TRENDING NOW

JAKARTA - KontrasRiau.Com - 
Lima Dewan Pakar sedang menyeleksi nama-nama Jaksa berprestasi yang nantinya akan berhak menyandang penghargaan Adhyaksa Awards. 

Adhyaksa Awards merupakan program wujud apresiasi terhadap jaksa yang berprestasi. 

Salah satu Dewan Pakar yang selalu mendapatkan kepercayaan dalam melakukan seleksi, Barita Simanjuntak, menyebutkan meskipun Program Adhyaksa Awards baru pertama kali diadakan, program ini mendapat perhatian dari masyarakat secara luas, terkhusus di internal kejaksaan seluruh Indonesia. 


“Itu artinya lembaga kejaksaan selalu mendapatkan nilai positif dari masyarakat secara luas,” jelas Barita dalam keterangannya kepada Rekan-rekan media, Kamis (10/04/24). 


Barita mengharapkan, program Adhyaksa Award yang diinisiasi oleh detik.com ini bisa memacu kinerja jaksa semakin lebih baik dalam menjalankan tugasnya. 


“Saat ini tingkat kepercayaan masyarakat kepada Kejaksaan begitu tinggi. Salah satu lembaga hukum di percaya public saat ini setelah Presiden. Tentu perlu treatment khusus untuk mempertahankan kepercayaan tersebut,” kata Barita mantan Ketua Komisi Kejaksaan RI tahun 2015 s/d 2024 yang kini menjadi Tenaga Ahli Jaksa Agung RI.


Barita berharap Program Adhyaksa Award ini bisa dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya, agar kinerja jaksa terus bertumbuh semakin baik. 


“Kita harapkan program ini setiap tahun dilaksanakan. Banyak jaksa yang baik-baik, bahkan hebat-hebat. Tapi kadang kala tidak muncul. Seperti mutiara dalam lautan. Ada, tapi tak kunjung mendapatkan kesempatan yang lebih baik,” terang Barita. 


“Nah, kita harapkan dengan program ini jaksa yang bagus-bagus dan hebat-hebat itu betul meraih kesempatan karena prestasi dan kompetensinya,” tutup Barita. 

Untuk diketahui, program Adhyaksa Awards diselenggarakan oleh detik.com. Dalam penyelengaraannya detik.com mekakukan kordinasi dengan pihak Kejaksaan Agung RI.

Dan untuk mendapat jaksa-jaksa berprestasi yang profesional, Jaksa Agung memilih dewan pakar untuk melakukan penyeleksian, agar penyeleksian bener-benar independen dan obyektif.

Berikut Lima Dewan Pakar Sebagai Penyeleksi Jaksa Berprestasi:

1. Dr Barita Simanjuntak SH MH CFrA
Tenaga Ahli Jaksa Agung, Ketua Komisi Kejaksaan 2015-2019 dan 2019-2023

2. Ahmad Sahroni SE MIKom
Wakil Ketua Komisi III DPR

3. Prof Dr Muhammad Fauzan SH MHum
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

4. Alfito Deannova Gintings
Pemimpin Redaksi detikcom

5. Boyamin Saiman SH
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia

Kategori Yang Akan Diperebutkan Jaksa Berprestasi: 

1. Jaksa Penegak Keadilan Restoratif

Penghargaan untuk sosok jaksa yang berhasil mengimplementasikan gagasan jaksa Agung tentang keadilan restoratif dengan baik dan tepat dalam menangani perkara hukum.

2. Jaksa Tangguh dalam Pemberantasan Korupsi

Penghargaan untuk sosok jaksa yang mempunyai kinerja dan rekam jejak yang luar biasa dalam bidang pemberantasan korupsi.

3. Jaksa Teladan dalam Integritas

Penghargaan untuk sosok jaksa yang mempunyai integritas tinggi, profesional, selalu menjaga moral, etika, serta harkat-martabat diri berikut lembaga.

4. Jaksa Inspiratif Pemberdaya Masyarakat

Penghargaan untuk jaksa-jaksa yang berbuat lebih dari sekedar tupoksinya. Jaksa yang memberdayakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

5. Jaksa Inovatif dalam Penegakan Hukum

Penghargaan untuk sosok jaksa yang menciptakan inovasi untuk kemajuan penegakan hukum di Indonesia. Jaksa yang menemukan cara-cara baru untuk menyelesaikan perkara baik pidana maupun perdata.

