Articles by "Kemenag Provinsi Riau"
Tampilkan postingan dengan label Kemenag Provinsi Riau. Tampilkan semua postingan

di 0
BATAM - KONTRASRIAU.COM - 
Jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) BTH 10 resmi diberangkatkan menuju Arab Saudi melalui Embarkasi Batam, Minggu (3/5/2026).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Riau, Defizon, menyampaikan bahwa kloter ini terdiri dari 434 jemaah, didampingi oleh 2 Petugas Haji Daerah (PHD), 1 pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), serta 4 petugas kloter.
“Jumlah jemaah Kloter BTH 10 yang diberangkatkan hari ini sebanyak 441 orang. Namun, terdapat 2 jemaah asal Pekanbaru yang saat ini masih dirawat di rumah sakit di Batam, didampingi oleh 2 orang pendamping,” ujar Defizon di Asrama Haji Embarkasi Batam.

Ia menambahkan, seluruh jemaah yang berangkat dalam kondisi sehat dan telah melalui tahapan pemeriksaan kesehatan serta kelengkapan administrasi sesuai ketentuan.

Hingga tanggal 3 Mei 2026, jemaah haji Provinsi Riau yang telah diberangkatkan berjumlah 3.484 orang, dengan rincian 16 Petugas Haji Daerah (PHD), 4 pembimbing KBIHU, dan 32 petugas haji, sehingga total keseluruhan mencapai 3.536 orang.

Sementara itu, terdapat sejumlah jemaah yang mengalami penundaan atau batal berangkat, yakni 11 orang dirawat di Batam, 8 orang pendamping di Batam, 2 orang sakit di daerah, dan 1 orang hamil serta 1 orang wafat di daerah.

Defizon juga mengimbau kepada seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, memperhatikan pola makan, serta mengikuti arahan petugas selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.

“Semoga seluruh jemaah diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah haji dan kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur,” tutupnya.
Continue reading

di 0
JAKARTA - KONTRASRIAU.COM -
Beredar di media sosial, potongan video yang menyebut Menteri Agama Nasaruddin Umar melarang penyembelihan hewan kurban serta minta untuk menggantinya dengan uang. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Thobib Al Asyhar menegaskan bahwa informasi itu  tidak benar.

Potongan video dengan framing yang mengarah pada disinformasi itu diambil dari pernyataan Menag pada Puncak Penutupan Gebyar Ramadan Keuangan Syariah 2026 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada 2 April 2026. Potongan video tersebut dikemas dengan judul “Lebaran Kurban, Gk Boleh Nyembelih Hewan, Suruh Ganti Uang” sehingga memicu kesalahpahaman dan disinformasi di tengah masyarakat.

Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Thobib Al Asyhar, menegaskan bahwa narasi yang berkembang telah keluar dari konteks pernyataan yang sebenarnya. Menurut Thobib, Menag saat itu menyampaikan gagasan pengelolaan ibadah penyembelihan hewan kurban yang lebih tertata agar memberi manfaat lebih luas bagi umat, bukan untuk mengganti atau menghapus praktik ibadahnya.

“Pernyataan Menag harus dipahami secara utuh, bahwa yang dibicarakan adalah gagasan awal pengelolaan agar lebih tertata dan memberi manfaat luas. Itu bukan berarti mengganti praktik ibadah yang sudah berjalan,” jelasnya, Selasa (28/4/2026).

“Tidak ada pernyataan Menag yang melarang praktik penyembelihan hewan kurban. Kementerian Agama memastikan praktik ibadah tetap berjalan seperti biasa,” tegasnya.

Ia menambahkan, dalam gagasan tersebut, terdapat opsi kemudahan bagi masyarakat yang ingin menyerahkan pelaksanaan ibadah penyembelihan hewan kurban kepada lembaga profesional, seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) atau lembaga resmi lainnya.

“Bagi masyarakat yang menginginkan kemudahan, dapat menyerahkan hewan kurban kepada lembaga profesional seperti Baznas atau memberikan dana senilai hewan kurban yang disediakan oleh Baznas. Selanjutnya, proses penyembelihan dan pendistribusian dilakukan secara profesional oleh Baznas pusat maupun Baznas daerah,” imbuhnya.

Pengelolaan kurban oleh Baznas, lanjutnya, didukung fasilitas rumah potong hewan (RPH) yang profesional dan memenuhi standar. Proses penyembelihan dilakukan secara higienis, sesuai syariat, serta memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan hewan. Dengan demikian, kualitas daging lebih terjamin dan distribusinya tepat sasaran berdasarkan pendataan terintegrasi.

"Bagi masyarakat yang ingin menyembelih hewan kurban secara mandiri atau kelompok sebagaimana biasa, juga tidak dilarang," tandas Thobib.

Continue reading

di 0
PEKANBARU - KONTRASRIAU.COM - Dalam suasana hangat penuh kebersamaan, Direktorat Lalu Lintas Polda Riau menggelar kampanye keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat Kota Pekanbaru dalam rangka Halal Bihalal 1447 H dan Pengukuhan Pengurus Ikatan Kekeluargaan Magek (IKM) Pekanbaru, Minggu (26/4/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ballroom RS PMC Pekanbaru ini dipimpin langsung oleh Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Riau, AKBP Dasril, S.Pd., M.M., serta dihadiri oleh personel Subdit Kamsel, di antaranya Brigadir Annisa Elfitri, S.H. Acara tersebut turut diikuti oleh berbagai elemen masyarakat yang antusias mengikuti rangkaian kegiatan.
Rangkaian acara diawali dengan pembukaan, pembacaan doa, serta menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan dari Wali Nagari Magek dan Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Riau. Momentum ini semakin bermakna dengan penyerahan helm keselamatan dan bibit pohon secara simbolis kepada peserta sebagai bentuk komitmen terhadap keselamatan berlalu lintas dan pelestarian lingkungan.

