TRENDING NOW

PEKANBARU – KONTRASRIAU.COM - 
SMK Negeri 2 Pekanbaru resmi meluncurkan Daikin Center of Excellence pada Kamis (8/8/2026). Peresmian ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara dunia pendidikan vokasi dan dunia industri, khususnya di bidang tata udara (air conditioning).

Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Riau, manajemen PT Daikin Air Conditioning Indonesia, kepala sekolah, guru, siswa, serta sejumlah mitra industri.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya, yang diwakili Pengawas Bidang SMK Akmaluddin, menyampaikan apresiasi atas terwujudnya kerja sama antara SMK Negeri 2 Pekanbaru dan Daikin Indonesia.

Menurutnya, program Center of Excellence merupakan langkah positif yang tidak boleh berhenti hanya pada seremoni peresmian, tetapi harus terus dikembangkan secara berkelanjutan.

“Kami berharap program ini dapat menjadi contoh penguatan pendidikan vokasi di Riau. Dunia industri harus benar-benar hadir di lingkungan sekolah sehingga siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga memahami standar dan kebutuhan nyata di lapangan kerja,” ujarnya.

Akmaluddin menegaskan bahwa konsep Daikin Center of Excellence sejalan dengan pengembangan teaching factory, yakni menghadirkan proses dan budaya industri ke dalam pembelajaran di sekolah.

Dengan model tersebut, siswa diharapkan memperoleh pengalaman praktik yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, sehingga lulusan SMK memiliki kompetensi yang lebih siap pakai.

Ia juga berharap pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh SMK Negeri 2 Pekanbaru melalui program ini nantinya dapat ditularkan kepada SMK lain di Provinsi Riau.

“Tujuan akhirnya adalah bagaimana pendidikan vokasi mampu ikut mengurangi angka pengangguran. Lulusan SMK harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan memiliki peluang kerja yang lebih besar,” tambahnya.

Sementara itu, Vice President Director PT Daikin Air Conditioning Indonesia, Budi Mulia, menyampaikan bahwa kerja sama dengan SMK Negeri 2 Pekanbaru merupakan bagian dari komitmen Daikin dalam mendukung pengembangan pendidikan vokasi di Indonesia.

Ia menjelaskan, melalui Daikin Center of Excellence, siswa akan mendapatkan pembelajaran teori sekaligus praktik yang sesuai dengan standar industri tata udara modern.

“Kami berharap keberadaan pusat unggulan ini dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi siswa, sehingga mereka memiliki kesiapan yang lebih baik untuk memasuki dunia kerja,” kata Budi Mulia.

Menurutnya, Daikin telah menjalin kolaborasi dengan banyak institusi pendidikan di Indonesia sebagai upaya membangun kesinambungan antara pendidikan dan industri.

Selain itu, Daikin juga memiliki jaringan toko dan ratusan service partner di berbagai daerah, termasuk Pekanbaru, yang dapat membuka peluang lebih luas bagi lulusan SMK untuk memperoleh akses ke dunia kerja.

Budi Mulia menambahkan bahwa Daikin yang telah hadir hampir 50 tahun di Indonesia terus mendukung penguatan industri nasional, termasuk melalui pengembangan produksi dalam negeri.

“Kebutuhan industri terhadap tenaga kerja kompeten terus meningkat. Kami berharap lulusan SMK yang mendapatkan pelatihan melalui kerja sama ini dapat menjadi bagian dari kebutuhan sumber daya manusia industri di masa mendatang,” ujarnya.

Peresmian Daikin Center of Excellence ditandai dengan penandatanganan kerja sama, pengguntingan pita, serta peninjauan fasilitas dan peralatan praktik yang akan digunakan dalam proses pembelajaran.

Dengan hadirnya Daikin Center of Excellence, SMK Negeri 2 Pekanbaru diharapkan tidak hanya menjadi tempat pembelajaran, tetapi juga berkembang menjadi pusat pengembangan kompetensi, inovasi, dan layanan berbasis industri.

Kolaborasi ini diharapkan mampu melahirkan lulusan yang kompeten, siap kerja, siap berwirausaha, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan Indonesia.
PEKANBARU – KONTRASRIAU.COM - 
Sebanyak 63 Ketua RT/RW dan 60 Ketua Dasawisma se-Kecamatan Pekanbaru Kota resmi dikukuhkan dalam sebuah prosesi yang dipimpin Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, di Gedung Dharma Wanita, Senin (3/8/2026).