Bahwa sebelumnya, detik.com telah melaksanakan hal yang sama untuk Polri dengan nama Hugeng Awards, dan di TNI dengan nama Sudirman Awards.
PEKANBARU   - KontrasRiau.Com - 
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi membuka pendaftaran penerimaan Polri 2024 jalur Akademi Kepolisian (Akpol), Bintara dan Tamtama.
Hal tersebut disampaikan Kabag SDM Polresta Pekanbaru AKBP Wahariyana didampingi oleh Kasubbagdalpers Bag SDM Iptu Desmawati Fadjri untuk informasi lengkap mengenai jadwal, cara daftar dan syarat penerimaan Polri 2024 yang bisa dijadikan acuan, Kamis (18/04/2024).
Jadwal penerimaan Polri 2024 ini berbeda-beda pada setiap jalurnya.

Berikut daftar jadwal selengkapnya.

1. Akademi Kepolisian (Akpol), Pendaftaran online dan verifikasi: 15-19 April 2024, Pemeriksaan administrasi awal 16-18 April 2024, Penandatanganan pakta integritas dan pengambilan sumpah panitia, calon taruna/taruni serta orang tua/wali 19 April 2024.

Pemeriksaan kesehatan tahap I 20-22 April 2024, Pemeriksaan psikologi tahap I 7-8 Mei 2024, Uji akademik 18-19 Mei 2024.

Pelaksanaan EKG 21-23 Mei 2024
Uji jasmani dan antropometri 25-28 Mei 2024, Sidang menuju rikkes tahap II 31 Mei 2024, Pemeriksaan kesehatan tahap II 3-4 Juni 2024, PMK dan rikpsi tahap II 6-8 Juni 2024, Pemeriksaan administrasi akhir 9-10 Juni 2024, Sidang akhir kelulusan 21 Juni 2024.

Masa jeda calon taruna/taruni Akpol: 22 Juni-1 Juli 2024 dan Pembukaan pendidikan 2 Agustus 2024.

2. Bintara dan Tamtama, Pendaftaran online dan verifikasi: 20-25 April 2024, Pemeriksaan kesehatan tahap I 26 April-12 Mei dan 10-12 Mei 2024, CAT psikologi tahap I: 9-16 Mei 2024, Uji akademik, TKK, Aspek keterampilan dan Perilaku: 21-25 Mei dan 28-29 Mei 2024
Asesmen mental ideologi 26 dan 30 Mei 2024, Sidang menuju Rikkes II: 4 Juni 2024.

Pemeriksaan kesehatan tahap II 5-10 Juni 2024, Uji jasmani dan antropometri 9-14 Juni, PMK dan Rikpsi tahap II 13-20 Juni 2024, Rikmin akhir 19-22 Juni 2024, Supervisi Panpus 21-22 Juni 2024, Sidang akhir 28 Juni 2024, Pembukaan pendidikan: 22 Juli 2024.

Syarat penerimaan Polri Akpol, Bintara dan Tamtama 2024, Setiap jalur penerimaan Polri mempunyai persyaratan umum dan khusus yang berbeda-beda. Di bawah ini syarat penerimaan selengkapnya.

1. Akademi Kepolisian (Akpol)
Persyaratan umum, Warga negara Indonesia (Pria atau Wanita) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari institusi kesehatan, Berusia paling rendah 18 tahun pada saat diangkat menjadi anggota Polri.

Tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan, dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
Berwibawa, jujur adil dan berkelakuan tidak tercela dan Persyaratan khusus penerimaan Polri 2024 jalur Akpol bisa dilihat lebih rinci melalui link ini.

2. Bintara, Persyaratan umum, Warga negara Indonesia, Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pendidikan paling rendah SMU/sederajat; Berumur paling rendah 18 tahun (pada saat dilantik menjadi anggota Polri), Sehat jasmani dan rohani.

Tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan (dibuktikan dengan SKCK dari Polres setempat)
Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.