Dalam sambutannya, AKBP Dasril menegaskan bahwa keselamatan berlalu lintas harus menjadi kebutuhan dan budaya di tengah masyarakat. Ia mengajak seluruh peserta untuk menjadi pelopor keselamatan dengan mematuhi aturan serta mengutamakan etika berlalu lintas di jalan raya.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah sosialisasi program Green Policing yang diinisiasi oleh Kapolda Riau, sebagai langkah konkret dalam mengajak masyarakat menjaga kelestarian lingkungan. Penyerahan bibit pohon menjadi simbol penting bahwa keselamatan dan kelestarian alam harus berjalan seiring.

Di bawah kepemimpinan Dirlantas Polda Riau, Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika, S.I.K., M.H., berbagai upaya edukasi dan sosialisasi terus digencarkan guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan.

Dalam keterangannya, Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Ditlantas Polda Riau dalam membangun budaya tertib berlalu lintas yang dimulai dari kesadaran individu. “Keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab petugas, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Melalui kegiatan seperti ini, kami ingin mengajak seluruh masyarakat untuk menjadi pelopor keselamatan, sekaligus ikut menjaga lingkungan melalui program Green Policing,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa sinergi antara kepolisian dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang berkelanjutan di Provinsi Riau.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Irzal, S.H selaku Wali Nagari Magek yang mewakili keluarga besar Magek di Kota Pekanbaru menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Ditlantas Polda Riau. Ia menilai kehadiran Ditlantas dalam momen silaturahmi tersebut memberikan nilai tambah yang sangat positif bagi masyarakat. “Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Ditlantas Polda Riau yang telah berkenan hadir di tengah-tengah kegiatan keluarga besar Magek, sekaligus memberikan edukasi tentang tata tertib berlalu lintas hingga kepedulian terhadap lingkungan. Kegiatan seperti ini sangat positif dan bermanfaat bagi kami semua,” pungkasnya.

Melalui kegiatan ini, Ditlantas Polda Riau berharap masyarakat tidak hanya memahami pentingnya keselamatan di jalan raya, tetapi juga turut berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol sinergi dan komitmen bersama dalam mewujudkan budaya tertib berlalu lintas dan kepedulian terhadap lingkungan di Provinsi Riau.(***)
Continue reading

di 0
JAKARTA - KontrasRiau.com - 
Ditjen Bimbingan Masyarakat (Bimas) Kristen dan Ditjen Bimas Katolik akan menggelar Festival Kasih Nusantara Bersama Kemenag di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta. Acara ini menindaklanjuti usulan Menteri Agama Nasaruddin Umar tentang perlu ada kebersamaan dalam perayaan Natal bagi umat Kristiani.

“Dalam rangka perayaan Natal 2025, umat Kristiani akan menggelar Festival Kasih Nusantara Bersama Kementerian Agama. Ini menjadi momentum merajut kebersamaan ASN Kementerian Agama yang beragama Kristen Protestan dan Katolik, beserta keluarganya,” terang Dirjen Bimas Kristen Jeane Marie Tulung di Jakarta, Jumat (12/12/2025).

“Festival Kasih Kementerian Agama akan digelar di TMII, Jakarta pada 29 Desember 2025. Jadi nanti Lokasi penyelenggaraannya bukan di Kementerian Agama, tapi di TMII Jakarta,” sambungnya.

Menurut Jeane Marie Tulung, Festival Kasih Kementerian Agama akan berlangsung mulai pukul 17.00 WIB. Acara diawali dengan ibadah Natal yang akan diikuti ASN Kemenag yang beragama Kristen Protestan dan Katolik bersama keluarga mereka masing-masing.

“Proses ibadah Natal ini diperkirakan berlangsung selama satu setengah jam, sampai 18.30 WIB,” papar Dirjen Bimas Kristen.

Setelah Ibadah Natal selesai, kata Jeane Marie Tulung, baru akan digelar Festival Kasih Nusantara bersama Kementerian Agama. Festival diperkirakan mulai dari jam 19.30 WIB. Pada momen ini akan ada sejumlah performance, antara lain Barongsai dari Khonghucu, Paduan Suara Anak Buddha, Tari Bali dari Hindu.

“Menteria Agama dijadwalkan hadir dalam Festival Kasih Nusantara ini sekaligus melaunching Buku Ekoteologi dan Kurikulum Berbasis Cinta,” sebut Jeane Marie Tulung.

“Festival akan ditutup dengan perfomar musik Kulintang dari gereja,” tandasnya.

Continue reading

di 0

RIAU (KEMENAG) - KontrasRiau.com - Usai libur dan cuti bersama hari raya idul fitri 1446 H/2025 M, tahapan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahap kedua kembali dibuka. Hingga rabu (9/4/25) sebanyak 4.421 jemaah reguler berdasarkan urutan porsi  dan 763 jemaah cadangan telah melakukan pelunasan. Hal ini sebagaimana disampaikan Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah H. Defizon.

