TRENDING NOW

PEKANBARU - KONTRASRIAU.COM - 
Bupati Kampar, H. Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T., menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2025 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2026 PT Bank Riau Kepri (BRK) Syariah (Perseroda). Kegiatan strategis ini berlangsung khidmat di Ballroom Dang Merdu, Menara Dang Merdu BRK Syariah, Pekanbaru, pada Senin (08/06).

Rapat krusial bagi perkembangan perbankan daerah ini dipimpin langsung oleh Plt. Gubernur Riau, SF Hariyanto, serta dihadiri oleh jajaran direksi, komisaris BRK Syariah, serta seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Riau dan Kepulauan Riau selaku pemegang saham.

Agenda utama yang dibahas dalam pertemuan ini berfokus pada laporan pertanggungjawaban kinerja keuangan tahun buku 2025 sekaligus perumusan langkah strategis perusahaan menyongsong tahun anggaran 2026.

Dalam sela-sela jalannya rapat, Bupati Kampar, H. Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T., tampak aktif berkoordinasi dan berdiskusi hangat dengan para kepala daerah lainnya guna menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kontribusi perbankan syariah.

Sementara itu, Plt. Gubernur Riau SF Hariyanto dalam arahannya menekankan pentingnya sinergi antara BRK Syariah dengan pemerintah daerah demi mendongkrak perekonomian masyarakat secara inklusif. 

Bupati Kampar menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Kampar untuk terus mendukung penguatan modal serta program-program digitalisasi dan penyaluran pembiayaan yang produktif dari BRK Syariah, khususnya bagi sektor UMKM di wilayah Kabupaten Kampar.

Rapat yang berlangsung tertutup tersebut berjalan dengan lancar dan kondusif, kehadiran Bupati Kampar dalam forum tertinggi pemegang saham ini menegaskan sinergi yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Kampar dan institusi perbankan daerah dalam mendorong roda perekonomian berbasis syariah yang berkelanjutan. (Diskomimfo Kampar /Prot-Dokpim/Pdy)
PEKANBARU - KONTRASRIAU.COM - 
Pemerintah Provinsi Riau bersama Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Riau resmi meluncurkan Forum Komunikasi Anggota DPR RI Dapil Riau di Ruang Auditorium, Lantai 8 Gedung Menara Lancang Kuning, Kompleks Kantor Gubernur Riau, Senin(8/6).

Wadah kolaborasi yang telah dibentuk sejak 12 April 2026 ini dipimpin oleh Drs. H. Ahmad, M.Sc sebagai Ketua dan Dr. Karmila Sari, S.Kom., MM sebagai Sekretaris. Peluncuran ini ditujukan untuk membangun sinergi dan kolaborasi kuat dengan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, khususnya dalam mengawal proses perencanaan pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Rapat koordinasi dan peluncuran forum strategis ini dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto. Dalam arahannya, SF Hariyanto menegaskan bahwa keberadaan forum ini menjadi momentum krusial bagi Bumi Lancang Kuning untuk memperkuat posisi tawar di tingkat nasional.

"Sinergi dan kebersamaan ini adalah kunci utama kita dalam menuntaskan hambatan pembangunan dan membangun Riau ke depan. Dengan pengawalan langsung dari para legislator di Senayan, kita optimis penyerapan dan alokasi APBN untuk proyek-proyek strategis di Riau dapat dimaksimalkan," ujar SF Hariyanto di hadapan para peserta rapat.

Pertemuan ini dihadiri langsung oleh sejumlah Anggota DPR RI asal Dapil Riau, di antaranya Drs. H. Ahmad, M.Sc, Dr. Karmila Sari, Hendry Munief, Dr. Syahrul Aidi Maazat, serta Siti Aisyah yang kini duduk di Komisi III DPR RI. Hadir pula Bupati Kampar, H. Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T. dan sejumlah kepala daerah se-Provinsi Riau beserta para pejabat yang mewakili. 