Persyaratan khusus, Jenis kelamin pria dan wanita, bukan anggota/mantan anggota Polri/TNI dan PNS, serta belum pernah mengikuti pendidikan pembentukan Polri/TNI. Berijazah serendah-rendahnya: SMA/SMK/MA/MAK/SPM/PDF (bukan lulusan dan atau berijazah Paket A, B dan C), Lulusan tahun 2020-2021 melampirkan nilai rata-rata ijazah minimal 65,00 atau C dan peserta dari Polda Papua dan Papua Barat minimal 60,00 atau C, Lulusan tahun 2022-2023 melampirkan nilai rata-rata ijazah minimal 70,00 atau B, sedangkan peserta dari Polda Papua dan Papua Barat minimal 65,00, Lulusan tahun 2024 akan ditentukan kemudian.

Khusus peserta Orang Asli Papua (OAP) diperbolehkan berijazah Paket A dan Paket, Lulusan program D-I sampai dengan Sarjana Terapan dan S-I memiliki IPK minimal 2,75 dengan prodi terakreditasi dan Lulusan program D-I sampai dengan Sarjana Terapan dan S-I memiliki IPK minimal 2,75 dengan prodi terakreditasi.

Bagi yang masih duduk di kelas XII (lulusan tahun 2024) melampirkan nilai rata-rata rapor semester V kelas XII minimal 75,00 atau minimal B bagi yang menggunakan alphabet, sedangkan peserta dari Polda Papua dan Papua Barat minimal 70,00 atau minimal B bagi yang menggunakan alphabet.

Bagi yang memperoleh ijazah dari sekolah di luar negeri, harus mendapat pengesahan dari Kemendikbudristek.

Usia peserta penerimaan Bintara Polri Gelombang II Tahun Anggaran 2024, yaitu
Lulusan SMA/sederajat usia minimal 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada saat pembukaan pendidikan, Lulusan program D-I sampai dengan D-III usia minimal 17 Tahun Tujuh Bulan dan usia maksimal 23 Tahun pada saat pembukaan pendidikan, Lulusan program Sarjana Terapan/D-IV dan S-I usia minimal 17 Tahun Tujuh Bulan dan usia maksimal 27 Tahun pada saat pembukaan pendidikan.

Usia peserta penerimaan Bintara Polri Gelombang II TA 2024, khusus Orang Asli Papua (OAP), yaitu, Lulusan SMA/sederajat usia minimal 17 Tahun Tujuh Bulan dan maksimal 25 Tahun pada saat pembukaan pendidikan, Lulusan program D-I sampai dengan D-III usia minimal 17 Tahun Tujuh Bulan dan usia maksimal 27 Tahun pada saat pembukaan pendidikan dan Lulusan program Sarjana Terapan/D-IV dan S-I usia maksimal 29 Tahun pada saat pembukaan pendidikan.

Belum pernah menikah secara hukum positif/agama/adat, belum pernah hamil/melahirkan, belum memiliki anak biologis (anak kandung) dan sanggup untuk tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan, apabila peserta didik diketahui pernah menikah secara hukum positif/agama/adat maka dinyatakan gugur serta tidak dapat mengikuti pendidikan dan digantikan oleh peserta yang dinyatakan tidak terpilih dengan peringkat tertinggi sesuai jenis kelamin dan jalur tes di Polda tersebut, Tidak bertato dan tidak memiliki tindik di telinga atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama/adat, Dinyatakan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh Panpus/Panda, Tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, Tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial dan norma hukum.

Membuat surat pernyataan bermeterai tentang kesediaan ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan ditugaskan pada semua bidang tugas kepolisian yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua/wali.

Membuat surat pernyataan bermeterai untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang menawarkan, menjanjikan dan menjamin dapat membantu meluluskan dalam proses penerimaan yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua/wali.
Syarat khusus Bintara PTU (Polisi Tugas Umum), Berijazah serendah-rendahnya: SMA/MA (bukan lulusan Paket A, B atau C) SMK/MAK semua program keahlian kecuali jurusan tata busana dan tata kecantikan, Satuan Pendidikan Muadalah (SPM/setingkat SMA) pada pondok pesantren dan Pendidikan Diniyah Formal (PDF/setingkat SMA) atau Program D-I sampai dengan program Sarjana Terapan dan S-I, memiliki IPK minimal 2,75 dengan prodi terakreditasi.

Tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku). Pria 165 CM, Wanita 160 CM, Wilayah Perbatasan (Wiltas)/Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)Pulau-PulauTerpencil (PPT), Pria: 163 CM, Wanita 158 cm, Khusus ras Melanesia (Polda Papua dan Papua Barat): Daerah Pesisir, Pria: 163 cm, Wanita: 158 cm, Daerah Pegunungan, Pria: 160 cm dan Wanita: 155 cm
Berapa Biaya Pendaftaran UTBK SNBT 2024, Tamtama, Persyaratan umum, Warga negara Indonesia, Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pendidikan paling rendah SMU/sederajat; Usia minimal 18 tahun (pada saat dilantik menjadi anggota Polri), Sehat jasmani dan rohani, Tidak pernah dipidana (dengan menunjukkan SKCK), Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.

Persyaratan khusus, Jenis kelamin pria, bukan anggota/mantan anggota Polri/TNI dan PNS, serta belum pernah mengikuti pendidikan pembentukan Polri/TNI, Berijazah serendah-rendahnya, SMA/MA/SMK/MAK semua jurusan kecuali jurusan tata busana dan tata kecantikan (bukan lulusan Paket A, B, atau C) dengan kriteria lulus, Lulusan Satuan Pendidikan Muadalah (SPM/setingkat SMA) pada pondok pesantren dan lulusan Pendidikan Diniyah Formal (PDF/setingkat SMA) dengan kriteria lulus, Khusus peserta Orang Asli Papua (OAP) diperbolehkan berijazah paket A dan paket B.

Bagi yang masih duduk di kelas XII (lulusan tahun 2024) melampirkan nilai rata-rata rapor semester V kelas XII minimal 70,00 atau minimal B bagi yang menggunakan alphabet, sedangkan peserta dari Polda Papua dan Papua Barat minimal 65,00 atau minimal C bagi yang menggunakan alphabet (A=80-89, B=70-79, C=60-69, D=50-59);
Usia minimal 17 tahun 7 bulan dan usia maksimal 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan, Usia khusus peserta Orang Asli Papua (OAP) usia minimal 17 tahun 7 bulan dan usia maksimal 25 tahun pada saat pembukaan pendidikan, Tinggi badan minimal 165 cm, sedangkan khusus ras Melanesia (Polda Papua dan Papua Barat) minimal 163 cm, Tidak bertato dan tidak memiliki tindik di telinga atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama/adat, Dinyatakan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh Panpus/Panda tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, Tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial, dan norma hukum, Membuat surat pernyataan bermeterai tentang kesediaan ditempatkan di seluruh wilayah NKRI yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua/wali, Membuat surat pernyataan bermeterai untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang menawarkan, menjanjikan dan menjamin dapat membantu meluluskan dalam proses tes penerimaan yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua/wali.
Cara daftar penerimaan Polri 2024.

Di bawah ini tata cara mendaftar penerimaan Polri 2024 secara online, sampai tahap verifikasi ke Polres atau Polda setempat.

Sementara itu ditempat terpisah Kasi Humas Polresta Pekanbaru AKP Samin Tampubolon menegaskan, dalam penerimaan anggota Polri Tahun 2024 mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak percaya terhadap oknum-oknum yang dapat meluluskan menjadi anggota Polri.

" Ikuti dan penuhi semua prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan, jangan mudah percaya kepada oknum-oknum yang menjanjikan kelulusan untuk menjadi anggota Polri ", tegas AKP Samin Tampubolon.
JAKARTA - KontrasRiau.Com - 
Di momen Idulfitri 1445 Hijriah yang diperingati pada Rabu (10/4), pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) memberikan Remisi Khusus (RK) bagi Narapidana dan Pengurangan Masa Pidana (PMP) Khusus bagi Anak Binaan yang beragama Islam. Penerima RK dan PMP Khusus Idulfitri 1445 Hijriah berjumlah 159.557 orang.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 158.343 Narapidana menerima RK dengan rincian 157.366 orang mendapat RK I (pengurangan sebagian) dan 977 orang mendapat RK II (langsung bebas). Sementara itu, sebanyak 1.214 Anak Binaan mendapatkan PMP Khusus dengan rincian 1.195 orang mendapat PMP I (pengurangan sebagian) dan 19 orang mendapat PMP II (langsung bebas).