"Dua hari usai libur hari raya ni, sudah 50, 4 persen jemaah Riau berhak lunas tahap II telah melakukan pelunasan Bipih. Masih ada 12 jemaah gagal sistem, penggabungan mahram dan pendamping lansia serta 751 jemaah status cadangan yang belum melakukan pelunasan. Tahap pertama jemaah reguler Provinsi Riau sudah melakukan pelunasan sebanyak 4.187, total berhak melunasi tahap kedua untuk gagal sistem, pendamping lansia dan penggabungan mahram berjumlah 246, dan untuk cadangan sebanyak 1.514 jemaah".

Defizon mengimbau kepada jemaah yang sudah ditetapkan pemerintah sebagai jemaah haji berhak melunasi tahap II pada musim haji 1446 H / 2025 M untuk segera melakukan pelunasan sebelum berakhirnya masa pelunasan tahap kedua.

"Saya imbau kepada jemaah yang sudah ditetapkan nomor porsinya oleh pemerintah untuk berhak melunasi tahap II pada musim haji tahun ini agar segera melakukan pelunasan sebelum tanggal 17 April 2025. Kami minta bantuan Kemenag Kab/Kota melalui KUA untuk secara masif melakukan sosialisasi dan mengajak untuk melakukan pelunasan sebelum deadlinenya sampai".

Jemaah haji yang sudah melakukan pelunasan dan masuk alokasi keberangkatan tahun 2025 M/ 1446 H selanjutnya akan dilakukan pemvisaan dan perlengkapan perjalanan ibadah hajinya.

"Jemaah yang sudah melakukan pelunasan dan masuk alokasi kuota/porsi keberangkatan tahun ini, Direktorat Layanan Haji Dalam Negeri akan langsung melakukan kesiapan dokumen jemaah. Proses ini diperlukan sebagai bagian dari tahapan pengurusan visa jemaah melalui e-Hajj. Dokumen jemaah secara bertahap juga sudah kita proses. Sehingga, jika proses penerbitan visa melalui e-Hajj sudah dibuka, maka kita sudah bisa langsung memprosesnya".

Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag telah menerbitkan Rencana Perjalanan Haji (RPH) 1446 H. Jemaah haji Indonesia dijadwalkan akan mulai masuk asrama haji pada 1 Mei 2025. Sehari berikutnya, jemaah haji reguler asal Indonesia secara bertahap akan mulai diberangkatkan ke Tanah Suci dari embarkasi masing-masing.

Continue reading

di 0
JAKARTA - KontrasRiau.com - 
Pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1446 H/2025 M jatuh pada hari Sabtu, 1 Maret 2025. Penetapan ini didasarkan pada keputusan sidang isbat (penetapan) 1 Ramadan 1446 H yang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar di Kantor Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin Nomor 6, Jakarta, Jumat (28/2/2025). 
“Sidang Isbat secara mufakat menetapkan 1 Ramadan 1446 H jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025,” ujar Menag dalam konferensi pers yang digelar usai Sidang Isbat Penetapan 1 Ramadan 1446 H. 

Menurut Menag, sidang menyepakati keputusan tersebut karena dua hal. "Pertama, kita telah mendengar paparan Tim Hisab Rukyat Kemenag yang menyebutkan pada hari rukyat tanggal 28 Februari 2025 M, tinggi hilal di seluruh wilayah NKRI  antara: 3° 05‘ 55“ atau 3,10 derajat  s.d. 4° 40‘ 96“ atau 4,68 derajat,” kata Menag.

“Dengan sudut elongasi antara  4° 47‘ 02“ atau 4,78 derajat  s.d. 6° 24‘ 14“ atau 6,40 derajat,” sambungnya.

Artinya, secara hisab posisi hilal di Indonesia saat sidang isbat awal Ramadan 1446 H, pada hari rukyat 29 Sya’ban 1446 H/28 Februari 2025 M posisi hilal di wilayah NKRI ada yang telah memenuhi kriteria tinggi hilal minimum 3° dan sudut elongasi minimum 6,4°. Ini sesuai dengan kriteria baru yang ditetapkan MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Diketahui, pada 2021 Menteri Agama anggota MABIMS menyepakati kriteria baru yaitu tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.

Menag mengungkapkan, terutama di wilayah Barat Laut di Provinsi Aceh NKRI termasuk di Sabang dan Banda Aceh telah memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS  (3-6,4°). Oleh karenanya menjelang awal  Ramadan 1446 H pada hari rukyat di daerah yang telah memenuhi imkan rukyat ini secara teoritis memungkinkan hilal awal Ramadan 1446 H dapat dirukyat. 
 
Hal ini selanjutnya terkonfirmasi oleh pernyataan para perukyah yang diturunkan Kemenag. Pada tahun ini, rukyah dilaksanakan Kemenag di 125 titik di Indonesia. "Kita mendengar laporan dari sejumlah perukyah hilal yang bekerja di bawah sumpah, mulai dari Aceh hingga Papua. Di 125 titik tersebut, tadi dilaporkan oleh Dirjen Bimas Islam, bahwa ada dua perukyah di Aceh yang melihat hilal. Keduanya juga telah disumpah atas pernyataannya tersebut," ujar Menag yang didampingi Wakil Menteri Agama Romo Syafi’i, Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang, Ketua MUI KH Abdullah Jaidi, dan Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad.

“Karena dua alasan tersebut, Sidang Isbat menyepakati 1 Ramadan 1446 H jatuh pada hari Sabtu, 1 Maret 2025,” tegas Menag.    

"Dengan penetapan ini, kami berharap seluruh umat Islam dapat menjalankan ibadah puasa dengan penuh kekhusyukan," tutur Menag.

