Tidak Kooperatif Kinerja Humas Setwan DPRD Riau Disorot, Wartawan Desak Evaluasi Menyeluruh

PEKANBARU – KONTRASRIAU.COM - 

Kinerja Bagian Humas Sekretariat DPRD (Setwan) Riau kembali menjadi sorotan tajam. Hingga penghujung Juli 2026, pencairan dana kerja sama media yang telah dinantikan sejak awal tahun belum juga menunjukkan kepastian. Kondisi tersebut memicu keresahan di kalangan wartawan yang setiap hari melaksanakan tugas peliputan di lingkungan DPRD Riau.

Mandeknya proses pencairan dinilai bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi juga mencerminkan lemahnya komunikasi dan pelayanan informasi dari jajaran Humas Setwan DPRD Riau kepada insan pers.

Merasa tidak memperoleh kepastian, sejumlah wartawan yang tergabung dalam Forum Bersama (Forbes) DPRD Riau pernah  mendatangi Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, untuk menyampaikan langsung keluhan mereka.

Merespons hal itu, Kaderismanto langsung memanggil Sekretaris DPRD (Sekwan) Renaldi bersama Kepala Bagian Umum, Zulkarnain, guna meminta penjelasan terkait keterlambatan pencairan kerja sama media.

Di hadapan Ketua DPRD, Renaldi menjelaskan bahwa lambatnya proses disebabkan persoalan administrasi. Menurutnya, mutasi besar-besaran yang terjadi di lingkungan Setwan pada Juni lalu membuat sebagian besar pegawai yang menangani administrasi merupakan personel baru sehingga membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri.

Mendengar penjelasan tersebut, Kaderismanto meminta seluruh persoalan administrasi segera dituntaskan. Ia mengingatkan bahwa sebelumnya Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, dalam agenda coffee morning telah memberikan tenggat waktu maksimal dua pekan kepada Setwan DPRD Riau untuk menyelesaikan berbagai persoalan administrasi yang menjadi sorotan.

Namun hingga batas waktu tersebut berlalu, kepastian pencairan dana kerja sama media belum juga terealisasi.

Saat dikonfirmasi pada Senin (20/7/2026), Kabag Umum Setwan DPRD Riau, Zulkarnain, hanya menyampaikan bahwa proses masih berada pada tahap verifikasi.

"Iya pak, izin menyampaikan bahwa masih proses verifikasi. Mohon minta waktunya pak," ujarnya.

Sayangnya, ketika kembali dimintai konfirmasi pada Senin  (27/7/2026) mengenai perkembangan hasil verifikasi maupun rencana penandatanganan ulang kuitansi, Zulkarnain tidak lagi memberikan respons.

Sikap serupa juga ditunjukkan Koordinator Tim Humas DPRD Riau, Fadil. Ketua Wartawan Parlemen Riau (WPR), Edi Gustien, mengaku telah telah menghubungi yang bersangkutan melalui telepon maupun pesan singkat untuk meminta penjelasan terkait keresahan para wartawan. Namun hingga berita ini diterbitkan, tidak ada tanggapan.

"Tak ada respons dari Koordinator Tim Humas. Saya sangat kecewa. Seharusnya ia memahami tugas dan fungsinya sebagai humas. Kalau ada pesan atau telepon dari wartawan, seharusnya segera dibalas," ujar Edi.

Menurut Edi, yang telah meliput aktivitas DPRD Riau sejak 2005, keterlambatan pencairan kerja sama media sejak Januari 2026 telah memberikan dampak ekonomi bagi wartawan yang setiap hari menjalankan tugas jurnalistik di parlemen.

Ia menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh terus berlarut-larut dan meminta pimpinan DPRD Riau bersama Sekwan segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Humas.

"Saya minta Sekwan dan pimpinan DPRD Riau segera mengganti koordinator Humas. Cari ASN yang memahami tanggung jawab, profesional, serta yang paling penting responsif terhadap persoalan yang terjadi di DPRD Riau," tegasnya.

Sebelumnya, berdasarkan informasi yang diperoleh dari sumber terpercaya, pasca munculnya mosi tidak percaya terhadap Sekwan DPRD Riau pada Juni lalu, Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menggelar coffee morning bersama sejumlah pimpinan DPRD Riau.

Dalam pertemuan tersebut, SF Hariyanto disebut memberikan tenggat waktu maksimal dua minggu kepada Sekwan Renaldi untuk menyelesaikan seluruh persoalan di lingkungan Setwan DPRD Riau, termasuk penyelesaian dana Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) anggota dewan serta pencairan dana kerja sama media di Bagian Humas.

Hingga kini, berbagai persoalan tersebut masih belum sepenuhnya terselesaikan. Belum cairnya dana kerja sama media dan minimnya komunikasi dari pihak Humas pun semakin memperkuat desakan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja jajaran Humas Setwan DPRD Riau, demi mengembalikan kepercayaan dan memastikan pelayanan kepada mitra media berjalan secara profesional.