Besaran RK dan PMP Khusus Idulfitri 1445 Hijriah bagi Narapidana dan Anak Binaan bervariasi, mulai dari 15 hari, 1 bulan, 1 bulan 15 hari, hingga 2 bulan. Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Jawa Timur mencatatkan jumlah terbanyak Narapidana penerima RK Idulfitri 1445 Hijriah yakni 16.608 orang, disusul Jawa Barat sebanyak 16.336 orang, dan Sumatra Utara sebanyak 16.030 orang. Adapun tiga terbanyak jumlah Anak Binaan penerima PMP Khusus Idulfitri 1445 Hijriah berasal dari Kanwil Kemenkumham Sumatra Utara sebanyak 102 orang, Jawa Barat sebanyak 98 orang, dan Sumatra Selatan sebanyak 86 orang.

Berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan per tanggal 1 April 2024, jumlah Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan seluruh Indonesia adalah 270.207 orang dengan rincian Tahanan 51.171 orang, Anak 458 orang, Narapidana 216.938 orang, dan Anak Binaan 1.640 orang. Narapidana dan Anak Binaan yang beragama Islam berjumlah 194.775 orang. Melalui pemberian RK dan PMP Khusus Idulfitri 1445 Hijriah, negara menghemat biaya makan Narapidana dan Anak Binaan sebesar Rp81.204.495.000,-.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly, mengungkapkan Remisi dan PMP merupakan wujud nyata dari sikap negara sebagai reward kepada Narapidana dan Anak Binaan yang selalu berusaha berbuat baik, memperbaiki diri, dan kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna. “Remisi dan PMP menjadi sebuah indikator Narapidana dan Anak Binaan telah mampu menaati peraturan di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan telah mengikuti program pembinaan dengan baik,” ujarnya.

Yasonna berharap pemberian Remisi dan PMP ini dapat dijadikan semangat dan tekad bagi Narapidana dan Anak Binaan untuk mengisi hari-hari dengan memperbanyak karya dan cipta yang bermanfaat. Pihaknya juga mengapresiasi seluruh petugas Pemasyarakatan yang telah menjalankan tugas dan kewajiban dalam membina Warga Binaan, serta jajaran pemerintah, instansi, dan lembaga sosial terkait yang telah berpartisipasi mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkumham.

“Saya mengucapkan selamat dan mengingatkan agar Saudara terus memperbaiki diri, memperkuat iman dan takwa, serta meningkatkan kualitas diri. Jadlah insan yang taat hkum, berakhlak mulia dan berbudi luhur, serta berguna bagi pembangunan bangsa,” tutup Menkumham.

Remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Perubahan Pertama: PP RI No. 28 Tahun 2006, Perubahan Kedua: PP RI Nomor 99 Tahun 2012, Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberian Remisi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan. (prv)
PEKANBARU - KontrasRiau.Com - 
Pemerintah melalui SKB Tiga Menteri telah menetapkan cuti bersama Hari Raya Idhul Fitri 1445H jatuh pada tanggal 8, 9, 12 dan 15 April. Momen libur lebaran ini banyak masyarakat yang memanfaatkan untuk bepergian ke luar negeri.
Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, merupakan salah satu pintu gerbang yang menjadi perlintasan keluar masuk ke Indonesia. Terpantau pada Senin (15/4/2024) Bandara SSK II Pekanbaru melayani 4 penerbangan kedatangan dari Kuala Lumpur dan 4 penerbangan keberangkatan dengan tujuan Kuala Lumpur menggunakan maskapai Malaysia Air Asia dan Super Air Jet.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Budi Argap Situngkir menyampaikan bahwa sebanyak Petugas Imigrasi melakukan pemeriksaan terhadap 9.818 orang yang melintasi Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara SSK II Pekanbaru dengan rincian 5.173 orang yang menuju Malaysia dan 4.645 orang yang masuk ke wilayah Indonesia melalui Bandara Kuala Lumpur Internasional Airport (KUL) selama tanggal 08 hingga 14 April 2024.

“Selama periode ini, puncak penerbangan internasional terjadi pada Minggu, 14 April yakni keberangkatan sebanyak 964 orang, dan kedatangan sebanyak 1024 orang yang didominasi oleh WNI,” ujar Argap, “Sedangkan tujuan keberangkatan WNI adalah sebagian besar adalah murni untuk melancong jalan – jalan dan mengunjungi sanak saudara ke Negeri Jiran Malaysia.

