaiman yang pernah menjabat Kepala Bagian (Kabag) Disperindag Kota Pekanbaru mengatakan undangan yang disebarkan hanya sekitar 200 undangan.

“Perayaan HUT Kota Pekanbaru ke-236 tahun ini dikemas secara sederhana sesuai aturan protokoler kesehatan,”ujarnya.

Acara syukuran Kota Pekanbaru ke-236 dilaksanakan di Ballroom lantai 6 Perkantoran Tenayan Raya di jalan 70.

Tampak tempat duduk undangan di Ballroom lantai 6 Perkantoran Tenayan Raya disusun berjarak sekitar 1 meter antara tamu lain, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan penularan pandemi covid-19 yang semakin meningkat.

Ketua Panitia HUT Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution juga menyebutkan, perayaan HUT Kota Pekanbaru tahun 2020 dikemas sederhana karena situasi pandemi covid-19 serta posko anggaran yang pas-pasan.

Syukuran HUT Kota Pekanbaru ke-236 tahun ini diusung dengan tema ‘Meningkatkan kewaspadaan terhadap wabah covid-19 dengan tatanan hidup baru dalam pemulihan ekonomi menuju Smart City Madani’.

Pada pukul 13.00 Rapat Paripurna DPRD Kota Pekanbaru Dalam Rangka Hari Jadi Pekanbaru Ke-236 Tahun 2020 bertempat di Ruang Rapat Paripurna Balai Payung Sekaki DPRD Kota Pekanbaru yang dipimpinan oleh ketua DPRD Kota Pekanbaru Bpk.Hamdani.

Kata sambutan pertama dibacakan oleh gubernur Riau, dan Kata sambutan
yang ke 2 dibacakan oleh Walikota Pekanbaru di akhir acara di tutup
dengan membawakan lagu” Padamu Negeri ” Pada semua yang hadir.

Dihadiri juga oleh, Gubernur Riau , Bpk. Drs. H.Syamsuar, M.Si, Walikota Pekanbaru Dr.H. Firdaus , ST, MT, Wakil Walikota, H. Ayat Cahyadi, S.Si, Pimpinan dan anggota DPRD Prov Riau daerah pemilihan kota Pekanbaru, Pimpinan dan anggota DPRD kota Pekanbaru, Anggota Forum komunikasi pimpinan daerah pekanbar, Ketua adat Melayu Pekanbaru, Sekda kota pekanbaru, Para pejabat eselon 2, Purna Walikota Pekanbaru, purna DPRD kota Pekanbaru, Kepala BUMD, MUI, FKUB, Ketua KPUD, KP, Camat dan lurah Kota Pekanbaru, komponen Organisasi kemasyarakatan , LSM, insan Pers, generasi muda, Para Cendikiawan, budayawan, tokoh adat , tokoh masyarakat dan undangan yang hadir. (Advertorial)

 

 

 

 

 

Continue reading

di 0

Rokan Hilir – KontrasRiau.com – Dalam agenda perencanaan pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Rokan Hilir 2016-2021, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) memfokuskan arah pembangunan pada upaya peningkatan ekonomi masyarakat menuju kemandirian secara merata.

Bupati Rohil H Suyatno, komit membangun ekonomi mikro dengan sudah meresmikan pemakaian Jembatan Pedamaran I dan II. Peningkatan ekonomi ini dilakukan dengan mengambil kebijakan memfasilitasi permodalan, pengembangan dan pembinaan UMKM, peningkatan keterampilan dan manajemen usaha, menyiapkan infrastruktur pendukung serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi masuknya investasi di Rohil.

Pemkab Rohil sendiri tetap komitmen menjalankan program-program wajib serta program strategis, di antaranya Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi Kerakyatan, Industri dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa/Kelurahan, Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Perkebunan, Pengembangan Obyek Wisata parit Bepak, Pulau Tilan dan Pulau Jemur.Berbagai pembangunan infrastruktur yang ada sekarang ini adalah sebuah kemajuan yang tak bisa disangkal lagi. Dan dalam hal pembangunan infrastruktur, hal itu erat kaitannya dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang memang menjadi leading sector-nya dalam hal pembangunan infrastruktur yang ada di daerah ini.

Pembangunan infrastruktur gedung, perkantoran, jalan, drainase dan hal yang berkaitan dengannya adalah tugas dari Dinas Cipta Karya dan Dinas Bina Marga untuk membenahi hal ini. Dan di tahun 2019 ini juga, Dinas Cipta Karya dan Dinas bina Marga masih memprioritaskan pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan guna menarik minat para investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk berinvestasi dan menumbuhkan perekonomian di daerah ini.

Oleh karena itu pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan masih menjadi program prioritas utama pembangunan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) pada tahun anggaran 2020, bahkan di program-program mendatang nantinya.

Pemkab Rohil sendiri, tengah menggesa semua jalan di dalam kota dipastikan sudah mulus karena sebagian jalan sudah mulai dihotmix. Bukan hanya itu pembangunan jalan lintas pesisir Rohil dan jalan di daerah kecamatan lainnya juga sebagian sudah dirigid sehingga akses untuk masyarakat akan lebih mudah.

Sebagaimana komitmen yang disampaikan Bupati Rohil H Suyatno, bahwa Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten, Musrenbang RKPD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah serta Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008.

Musrenbang RKPD juga merupakan forum musyawarah tahunan multi pihak, yang terbuka bagi para pemangku kepentingan. Dan secara bersama-sama mengidentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan masyarakat Kabupaten Rohil.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan Kabupaten Rohil tersebut tentu telah melalui rangkaian panjang dari berbagai forum musyawarah perencanaan yakni mulai dari Musrenbang tingkat desa, Musrenbang tingkat kecamatan, penyerapan aspirasi melalui rakor camat/lurah/kepala desa se Kabupaten Rohil, silaturahmi dan dialog dengan tokoh masyarakat serta seluruh elemen lapisan masyarakat.

Dan sebagai contoh, kalau dulu belum ada gedung-gedung yang representatif dan kantor dinas pun harus menyewa di ruko-ruko, tapi kini sudah menempati sebuah lahan yang bernama Kompleks Perkantoran Batu Enam. Di situlah semua Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berjajar dengan apiknya dan megah.
Meski demikian, Suyatno tidak menampik akibat adanya rasionalisasi anggaran sangat berpengaruh terhadap rencana pembangunan, bahkan beberapa proyek pembangunan terpaksa ditunda pelaksanaannya.

Namun Pemkab Rohil tetap mengutamakan pembangunan yang pro rakyat yang memang diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat, sehingga masyarakat dapat langsung merasakan manfaatnya.
Sampai saat ini, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Rohil terus meningkat tiap tahunnya. Hal ini bertujuan, selain untuk memperlancar arus barang dan jasa, juga untuk membuka keterisolasian daerah tersebut. Dengan kata lain, pembangunan prasarana jalan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Jalan Lintas Pesisir

Pemerintah Daerah Kabupaten Rohil memprioritaskan pembangunan jalan lintas pesisir yang dilaksanakan dengan sistem tahun jamak atau multiyears. Pembangunan jalan lintas pesisir merupakan jalan penghubung untuk menjangkau daerah pesisir menuju Pedamaran II, Kecamatan Pekaitan, Kubu, Kubu Babussalam sampai ke Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas.

Karena itu, rencana pembangunannya dilaksanakan berahap dengan sistem multiyears sehingga kualitas jalan yang dibangun sangat baik dan kuat apalagi mengingat lalu lintas masyarakat, jasa transportasi serta angkutan hasil perkebunan sangat tinggi di jalur tersebut.

Pembangunan jalan lintas tersebut sudah menjadi komitmen pemkab untuk perbaikan infrastruktur yang menyeluruh, begitu juga dukungan dari anggota dewan yang berasal dari daerah pemilihan Kecamatan Kubu dan Pasir Limau Kapas. Bahkan Pemerintah Provinsi Riau sudah mengucurkan dana Rp417 miliar untuk pembangunan Jalan Lintas Pesisir Kabupaten Rokan Hilir yang dimulai dari Pedamaran hingga ke Kualo Kubu.

Jika pembangunan Jalan Lintas Pesisir yang dimulai dari Jembatan Pedamaran II menuju Kecamatan Pekaitan, Kubu, Pasir Limau Kapas hingga ke Labuhan Batu Selatan selesai, Pemkab Rohil akan melanjutkan pembangunan Jalan Lintas Sinaboi Dumai.

“Kami akan coba menelusuri Jalan Lintas Sinaboi Dumai dengan kenderaan roda dua guna melihat seperti apa kondisi jalan tersebut. Karena informasi yang saya dengar tanah disana banyak digarap,” kata Bupati.