Kehadiran lintas sektor ini menegaskan komitmen bersama untuk menyatukan visi pembangunan, menyingkirkan ego sektoral, dan memastikan setiap program prioritas di daerah terakomodasi dalam penganggaran pusat.

Bupati Kampar, H. Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T., yang turut hadir dalam acara tersebut menyatakan dukungannya secara penuh atas peluncuran forum komunikasi ini. Menurutnya, Kabupaten Kampar menjadi salah satu wilayah yang sangat memerlukan intervensi anggaran pusat guna mempercepat realisasi infrastruktur terintegrasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Forum ini diharapkan mampu memperkuat sinergi nyata untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah. Bagi Kabupaten Kampar, sinergi ini akan menjadi motor penggerak utama dalam menuntaskan program pembangunan daerah yang membutuhkan dukungan APBN," tegas Ahmad Yuzar pada saat prosesi diskusi.

Dengan resminya peluncuran wadah ini, Forum Komunikasi Anggota DPR RI Dapil Riau berkomitmen segera merumuskan klaster isu prioritas dari setiap kabupaten/kota untuk dibawa dan diperjuangkan dalam pembahasan anggaran nasional di DPR RI. (Diskominfo Kampar /Prot-Dokpim/Pdy).
no image
PEKANBARU — KONTRASRIAU.COM - 
Pemerintah Provinsi Riau bersama Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Riau resmi meluncurkan Forum Komunikasi Anggota DPR RI Dapil Riau di Ruang Auditorium, Lantai 8 Gedung Menara Lancang Kuning, Kompleks Kantor Gubernur Riau, Senin(8/6).

Wadah kolaborasi yang telah dibentuk sejak 12 April 2026 ini dipimpin oleh Drs. H. Ahmad, M.Sc sebagai Ketua dan Dr. Karmila Sari, S.Kom., MM sebagai Sekretaris. Peluncuran ini ditujukan untuk membangun sinergi dan kolaborasi kuat dengan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, khususnya dalam mengawal proses perencanaan pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Rapat koordinasi dan peluncuran forum strategis ini dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto. Dalam arahannya, SF Hariyanto menegaskan bahwa keberadaan forum ini menjadi momentum krusial bagi Bumi Lancang Kuning untuk memperkuat posisi tawar di tingkat nasional.

"Sinergi dan kebersamaan ini adalah kunci utama kita dalam menuntaskan hambatan pembangunan dan membangun Riau ke depan. Dengan pengawalan langsung dari para legislator di Senayan, kita optimis penyerapan dan alokasi APBN untuk proyek-proyek strategis di Riau dapat dimaksimalkan," ujar SF Hariyanto di hadapan para peserta rapat.

Pertemuan ini dihadiri langsung oleh sejumlah Anggota DPR RI asal Dapil Riau, di antaranya Drs. H. Ahmad, M.Sc, Dr. Karmila Sari, Hendry Munief, Dr. Syahrul Aidi Maazat, serta Siti Aisyah yang kini duduk di Komisi III DPR RI. Hadir pula Bupati Kampar, H. Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T. dan sejumlah kepala daerah se-Provinsi Riau beserta para pejabat yang mewakili. 

Kehadiran lintas sektor ini menegaskan komitmen bersama untuk menyatukan visi pembangunan, menyingkirkan ego sektoral, dan memastikan setiap program prioritas di daerah terakomodasi dalam penganggaran pusat.

Bupati Kampar, H. Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T., yang turut hadir dalam acara tersebut menyatakan dukungannya secara penuh atas peluncuran forum komunikasi ini. Menurutnya, Kabupaten Kampar menjadi salah satu wilayah yang sangat memerlukan intervensi anggaran pusat guna mempercepat realisasi infrastruktur terintegrasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Forum ini diharapkan mampu memperkuat sinergi nyata untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah. Bagi Kabupaten Kampar, sinergi ini akan menjadi motor penggerak utama dalam menuntaskan program pembangunan daerah yang membutuhkan dukungan APBN," tegas Ahmad Yuzar pada saat prosesi diskusi.