Budi Argap meminta kepada para petugas untuk bekerja dengan sigap dan profesional serta selalu menjaga integritas dalam melayani para pemudik. Ia juga mengingatkan mereka untuk selalu menjaga kesehatan dan stamina agar dapat bekerja dengan optimal selama arus balik Lebaran.

"Saya harap semua petugas dapat bekerja dengan profesional dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada para penumpang. Jangan ragu untuk menindak tegas setiap pelanggaran yang ditemukan. Hindari praktik pungutan liar dan jaga integritas," tegas Budi Argap.

"Saya yakin petugas imigrasi di sini siap untuk melayani arus balik Lebaran. Kita akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan bagi para pemudik," pungkas Budi Argap.
PEKANBARU – KontrasRiau.Com - 
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Budi Argap Situngkir melalui siaran persnya, Rabu (17/4/2024) menyampaikan bahwa sebanyak 3.763 orang melintasi perbatasan Indonesia dan Malaysia melalui Pelabuhan Laut Internasional Dumai selama libur hari raya Idul Fitri 1445 H.
“Jajaran Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Riau pada tanggal 8 hingga 14 April telah melakukan pemeriksaan Imigrasi sebanyak 3.763 orang di Pelabuhan Dumai dengan tujuan keberangkatan dan kedatangan dari Melaka, Port Dickson dan Muar. Jumlah ini merupakan akumulasi dari keberangkatan sebanyak 1.911 orang dan kedatangan sebanyak 1.852 orang.,” ujar Budi Argap Situngkir.

Lebih lanjut Budi Argap menyampaikan bahwa Melaka masih menjadi tujuan favorit masyarakat Riau yang menyeberang ke Malaysia melalui Pelabuhan Internasional Dumai yakni keberangkatan sebanyak 1.540 orang, dan kedatangan sebanyak 925 orang pada periode ini. 

Dari pantauan lapangan, Budi Argap menyampaikan bahwa sebanyak 251 orang Warga Negara Asing pergi Ke Malaysia dan sebanyak 413 orang berkunjung ke Indonesia.

”Tingginya angka ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat Riau yang memanfaatkan momen libur fitri untuk mengunjungi sanak saudara yang berada di negeri jiran atau berwisata di negara tetangga,” ungkap Budi Argap Situngkir.

“Meskipun pada periode yang sama, sebanyak 9.817 orang melakukan perlintasan Indonesia - Malaysia melewati pemeriksaan imigrasi Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, ini menunjukkan bahwa masyarakat Riau masih mempertimbangkan transportasi laut untuk menyeberang ke Malaysia melalui Pelabuhan Internasional Dumai,” Budi Argap menjelaskan.

Budi Argap menyampaikan bahwa petugas Imigrasi Kanwil Kemenkumham Riau akan terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pemudik dan pelintas batas, baik melalui jalur laut, maupun udara.

“Berdasarkan laporan petugas di lapangan, tidak terdapat gangguan keamanan maupun pelanggaran administrasi keimigrasian selama arus mudik dan balik Idul Fitri 1445H. Kami pastikan bahwa pasca Idhul Fitri pelayanan Keimigrasian tetap berjalan seperti biasanya, baik itu pelayanan pembuatan paspor maupun pengawasan terhadap orang asing terutama persiapan dalam menghadapi event nasional maupun internasional di Provinsi Riau,” tutup Budi Argap.
JAKARTA - KontrasRiau.Com - 
Komisi Kejaksaan Republik Indonesia mendorong Kejaksaan RI untuk menjadi "Panglima" penegakan hukum pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kejaksaan RI bisa menempatkan peran strategisnya membantu negara dalam upaya penegakan hukum TPPU.

Kewenangan yang saat ini dimiliki Kejaksaan dalam penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi mampu menyasar pengembalian kerugian keuangan negara. Lewat penyitaan dan perampasan uang dan aset milik koruptor.

"Sudah saatnya Kejaksaan RI menjadi "Panglima" pemberantasan Tinda Pidana Pencucian Uang. Penanganan berbagai kasus mega korupsi mampu menjerat para tersangka, baik individu maupun korporasi. Kejaksaan turut menyita dan merampas uang dan aset koruptor dan korporasi untuk dikembalikan ke negara atas pidana korupsi," ujar Ketua Komisi Kejaksaan RI, Prof. Dr. Pujiyono Suwadi, SH.MH kepada wartawan, Rabu 17 April 2024.