Menag berharap Ramadan kali ini dapat memberikan energi positif yang penuh kebaikan bagi perjalanan bangsa. “Ramadan bukan hanya sekedar hubungan vertikal. Tapi juga tentang kasih sayang kepada sesama. Sebab seorang muslim sejati tidak hanya bercermin kepada Tuhan. Tetapi juga kepada manusia dan lingkungan sekitarnya,” pesan Menag. 

“Ramadan mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya pada apa yang kita genggam, tetapi pada apa yang kita lepaskan, seberapa tulus yang kita bagikan. Ramadan telah datang, mari kita sambut dengan cinta. Penuhi dengan ibadah dan jadikan setiap detik sebagai perjalanan menuju cahaya. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan, Marhaban ya Ramadan,” tutup Menag. 

Humas
Continue reading

di 0
RIAU (Kemenag) - KontrasRiau.com - 
Membacakan arahan Direktur Penyelengaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Repubik Indonesia, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau H. Muliardi membuka secara resmi Seleksi Petugas Haji Daerah (PHD) tahun1446 H/2025 M, Kamis (23/1/25).
Dalam sambutannya Muliardi mengatakan kegiatan rekrutmen petugas ini sangat penting, karena merupakan bagian dari system penyelenggaraan ibadah haji, menyangkut aspek manajemen yang harus berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

“Untuk mendapatkan calon petugas yang professional dibutuhkan perencanaan yang baik, analisis beban kerja yang tepat dan rekrutmen yang transparan serta akuntabel. Upaya ini dilakukan dalam rangka memperoleh calon petugas yang siap melayani dan berkhidmat kepada Jemaah haji”.

Lebih lanjut Muliardi mengatakan Dalam rangka memperoleh petugas haji yang memiliki kompetensi dan integritas yang baik, perlu dilakukan seleksi calon petugas haji daerah melalui penilaian tes kompetensi / computer Assisted Test (CAT) dan wawancara pendalaman bidang tugas.

“Yang sudah lulus itu sudah ada di Lauhul Mahfudz, Di zaman sekarang transparannya tinggi, yang menentukan kelulusan, peserta itu sendiri, yakni dari nilai CAT dan ditambah nanti wawancara, oleh sebab itu yang hadir ini merupakan pilihan pimpinan daerah, ketika kita mengikuti ini dan belum berhasil atau belum lulus jangan berkecil hati, karena ini merupakan skenario Allah SWT, panggilan menjadi petugas haji adalah mulia”.

Sementara itu Kabid Penyelenggara haji dan Umrah H. Syahrudin mengatakan “peserta seleksi PHD Provinsi Riau berjumlah  69 orang, terdapat 63 orang yang mendaftar dan mendapat nomor ujian dan 6 orang tidak dapat mengikuti tes hari ini”.

Syahrudin juga menjelaskan peruntukan petugas tersebut diantaranya untuk pembimbing ibadah, Pelayanan umum dan tenaga Kesehatan.

“Rinciannya peserta adalah Pembimbing Ibadah yang mendaftar sebanyak 4 orang untuk kuota 2 orang, Pelayanan umum yang mendaftar sebanyak 39 orang untuk kuota 19 orang, pelayanan kesehatan yang mendaftar sebanyak 20 peserta untuk kuota 14 orang”.
Continue reading

di 0

PEKANBARU - KontrasRiau.com - 
Dalam dua tahun terakhir, marak informasi palsu atau hoaks seputar lowongan kerja (loker) atau seleksi petugas haji di media sosial. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik (HKP) Kemenag Ahmad Fauzin meminta masyarakat untuk waspada, tidak mudah percaya, dan mengeceknya di web atau media sosial Kementerian Agama.

Ada beragam bentuk hoaks info lowongan atau seleksi petugas haji. Salah satunya pada facebook *_Info Terkini 2025_*. Akun tersebut memposting meme berlogo Kemenag, BUMN, dan Garuda dengan tulisan sebagai berikut:

_Pemerintah buka pendaftaran rekruitmen haji 2025.  Di dalam satu provinsi pemerintah akan memilih 100 orang untuk diberangkatkan ibadah haji. Biaya ditanggung oleh pemerintah. Daftar sekarang juga._

"Itu jelas hoaks. Waspada, cek infonya di web dan medsos Kemenag," tegas Akhmad Fauzin di Jakarta, Minggu (19/1/2025).

Menurutnya, proses seleksi petugas haji 1446 H/2025 M, baik daerah maupun pusat, sudah dilakukan pada November - Desember 2024. Saat ini, para peserta sedang menunggu pengumuman seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi tingkat pusat.

"Jadi seluruh rangkaian proses seleksi sudah berjalan. Di tingkat pusat, tinggal pengumuman hasil seleksinya," sebut Fauzin, panggilan akrabnya.

"Sebagaimana info sebelumnya, hasil seleksi ini rencananya akan diumumkan pada Januari 2025," sambungnya.

Fauzin mengimbau masyarakat untuk waspada pada hoaks seputar loker atau seleksi petugas haji. Apalagi jika ditawarkan untuk mengakses salah satu tautan (link) di dalamnya. Hal itu bisa juga menjadi modus pencurian atau penyalahgunaan data.