Bupati menilai apabila kedua jalan lintas pesisir tersebut sudah terbuka Kabupaten Rokan Hilir tidak akan menjadi negeri yang terisolir. Bukan hanya itu Pemkab Rohil saat ini juga melakukan pembangunan Jalan Lintas Pesisir dari Tugu Elang Batu Enam, Bagansiapiapi menuju Jalan Lingkar ke pelabuhan nelayan sepanjang enam kilometer.

Seperti Jembatan Pedamaran I dan Pedamaran II yang sudah diresmikan oleh Bupati Rokan Hilir H Suyatno, merupakan salah satu jalan alternatif menuju lintas pesisir Rohil yang terus digesa pembangunannya oleh Pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah setempat.

Kedua jembatan tersebut dibangun sejak tahun 2006 hingga 2012 lalu dengan panjang Jembatan Pedamaran I 1.020 meter dan Jembatan Pedamaran II 1.200 meter.

Jalan lintas pesisir yang dimaksud dimulai dari perbatasan antara Kota Dumai dengan Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, kemudian menuju Bagansiapiapi hingga ke Jembatan Pedamaran I. Selanjutnya, dari Jembatan Pedamaran I menyeberangi lagi melalui jembatan Pedamaran II menuju Kecamatan Pekaitan, Kubu, Pasir Limau Kapas hingga ke perbatasan wilayah antara Kabupaten Rokan Hilir dengan Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara.*(Advertorial/Syafrul/Kominfo)

 

Continue reading

di 0

Pelalawan – KontrasRiau.com – Corona, nama Virus yang menyerang saluran pernapasan dan mematikan itu telah menyebar masuk ke penjuru nusantara, tak terkecuali di Kabupaten Pelalawan, membuat semua unsur pemerintahan dari tingkat pusat sampai daerah benar-benar mencurahkan waktu dan tenaganya guna memutus rantai penyebaran Covid-19 di Kabupaten Pelalawan.

Dengan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) yang telah menelan ratusan nyawa di skala nasional, membuat Pemkab Pelalawan dengan cepat melakukan pencegahan dan segala bentuak antisipasinya guna mencegah dari hal-hal yang tak diinginkan. Segala aspek diperhatikan dan dan dikaji secara mendalam oleh Forkompinda Pelalawan.

Bupati menambahkan, sampai saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dan instansi terkait lainnya juga terus melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat bagaimana untuk bersama-sama menjaga keamanan dan situasi agar tetap kondusif akibat dampak dari wabah virus Corona ini, sekaligus juga mengimbau kepada masyarakat agar selalu mengikuti anjuran pemerintah dan menjalankan protokol kesehatan dalam upaya memutus penyebaran virus Covid-19 ini.

“Kondisi masyarakat kita sekarang akibat dampak wabah Corona ini akan tetap menjadi perhatian. Makanya saat ini kita terus berupaya memberikan bantuan-bantuan sembako baik melaui perusahaan-perusahaan, dari organisasi masyarakat maupun partai politik, semua sepakat untuk bahu-membahu memberikan bantuan kepada masyarakat sesuai kemampuan masing-masing,” pungkas Harris.

Bupati Kabupaten Pelalawan HM. Harris mengatakan bahwa dirinya sudah setuju untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di daerah yang dipimpinnya, persetujuannya itu berdasarkan kajian yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Riau, Kabupaten Kota tinggal mengikuti kajian yang dilakukan oleh Pemprop saja.

“Kalau Provinsi yang menetapkan dan kajiannya juga berasal dari Provinsi, saya yakin itu lebih matang, termasuk menanggulangi resiko sosialnya, resiko ekonominya, dan segala macam,” terang Bupati Pelalawan HM HarrisMenyikapi persoalan penerapan PSBB sebagai upaya memutus rantai penularan Covid-19 usai mengikuti Video Conferensi dengan Gubernur Riau H Syamsuar, Kamis (23/4/2020)

Persetujuan Pemkab Pelalawan menerima kajian yang dilakukan oleh pemprop setelah di dalam Vidcon, Gubri H Syamsuar menyebutkan bahwa Kementerian Kesehatan RI telah menyatakan bahwa Kabupaten Pelalawan masuk dalam daerah zona merah atau Transmisi local kasus penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid 19).

Zona berbahaya Covid 19 di Riau ini merupakan daerah ketiga sesudah Kota Pekanbaru, Kota Dumai dan Kabupaten Pelalawan. Padahal angka penanganan penyebaran covid 19 di Kabupaten Pelalawan bisa dikatakan cukup baik, dengan trenkurva menurun untuk pasien positif covid 19.,dari empat kasus positif, dua diantaranya sudah dinyatakan sembuh setelah menjalani tes lab swab terakhir.

Masuk nya Kabupaten Pelalawan dalam zona merah Covid 19 disampaikan Gubri H Syamsuar dalam video Conferensi dengan Bupati Pelalawan HM Harris didampingi Forkopinda dan para pejabat di lingkungan Pemkab Pelalawan, Gubri secara langsung memberitahukan bahwa kabupaten Penyangga ibukota Pekanbaru, yakni Kabupaten Kampar dan Pelalawan masuk zona merah penyebaran Covid 19.

“Kementrian Kesehatan telah memberitahukan kepada khalayak ramai, bahwa daerah terjangkit yang telah terjadi di Riau ini adalah pertama Pekanbaru, kemudian disusul Dumai, selanjutnya Kabupaten Kampar, dan kemarin sudah menyusul lagi Kabupaten Pelalawan. Jadi sudah empat daerah di kita ini yang termasuk daerah dengan transmisi lokal penyebaran Covid-19,” demikian dikatakan oleh Gubri dalam Vidcon, Kamis (23/4/2020).

Istilah Transmisi lokal, dimaksudkan dimana penyebaran virus penyebab COVID-19 itu tidak lagi dari masyarakat luar ke kota/kabupaten tersebut, tetapi sudah dari masyarakat ke masyarakat daerah itu sendiri.

Bupati Pelalawan HM Harris sebelumnya sudah menyatakan niatnya untuk mengusulkan proposal Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bagi daerah ini.

PSBB ini sebagai upaya penanganan lebih ketat disertai sanksi. Jadi tidak hanya imbauan-imbauan lagi karena nyawa masyarakat lebih berharga, ketimbang dampak ekonomi atas diberlakukan usulan ini nantinya.

“Kita berprinsip nyawa masyarakat lebih berharga, ketimbang dampak ekonomi yang terjadi. Nyawa tak bisa dicari, jika

ekonomi bisa dicari, jadi setelah melalui rapat melibatkan Forkopimda, kita akan mengusulkan diberlakukan PSBB. Pengajuan proposal akan diusulkan, usai pembahasan pihak-pihak terkait,” terang bupati Pelalawan, HM Harris, Selasa (14/04/2020). (adv/Toni)

Continue reading

di 0

Pekanbaru – KontrasRiau.com – DPRD Provinsi Riau menggelar sidang Paipurna dengan agenda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubenrur Riau Tahun 2019. Rabu(23/4/2020).

Namun tida seperti sidang yang biasa digelar, kali ini dilakukan secara daring atau video conference dengan peserta yang hadir secara fisik terbatas. Hal ini untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 yang saat ini mewabah. Namun demikian Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Riau H. Indra Gunawan Eed dan didampingi Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto dan Zukri Misran tetap dihadiri langsung oleh Gubernur Riau H. Syamsuar. Selain itu juga hadir para pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Sementara para anggota dewan yang lain, diluar unsur pimpinan dan AKD mengikutinya secara daring atau menggunakan video conference. Diruang sidang paripurna sekretariat DPRD menyediakan tiga layar berukuran besar yang memperlihatkan kehadiran  para anggota dewan dalam agenda penting DPRD Riau itu

Pantau Media KontrasRiau.com dilokasi paripurna berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Pintu masuk ruang paripurna dijaga ketat oleh sekuriti. Dan yang diperbolehkan masuk adalah yang berkepentingan saja. Sekretariat juga menyiapkan alat pengukur suhu dan Handsanitizer kepada peserta paripurna.

