TRENDING NOW

PEKANBARU - KontrasRiau.com -
Keberhasilan pelaksanaan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2026 dalam mengamankan arus mudik dan balik Hari Raya Idulfitri di Provinsi Riau tidak terlepas dari kerja keras serta sinergitas seluruh pihak yang terlibat, khususnya peran strategis Jeki Rahmat Mustika selaku Direktur Lalu Lintas Polda Riau.
Operasi yang digelar selama 14 hari ini berlangsung dengan aman, lancar, dan kondusif. Berbagai langkah strategis telah dipersiapkan dan dilaksanakan secara maksimal guna memastikan keselamatan serta kenyamanan masyarakat selama perjalanan mudik.
Jelang pelaksanaan mudik, Ditlantas Polda Riau juga melaksanakan kegiatan Ramp Check terhadap kendaraan angkutan umum, khususnya bus, guna memastikan kelayakan teknis kendaraan. Selain itu, dilakukan pula pemeriksaan kesehatan (tes kesehatan) bagi para pengemudi bus untuk memastikan kondisi fisik dan kesiapan mereka dalam berkendara.

Sejumlah kegiatan lain yang diintensifkan meliputi pengecekan jalan arteri, ruas tol utama seperti Tol Pekanbaru–Dumai (Permai) dan Tol Pekanbaru–Bangkinang (Pekbang), serta seluruh jalur lintas pintu masuk Provinsi Riau.

Dalam aspek pengamanan, Ditlantas Polda Riau menempatkan Pos Pengamanan (Pos Pam), Pos Pelayanan (Pos Yan), dan Pos Terpadu di titik strategis, serta meningkatkan patroli bersinggungan dan membentuk Tim Pengurai Macet Reaksi Cepat (TPRC).

Koordinasi lintas sektoral bersama TNI, Dinas Perhubungan, Jasa Raharja, tenaga kesehatan, dan stakeholder lainnya juga terus diperkuat guna menciptakan situasi Kamtibmas dan Kamseltibcarlantas yang kondusif.

Selain itu, edukasi kepada masyarakat terus digencarkan melalui pemasangan spanduk imbauan, penyuluhan langsung kepada pengendara, serta penyampaian live report kondisi arus lalu lintas yang diperkuat melalui media dan platform digital.

Pemantauan arus lalu lintas dilakukan secara real time melalui RTMC dengan dukungan CCTV, serta analisis potensi kemacetan menggunakan metode Traffic Flow Group (TFG).

Keberhasilan operasi ini juga tercermin dari penurunan signifikan angka kecelakaan lalu lintas sebesar 50 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah kejadian turun dari 6 kasus pada 2025 menjadi 3 kasus di tahun 2026.

Dari sisi fatalitas, korban meninggal dunia menurun dari 4 orang menjadi 3 orang (turun 25 persen), korban luka berat dari 3 orang menjadi 1 orang (turun 67 persen), serta korban luka ringan dari 2 orang menjadi nihil (turun 100 persen).

“Capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh personel di lapangan serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas,” ujar Jeki Rahmat Mustika.

Apresiasi atas keberhasilan pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 juga disampaikan oleh Kapolri dan Kakorlantas Polri kepada seluruh jajaran lalu lintas di Indonesia.

Dalam arahannya, Kakorlantas Polri menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para Pejabat Utama Korlantas Polri, Dirlantas jajaran, serta para Kasat Lantas se-Indonesia atas keberhasilan pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 yang telah berjalan dengan aman dan lancar.

Lebih lanjut, seluruh jajaran diimbau untuk terus menjaga marwah Polri melalui pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas, serta mengimplementasikan program Polantas Menyapa dan Melayani dengan pendekatan dialogis dan super humanis, guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas serta mewujudkan Kamseltibcarlantas yang berkelanjutan.

Usai pelaksanaan operasi, kegiatan dilanjutkan dengan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) oleh Polda Riau selama tiga hari guna memastikan situasi tetap aman dan kondusif pasca arus balik.

Di akhir, Jeki Rahmat Mustika menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pengendara, para Duta Mudik 2026, serta seluruh lapisan masyarakat yang telah berperan aktif dan patuh dalam berlalu lintas selama pelaksanaan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2026.

“Terima kasih atas partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam menjaga keselamatan di jalan. Kepatuhan ini menjadi kunci utama dalam mewujudkan mudik yang aman dan nyaman bagi kita semua,” tutupnya.