"Seleksi petugas haji 2025 sudah selesai. Tinggal pengumuman hasilnya. Waspada dengan hoaks dan modus pencurian data," tandasnya.(*)
Continue reading

di 0
JAKARTA - KontrasRiau.com - 
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan, persiapan layanan haji di Arab Saudi hampir selesai. Sejumlah persiapan seperti layanan konsumsi, pemondokan, transportasi, hingga penyiapan layanan Masyair sudah memasuki tahap final. Hal ini disampaikan Menag Nasaruddin setibanya di Bandara Soekarno-Hatta usai kunjungan kerjanya ke Arab Saudi dalam rangka persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1446H/2025M. 

“Kami baru saja turun dari pesawat setelah menyelesaikan tugas negara, yaitu melakukan lobi-lobi dan penandatanganan MOU dengan pemerintah Arab Saudi. Alhamdulillah, semua target yang kami bawa ke sana tercapai. Bahkan, kunjungan ini kami persingkat demi penghematan dan karena banyak urusan lain yang harus diselesaikan di Tanah Air,” ujar Menag di Gedung VVIP Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Kamis (16/1/2025).
“Secara umum, semua sudah selesai, tinggal menyelesaikan beberapa detail kecil. Selanjutnya kita akan berfokus pada persiapan di tanah air,”imbuh Menag yang juga didampingi Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Hilman Latief. 

Menag menuturkan, salah satu kabar baik yang diperoleh dari kunjungannya ke Arab Saudi adalah kepastian lokasi penempatan jemaah haji di Mina. “Kami juga mengajukan permintaan (kepada Pemerintah Arab Saudi) agar jemaah haji Indonesia ditempatkan tidak di lingkungan Mina Jadid, untuk menghindari perdebatan terkait masalah khilafiah. Walaupun secara mazhab modern tidak ada masalah, kami tetap meminta penempatan di Mina sebagai prioritas,” jelasnya.

Sebagaimana tahun sebelumnya, pada musim haji yang akan datang jemaah haji Indonesia rencananya akan menempati zona 3 dan 4 yang berada dalam wilayah Mina.

Menag juga berkomitmen untuk menjalankan penyelenggaraan ibadah haji 1446H/2025M secara profesional. Ia juga memastikan tidak ada praktik-praktik yang menyimpang. “Kami berusaha memenuhi harapan masyarakat dan konstitusi untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa,” lanjutnya

“Terkait harapan Presiden agar biaya haji lebih murah dan pelayanan lebih baik tahun ini, Insya Allah dapat terwujud,” tambahnya.

*Siapkan Fisik dan Pelajari Manasik* 

Empat bulan menjelang keberangkatan ibadah haji 2025, Menteri Agama  Nasaruddin Umar juga menyampaikan tiga pesan penting kepada calon jemaah haji.

Pertama, Menag mengingatkan agar jemaah haji dapat menyiapkan kondisi fisiknya untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan di Arab Saudi. Perubahan cuaca menjadi tantangan sendiri dalam pelaksanaan ibadah haji. 

Kedua, Menag juga menekankan pentingnya mematuhi arahan petugas haji, terutama terkait barang bawaan. “Saya mohon kepada para jemaah untuk mengikuti imbauan petugas haji, terutama terkait barang bawaan. Fokuskan niat hanya untuk beribadah, bukan untuk hal-hal lain,” tegasnya.

Ketiga, dalam upaya meningkatkan pemahaman jemaah, Menag menyatakan bahwa pemerintah telah memperbarui materi manasik haji. “Insya Allah, kami akan memperbaiki manasik haji dengan menambahkan nilai filosofis, tasawuf, dan fikih, sekaligus informasi teknis yang perlu diingat oleh jemaah. Dengan demikian, pelaksanaan ibadah haji tahun ini diharapkan melahirkan haji yang mabrur,” tuturnya.(*)
Continue reading

di 0
PEKANBARU - KontrasRiau.com - 
Kementerian Agama hari ini mengumumkan hasil akhir seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun anggaran 2024. Sekjen Kemenag M Ali Ramdhani mengatakan ada lebih dari 17ribu peserta yang dinyatakan lolos seleksi.

Seleksi CPNS Kemenag tahun anggaran 2024 diikuti 37.849 peserta. Mereka bersaing untuk memperebutkan 20.772 formasi yang tersedia. Proses Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) digelar melalui mekanisme CAT BKN, Praktik dan Sikap Kerja, serta Wawancara Moderasi Beragama.

”Hari ini kita umumkan, sebanyak 17.221 peserta lolos seleksi CPNS Kemenag. Ada 18.993 yang tidak lolos seleksi dan 1.635 yang tidak hadir atau tidak mengikuti proses seleksi secara menyeluruh,” tegas M Ali Ramdhani yang juga Ketua Panitia Seleksi Nasional di Jakarta, Minggu (12/1/2024).

“Pengumuman hasil seleksi ini bisa diakses melalui akun SSCASN masing-masing peserta. Keputusan Panitia Seleksi CPNS Kementerian Agama Tahun Anggaran 2024 bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat,” lanjut pria yang akrab disapa Kang Dhani ini.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia Setjen Kemenag Wawan Djunaedi menambahkan, peserta yang dinyatakan lolos selesi CPNS Kementerian Agama adalah mereka yang memenuhi semua persyaratan dan mengikuti seluruh tahapan seleksi. Selain itu, mereka memenuhi Nilai Ambang Batas (NAB) sesuai dengan Keputusan Menteri PAN RB Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.

“Peserta dapat mengajukan sanggahan terhadap pengumuman Hasil Seleksi CPNS Kemenag Tahun Anggaran 2024. Masa sanggah dimulai 13 - 15 Januari 2024 melalui akun SSCASN masing – masing,” ujar Wawan Djunaedi.