Ketua DPRD Riau, Indra Gunawan Eed mengatakan, Paripurna tersebut penting dilakukan sebagai pertanggungjawaban kepala daerah kepada masyarakat. “Penyampaian pertanggungjawaban kepala daerah kepada masyarakat ini pemting dan diatur oleh konstitusi sebagai pertanggungjawab” terang Indra Gunawan

Gubernur Riau H.Syamsuar mengatakan, Bahwa LKPJ ini yang harus dilaporkan setiap tahunnya melalui Paripurna yang tadi sudah kita lakukan bersama, meskipun kita sama ketahui bahwa saat ini kita dalam suasana yang agak berbeda dari biasanya yakni adanya Pandemi Covid-19. Namun demikian dalam pelaksanaannya kita tetap ikuti SOP dari Kemenkes RI yakni : Jaga jarak, Pakai Masker, sosial distancing dan phsycal distancing. ujar Gubernur Riau.

Tambah Gubernur Riau, setelah habis masa tugas anggaran, kita wajib untuk menyampaiakan LKPJ di DPRD Riau secara Virtual, jadi tidak bisa semuanya anggota dewan hadir. Tadi juga disampaikan pandangan umum, nanti pandangan umum ini kami jawab, apa saja. Dan ini juga merupakan kewajiban, dan nantinya dewan juga akan mengesahkan berkenaan LKPJ.

Sekarang ini masih dalam perhitungan, terkait pergesaran anggaran dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 ini, akan kita lanjuti, karena ada SKB 2 menteri (Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri) yang harus kita sesuaikan. ujar H. Syamsuar. (Advertorial)

 

Continue reading

di 0

Pekanbaru – KontrasRiau.com – Tetap mematuhi protokol kesehatan dan terapkan Physical Distancing, DPRD Kota Pekanbaru melaksanakan rapat paripurna pada agenda Laporan Reses Anggota DPRD Kota Pekanbaru masa sidang II 2019-2020 dari enam Dapil yang sudah dilaksanakan pada 6-9 Maret lalu.

Agenda yang kedua yakni penyampaian laporan keterangan LKPj kepala daerah akhir tahun 2019 dan Penyampaian Ranperda Kota Pekanbaru tentang penetapan dokumen revisi RPJMD Kota Pekanbaru 2017-2020.

Rapat ini sendiri dipimipin langsung oleh Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Hamdani, dan juga Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Nofrizal, Tengku Azwendi Fajri, dan juga Ginda Burnama.

Seluruh anggota dewan yang hadir dan juga undangan terlihat menggunakan masker, dan sekretariat DPRD Kota Pekanbaru juga menyiapkan sarung tangan karet sebagai bentuk protokol yang dipatuhi.

Dari Pemko dihadiri Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi, hadir juga Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru M Noer MBS, unsur kepala Dinas, dan juga unsur Forkompinda Pekanbaru. Rapat paripurna ini sendiri dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Pekanbaru Hamdani, Wakil Ketua Ginda Burnama, Tengku Azwendi Fajri, dan juga Nofrizal.

Usai Paripurna, kepada wartawan, Hamdani menyebutkan bahwa paripurna ini sangat urgent, namun tetap memberlakukan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah.

“Paripurna ini sangat urgent dan pelaksanaannnya sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ada. Harusnya udah dari kemarin dilaksanakan,” kata Hamdani, usai paripurna Senin (20/4/2020).

Dijelaskan Politisi PKS ini lagi, karena ada surat edaran untuk menundanya dari Mendagri, maka baru hari ini dilaksanakan. Untuk itu, dirinya berharap apa yang disampaikan tadi bisa dilaksanakan khususnya laporan reses dewan.

Sementara itu, Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi menyebutkan supaya anggota dewan bisa mensahkannya. “Tentu supaya dapat jadi panduan kita, khususnya LKPj dan juga revisi Ranperda,” harapnya. (Advertorial)

Continue reading
no image

di 0
Pekanbaru – KontrasRiau.com – Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto, SE mengingatkan pihak-pihak yang terlibat dalam pendataan  penerima bantuan terdampak corona di Riau agar  melakukan tugasnya dengan benar. Jika tidak, program pemerintah untuk membantu masyarakat miskin dan terdampak corona bisa salah sasaran.
“Data dengan riil. Jangan ada unsur KKN di dalamnya,  dan jangan sampai ada yang menyunat,” ingatnya. Hal ini menurut Hardanto harus ditekankan betul pada aparat yang mendata warga.
Hardianto meminta pemerintah provinsi, kabupaten dan kota melibatkan RT/RW dalam mendata warga. Jika tenaga medis garda terdepan dalam penanganan corona, maka RT/RW adalah garda terdepan dalam mendata warga yang pantas dan tidak pantas menerima bantuan pemerintah.
Hardianto juga mengingatkan Pemko Pekanbaru tidak lupa mendata ustadz/ustadzah dan mubaligh. Sejak anjuran pembatasan sosial, ustadz dan mubaligh salah satu pihak yang terjena dampak corona. “Mereka tak bisa lagi menjalankan syar agama secara langsung, sementara ada ustadz yang hidupnya bergantung dari hasil ceranah,” ujar Hardianto. Selasa(14/4/2020)
Khusus  Pekanbaru yang akan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), politisi Gerindra ini mengingatkan pemerintah kota berbagai konsekwensi yang harus dihadapi. Selain skenario yang matang dalam penerapan PSBB, juga menyangkut nasib warga terdampak corona.
Banyak warga yang tak bisa bekerja lagi saat ini, pengangguran  meningkat, angka kemiskinan bertambah. Mereka yang bekerja di sektor informal tak bisa lagi jualan, taksi dan ojol sepi. Ini semua harus dipikirkan oleh pemerintah kota Pekanbaru.
Ia mengingatkan jangan sampai ada warga yang tidak makan karena luput dari bantuan pemerintah dan pihak-pihak lain
“Maka dari itu datalah warga terdampak corona dengan benar. Ini akan menjadi kunci keberhasilan Riau juga dalam penanganan corona beserta dampaknya,” urainya. (Advertorial)

 

 

Continue reading

di 0

Pelalawan – KontrasRiau.com – Ditengah kekwatiran masyarakat kan pandemi Corona Virus Diseases atau yang lebih dikenal Covid-19 yang semakin mengancam semua asfek kehidupan, ekonomi masyarakat mulai tergerus akibat dari sulit nya situasi berusaha dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pekerja harian kini disulitkan keluar rumah untuk mencari nafkah menghidupi seisi keluarga.Melihat kondisi yang semakin sulit di tengah pendemi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pelalawan pun turun guna melaksanakan kegiatan pembagian paket sembako kepada masyarakat kaum dhuafa.

Pembagian paket sembako yang diserahkan oleh Wakil Bupati Pelalawan H. Zardewan, M.M dan Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan Adi Sukemi kepada masyarakat di Kelurahan Sorek I, Kecamatan Pangkalan Kuras tersebut berlangsung pada Kamis (14/4/2020).Adapun paket sembako yang dibagikan kepada kaum dhuafa terdiri dari 5 kg beras, minyak goreng 2 L, mie instan, gula, sarden, kecap manis, kecap asin serta masker.

Ikut mendampingi Wakil Bupati Pelalawan dan Ketua DPRD, Camat Pangkalan Kuras Firdaus Wahidin, S.P, M.Si, Kapolsek Pangkalan Kuras Kompol Ahmad dan jajaran, Koramil Pangkalan Kuras Kapten Masrah dan jajaran, serta Lurah Sorek Satu Ridawati Erma, S.H, M.H, juga Kepala Puskesmas Sorek Satu Siti Aisyah.

Tampak ekspresi kebahagiaan terpancar dari wajah para penerima bantuan sembako tersebut, karena bantuan sembako ini sangat berarti bagi warga yang terimbas secara langsung perekonomiannya akibat pembatasan kegiatan pada masa pandemi Covid-19 ini.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan Adi Sukemi berpesan, agar masyarakat tetap menjaga kesehatan dengan melaksanakan pola hidup bersih dan sehat, selalu memakai masker bila bepergian keluar rumah.

“Sedapat mungkin mengurangi aktifitas di luar rumah, hindari kerumunan serta rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir agar dapat terhindar dari penyebaran virus Covid-19. Yang terpenting, ikuti anjuran pemerintah dan protokol kesehatan,” pungkasnya.

Tak hanya menggelontorkan anggaran untuk sembako, Pemerintah daerah Kabupaten Pelalawa juga menyisir anggaran sebesar 63 miliar rupiah itu untuk pencegahan, dan pengobatan warga terindikasi Covid-19 saja. Termasuk juga untuk penanganan dampak sosial, ekonomi, pendidikan, hingga budaya yang terkena corona.

“Kebutuhan yang diperlukan mencapai Rp 63 M seluruhnya. Dalam rapat sudah diputuskan. Ini untuk keseluruhan,” papar Bupati Pelalawan, HM Harris, Kamis (9/4/2020) lalu.