Dengan seluruh rangkaian kegiatan tersebut, diharapkan stabilitas keamanan dan kelancaran lalu lintas di wilayah Riau tetap terjaga secara berkelanjutan, sejalan dengan semangat tagline “Mudik Aman, Keluarga Bahagia.” (***)
MEMPURA, SIAK - KontrasRiau.com -
Bupati Siak, Afni Z, secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 18 anggota Pergantian Antar Waktu (PAW) Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam) se-Kecamatan Mempura. Kegiatan ini berlangsung di Aula Pertemuan Kantor Kecamatan Mempura, Kampung Benteng Hilir, Rabu (1/4/2026).
Adapun 18 anggota Bapekam yang dilantik berasal dari enam kampung, dengan rincian: 3 orang dari Kampung Koto Ringin, 1 orang dari Kampung Paluh, 4 orang dari Kampung Benteng Hilir, 7 orang dari Kampung Benteng Hulu, 1 orang dari Kampung Tengah, dan 2 orang dari Kampung Merempan Hilir.
Dalam arahannya, Bupati Afni Z menegaskan bahwa kehadirannya di tengah masyarakat merupakan komitmen nyata pemerintah daerah untuk terus menjalankan roda pemerintahan demi pelayanan publik yang maksimal.

"Hari ini kita masih terus bersama-sama, tanda bahwa Pemerintah Kabupaten Siak tetap konsisten menjalankan roda pemerintahan dengan tujuan utama memberikan layanan terbaik bagi masyarakat," ujar Bupati Afni.

Terkait kondisi keuangan daerah, Bupati Afni secara terbuka memaparkan bahwa saat ini Kabupaten Siak tengah menghadapi tantangan defisit anggaran. Kondisi ini dipicu oleh beban utang tunda bayar serta dampak pemotongan anggaran dalam konteks APBN, di mana pengeluaran daerah melampaui pendapatan.

Meski demikian, Bupati mengajak seluruh pihak untuk tetap kompak dan bekerja ikhlas. Ia menekankan pentingnya sinergi untuk menyukseskan program strategis Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, khususnya program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diintegrasikan melalui Koperasi Desa Merah Putih dan Sekolah Rakyat.

"Mari kita saling berkolaborasi dan mengawasi secara inklusif. Dukung penuh program pusat demi penguatan sumber daya manusia dan ekonomi kerakyatan, agar seluruh masyarakat dapat terlayani dengan baik meski di tengah keterbatasan anggaran," pungkasnya.

Hadir dalam acara tersebut Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Siak, Sujarwo, SMSM, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK), Susilawati, Camat Mempura, Harland Winanda Mulya, para Penghulu Kampung serta unsur Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan tokoh masyarakat setempat.

Doli_Wtr/MC-Siak
MEMPURA, SIAK - KontrasRiau.com - 
Bupati Siak, Afni Z, secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 18 anggota Pergantian Antar Waktu (PAW) Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam) se-Kecamatan Mempura. Kegiatan ini berlangsung di Aula Pertemuan Kantor Kecamatan Mempura, Kampung Benteng Hilir, Rabu (1/4/2026).
Adapun 18 anggota Bapekam yang dilantik berasal dari enam kampung, dengan rincian: 3 orang dari Kampung Koto Ringin, 1 orang dari Kampung Paluh, 4 orang dari Kampung Benteng Hilir, 7 orang dari Kampung Benteng Hulu, 1 orang dari Kampung Tengah, dan 2 orang dari Kampung Merempan Hilir.

Dalam arahannya, Bupati Afni Z menegaskan bahwa kehadirannya di tengah masyarakat merupakan komitmen nyata pemerintah daerah untuk terus menjalankan roda pemerintahan demi pelayanan publik yang maksimal.

"Hari ini kita masih terus bersama-sama, tanda bahwa Pemerintah Kabupaten Siak tetap konsisten menjalankan roda pemerintahan dengan tujuan utama memberikan layanan terbaik bagi masyarakat," ujar Bupati Afni.

Terkait kondisi keuangan daerah, Bupati Afni secara terbuka memaparkan bahwa saat ini Kabupaten Siak tengah menghadapi tantangan defisit anggaran. Kondisi ini dipicu oleh beban utang tunda bayar serta dampak pemotongan anggaran dalam konteks APBN, di mana pengeluaran daerah melampaui pendapatan.

Meski demikian, Bupati mengajak seluruh pihak untuk tetap kompak dan bekerja ikhlas. Ia menekankan pentingnya sinergi untuk menyukseskan program strategis Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, khususnya program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diintegrasikan melalui Koperasi Desa Merah Putih dan Sekolah Rakyat.

"Mari kita saling berkolaborasi dan mengawasi secara inklusif. Dukung penuh program pusat demi penguatan sumber daya manusia dan ekonomi kerakyatan, agar seluruh masyarakat dapat terlayani dengan baik meski di tengah keterbatasan anggaran," pungkasnya.

Hadir dalam acara tersebut Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Siak, Sujarwo, SMSM, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK), Susilawati, Camat Mempura, Harland Winanda Mulya, para Penghulu Kampung serta unsur Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan tokoh masyarakat setempat.

Doli_Wtr/MC-Siak
SIAK - KontrasRiau.com - 
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Siak Mahadar, menekankan pentingnya peran Satpol PP dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui pengawasan dan penertiban pajak reklame.