Dengan resminya peluncuran wadah ini, Forum Komunikasi Anggota DPR RI Dapil Riau berkomitmen segera merumuskan klaster isu prioritas dari setiap kabupaten/kota untuk dibawa dan diperjuangkan dalam pembahasan anggaran nasional di DPR RI. (Diskominfo Kampar /Prot-Dokpim/Pdy).
PEKANBARU - KONTRASRIAU.COM - 
Pemerintah Kabupaten Kampar terus bergerak cepat dalam menggesa perbaikan dan kelanjutan pembangunan infrastruktur vital di wilayahnya. Langkah strategis ini dibuktikan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) tindak lanjut terkait informasi jalan dan jembatan nasional yang digelar bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Riau, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), bertempat di Kantor BPJN Riau. Senin, (08/06).

Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kampar, Dr. Hj. Misharti, S.Ag., M.Si. Kehadiran Pemkab Kampar ini disambut hangat oleh Kepala BPJN Riau, Dr. Ir. Yohanis Tulak Todingrara, M.T., yang hadir didampingi oleh jajaran pejabat teras BPJN Riau.

Dalam pemaparannya, Wakil Bupati Kampar Dr. Hj. Misharti menegaskan bahwa keberadaan infrastruktur jalan dan jembatan yang bagus merupakan urat nadi perekonomian masyarakat Kampar. Oleh sebab itu, koordinasi intensif antara pemerintah daerah dan pusat mutlak diperlukan agar proyek-proyek strategis tidak mengalami hambatan.

"Kami hadir di sini untuk menyatukan persepsi, membawa aspirasi masyarakat, sekaligus memastikan kelanjutan proyek-proyek infrastruktur nasional dan provinsi yang melintasi Kabupaten Kampar agar dapat segera dirasakan manfaatnya secara optimal," ujar Misharti di sela-sela memimpin rapat.

"Sinergitas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat melalui BPJN Riau sangat diperlukan agar percepatan pembangunan konektivitas ini segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, sekaligus mendongkrak roda perekonomian antardaerah," tambah Wakil Bupati Kampar, Dr. Hj. Misharti.

Rapat ini menjadi bukti komitmen nyata Pemkab Kampar dalam menggesa kelanjutan proyek vital daerah. Agenda utama yang dibahas meliputi kelanjutan pembangunan Jembatan Teratak Buluh di Kecamatan Siak Hulu, perbaikan Jembatan Danau Bingkuang di Kecamatan Tambang, peningkatan Jalan Tapung Hilir – Kota Garo, serta perbaikan Jalan Tapung yang menghubungkan Kabupaten Kampar dengan Rokan Hulu dan beberapa ruas jalan lainnya. 

Tidak hanya itu, koordinasi ini juga menyoroti penanganan beberapa ruas jalan Provinsi Riau dan jalan Nasional yang ada di wilayah Kampar, Jembatan Gantung Desa Pulau Birandang, Jembatan Rantau Berangin di Kecamatan Kuok, hingga Jembatan Gantung Desa Balung yang menjadi akses konektivitas penting penghubung Kabupaten Kampar dengan Kabupaten 50 Kota (Sumatera Barat).

Dalam memastikan komitmen tersebut berjalan matang secara regulasi dan teknis, Wakil Bupati Kampar turut didampingi Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Suhermi, S.T.; Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kampar, Drs. Muhammad, M.Si.; serta Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kampar, Syarkani Arief, S.T., M.M. dan jajaran teknis.

Sementara itu, Kepala BPJN Riau, Dr. Ir. Yohanis Tulak Todingrara, M.T., menyambut baik inisiatif dan gerak cepat Pemkab Kampar. Pihaknya menyatakan siap berkolaborasi secara teknis dan mengupayakan langkah-langkah percepatan sesuai dengan kewenangan penganggaran dan skala prioritas kementerian.

Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi titik terang bagi percepatan pembangunan di Kabupaten Kampar. Dengan terwujudnya infrastruktur jalan dan jembatan yang mantap, mobilitas masyarakat dipastikan akan semakin lancar, agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan. (Diskominfo Kampar /Prot-Dokpim/Pdy)
BANGKINANG KOTA - KONTRASRIAU.COM - 
Pemerintah Kabupaten Kampar mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia secara darring pada Senin (8/6)

Rakor ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dalam memastikan sinergi dan konsistensi kebijakan di tingkat daerah guna menekan laju inflasi serta mempercepat realisasi berbagai program prioritas nasional.

Kegiatan yang diikuti oleh seluruh pemerintah daerah, kementerian/lembaga, serta stakeholder terkait tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Tomsi Tohir. Dalam arahannya, Tomsi menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok, serta dalam menghadapi berbagai dinamika global yang turut mempengaruhi perekonomian domestik.

Pemerintah Kabupaten Kampar sendiri diwakili oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kampar, Drs. Muhammad  yang turut hadir bersama sejumlah pejabat perangkat daerah terkait. Mereka mengikuti rakor tersebut dari ruang Media Center Gedung Asisten II Kantor Bupati Kampar

Dalam rakor tersebut, beberapa agenda penting juga menjadi pembahasan utama dan mendapat perhatian dari pemerintah pusat, yakni perihal Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang langsung disosialisasikan pada saat darring tersebut.

Selain itu, rakor juga menyoroti upaya-upaya konkret yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi daerah, antara lain dengan memperkuat cadangan pangan strategis, menjaga kelancaran distribusi logistik, mengoptimalkan pasar murah, serta memperkuat sinergi lintas sektor dan daerah.

Asisten II Setda Kampar, menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar siap mendukung dan menjalankan arahan pemerintah pusat tersebut. “Kami akan segera berkoordinasi dengan seluruh perangkat daerah untuk menyusun langkah-langkah teknis dalam rangka mendukung pengendalian inflasi serta percepatan program-program prioritas nasional di Kabupaten Kampar termasuk memperhatikan perihal jaminan produk halal ini,” ujarnya usai mengikuti rakor.

Dengan partisipasi aktif dalam forum strategis ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menunjukkan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan. (Diskominfo Kampar/EMS)
PEKANBARU – KONTRASRIAU.COM - 
Bupati Kampar, H. Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T., menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2025 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2026 PT Bank Riau Kepri (BRK) Syariah (Perseroda). Kegiatan strategis ini berlangsung khidmat di Ballroom Dang Merdu, Menara Dang Merdu BRK Syariah, Pekanbaru, pada Senin (08/06).
Rapat krusial bagi perkembangan perbankan daerah ini dipimpin langsung oleh Plt. Gubernur Riau, SF Hariyanto, serta dihadiri oleh jajaran direksi, komisaris BRK Syariah, serta seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Riau dan Kepulauan Riau selaku pemegang saham.

Agenda utama yang dibahas dalam pertemuan ini berfokus pada laporan pertanggungjawaban kinerja keuangan tahun buku 2025 sekaligus perumusan langkah strategis perusahaan menyongsong tahun anggaran 2026.

Dalam sela-sela jalannya rapat, Bupati Kampar, H. Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T., tampak aktif berkoordinasi dan berdiskusi hangat dengan para kepala daerah lainnya guna menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kontribusi perbankan syariah.

Sementara itu, Plt. Gubernur Riau SF Hariyanto dalam arahannya menekankan pentingnya sinergi antara BRK Syariah dengan pemerintah daerah demi mendongkrak perekonomian masyarakat secara inklusif. 

Bupati Kampar menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Kampar untuk terus mendukung penguatan modal serta program-program digitalisasi dan penyaluran pembiayaan yang produktif dari BRK Syariah, khususnya bagi sektor UMKM di wilayah Kabupaten Kampar.

Rapat yang berlangsung tertutup tersebut berjalan dengan lancar dan kondusif, kehadiran Bupati Kampar dalam forum tertinggi pemegang saham ini menegaskan sinergi yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Kampar dan institusi perbankan daerah dalam mendorong roda perekonomian berbasis syariah yang berkelanjutan. (Diskomimfo Kampar /Prot-Dokpim/Pdy)