“Hasil sanggah akan diumumkan mulai 16 - 22 Januari 2025,” sambungnya.

Wawan Djunaedi menambahkan, semua peserta wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;

“Bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Kementerian Agama berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS,” jelas Wawan Djunaedi. 

“Bagi seluruh pelamar agar selalu memantau perkembangan informasi proses pelaksanaan seleksi CPNS melalui website dan media sosial Kementerian Agama,” tandasnya.(*)
Continue reading

di 0
PEKANBARU - KontrasRiau.com - 
Kementerian Agama mulai tahun ini akan mengakselerasi program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan yang menjadi binaannya, baik guru madrasah maupun guru agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, maupun Khonghucu) di sekolah umum. Ada 625.481 guru yang ditargetkan dapat diselesaikan dalam kurun waktu dua tahun mendatang.

“Mulai tahun ini, kita akan akselerasi PPG guru. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas, kesejahteraan dan kualitas guru untuk mendukung kebijakan pemerintah Prabowo-Gibran,” terang Menag Nasaruddin Umar, di Wajo, Jumat (10/1/2025).

Saat ini, terdapat 625.481 guru binaan Kementerian Agama yang belum mengikuti PPG Dalam Jabatan. Rinciannya, 484.678 guru madrasah, 95.367 guru PAI di sekolah umum, 29.002 guru agama Kristen, 11.157 guru agama Katolik, 4.412 guru agama Hindu, 689 guru agama Buddha, dan 179 guru agama Khonghucu. 

"PPG Dalam Jabatan bagi guru binaan Kemenag ini akan kita coba selesaikan dalam dua tahun. Kita sudah membentuk Panitia Nasional Pendidikan Profesi Guru atau PPG Kemenag agar bisa bekerja lebih cepat," tegasnya.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Abu Rokhmad, menambahkan bahwa pelaksanaan PPG di Kementerian Agama dilaksanakan melalui satu pintu kepantiaan nasional sebagai wujud dari implementasi Moderasi Beragama sekaligus mempermudah koodinasi antar unit pembina.

"Pelaksanaan PPG bagi guru di lingkungan Kementerian Agama dilaksanakan serempak melalui Panitia Nasional. Ini bentuk implementasi dari Moderasi Beragama dan kemudahan dalam koordinasi. Karena isunya sama pada setiap masing-masing agama", tandasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Nasional PPG Kemenag yang juga Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan, Thobib Al-Asyhar, menjelaskan, PPG Kemenag pada 2025 ditargetkan untuk 269.168 guru. Sementara pada 2026, PPG Kemenag ditargetkan untuk 356.313 guru. 

Prosesnya, lanjut Thobib, akan dibuat dalam beberapa angkatan. Untuk angkatan pertama, PPG akan dilakukan mulai Maret 2025. 

“Kita targetkan ada 80 sampai 100 Ribu peserta PPG untuk angkatan pertama pada Maret mendatang,” sebut Thobib.

Berikut persyaratan peserta PPG Dalam Jabatan Kementerian Agama:

1. Terdaftar aktif sebagai guru dalam satminkal yang terdata dalam sistem pendataan Kementerian Agama;
2. Guru yang diangkat paling lambat pada 30 Juni 2023 dan terdata aktif Tahun Ajaran 2023/2024;

3. Memiliki kualifikasi akademik minimal S-1/D-IV yang sesuai dengan mapel PPG Dalam Jabatan;
4. Belum mencapai batas usia pensiun guru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Belum memiliki sertifikat pendidik;
6. Sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dari rumah sakit pemerintah/puskesmas/pusat layanan kesehatan lainnya.
7. Bagi calon peserta PPG Dalam Jabatan akan dilakukan seleksi administrasi berbasis data yang ada dalam sistem.(*)
Continue reading

di 0
JAKARTA - KontrasRiau.com - 
Pemerintah dan DPR telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M dengan rata-rata sebesar Rp89.410.258,79 dengan asumsi kurs 1 USD sebesar Rp16.000 dan 1 SAR sebesar Rp4.266,67. Rerata BPIH tahun ini turun sebesar Rp4.000.027,21 dibanding rerata BPIH 2024 yang mencapai Rp93.410.286,00.

Penurunan BPIH berdampak pada turunnya Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayar jemaah. Jemaah haji 2024 rata-rata membayar Bipih sebesar Rp56.046.171,60. Sementara rerata jemaah 2025 akan membayar Bipih sebesar 
Rp55.431.750,78.

Penggunaan Nilai Manfaat yang dialokasikan dari hasil optimalisasi setoran awal jemaah juga turun. Rata-rata milai manfaat per jemaah pada 2024 sebesar Rp37.364.114,40. Tahun ini, penggunaan nilai manfaat turun rata-rata per jemaah sebesar Rp33.978.508,01.

"Alhamdulillah pemerintah dan DPR sejak awal memiliki semangat yang sama untuk merumuskan pembiayaan haji yang lebih terjangkau oleh masyarakat," terang Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief di Jakarta, Selasa (7/1/2024)

"Di saat yang sama, pemerintah dan DPR juga sepakat untuk menjaga dan merumuskan pelayanan yang terbaik untuk jemaah haji Indonesia," sambungnya.

Sebagai wakil Kementeriam Agama dalam Panitia Kerja BPIH, Hilman Latief menjelaskan sejumlah alasan hingga biaya haji bisa diturunkan.