Menurut, Mahadar tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak nya melaksanakan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, terapi juga menegakkan Peraturan Daerah (Perda).
"Potensi PAD kita sangat besar dari sektor reklame, termasuk iklan. Tentu ini perlu kita kelola secara maksimal melalui pengawasan," kata Mahadar, Rabu (1/4/2026).

Mahadar menegaskan, tugas dan tanggungjawab Satpol PP kedepan semakin berat. Dengan perkembangan persolan di lapangan semakin kompleks, karena itu setiap personil diharapkan meningkatkan disiplin, kapasitas dan ketrampilan.

“Saya yakin dengan disiplin yang tinggi, tugas Satpol PP Kabupaten Siak akan semakin tangguh dalam menghadapi berbagai persoalan di lapangan. Terus tampilkan kinerja yang baik, sehingga ke depan Satpol PP semakin dipercaya oleh masyarakat,” ungkapnya.

Mantan Kadis Pendidikan itu juga menyinggung rencana penerapan sistem kerja Work From Home (WFH) yang menuntut aparatur tetap profesional dan produktif. 

"Fleksibilitas kerja harus diimbangi dengan tanggung jawab serta capaian kinerja yang maksimal," kata dia.

Pada kesempatan tersebut, Sekda Siak turut memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Satpol PP Kabupaten Siak atas dedikasi dan kinerja yang telah ditunjukkan selama ini. 

"Dengan disiplin bersama serta motivasi yang tinggi dalam menjalankan tugas, Satpol PP akan mampu terus menunjukkan kinerja terbaik," tutupnya.

(Dep/MC Kabupaten Siak)
Riau (Kemenag) — KontrasRiau.com -
Pemerintah mulai memberlakukan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun sejak 28 Maret 2026. Kebijakan ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau dikenal sebagai PP Tunas (Tunggu Anak Siap), yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, Muliardi, menyampaikan bahwa Menteri Agama telah menginstruksikan seluruh jajaran, khususnya di madrasah serta lembaga pendidikan agama dan keagamaan, untuk mengawal implementasi kebijakan tersebut secara optimal.

Menurut Muliardi, ruang digital memerlukan penguatan nilai agama dan etika sebagai fondasi utama bagi anak-anak sebelum terjun ke dunia maya.

“Ruang digital perlu fondasi agama dan etika. Kita ingin memastikan nilai-nilai tersebut tertanam kuat di lingkungan keluarga dan pendidikan sebelum anak melangkah ke jagat digital,” ujarnya.

Muliardi menegaskan, peran keluarga menjadi kunci utama dalam mengontrol akses dan penggunaan gawai oleh anak. Oleh karena itu, Ka. Kanwil mengajak para guru, kiai, serta orang tua untuk bersama-sama melakukan pendampingan secara bijak dan penuh kasih sayang.

“Pendampingan yang tepat dari orang tua dan pendidik akan membantu anak memahami batasan serta penggunaan teknologi secara sehat,” tambahnya.

Di sisi lain, Kanwil Kemenag Riau juga mendorong lembaga pendidikan untuk mengoptimalkan penguatan literasi digital dalam proses pembelajaran. Langkah ini dinilai penting agar anak tidak hanya dibatasi, tetapi juga dibekali kemampuan dalam menggunakan teknologi secara bertanggung jawab.

Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak serta mendukung tumbuh kembang generasi muda yang berkarakter dan berakhlak.

SIAK - KontraaRiau.com - Pemerintah Kabupaten Siak melalui Panitia Seleksi Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) resmi membuka pendaftaran calon Direktur PT Bumi Siak Pusako (BSP) untuk masa jabatan 2026–2031.

Ketua Panitia Seleksi, H. Heriyanto, SH, mengatakan proses seleksi ini dilakukan untuk menjaring kandidat yang memiliki kompetensi, pengalaman, serta integritas tinggi dalam memimpin Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.

“Seleksi ini bertujuan untuk mendapatkan calon direktur yang benar-benar profesional dan mampu mendorong kemajuan perusahaan,” ujarnya, Selasa (31/3/206).

Berdasarkan pengumuman Nomor 05/PANSEL-UKK-PT.BSP/III/2026, pendaftaran dibuka mulai 31 Maret hingga 10 April 2026. Proses pendaftaran dilaksanakan pada hari kerja, mulai pukul 08.00 WIB hingga 16.00 WIB.

Heriyanto yang juga menjabat komisaris PT BSP tersebut menjelaskan, seluruh tahapan seleksi akan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan pengawas, komisaris, dan direksi BUMD, serta pedoman umum uji kelayakan dan kepatutan calon Direktur PT Bumi Siak Pusako.

Informasi lengkap terkait persyaratan dan mekanisme pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Pemerintah Kabupaten Siak (website : https://siakkab.go.id).

Panitia berharap proses seleksi berjalan transparan dan akuntabel, sehingga menghasilkan pimpinan yang mampu membawa PT Bumi Siak Pusako berkembang dan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah.***(Dp07/MC/Siak)