Pengukuhan tersebut menjadi penanda berakhirnya seluruh rangkaian pemilihan Ketua RT dan RW di Kecamatan Pekanbaru Kota yang sebelumnya sempat diwarnai berbagai dinamika. Wali Kota menegaskan, kini saatnya seluruh pengurus lingkungan bersatu dan fokus menjalankan tugas melayani masyarakat.

Acara tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar, Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin, Camat Pekanbaru Kota Pondris Wandri, S.Pd., M.Si., Ketua TP PKK Kota Pekanbaru Hj. Sulastri Agung, S.Sos., M.H., Ketua I TP PKK Kota Pekanbaru dr. Hj. Sari Rahmawati, Sp.OG, Kapolsek Pekanbaru Kota Deswandi, S.H., Danramil 02/Kota Mayor Arm. Febrizal, para kepala OPD se-Kota Pekanbaru, Sekretaris Forcintaku Pekanbaru Ermaneli, para lurah se-Kecamatan Pekanbaru Kota, serta ratusan Ketua RT, RW, dan Ketua Dasawisma.

Dalam sambutannya, Agung Nugroho mengajak seluruh Ketua RT dan RW meninggalkan seluruh perbedaan yang terjadi selama proses pemilihan. Menurutnya, tidak ada lagi kelompok ataupun kubu karena seluruh pengurus kini merupakan bagian dari Pemerintah Kota Pekanbaru yang memiliki tujuan sama, yakni melayani masyarakat.

"Hari ini adalah momen yang bersejarah. RT/RW yang selama ini menjadi polemik dan penuh dinamika, hari ini sudah selesai. Sekarang saatnya Bapak dan Ibu menuntaskan tanggung jawab kepada masyarakat," ujar Agung.

Ia menegaskan bahwa Ketua RT dan RW merupakan ujung tombak pelayanan pemerintahan karena paling dekat dengan masyarakat. Oleh sebab itu, mereka diminta tidak hanya menunggu program pemerintah, tetapi aktif melihat persoalan yang terjadi di lingkungan masing-masing.

"RT/RW jangan lagi menunggu pemerintah datang membantu masyarakat. Justru RT/RW harus proaktif, bersama warga membangun Kota Pekanbaru dari lingkungan masing-masing," katanya.

Menurut Agung, Ketua RT dan RW harus menjadi mata dan telinga pemerintah. Jika menemukan jalan rusak, warga miskin, anak putus sekolah, maupun masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, seluruh persoalan tersebut harus segera dilaporkan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru agar dapat ditindaklanjuti.

"Kalau ada jalan rusak, ada warga tidak mampu, ada orang yang tidak bisa makan, jangan dibiarkan. Jangan merasa sebagai pejabat. Laporkan kepada kami, itu tugas kita bersama melayani masyarakat," tegasnya.

Bahkan, Agung membuka akses komunikasi seluas-luasnya kepada seluruh Ketua RT dan RW.

"Silakan Pak RT dan Pak RW datang ke rumah saya 24 jam, kapan saja, asalkan membawa persoalan masyarakat. Kalau ada warga miskin, anak putus sekolah, atau persoalan yang memang harus segera ditangani, jangan ragu datang. Pemerintah harus hadir untuk masyarakat," katanya.

Untuk mempererat hubungan antara pemerintah dan para Ketua RT/RW, Agung mengungkapkan rencana menggelar retreat atau malam keakraban. Kegiatan tersebut akan menjadi forum diskusi mengenai berbagai persoalan yang dihadapi di masing-masing wilayah sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan pengurus lingkungan.

"Saya tidak ingin menjadi pejabat yang hanya dihormati dari jauh. Saya ingin berada di tengah-tengah RT/RW dan masyarakat. Karena itu saya juga akan ikut bermalam bersama RT/RW dalam kegiatan nanti," ujarnya.

Selain itu, Pemerintah Kota Pekanbaru juga akan meningkatkan kesejahteraan Ketua RT dan RW melalui pembayaran insentif yang tepat waktu. Bahkan, ke depan pemerintah juga mengupayakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR).

"Insya Allah, bukan hanya insentif yang dibayarkan tepat waktu, tetapi kami juga sudah memikirkan agar RT/RW nantinya mendapatkan THR," ungkapnya yang disambut tepuk tangan peserta.