Guna mendapatkan anggaran Rp 63 M untuk penanganan Covid 19, semua OPD dilibatkan. segala kegiatan dan program yang dianggap tidak terlalu penting akan dipangkas dan dananya dialihkan ke Covid. Kemudian acara-acara seremonial yang selama ini dilaksanakan dinas-dinas juga dicoret dan biatanya digelontorkan juga ke Covid.

Kegiatan adat istiadat dan keagamaan pun ditiadakan, seperti MTQ kabupaten, Balimau Kasai, hingga Pelalawan Expo. Termasuk juga kegiatan rapat, pertemuan rutin, pelatihan, sampai Kunjungan Kerja (Kunker) juga disisir.

“Biaya Check Up untuk bupati juga dipotong, karena sudah ada BPJS. Dananya dibuat ke penanganan corona,” tambah Harris.

Dalam penyisiran anggaran ini, lanjut Harris, tidak melibatkan instansi penegak hukum dan hanya dikawal Inspektorat Pelalawan. Namun dalam pelaksanaan dan penggunaan dana Rp 63 M itu, pemda akan menggandeng aparat penegak hukum dari kejaksaan maupun kepolisian. Agar realisasinya tepat sasaran serta tidak ada penyelewengan dana oleh oknum-oknum yang ingin mencari keuntungan ditengah pandemi ini.

Senada dengan Bupati HM Harris, Sekretaris Daerah Kabupaten H Tengku Mukhlis menyebutkan, angka Rp 63 M dalam penanganan virus corona telah disetujui. Sekarang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tinggal menjalankan tugasnya dalam menyisir dan mengumpulkan dana yang diperlukan itu.

“Pak bupati sudah menandatangani plafon anggaran itu. Sekarang dalam rangka mencari anggaran sebesar itu,” kata Tengku Mukhlis.

Diterangkannya, dana itu yang dibutuhkan secara global untuk seluruh bidang yang tergabung dalam gugus tugas. Dari awal pemda telah mengalokasikan dana pencegahan dan pengobatan Covid-19 sebesar Rp 6,95 M hasil pergeseran kegiatan di Dinas Kesehatan (Diskes) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Selasih Pangkalan Kerinci. (Advertorial/Toni)

Continue reading

di 0

Pekanbaru – KontrasRiau.com – Wali Kota Pekanbaru, Dr. H. Firdaus, ST, MT mendapat penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo, Rabu (11/3/2020). Penghargaan ini atas HUT ke-1 MPP Kota Pekanbaru.

Apreasiasi ini diberikan agar Wali Kota Pekanbaru terus berinovasi. Lalu senantiasa memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Wali Kota Pekanbaru, Dr. H. Firdaus, ST, MT menerima langsung piagam tersebut. Tjahjo menilai kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru memberi pengaruh positif bagi investasi.

“Adanya MPP untuk mendukung upaya mempercepat layanan perizinan,” paparnya dalam puncak HUT ke-1 MPP Pekanbaru, Rabu (11/3/2020).

Ia mengingatkan agar proses perizinan bisa dipercepat. Upaya ini untuk mendukung investasi di Indonesia.

MPP harus berinovasi sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Ia menyebut bahwa MPP merupakan pengembangan dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

“Ada inovasi dalam MPP, yakni memiliki layanan yang terintegrasi. Pelayanannya pun nyaman dan mudah diakses,” terangnya.

Wali Kota Pekanbaru, Dr. H. Firdaus, ST, MT menjelaskan, kehadiran MPP Pekanbaru untuk mempermudah akses layanan perizinan. Hal ini juga mendorong iklim investasi yang positif.

Para investor dari dalam maupun luar negeri semakin mudah dalam pengurusan perizinan. “Peningkatan layanan mendukung peningkatan investasi, proyek dan penyerapan tenaga kerja,” ulasnya.

MenPAN-RB, Tjahjo Kumolo juga menyerahkan piala dan piagam bagi gerai terbaik di MPP. Di antaranya, Kantor BPN Pekanbaru sebagai gerai terbaik pertama, Kantor Imigrasi Pekanbaru sebagai gerai terbaik kedua dan DPMPTSP Kota Pekanbaru sebagai gerai terbaik ketiga.

Menpan RB Tjahjo Kumolo “Dengan sudah berjalan selama 1 tahun Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Pekanbaru, diharapkan lebih kecepatannya dalam melayani masyarakat, serta MPP yang sudah lengkap ini terus di tingkatkan Inovasi agar kehadiran MPP ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat tidak hanya yang ada di Kota Pekanbaru saja, sehingga Investasi Ekonomi semakin baik dan tumbuh dengan pesat.”Terang Tjahjo Kumolo kepada awak media.

Bahwa adanya Inovasi dari Pemerintah Kota Pekanbaru untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakatnya, karena hal ini semua tergantung pada siapa Walikotanya ataupun Bupati untuk menggerakan mesin untuk melakukan Inovasi tersebut.

Dan Alhadulillah saat ini, kami menyambut baik Walikota Pekanbaru DR.H.Firdaus,ST,MT telah berbuat dan lakukan Inovasi ini, dengan menambah satu lagi akan direnovasi , sehingga akan menambah kenyamanan masyarakat dalam hal pengurusan di MPP ini.

Kami juga berharap ada kemudahan dari sisi waktu, karena semua masyarakat dari hari senin hingga jumat mungkin sibuk, bila ada kemumgkinan waktu kosong bisa diambil hari sabtunya guna memberikan pelayanan bagi masyarakat. Tutup Tjahjo Kumolo. (Advertorial)

 

Continue reading

di 0

Pelalawan – KontrasRiau.com – Bupati Pelalawan HM Harris dinobatkan sebagai Indonesia Visionary Leader dari Sindo Media di Jakarta, Sindo Media menilai, Kabupaten Pelalawan di bawah kepemimpinannya HM Harris berhasil menggalakkan pembangunan dan membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya, prestasi yang ditoreh oleh HM Harris itu jarang di raih oleh kepala daerah secara nasional, atas prestasi ituSindo memberikan apresiasi dengan menobatkan Bupati Harris sebagai kepala daerah terbaik dalam kategori The Best Innovation On Technopolitan Policy.

Penghargaan kali ini diberikan oleh Perusahaan Media terbesar di Indonesia ini yakni SINDO Media, karena dalam kepemimpinannya menjadi Bupati Pelalawan dua priode, HM. Harris dianggap mampu dan berhasil dalam meningkatkan inovasi-inovasi pembangunan Kabupaten Pelalawan.

Penyerahaan penghargaan Indonesia Visionari Leader ini, langsung diserahkan oleh Irjen Kemendagri Dr.Tumpak Haposan Simanjuntak, yang berlangsung di Hotel Lido, Bogor, Kamis malam (27/2/2020).
CEO SINDO Media, Sururi Al Faruq mengatakan, ada 24 Kepala Daerah yang berhasil menampilkan visi dan misi terbaiknya untuk kemajuan daerah yang dipimpinnya. Termasuk salah satunya Bupati Pelalawan H.M. Harris.
“Suara-suara daerah melalui visi misi setiap kepala daerah harus bisa dikomunikasikan ke seluruh daerah, sehingga dari daerah bisa melahirkan pemimpin-pemimpin berkualitas yang akhirnya bisa go nasional dan internasional,” paparnya.

Menurutnya, penghargaan yang diberikan itu dimana Indonesia visionary leader digagas untuk menampilkan leader-leader dari daerah untuk nasional. “Harapannya pemimpin daerah makin kuat dan bisa bersaing secara nasional, negara ini membutuhkan banyak orang-orang hebat,” kata Sururi.

Bupati Pelalawan HM. Harris mengatakan, dengan diterimanya penghargaan dari SINDO Media ini, tentunya akan terus menjadi motivasi untuk memacu semangat untuk terus berinovasi bagi pembangunan di Kabupaten Pelalawan.

Teknopolitan yang dikembangkan dalam suatu kawasan di suatu daerah dinamakan sebagai kawasan teknopolitan. Kawasan Teknopolitan lebih menekankan pada pembangunan berbasis teknologi untuk menghasilkan nilai tambah tinggi serta diharapkan dapat mendorong dan mempercepat perekonomian daerah dengan menyediakan sarana dan prasarana bagi berkembangnya kegiatan iptek, kegiatan produktif, dan gerakan masyarakat untuk berkolaborasi membangun daerah dengan memanfaatakan potensi unggulan yang dimiliki.
“Pelalawan sendiri menetapkan visi pembangunannya dimulai dengan inovasi. Sesuai dengan semangat yang memang sudah digariskan dalam UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 yang esensinya pembangunan ekonomi Indonesia akan diarahkan kepada pembangunan berbasis pengetahuan, terutama penguatan sistem inovasi dan tentunya program ini sejalan dengan Program Pemerintah Pusat,” terang Harris.