Komisi Kejaksaan RI meminta Kejaksaan untuk terus membangun koordinasi dan sinergitas dengan lembaga negara lainnya dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang. Komisi Kejaksaan akan mendorong pemerintah untuk membuat regulasi terbaru yang mengatur tentang koordinasi dan sinergitas penegakan hukum TPPU ini.

"Porsi peran Kejaksaan RI dalam pemberantasan TPPU harus lebih ditingkatkan," pinta Ketua Komisi Kejaksaan RI, Pujiyono Suwadi, yang juga Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Solo ini.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan, Kejaksaan selalu berkomitmen untuk mengedepankan pendekatan follow the money dan follow the asset dalam pengungkapan suatu perkara. Segenap regulasi untuk mendukung hal tersebut telah ditetapkan, bahkan Kejaksaan memperluas area prioritas penyelidikan TPPU dan TPPT hingga berskala antarnegara, termasuk yang melibatkan korporasi. 

Negara telah membentuk Komite TPPU, Kejaksaan RI turut menjadi anggota dalam komite ini. Komite TPPU bertugas mengoordinasikan penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Negara menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Atas perbuatannya tersangka dikenakan pasal 3, 4, dan 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman hukuman 20 Tahun dan denda 10 Miliar.

Hari ini, Rabu 17 April 2024, Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang (TPPU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (TPPT) memperingati 22 (dua puluh dua tahun) berdirinya organisasi ini. Presiden Joko Widodo didaulat memberikan sambutan pada even ini.

Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah arahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme (APU PPT). Jokowi menyoroti pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang terus mencari cara baru, utamanya dalam memanfaatkan teknologi.Ia menyampaikan, penanganan TPPU harus komprehensif dilakukan. 

Presiden Joko Widodo mewanti-wanti agar Indonesia tidak ketinggalan saat memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT). Sebab, menurut Jokowi, pelaku TPPU kerap mencari cara baru dengan memanfaatkan digitalisasi. Perubahan pola transaksi hingga munculnya instrumen investasi baru turut digunakan pelaku tindak pidana melancarkan aksinya.

Adapun beberapa instrumen yang berisiko dimanfaatkan oleh pelaku TPPU meliputi crypto currency, aset virtual, NFT, aktivitas lokapasar, uang elektronik, dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang digunakan untuk mengotomasi transaksi.

Di sisi lain, Indonesia harus waspada terhadap ancaman pendanaan terorisme. Ia berharap, lembaga terkait termasuk PPATK serta kementerian/lembaga lain terus meningkatkan sinergi dan inovasinya. 

"Kita harus dua atau tiga langkah lebih maju dari para pelaku dalam membangun kerja sama internasional, dalam memperkuat regulasi dan transparansi, dalam menegakkan hukum yang tanpa pandang bulu serta pemanfaatan teknologi yang penting," kata Jokowi.

Selain itu, Presiden Jokowi mengucapkan selamat kepada PPATK dan kementerian/lembaga terkait karena Indonesia akhirnya menjadi anggota tetap Financial Action Task Force (FATF) pada Oktober 2023.

Keanggotaan Indonesia, kata Jokowi, ditempuh dengan cara yang tidak mudah. Diterimanya Indonesia sebagai anggota FATF merupakan bentuk pengakuan dunia internasional terhadap Indonesia yang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme.

"Karena ini merupakan pengakuan dunia internasional atas efektivitas regulasi kita, atas efektivitas koordinasi kita, atas efektivitas implementasi di lapangan terhadap antipencucian uang dan juga pendanaan terorisme di negara kita Indonesia," katanya.

"Saya berharap keanggotaan penuh ini menjadi momentum yang baik untuk terus menguatkan komitmen pencegahan dan pemberantasan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang), sehingga kredibilitas ekonomi kita menjadi meningkat, kemudian juga persepsi mengenai sistem keuangan kita juga semakin baik, semakin positif, ini penting sekali. Dan, akhirnya ini akan mendorong berbondong-bondongnya investasi untuk masuk ke negara kita Indonesia. Reputasi itu penting, penilaian dunia internasional itu penting," ujar Presiden Jokowi.