Tidak hanya itu, Pemko Pekanbaru juga berencana menyiapkan seragam baru dan pelatihan bagi para Ketua RT dan RW agar semakin siap menjalankan tugas sebagai ujung tombak pelayanan pemerintahan.

Pada kesempatan yang sama, Agung turut menyoroti pentingnya peran Dasawisma sebagai garda terdepan dalam mendukung program TP PKK di tingkat lingkungan. Menurutnya, Dasawisma memiliki peran strategis dalam pendataan keluarga, pemberdayaan masyarakat, hingga mendukung keberhasilan berbagai program pemerintah.

Pemerintah Kota Pekanbaru bersama TP PKK, lanjutnya, akan terus memberikan pembinaan serta dukungan kepada Dasawisma, bahkan menyiapkan penghargaan bagi kelompok Dasawisma yang aktif dan berprestasi sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian mereka.

Sementara itu, Camat Pekanbaru Kota Pondris Wandri, S.Pd., M.Si., dalam laporannya menyampaikan bahwa proses pemilihan Ketua RT dan RW telah dilaksanakan sesuai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru dan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 48 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemilihan, Pengesahan, dan Pengukuhan Ketua RT dan RW.

Dari hasil pemilihan tersebut ditetapkan 44 Ketua RT dan 19 Ketua RW, sehingga total 63 Ketua RT/RW dikukuhkan. Mereka berasal dari enam kelurahan di Kecamatan Pekanbaru Kota, yakni Kelurahan Tanah Datar, Kota Baru, Simpang Empat, Kota Tinggi, Sumahilang, dan Sukaramai. Selain itu, sebanyak 60 Ketua Dasawisma juga resmi dikukuhkan.

Pondris berharap seluruh pengurus yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta menjadi penggerak pembangunan di lingkungan masing-masing.

"Kami mengucapkan selamat kepada seluruh Ketua RT, Ketua RW, dan Ketua Dasawisma yang telah dikukuhkan. Semoga amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan baik, membawa kemajuan, ketertiban, dan kesejahteraan bagi masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota," ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para Ketua RT dan RW yang telah mengakhiri masa pengabdiannya.

"Terima kasih kepada seluruh Ketua RT dan RW yang telah mengabdi dengan penuh keikhlasan. Semoga segala pengabdian yang telah diberikan menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT," tutup Pondris.
PEKANBARU – KONTRASRIAU.COM - 
Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan komitmen Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menghadirkan program seragam sekolah gratis bagi seluruh siswa baru jenjang SD dan SMP negeri. Kebijakan tersebut diambil sebagai upaya meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama saat memasuki tahun ajaran baru.

Komitmen itu disampaikan Agung Nugroho saat menghadiri acara Pengukuhan Ketua RT/RW dan Ketua Dasawisma se-Kecamatan Pekanbaru Kota di Gedung Dharma Wanita, Senin (3/8/2026).

Menurut Agung, program seragam sekolah gratis lahir dari banyaknya aspirasi masyarakat yang mengeluhkan tingginya biaya perlengkapan sekolah. Tidak sedikit orang tua yang harus mengeluarkan biaya jutaan rupiah hanya untuk membeli seragam bagi anak-anak mereka.

"Saya sudah menugaskan agar program ini benar-benar bisa meringankan beban masyarakat. Saya punya tetangga yang memiliki tiga orang anak. Satu masuk SMP dan dua lagi masuk SD kelas satu. Untuk satu anak saja, biaya membeli satu paket seragam bisa mencapai sekitar Rp1,5 juta. Ini tentu menjadi beban yang cukup berat bagi keluarga," ujar Agung.

Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengalokasikan anggaran agar siswa baru SD dan SMP memperoleh paket seragam sekolah secara gratis.

Menurut Agung, pendidikan merupakan salah satu sektor yang menjadi perhatian utama pemerintahannya bersama Wakil Wali Kota Markarius Anwar. Karena itu, berbagai kebijakan akan diarahkan untuk mengurangi beban biaya pendidikan yang selama ini ditanggung masyarakat.

"Sejak Indonesia merdeka sampai hari ini, bahkan usia Kota Pekanbaru sudah lebih dari dua abad, seragam sekolah masih dibeli sendiri oleh masyarakat. Insya Allah, pada masa kepemimpinan kami bersama Wakil Wali Kota, seluruh paket seragam sekolah SD dan SMP akan kami gratiskan," tegasnya.

Ia berharap kebijakan tersebut menjadi langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan sekaligus membantu masyarakat menghadapi kebutuhan sekolah yang terus meningkat setiap tahun.