Dewan juri dari Kementrian Dalam Negeri yang di ketuai Dirjen Otda, Akmal Malik menjelaskan, jika hasil penilaian keterpilihan ini bukan hal yang ujung -ujung saja, tetapi di awali dari suvey dengan jeli oleh tim Sindo.
Sementara itu, Irjen Kemendagri Dr. Tumpak Haposan Simanjuntak, usai memberikan piagam penghargaan kepada 24 Gubernur, Walikota, dan Bupati se Indonesia menjelaskan, jika penilaian Indonesia Visionary Leader ini dalam mengukur birokrasi Pemerintah Daerah menggunakan Veriable yang objektif, dan ini menjadi inspirasi kami di Kemendagri, dimana sekarang tengah melakukan moratorium terhadap penilaian kinerja pemerintahan daerah.

“Kita ingin ada evaluasi terhadap kepemimpinan di daerah yang lebih objektif lagi, dimana yang menilai nantinya bukan lagi Kemendagri, tetapi pihak independent,” jelas Irjen Kemendagri Dr. Tumpak Haposan Simanjuntak.
Ikut mendampingi Bupati Harris saat penerimaan penghargaan tersebut, Kepala Bappeda Kabupaten Pelalawan Ir. Syahrul Syarif, Kadiskominfo Kabupaten Pelalawan Hendri Gunawan, Kadis Perkebunan Kabupaten Pelalawan Mazrun, Kadis Pariwisata,Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Andi Yuliandri, Kepala Badan Balitbang Kabupaten Pelalawan Arizal, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pelalawan Abdul Rahman, Kepala DPMPTSP Kabupaten Pelalawan Budi Surlani, Kepala BPKAD Kabupaten Pelalawan Davitson, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan Eko Novitra. (Advetorial/Toni)

Continue reading

di 0

Pekanbaru – KontrasRiau.com – Kemeriahan pelaksanaan puncak upacara HUT Damkar ke-100, Satpol PP ke-69 dan Satlinmas ke-57 tahun 2019, dengan kehadiran Menteri dalam negeri Tjahjo Kumolo, SH, Gubernur Riau Drs. H. Syamsuar, MSi, Walikota Pekanbaru DR. H. Firdaus, MT, Danrem WB 031 Brigjen TNI M. Fadjar, MPICT, Wakapolda Riau Brigjen Pol Drs.Wahyu Widada, M.Phil, para pejabat eselon I di lingkungan Kemendagri, para Bupati/Walikota se-Indonesia, para kepala dinas di lingkungan Provinsi Riau dan juga Pemerintah Kota Pekanbaru beserta para satuan Damkar, Satpol PP dan SatLinmas se-Indonesia. Kegiatan berlangsung di GOR Stadion Rumbai. Selasa(6/3/2019)pagi.

Antusias serta semaraknya puncak HUT 3 satuan di lingkungan Pemerintah Republik Indonesia yakni : Pemadam Kebakaran (Damkar), Satuan Pamong Praja (Satpol PP), dan Satuan LinMas se-Indonesia berjalan dengan aman, tertib, sukses dan lancar.

Tampak ikut memeriahkan acara ini adalah perwakilan dari sekolah-sekolah yang ada di Kota Pekanbaru baik tingkat SMP dan SMA dan SMK, Kepolisian, TNI dan Juga Senkom Mitra Polri, dan di lanjutkan dengan penampilan Marching Band Satpol PP dari Kabupaten Rokan Hulu, juga atraksi dari Damkar Kota Pekanbaru yang sangat menarik perhatian para tamu undangan lainnya.

Tjahjo Kumolo,SH Mendagri RI ” Kita ketahui bahwa tiap tahun kita peringati ulang tahunnya dan juga HUT Damkar kali ini melebihi usia hari kemerdekaan Republik Indonesia. Terang Tjahjo Kumolo pada awak media “.

Selanjutnya kita juga akan mengoptimalkan peran Damkar, Satpol PP serta Linmas untuk sepenuhnya melayani masyarakat, sekecil apapun yang diperlukan oleh warga masyarakat di daerah wajib Damkar, Satpol PP dan Linmas terjun langsung untuk membantu masyarakat, semaksimal kemampuannya. Sebutnya.

Ditambahkan lagi guna mensukseskan pemilu serentak tahun 2019 Damkar, Satpol PP dan Linmas melekat pada Polda dan Polres setempat, untuk koordinasinya.

Untuk penjagaan di TPS, dan tempat tempat vital lainnya, itu saja intinya. Ternyata fungsi melayani Masyarakat itu, semata-mata tidak pada aspek perizinan saja.

Namun juga pada Regulasi, serta Fungsi-fungsi termasuk Damkar, Satpol PP dan juga Linmas. Tutup Mendagri Tjahjo Kumolo.

Walikota Pekanbaru DR.H.Firdaus,ST,MT ” Pertama-tama sekali kami ucapkan terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo,SH yang telah berkenan hadir dalam rangka puncak peringatan HUT Damkar ke 100, Satpol PP ke 69, dan SatLinmas ke 57 Tingkat Nasional di Kota Smart City yang Madani yakni Kota Pekanbaru yang sama-sama kita banggakan ini. ” Pungkas Firdaus kepada awak media.

Lebih lanjut juga kepada Gubernur Riau, Danrem, Wakapolda Riau, para pejabat eselon I di lingkungan Kemendagri, para Bupati/Walikota se-Indonesia, para perwakilan satuan Damkar, Satpol PP, dan juga SatLinmas se-Indonesia serta undangan lainnya yang saat ini sama-sama hadir pada perayaan puncak kali ini.

Dengan perayaan puncak HUT Damkar ke-100, Satpol PP ke-69 dan Linmas ke-57 Tingkat Nasional, semoga saja ke tiga satuan ini tambah jaya dan sukses selalu dalam mengemban tugasnya di lingkungannya masing-masing, sehingga upaya meningkatkan pelayanan bagi masyarakat luas dapat terwujud dengan baik dan maksimal. Imbuhnya.

Apalagi momen yang sangat penting akan kita hadapi yakni Pemilu serentak tahun 2019 yang akan datang. Tentunya peran optimal dan sinergitas ada pada ke tiga satuan ini, guna terciptanya keamanan, kenyamanan yang kondusif untuk Bangsa dan Negara yang kita cintai ini. Ungkapnya.

Lanjut Firdaus lagi, usai acara ini kita akan kedatangan tamu kehormatan yakni Menpan RB Republik Indonesia Drs..H.Syafruddin,MSi beserta rombongan Dalam rangka meresmikan langsung Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Pekanbaru.

MPP yang kita Miliki ini, merupakan yang terlengkap, terintregrasi, dan ruangan yang bagus serta luas di Indonesia. Sebut Walikota Pekanbaru.

Ada 173 pelayanan perizinan dari 24 BUMN/Instansi disini, jadi kami himbau dan berharap kepada seluruh lapisan Masyarakat Riau, khususnya Masyarakat Kota Pekanbaru. Untuk dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam melakukan aktifitas terkait dengan urusan perizinan.

Tidak perlu kuatir Jauh-jauh mengurusnya cukup datang ke MPP saja, Kami siap untuk melayani apa yang dibutuhkan oleh Masyarakat. Tutup Walikota Pekanbaru. (Advertorial)

 

 

 

 

 

 

 

Continue reading

di 0

Rokan Hilir – KontrasRiau.com  – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) berupaya dengan maksimal mensejahterakan kehidupan para nelayan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah Pengembangan perikanan dengan program budidaya yang digencarkan oleh Dinas Perikanan Rokan Hilir (Rohil), hal itu ditandai dengan adanya unit pengembangan atau balai benih ikan yang salah satunya terletak di daerah kepenghuluan Ujung Tanjung,Kecamatan Tanah Putih sedinginan.

Kepala Dinas Perikanan (Diskan) Rohil, M Amin Spi mengatakan kalau pemkab rohil melalui pihaknya memang memprioritaskan pada program budidaya perikanan mengingat kegiatan tersebut terbukti sangat efektif untuk dilaksanakan. Apalagi sebutnya hasil perikanan yang cepat berkembang. Gilirannya kalangan nelayan yang mengiatkan program budidaya akan mengalami peningkatan kesejahteraan secara signifikan.