Pertama, pada 2024, Kemenag berhasil melakukan banyak efisiensi hasil dari proses negosiasi dengan penyedia layanan di Arab Saudi. Efisiensi ini berhasil dilakukan terhadap berbagai komponen, baik akomodasi (hotel), konsumsi, maupun biaya layanan di Arafah-Muzdalifah-Mina (Armuzna).

"Efisiensi juga bisa dilakukan pada komponen operasional layanan umum dalam negeri dan luar negeri," sebut Hilman.

"Total efisiensi ini mencapai Rp600 Miliar," sambungnya.

Alasan kedua, ⁠dalam Panja BPIH, usulan awal Kemenag dibahas kembali dengan mendasarkan pada realisasi anggaran penyelenggaraan haji 2024. "Seperti saya sampaikan, efisiensinya cukup signifikan karena keberhasilan dalam proses  negosiasi," ujarnya.

"Jadi usulan biaya haji tahun ini angkanya lebih dekat dengan realisasi haji 2024. Ini nanti akan kita optimalkan dalam proses negosiasi penyediaan layanan tahun ini," sambungnya.

"Saya mengapresiasi tim pengadaan Kemenag yang cukup ulet dalam bernegosiasi sehingga langkah melakukan efisiensi bisa dioptimalkan," kata Hilman lagi.

Alasan ketiga, lanjut Hilman, penurunan biaya haji tahun ini karena ada pembeliaan sejumlah alat kebutuhan jemaah yang sudah difokuskan pada 2024. Sehingga tahun ini belum perlu membeli lagi.

"Kita optimalkan alat yang ada saat ini, seperti mesin pembaca dokumen travel, alat pendataan bio visa, dan lainnya. Alhamdulillah ini bisa menurunkan biaya haji," papar Hilman.

Indonesia tahun ini mendapat 221.000 kuota jemaah haji. Jumlah ini terdiri atas 201.063 jemaah reguler, 1.572 petugas haji daerah, 685 adalah pembimbing pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), serta 17.680 jemaah haji khusus.(*)
Continue reading

di 0
JAKARTA - KontrasRiau.com - 
Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR hari ini menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M turun jika dibandingkan dengan biaya haji 2024. Kesepakatan ini dirumuskan dalam Rapat Kerja Kementerian Agama dengan Komisi VIII DPR RI di Senayan, Jakarta.

Rapat kerja dipimpin Ketua Komisi VIII DPR, 11 Dasopang. Hadir, Menag Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafi’i, Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Muhammad Irfan, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah, Sekjen Kemenag M Ali Ramdhani, serta Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief dan jajarannya.
Raker menyepakati besaran BPIH untuk setiap jemaah haji reguler rata-rata sebesar Rp89.410.258,79 dengan asumsi kurs 1 USD sebesar Rp16.000 dan 1 SAR sebesar Rp4.266,67. "Rerata BPIH tahun 1446 H/2025 M sebesar Rp89.410.258,79. Biaya ini turun dibanding rerata BPIH 2024 yang mencapai Rp93.410.286,00,” terang Menag Nasaruddin Umar di Jakarta, Senin (6/1/2024).

BPIH terdiri atas dua komponen. Pertama, komponen yang dibayar langsung oleh jemaah haji atau disebut Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). Kedua, komponen Nilai Manfaat yang bersumbar dari hasil optimalisasi dana setoran awal jemaah haji. Penurunan BPIH berdampak pada turunnya Bipih yang harus dibayar jemaah dan Nilai Manfaat yang dialokasikan dari hasil optimalisasi setoran awal jemaah.

“Bipih yang dibayar jemaah, rata-rata sebesar Rp55.431.750,78 atau 62% dari total BPIH 2025. Sisanya yang sebesar 38% atau rata-rata sebesar Rp33.978.508,01 dialokasikan dari nilai manfaat,” sebut Menag.

Menag Nasaruddin menyampaikan bahwa pengesahan hasil Raker dengan Komisi VIII DPR ini akan menjadi dasar bagi Presiden Prabowo Subiyanto untuk menetapkan BPIH. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 48 UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, bahwa besaran BPIH ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri Agama setelah mendapat persetujuan DPR RI.

Indonesia pada 2025 mendapatkan 221.000 kuota. Jumlah ini terdiri atas 201.063 jemaah reguler murni, 1.572 petugas haji daerah, dan 685 adalah pembimbing KBIHU. 17.680 jemaah haji khusus

*Apresiasi DPR*

Mewakili Pemerintah, Menag Nasaruddin Umar menyampaikan apresiasi kepada Komisi VIII DPR. Meski dalam masa reses, para wakil rakyat terus bekerja untuk memberikan yang terbaik kepada jemaah.

“Kami dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Komisi VIII DPR,” terang Menag.

Menurutnya, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang telah disepakati sesuai dengan harapan pemerintah sejak awal. BPIH ini juga merupakan harapan Presiden Prabowo Subiyanto yang mengobsesikan agar calon jemaah haji diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji dengan biaya lebih murah, ketika itu dimungkinakn.

“Alhamdulilah pada kesempatan kali ini terwujud,” sebut Menag.  

“Pada kesempatan lain, BPKH juga mendapat kesempatan yang baik karena nilai manfaat yang bisa diberikan kepada calon jemaah haji kita tidak sebesar tahun lalu. Artinya ada penghematan,” sambungnya.

Total nilai manfaat yang disepakati untuk digunakan pada penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M sebesar Rp6.831.820.756.658,34. Angka ini lebih kecil sebesar Rp1.368.219.881.908,86 jika dibandingkan dengan nilai manfaat yang digunakan pada operasional haji 2024, sebesar Rp8.200.040.638.567,20.