Selain meringankan beban orang tua, program tersebut juga diharapkan mampu menciptakan kesetaraan bagi peserta didik. Dengan adanya seragam gratis, seluruh siswa memiliki kesempatan yang sama untuk memulai pendidikan tanpa terkendala biaya perlengkapan sekolah.

Agung menegaskan bahwa pemerintah akan mengawal pelaksanaan program tersebut agar berjalan sesuai tujuan dan tepat sasaran.

"Kami ingin memastikan tidak ada lagi orang tua yang terbebani hanya karena harus membeli seragam sekolah. Pemerintah harus hadir memberikan solusi atas persoalan yang dirasakan masyarakat," katanya.

Ia juga berharap program ini dapat menghapus praktik pungutan pembelian seragam yang selama ini kerap dikeluhkan masyarakat setiap awal tahun ajaran baru.

Menurut Agung, kebijakan seragam sekolah gratis merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang pendidikan.

"Pendidikan adalah investasi masa depan. Karena itu, pemerintah berkewajiban memberikan kemudahan agar anak-anak Pekanbaru dapat bersekolah dengan baik tanpa membebani orang tuanya," tutup Agung.
PEKANBARU – KONTRASRIAU.COM - 
Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru berkomitmen menyelesaikan persoalan Sukaramai Trade Center (STC) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, setiap kebijakan yang diambil harus memiliki dasar hukum yang kuat agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Pernyataan tersebut disampaikan Agung Nugroho saat memberikan sambutan pada acara Pengukuhan Ketua RT/RW dan Ketua Dasawisma se-Kecamatan Pekanbaru Kota di Gedung Dharma Wanita, Senin (3/8/2026).

Dalam kesempatan itu, Agung menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru telah melakukan konsultasi dengan berbagai pihak, termasuk kementerian terkait dan aparat penegak hukum, guna mencari solusi terbaik atas persoalan STC yang selama ini menjadi perhatian para pedagang.

"Kami tidak ingin mengambil keputusan yang bertentangan dengan aturan. Semua langkah yang diambil harus memiliki dasar hukum yang jelas sehingga memberikan kepastian bagi seluruh pihak," ujar Agung.

Menurutnya, berdasarkan hasil konsultasi yang telah dilakukan, skema Hak Guna Bangunan (HGB) tidak dapat diperpanjang karena bangunan telah berdiri di atas aset milik pemerintah.

Oleh karena itu, pemerintah tengah mengkaji mekanisme lain yang diperbolehkan oleh regulasi, seperti sewa atau kerja sama pemanfaatan aset, sehingga penyelesaian persoalan STC tetap berada dalam koridor hukum.

Agung menegaskan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru tidak ingin mengambil kebijakan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara maupun persoalan hukum bagi pemerintah daerah.

"Kalau kami menetapkan nilai di bawah hasil penilaian aset negara, justru bisa merugikan keuangan negara. Karena itu semua harus mengikuti ketentuan yang berlaku," tegasnya.

Ia menyampaikan bahwa seluruh proses penyelesaian dilakukan secara hati-hati agar keputusan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi administrasi, hukum, maupun pengelolaan aset daerah.

Selain itu, Agung memastikan Pemerintah Kota Pekanbaru tetap membuka ruang dialog dengan para pedagang serta DPRD Kota Pekanbaru untuk mencari solusi terbaik yang mengakomodasi kepentingan semua pihak tanpa mengabaikan aturan yang berlaku.

"Kami memahami harapan para pedagang. Karena itu komunikasi akan terus dilakukan agar solusi yang diambil benar-benar memberikan kepastian dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari," katanya.

Menurut Agung, penyelesaian persoalan STC tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa karena menyangkut aset daerah yang harus dikelola sesuai ketentuan hukum. Ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan pemerintah harus mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan terhadap keuangan negara.

"Kami ingin persoalan ini selesai dengan baik. Namun penyelesaiannya harus sesuai aturan sehingga memberikan kepastian hukum bagi pemerintah maupun para pedagang," tutup Agung.
PEKANBARU – KONTRASRIAU.COM - 
Kepala SMAN 8 Pekanbaru, Benny Rio Denaldy, S.Si., M.Si., memberikan tanggapan kepada awak media terkait implementasi Program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang digulirkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya bagi Anak Tidak Sekolah (ATS).