“Kalau saya memang ingin fokus pada kegiatan budidaya perikanan, selain didukung oleh ketersediaan benih di samping itu areal untuk budidaya juga ada,” kata Amin.

Saat ini sektor perikanan tangkap di Rohil telah menunjukkan tren penurunan. Tidak mungkin bisa mengandalkan terus dari perikanan tangkap tersebut meskipun memang diakui bahwa Bagansiapiapi pernah dikenal sebagai penghasil ikan terbesar di dunia pada era 1980-an.

Beberapa jenis ikan yang prospek untuk dibudidaya seperti Nila, Patin, Selais, dan lain-lain. Bukan hanya untuk kategori perikanan air tawar atau sungai, pihaknya juga telah mengembangkan potensi budidaya untuk perikanan air asin. “Untuk budidaya seperti ikan Senangin, diarahkan di Panipahan kecamatan Pasir Limau Kapas (palika),” ujarnya.

Sementara itu salah satu yang tengah digiatkan dinas pada saat ini adalah kegiatan Restocking ikan selais di sungai Rokan. Program Restocking terangnya merupakan kegiatan mengembangbiakan potensi ikan-Selais di sepanjang aliran sungai Rokan. Program itu ditingkatkan dengan harapan dapat membuat ikan yang terkenal lezat itu dapat mengalami pertumbuhan secara maksimal dan disisi lain jumlahnya bertambah.

Nelayan Dibekali Kartu Asuransi
Selain menggalakkan budidaya perikanan, Diskan rohil juga menghimbau para nelayan perikanan tangkap untuk mengurus asuransi. Pasalnya, dari 15.000 nelayan perikanan tangkap yang ada dirohil sejauh ini yang sudah mengurus asuransi baru sekitar 3.000 Nelayan.

“Kita sudah terus melakukan sosialisasi kepada para nelayan baik melalui UPT diskan yang ada dikecamatan maupun dari pihak diskan sendiri saat menyerahkan berbagai bantuan kepada nelayan. Namun sampai saat ini yang mengurus asuransi jumlahnya baru sekitar 3.000 orang.

Asuransi itu sebut Amin sangat berguna bagi para nelayan saat melaut. Apabila nelayan itu mengalami musibah dan meninggal dunia, maka pemerintah akan memberikan santunan kepada pihak keluarganya. Program ini salah satu bentuk perhatian pemerintah kepada para nelayan melalui kementria kelautan perikanan (KKP) Republik indonesia (RI).

“Jika misalkan ada nelayan meninggal saat menangkap ikan dilautan maka akan diberikan santunan sebesar Rp200 Juta. Akan tetapi jika nelayan itu meninggal tidak sedang melaut juga diberikan santunan sebesar Rp100 Juta,” Ujar Amin.

Untuk itu pihaknya terus menghimbau kepada seluruh nelayan tangkap agar menyempatkan waktu untuk mengurus asuransinya. “mengurus asuranasi tidak bayar alias gratis, kalaupun nelayan itu mengeluarkan biaya hanyalah biaya foto copy dan lain sebagainya. Yang jelas pengurusan asuransi gratis, Ayo urus segera!!!!!,” ajaknya.

Mesin Ice Flake Machine untuk Nelayan
Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) telah menerima bantuan satu unit mesin dari Kementrian Kelautan Perikanan (KKP) RI. Mesin memproduksi ES dengan merk Ice Flake Machine tersebut berkapasitas 1,5 Ton yang dilengkapi mesin genset dan tangki air dengan anggaran Rp 630 Juta.

“Kita mengusulkan sebanyak dua unit mesin memproduksi es untuk nelayan, akan tetapi yang baru dipenuhi itu hanya satu unit. Alhamdulillah mesinnya sudah dikirim oleh pihak KKP kerohil. Saat ini mesin tersebut sudah berada disinaboi dan dalam waktu dekat akan kita serahkan kepada kelompok nelayan,” kata Amin.

Ia mengatakan, Bantuan mesin memproduksi es itu memang sangat dibutuhkan oleh nelayan dalam rangka meningkatkan hasil tangkapan. Oleh karena itu, dengan adanya mesin itu diharapkan dapat meningkatkan produksi perikanan tangkap diperiran Rohil. “Selama ini nelayan kita mengeluh sulitnya mendapatkan es, kalaupun ada harganya cukup tinggi,” katanya.

Selain bantuan mesin es dari KKP untuk mensejahterakan nelayan, Pemkab Rohil sebutnya juga berencana membangun unit pembuatan pakan dikecamatan sinaboi. “Jika unit pembuatan pakan ikan ini nantinya terealisasi, maka barang tentu para penambak ikan perekonomiannya akan meningkat,” ujarnya optimis.

Pembangunan unit pembuatan pakan ikan itu nantinya juga dipusatkan dikecamatan sinaboi mengingat daerah itu memiliki banyak bahan bakunya berupa ikan lucah, dedak dan lain sebagainya. “Sinaboi memang daerahnya sangat strategis dan berbatasan dengan kota dumai serta banyak menyimpan kekayaan perikanan yang harus dikembangkan,” ujarnya.

Bangun UPT Pembenihan Kerang
Rencana pembangunan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pembenihan kerang di Kecamatan Sinaboi saat ini masih menunggu tindaklanjut dari Kementrian Kelautan Perikanan (KKP) RI. Pasalnya, Pemkab Rohil dalam hal ini hanya menyiapkan lahan seluas 3 hakter (Ha) dan pembangunannya dilakukan oleh pihak KKP.

“Lahan sudah kita siapkan seluas 3 Hakter sesuai permintaan KKP melalui Dirjennya. Sesuai keinginan dari Bupati Suyatno, pembangunan UPT pembenihan kerang itu lebih bagus dipusatkan dikecamatan sinaboi mengingat di kecamatan itu selain lokasinya sangat strategis juga memiliki potensi perikanan yang melimpah ruah,” kata Amin.

Ia mengatakan kalau sejauh ini pemkab rohil telah mengirimkan surat resmi kepada dirjen KKP bahwa lahan untuk pembangunan UPT pembenihan kerang sudah disiapkan dan akan dihibahkan jika pihak KKP sudah setuju atas lahan yang kita sediakan tersebut.

“Sebenarnya lahan yang kita siapkan itu ada ditiga kecamatan yakni Bangko, Palika, dan Sinaboi. Akan tetapi Bupati lebih memilih Kecamatan Sinaboi. Namun demikian, itu tergantung dari keinginan pihak KKP. Jika memang tidak sesuai disinaboi maka pembangunannya bisa kita alihkan di Kecamatan Bangko atau Palika,” ujar Amin.

Kendati telah mendapatkan jatah pembangunan UPT pembenihan kerang, Pemkab Rohil tentunya juga mengharapkan pihak KKP menyiapkan tenaga teknisnya. “Jika rencana ini nantinya terwujud tentunya akan mempermudah masyarakat penambak kerang mendapatkan benihnya dan tidak lagi bertungkus lumus mencari bibit disekitaran muara sungai,” pungkasnya. (Advertorial/Krc/Syafrullah)

 

 

 

 

 

 

Continue reading

di 0

Rokan Hilir – KontrasRiau.com –  Panen Raya di Desa Pematang Sikek, Kecamatan Rimba Melintang, Selasa 25 Oktober 2018,dimana .Luas lahan sawah di Kabupaten Rohil pada tahun 2017 adalah 14.674 hektare dan sebanyak 1.881 hektare berada di Kecamatan Rimba Melintang. Produksi padi mencapai 6.595 ton dengan provitas rata-rata 4.52 ton/ha. Lahan sawah yang dipanen di Desa Pematang Sikek adalah 304 hektare yang ditanami varietas ciherang.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir merasa bangga atas panen raya yang dihadiri oleh Bupati Rohil H Suyatno AMP. Bupati menghimbau masyarakat untuk tidak mengalih fungsikan lahan sawah menjadi perkebunan. agar petani berupaya terus meningkatkan hasil produksi padinya dari tahun ke tahun supaya bisa mencapai hasil 2-3 kali lipat pertahun..

“Bupati H.Suyatno, AMP. mengatasnamakan  Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sangat berbanga sekali dengan potensi produksi hasil padi yang ,cukup meningkat mencapaio hasil  6.595 ton dengan provitas rata-rata 4.52 ton/ha. Peningkatan dari tahun ketahun sangatlah di harapkan oleh Bupati Rohil H.Suyatno, AMP.
Sangat mengaprisiasi BPTP Riau  yang telah memperkenalkan teknologi budidaya padi jarwo super melalui demplot pada 3 desa di Kabupaten Rohil.