“Atas nama pemerintah, kami bersama Ketua BP HAJI menyampaikan terima kasih setinggi tingginya. Harapan kita menjadi harapan masyarakat juga. Kami memohon kepada Allah, perjuangan ini bisa diterima baik oleh semua pihak, termasuk masyarakat kita yang akan berhaji,” papar Menag.

Menag yakin penurunan biaya haji ini akan disambut baik oleh masyarakat. Namun, Menag juga berharap masyarakat tidak hanya tersenyum pada Januari 2024, saat mendengar biaya haji tahun ini turun. Lebih dari itu, kata Menag, pemerintah akan terus berupaya agar jemaah juga tersenyum pada saat penyelenggaraan haji di Juni mendatang.

“Kita ingin bukan hanya tersenyum di Januari tapi juga tersenyum di bulan Juni pada saat penyelenggaraan ibadah haji tidak ada kekurangan berarti yang dialami jemaah,” harap Menag.(*)


Editor : Omeng
Continue reading

di 0
PEKANBARU - KontrasRiau.com - 
DWP Kementerian Agama Provinsi Riau menggelar acara Semarak Hari Amal Bhakti (HAB) ke-79 di aula Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Riau, Kamis (2/1/2025). 
Acara ini dibuka oleh Kepala Kanwil Kemenag Riau, Dr. H. Muliardi, M.Pd, dan dihadiri oleh Plt Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Riau, Dr. H. Rahmat Suhadi, M.Pd, Kepala Bidang dan Pembimas, Kepala Kantor Kemenag, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenag Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Dr. H. Muliardi menegaskan pentingnya HAB sebagai momen untuk memperkuat komitmen melayani umat, menjaga kerukunan, dan mendukung pendidikan keagamaan. Dengan tema "Umat Rukun Menuju Indonesia Emas," ia mengajak semua pihak untuk terus memupuk persatuan dan kerukunan sebagai fondasi menuju Indonesia maju dan sejahtera.

“Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dharma Wanita Persatuan Kanwil Kemenag Riau yang telah merancang rangkaian kegiatan penuh manfaat. Dengan lomba video klip, seminar etiket sosial, halal beauty class, hingga bazar UMKM, kita menunjukkan bahwa Kementerian Agama tidak hanya berfokus pada aspek formal keagamaan, tetapi juga mendukung pemberdayaan perempuan sebagai mitra strategis pembangunan,” ujar Muliardi.

Semarak HAB ini adalah bukti nyata semangat kebersamaan dan gotong royong bangsa Indonesia. 

"Saya berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga meningkatkan kapasitas diri serta memberikan inspirasi bagi semua peserta. Saya sudah minta ke Darma Wanita agar setiap kegiatan yang diselenggarakan ada nilai edukasinya,” cakap Muliardi.

Ketua DWP Kanwil Kemenag Riau, Tina Mailinda Muliardi, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak dalam menyukseskan acara tersebut. Dengan tema 

"Bersama Perempuan Kementerian Agama, Kuatkan Pembangunan Karakter Anak Bangsa," ia berharap kegiatan ini mampu mempererat silaturahmi, meningkatkan kapasitas diri, dan memperkuat peran perempuan dalam pembangunan bangsa.

Tina mengucapkan terima kasih kepada narasumber, sponsor, serta seluruh peserta yang turut serta dalam kegiatan ini.

Sementara itu, Ketua Panitia Wirdayanti Rahmat Suhadi menjelaskan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk menjalin silaturahmi antar pengurus dan anggota DWP Kemenag Riau serta kabupaten/kota, sekaligus memperkuat pemberdayaan perempuan.

Rangkaian kegiatan melibatkan lomba video klip mars dan shalawat nabi yang diikuti 30 tim dari DWP Kemenag, madrasah, dan KUA se-Provinsi Riau.

"Seminar Etiket Sosial Perempuan dengan 125 peserta dari ketua dan anggota DWP Kanwil dan kabupaten/kota. Termasuk juga halal beauty class bagi pengurus dan anggota DWP dengan 50 peserta. Sedangakn bazar kerajinan dan UMKM menghadirkan 15 pengrajin dan UMKM lokal," ujarnya.

Kegiatan ini didukung oleh berbagai narasumber, seperti Ketua DWP Kanwil Kemenag Riau Tina Mailinda Muliardi, Personal Branding Communicator Trainer Provinsi Riau Khairani Hasyim, SKM., M.Si., STHT, LCPC, serta Wardah Kosmetik. 

Dalam acara pembukaan semarak HAB ke-79 Kemenag juga diwarnai dengan pengumuman pemenang lomba video klip mars dan shalawat nabi serta penampilan juara video klip dari Kemenag Pelalawan.

*Pemenag Video Klip Mars DWP:*
DWP Kemenag Rokan Hulu
DWP Kemenag Pelalawan
DWP Kemenag Bengkalis
DWP KUA dan Penyuluh Kemenag Indragiri Hilir
DWP Kemenag Pekanbar
DWP Kemenag Siak

*Pemenag Video Klip Shalawat Nabi:*
DWP Kemenag Pelalawan
DWP Madrasah Kemenag Indragiri Hilir
DWP Kemenag Rokan Hulu
DWP KUA dan Penyuluh Kemenag Indragiri Hilir
DWP Kemenag Bengkalis
DWP Kemenag Siak
Continue reading
Langganan: Postingan (Atom)