Dalam keterangannya, Benny menjelaskan bahwa mekanisme pelaksanaan PJJ dilakukan melalui kerja sama antara sekolah induk dengan sekolah mitra di kabupaten. Seluruh proses pelaksanaan tetap dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

"Mekanisme pelaksanaan PJJ dilaksanakan oleh sekolah mitra di kabupaten bersama sekolah induk dengan selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan," ujar Benny kepada para awak media,Senin (3/8/2026)

Ia menjelaskan, perbedaan mendasar antara sekolah reguler dan PJJ terletak pada sistem pembelajarannya. Pembelajaran daring dilaksanakan oleh sekolah induk menggunakan Learning Management System (LMS), sedangkan pembelajaran tatap muka atau luring dilakukan oleh sekolah mitra melalui beberapa pertemuan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

"Perbedaan dasarnya, sekolah PJJ dilaksanakan secara daring oleh sekolah induk menggunakan LMS, sedangkan pelaksanaan luring dilakukan oleh sekolah mitra dengan beberapa pertemuan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan," jelasnya.

Benny menegaskan bahwa peserta didik PJJ tetap memiliki Nomor Induk Siswa (NIS), menerima hasil belajar atau rapor setiap semester, serta mengikuti penilaian yang disesuaikan dengan karakteristik pembelajaran jarak jauh.

"Tetap memiliki nomor induk siswa dan ada hasil setiap semester. Penilaian berdasarkan tugas di LMS dan berbeda dengan siswa reguler," katanya.

Ia juga memastikan bahwa lulusan Program Pembelajaran Jarak Jauh memperoleh ijazah yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan lulusan sekolah reguler.

"Status ijazah tentu diakui karena dikeluarkan oleh kementerian dan dapat melanjutkan pendidikan serta mengikuti seleksi kerja," tegas Benny.

*Persyaratan Peserta PJJ*

Benny menjelaskan, Program Pembelajaran Jarak Jauh SMAN 8 Pekanbaru diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan yang lebih fleksibel. Sasaran program ini antara lain Anak Tidak Sekolah (ATS), peserta didik yang bekerja, masyarakat di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), serta peserta didik dengan kondisi khusus yang tidak memungkinkan mengikuti pembelajaran secara rutin di sekolah.

Adapun persyaratan mengikuti PJJ di SMAN 8 Pekanbaru meliputi:

• Berstatus Anak Tidak Sekolah (ATS).
• Berusia 16–18 tahun.
• Bersedia mengikuti pembelajaran secara daring.
• Memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang tidak aktif minimal selama 2 tahun.

Sementara itu, persyaratan administrasi yang harus dipenuhi calon peserta didik, yaitu:

• Ijazah SMP atau Paket B.
• Kartu Keluarga (KK).
• Akta Kelahiran.
• Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan kesediaan mengikuti Program PJJ hingga selesai.

Menurut Benny, SMAN 8 Pekanbaru juga bekerja sama dengan sejumlah sekolah mitra dalam penyelenggaraan PJJ, yakni SMAN 1 Tembilahan Hulu, SMAN 2 Dumai, SMAN 1 Rengat, SMAN 1 Bagan Sinembah, dan SMAN 2 Tebing Tinggi, sehingga layanan pendidikan dapat menjangkau peserta didik di berbagai daerah.

Di akhir keterangannya, Benny berharap Program Pembelajaran Jarak Jauh dapat menjadi solusi dalam menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Provinsi Riau.

"Harapannya semoga bersama dapat mengurangi ATS sehingga Provinsi Riau menuju nol ATS," pungkasnya.
PEKANBARU - KONTRASRIAU.COM - Anggota DPRD Provinsi Riau Sumardany Zirnata, ST, MSc Jemput Aspira bagi warga Kelurahan Agro Wisata. Antusias dari para warga, yang kebanyakan hadir adalah kaum emak-emak dari wilayah RT di lingkungan RW 02. Kegiatan Jemput Aspira bertempat di RT 02/ RW 02. Selasa (04/08/2026)sore.
Antusias warga di Kelurahan Agro Wisata ini, yang menyampaikan aspiranya agar bisa di terima, ditampung dan dengan harapan dapat langsung di eksekusi aspiranya oleh anggota DPRD Provinsi Riau Sumardany Zirnata, ST,MSc.
Seorang Ibu Sri Mawar yang menyampaikan keluhanannya bahwa di daerahnya masih tidak teraturnya atau semrawut perparkiran disini, sehingga beberapa waktu lalu pernah ada warga yang kecelakaan akibat parkir kendaraan." Ujarnya.