Menteri Pertanian melalui Direktur Perlindungan Tanaman menyampaikan, bahwa pemerintah terus berkomitmen untuk mewujudkan swasembada pangan khususnya padi.

Berbagai program telah diluncurkan Kementan untuk mewujudkan swasembada pangan seperti bantuan benih, alat dan mesin pertanian, saprodi, dan program serap gabah petani.

Luas tambah tanam setiap kabupaten terus ditingkatkan untuk meningkatkan produksi padi. Kementan juga mengharapkandukungan Gubernur, Bupati, TNI, dan pemangku kepentingan lain untuk mensukseskan program ini.

 

Plt Gubernur Riau Wan Thamrin juga mengatakan demikian, pemerintah daerah, khusunya Kabupaten Rokan Hilir cukup apresiatif dalam menjaga serta melestarikan persawahan dan keberhasilan para petani dalam penanaman padi hingga panen.

Plt Gubri meminta masyarakat agar tidak mengalihfungsikan lahan persawahan yang telah ada saat ini. “Tolong dipertahankan dan jangan dialihfungsikan, karena hasil padi sangatlah menjanjikan,” harapnya.

Plt Gubri menambahkan, lahan persawahan yang dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit sudah cukup banyak. “Waktu masih saya menjabat Bupati Rohil, sepanjang jalan ke Bagansiapiapi itu lahan persawahan,” jelasnya.

Pada kesempatan sama, Danrem Sonny Aprianto menyampaikan, pertanian merupakan salah satu sektor penting penopang perekonomian nasional, terlebih dalam mengatasi dampak krisis ekonomin yang sampai kini belum sepenuhnya pulih.

“Namun demikian, realita yang kita hadapi saat ini sektor pertanian seakan jalan di tempat. Penyebabnya tentunya kompleks, namun setidaknya faktor pemanasan global dan pergeseran orientasi mata pencaharian masyarakat telah menyumbang relatif banyak terhadap pudarnya semangat agraris masyarakat dan terganggunya produktivitas pangan,” terang Danrem.

“Kabupaten Rohil merupakan salah satu penyuplai produksi padi di wilayah provinsi Riau yang harus dipertahankan guna meningkatkan swasembada pangan di daerah. Untuk itu melalui panen raya padi seluas 304 hektar ini diharap dapat memenuhi kebutuhan sembako di Provinsi Riau, khususnya Rohil serta dapat menggugah kembali gairah bertani masyarakat,” jelasnya.

Keberadaan TNI, tambahnya, untuk membantu kedaulatan rakyat melalui para Babinsa di daerah-daerah. Dan pihaknya mendapat perintah untuk mendampingi para petani dalam berbagai program seperti Luas Tambah Tanam (LTT). “Kita berharap tidak ada lagi impor beras karena Indonesia merupakan negara penghasil padi besar,” pungkasnya.
pelaksanaan panen raya padi di areal seluas 304 hektare oleh Gubernur Riau, Danrem serta Bupati dilakukan secara simbolis dengan melakukan pemotongan padi dan dilanjutkan dengan pemanenan dengan menggunakan mesin.
Dalam rangka acar panen raya ini  dihadiri oleh Danrem 031 WB Brigjend TNI Sonny Aprianto, Bupati Rohil H Suyatno, Pj Upsus Prov Riau, Direktur Perlindungan Tanaman, Dinas TPHBun Prov Riau, Kepala BPTP Riau, Kadis Pertanian Rohil, DPRD Provinsi, Dandim 0321 Rohil Letkol Inf Didik Efendi, Kajari Rohil Gaos Wicaksono, Kapolres Rohil AKBP Sigit Adiwuryanto, Ketua DPRD Nasrudin Hasan, Sekda Rohil Drs H Surya Arfan MSi, para Kepala Dinas, Camat, Penghulu serta Penyuluh dan Kelompok Tani di Rokan Hilir. (Advertorial/Krc/Syarullah)

 

 

 

 

 

 

Continue reading

di 0

Rokan Hilir – KontrasRiau.com – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Rokan Hilir, melanjutkan program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Dumai, Rohil, Bengkalis (Durolis).
Pembangunan SPAM Regional merupakan bukti dan keseriusan Pemerintah Rokan Hilir, dan sesuai dengan apa yang telah di sepakati bersama dengan Kementerian PUPR RI beberapa waktu lalu.

Pemda Rokan Hilir telah menyiapkan sedikitnya Rp 34 miliyar dana dari APBD d untuk pelaksanaan pembangunan tahap I dari IV tahap yang direncanakan untuk pemasangan Jaringan Distribusi Pembagi (DJP) sambungan ke rumah-rumah masyarakat.

Pemasangan Jaringan Distribusi Pembagi (DJP) sambungan dari rumah ke rumah masyarakat untuk tiga kecamatan, yakni kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, kecamatan Bangko Pusako, dan kecamatan Rimba Melintang saat ini kegiatannya sedang berjalan.

“Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Durolis ini merupakan salah satu komitmen pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk peningkatan pelayanan dasar publik yakni pelayanan di bidang air bersih bagi masyarakat, “ kata Kadis PUTR Rohil, Jon Syafrindow melaui Kabid Cipta Karya dan Jasa Konstruksi, Juwarto,ST,MSi, Selasa-(7/8/2018)

Pelaksanaan pemasangan jaringan distribusi (JDP) sambungan dari rumah ke rumah masyarakat, kata Juwarto saat ini proses pengerjaannya sedang berjalan, di kerjakan oleh masing-masing rekanan kontraktor pemenang tender.

“Pelaksanaan pemasangan sambungan Jaringan Distribusi Pembagi (JDP) untuk kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan itu dilaksanakan oleh PT.LIMAR BAYU UTAMA dengan anggaran Rp. 6. Miliyar lebih, dan Pelaksanaan pengerjaan pemasangan Jaringan Distribusi Pembagi (JDP) untuk Kecamatan Rimba Melintang itu dilaksanakan oleh PT. MULTI GLOBAL KONSTRINDO dengan anggaran Rp.12,5 miliyar lebih.

Pemasangan Jaringan Distribusi Pembagi (JDP) untuk kecamatan Bangko Pusako dilaksanakan oleh PT. KHARISMA BINA KONTRUKSI dengan anggaran Rp. 15,7 miliyar lebih,” Jelas Juwarto.

SPAM Durolis ini, tidak hanya dibangun melalui APBD Kabupaten/Kota saja, juga melalui anggran APBD propinsi, dan APBN. Dapat dijelaskan, untuk pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU ) di laksanakan oleh pemerintah propinsi dengan anggaran 69 miliyar, sedangkan pembangunan Instlasi Pengolahan Air (IPA) di bangun oleh Direktorat Sumber Daya Air Kementerian PUPR dengan anggaran 26 miliyar,” kata Juwarto.

Pihaknya optimis dalam waktu empat bulan kedepan pengerjaan jaringan pipa di tiga kecamatan sudah bisa rampung dikerjakan dan dilanjutkan nanti untuk tahapan berikutnya, pemasangan Jaringan Distribusi Utama (JDU) dan pemasangan Distribusi Jaringan Pembagi (DJP) mengarah ke kecamatan Batu Hampar dan kecamatan Bangko Ibu Kota Kabupaten Rokan Hilir.

“Target kita, pelaksanaan program SPAM Regional Durolis di Rokan Hilir ini dapat dijadikan sebagai percontohan untuk seluruh indonesia, yang mungkin akan diresmikan langsung oleh bapak Presiden Jokowi” Pungkasnya. (Advertorial/Krc/Syafrullah)

Continue reading
no image

di 0

Bagansiapiapi(Rohil) – KontrasRiau.com – Untuk mengimplentasikan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2014 tentang klinik, Dinas Kesehatan Rokan Hilir (Rohil) akan melakukan pendataan dan penataan ulang terkait kelengkapan perizinan fasilitas kesehatan (faskes) se-Rohil.

Demikian hal itu dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Rohil, Dahniar, S.Kep, M.Kes melalui Sekretaris Diskes Rohil, Ahmad Yusuf saat dikonfirmasi diruang Kerjanya, Selasa (4/9/2018).

“Dinas Kesehatan Rohil akan mengupayakan pendataan dan penataan ulang terkait kelengkapan perizinan fasilitas kesehatan yang ada di Rohil. Karena sebagian faskes di Rohil ini ada yang berdiri jauh sebelum adanya aturan perundangan atau peraturan Menteri, sehingga dengan sudah adanya aturan baru, mereka pemilik usaha faskes ini harus menyesuaikan aturan yang berlaku dengan melengkapi perizinannya,” kata Ahmad Yusuf.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2011, salah satu persyaratan izin mendirikan dan menyelenggarakan klinik baik skala kecil maupun besar (klinik pratama dan utama) harus melampirkan Dokumen UKL-UPL.

Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) adalah salah satu dokumen lingkungan hidup yang berisi upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan.

Sekretaris Diskes Rohil, Ahmad Yusuf, saat dikonfirmasi terkait faskes yang belum memiliki izin lingkungan menjelaskan bahwa apabila faskes itu didirikan sebelum adanya peraturan yang menentukan sebuah klinik harus memiliki izin lingkungan seperti Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) pemilik faskes harus melengkapi perizinana itu. Sementara untuk pengajuan izin faskes yang baru harus melengkapi semua persyaratan sesuai dengan aturan berlaku.

“Kita perlu menganalisa dulu sejauh mana kita harus mengimplementasikan aruran-aturan yang ada. Kita chek dulu bentuk usaha yang dimiliki baik swasta maupun pemerintah punya. Apakah dia balai pengobatan, klinik, puskesmas atau Rumah sakit. Karena tidak semua rumah sakit harus punya Amdal, tergantung tipe rumah sakitnya, dia hanya punya UKL/UPL. Selain UKL/UPL dia juga harus punya IPLC (Izin Pengelolaan Limbah Cair) dan sebagianya,” jelas Ahmad Yusuf.

Lanjutnya, saat ini kami dari Dinas Kesehatan sedang berupaya mengumpulkan berkas-berkas untuk mendata ulang seluruh faskes yang ada di Rokan Hilir guna melengkapi semua bentuk perizinan bagi yang belum melengkapi. Untuk itu kami akan berkordinasi dan berkolaborasi dengan dinas terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup yang terkait dengan SPPL, UKL/UPL dan Amdal dan BPMPTSP untuk perizinan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kasi Promkes Diskes Rohil, Urfa mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya sedang berupaya mengumpulkan berkas-berkas untuk mendata ulang faskes yang ada, karena sebelumnya di 2014 banyak terjadi peralihan perizinan.

“Mau kami data ulang mana yang sudah mati izinnya, dan mana yang hanya di rekomendasi, mana yang mengajukan permohonan izin baru, ini yang kami lakukan sekarang ini. Kami akan menyurati faskes yang belum melengkapi perizinanya agar segera melengkapi perizinan karena sekarang baik klinik, puskesmas dan rumah sakit itu harus terakreditasi, tentu semua dokumen perizinan itu harus lengkap,” sebut Urfa.( Advertorial/Krc)

Continue reading

di 0

Bagansiapiapi(Rohil) – KontrasRiau.com – Ribuan warga dari berbagai provinsi dan mancanegara, khususnya etnis Tionghoa, dipastikan akan memadati Bagansiapiapi sebagai ibu kota Kabupaten Rokan Hilir, Riau, pada 30 Juni 2018 nanti. Sebuah replika kapal atau disebut warg setempat Tongkang akan dibakar dalam Festival Bakar Tongkang.

Bakar Tongkang menjadi tradisi sejak ratusan tahun lalu dan salah satu wisata andalan Bumi Lancang Kuning. Di Riau, festival tahunan ini menjadi salah satu destinasi andalan dan masuk 10 besar agenda wisata Kementerian Pariwisata.

Tahun lalu, Pemerintah Provinsi Riau mengklaim tradisi ini menyedot hingga 52.000 wisatawan. Jumlahnya pada tahun ini diprediksi meningkat pesat. Sebab, acara ini mulai tersiar hingga Malaysia, Singapura, Thailand, Taiwan sampai ke Tiongkok daratan.

“Tahun lalu diperkirakan ada 22 ribu wisatawan mancanegara dan 30 ribu wisatawan lokal dari berbagai daerah di Indonesia,” kata Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman kepada wartawan.

Jumlah ini memberikan dampak positif terhadap masyarakat Bagansiapiapi, terutama pertumbuhan ekonomi. Karenanya, gubernur disapa Andi itu mengajak seluruh lapisan masyarakat mensuksekannya.

“Apalagi ini event pariwisata yang telah masuk dalam 10 besar 100 Calendar of Events Pariwisata 2018,” katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau, Fahmizal Usman menceritakan, Bakar Tongkang merupakan tradisi memperingati kehadiran masyarakat Tionghoa ke Bagansiapiapi pada tahun 1820 silam.

“Melalui ritual ini, masyarakat Tionghoa juga berjanji untuk mengembangkan diri di kota yang punya julukan Hong Kong Van Andalas,” terangnya.

Bakar Tongkang diawali dengan ritual di Kelenteng In Hok Kiong. Klenteng ini sudah berusia ratusan tahun dan dinyatakan tertua di Bagansiapiapi. Sebelum itu, replika tongkang berciri khas Tionghoa ini sudah dipersiapkan jauh hari. (Advertorial/Krc)

Continue reading

di 0
Pekanbaru – Kontrasriau.com  – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau telah mengesahkan Raperda penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, dalam rapat Paripurna DPRD Riau, Senin (16/04/2018).

Ketua Pansus Ranperda penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner Mansyur dalam laporan pansusnya mengatakan, dalam rangka memanfaatkan dan melestarikan keanekaragaman hayati tersebut diselenggarakan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner cara sendiri maupun terintegrasi.

Dengan pendekatan sistem agrobisnis peternakan dan sistem kesehatan hewan. Serta penerapan asas keamanan dan kesehatan, kerakyatan keadilan keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian,kemitraan dan keprofesionalan.

Kedua hal tersebut harus diselenggarakan secara sinergis untuk melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan, menyediakan pangan yang aman sehat utuh dan halal.

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat hewan dan lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Atas dasar tersebut serta memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat maka perlu untuk ditetapkan peraturan daerah provinsi Riau.

“Tentang penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner,” kata Mansyur dalam laporanya dalam sidang paripurna.

Pasal demi pasal telah dikupas tuntas oleh pihak pansus, salah satunya yakni pasal 2 tentang perencanaan.

Pemerintah daerah menyusun rencana penyelenggaran kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner berdasarkan RPJMD, RPJMP dan tata ruang wilayah.

Dan Ranperda kesehatan hewan dan kesehatan maayarakat veterliner sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Untuk pengamanan penyakit hewan sebagaimana dimaksud akan dilaksanakan melalui pengamanan penyakit hewan menular strategis, penetapan kawasan pengamanan penyakit hewan.

Penetapan prosedur biosfety dan lain sebagainya dilakukan oleh otoritas veteriner. Sesuai dengan kewenangannya diwilayah masing-masing dan dapat juga dilakukan dengan mengikut sertakan masyarakat.

Untuk pemberantasan penyakitnya sendiri nantinya akan dilakukan untuk menghilangkan kasus dan agen penyakit hewan menular yang bersifat endemik dan wabah.

Pemberantasan penyakit hewan menular tersebut dilakukan melalui penutupan daerah, pembatasan lalulintas hewan dan produk hewan, pengebalan hewan, pengisolasian hewan sakit.

Sementara Gubernur diminta melaporkan kejadian wabah penyakit hewan menular kepada Menteri untuk menyatakan sebagai daerah wabah.

Setelah memperoleh laporan dari pejabat otoritas veteriner diwilayah setempat, berdasarkan hasil investigasi laboratorium veteriner terakreditasi.

Dalam hal satu wilayah dinyatakan sebagai daerah wabah Pemerintah Daerah atau pemerintah Kabupaten wajib menutup daerah tertular tersebut dengan melakukan pengamanan pemberantasan dan pengobatan hewan serta pengeluaran dana yang memadai di samping dana pemerintah pusat.

Setiap orang dilarang mengeluarkan dan memasukan hewan produk hewan atau media yang memungkinkan membawa penyakit hewan lainnya, dari daerah keluar atau terluka ke daerah bebas ketentuan.

“Mengenai pelaksanaan pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur,” ujar Mansyur.

Setelah laporan pansus tersebut dibacakan, pimpinan Rapat paripurna Sunaryo menanyakan kepada seluruh anggota dewan yang hadir, apakah mereka setuju dengan hasil Ranperda tersebut.

“Setelah disetujui Ranperda tersebut menjadi Perda, maka kita akan mendengarkan pendapat akhir kepala daerah,” kata Sunaryo.

Plt Gubernur Riau diwakili oleh Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi mengatakan, dengan sudah disahkannya Ranperda ini dapat menjadi payung hukum dalam penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner Provinsi Riau.

 

 

 

 

Continue reading
Langganan: Postingan (Atom)