Ditambah lagi dengan lampu penerangan yang kurang, tidak ada di beberapa titik lampu yang belum ada, jadi hal ini jadi rawan kejahatan serta kecelakaan bagi warga yang lewat, karena tidak adanya lampu dijalan.

" Harapan kami dengan hadirnya, Bapak Sumardany Zirnata sebagai anggota DPRD Riau dapat membantu, dan menindaklanjuti apa yang kami keluhkan ini, dengan pihak terkait." Pintanya.

Paulina Pordasi warga yang tinggal diperumahan menyampaikan keluhannya bahwa saat ini suaminya sedang sakit stroke, dan saya harus kontrol ke rumah sakit dan terapi, karena suami saya yang bekerja saat ini suami sakit stroke.
Jadi masalahnya ada pada pembiayaan yang rutin inilah kami merasa tidak sanggup, karena tidak ada biaya." Ucap Paulina Pordasi dihadapan anggota DPRD Riau Sumardany Zirnata.

" Semoga dengan hadirnya Bapak disini, Bapak Sumardany Zirnata anggota DPRD Riau dari partai Demokrat dapat membantu kami dalam hal pembiayaan berobat suami saya." Harapnya.

Selanjutnya Ibu Yenny Menyampaikan aspiranya yakni bahwa kegiatan posyandu di daerah kami ada, namun permasalahannya adalah kegiatan Posyandu kami belum punya tempat yang tetap, maksudnya permanen. Karena saat ini kegiatan posyandu di daerah kami hanya di teras rumah warga." Katanya.

Tambah lagi daerah kami juga sering banjir, bila curah hujan tinggi, maka daerah kami banjir, karena gorong-gorong yang ada di tempat kami itu kecil gorong-gorongnya. Semoga dengan hadirnya Bapak Sumardany Zirnata disini, dapat hendaknya membantu kami warga disini dan mencarikan solusinya, agar dapat segera terbangunnya posyandu, dan masalah banjir juga dapat teratasi, sehingga tidak mengalami banjir lagi kedepannya." Tutupnya.

Lain halnya dengan Ibu Ratna, sebagai Ketua Majelis Taklim di Masjid Al-Jihad dimana kawan-kawan anggota majelis taklim yang jumlahnya 60 orang, kalau bisa kami dapat bantuan baju seragam majelis taklim. Kami mohon kiranya Bapak Sumardany Zirnata dapat membantu kami untuk baju seragam majelis taklim kami." Jelas Ibu Ratna.

Tambah Ketua RW 02 Kelurahan Agrowisata Berdinan Panggabean Menyampaikan bahwa kami sangat merasa senang sekali dengan kedatangan anggota DPRD Riau Sumardany Zirnata ke daerah kita ini, untuk jemput Aspira. semoga dapat menerima aspirasi warga kami disini, selanjutnya dapat membantu serta carikan solusi yang terbaik buat warga kami ini." Sebutnya 

" Masalah parkir kendaraan yang sangat masih semrawut hal ini urgen mengkhawtair bagi warga sekitar, pernah terjadi kecelakaan di daerah sini, akibat parkir yang tidak teratur." Pungkasnya 

Di tambah lagi dengan lampu penerang jalan, kan daerah kita ini kan masih sebagian terang dan sebagian lagi gelap, karena lampu jalan yang kurang memadai.

" Harapan kami dengan hadirnya anggota DPRD Provinsi Riau Sumardany Zirnata, ST,MSc. Dapat menampung aspirasi dari para warga disini, sehingga kedepan dapat di laksanakan guna membantu kelancaran dan pembangunan didaerah kami." Tuturnya.

Sumardany Zirnata, ST, MSc dengan mendengar aspirasi langsung dari Ketua RW 02 dan juga para Ibu-ibu warga yang hadir disini, bahwa permasalahan dan aspiranya, saya terima dengan senang hati, dan akan kami carikan solusinya, buat membantu Bapak dan Ibu-ibu Disni warga kelurahan agro wisata." Jawabnya.

" Insya Allah kami bantu, dengan hadirnya kami sebagai anggota DPRD Riau dari Partai Demokrat, guna mendengar langsung dan menampung segala aspiranya, dan selanjutnya Insya Allah kita carikan solusinya, dengan berkoordinasi dengan pihak terkait dan pemerintah." Ungkapnya.

Editor : Omeng