TRENDING NOW

Recent Post Recent Post
View More

di 0
PEKANBARU - KONTRASRIAU.COM - Kegiatan Bakti Sosial Donor Darah yang ditaja Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Pelaksanaan kegiatan Baksos donor darah kali ini bertempat, di Pimpinan Cabang (PC) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Kecamatan Senapelan, Jalan Riau. Minggu (12/07/2026).
Hal ini dibenarkan oleh Ketua DPD LDII Kota Pekanbaru H. Firdaus, SE,MM Kepada awak Media KONTRASRIAU.COM, bahwa kegiatan Baksos Donor ini kami berkolaborasi antara DPD LDII Kota Pekanbaru dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Pekanbaru." Ujar Ketua H. Firdaus.
" Lanjutnya bahwa kegiatan Baksos ini, sudah berjalan sejak tahun 2023 hingga sekarang. Dan Alhamdulillah antusias dan minat dari masyarakat, serta warga LDII sendiri cukup banyak sekali untuk mendonorkan darahnya, ya rata-rata 30 sampai dengan 40 orang peserta. Tadi juga saya lihat warga Tionghoa ikut serta mendonorkan darahnya, bahkan saya tanya beliau sudah yang ke 40 kalinya mendonorkan darahnya." Terangnya.

Tujuan dari pada kami melaksanakan kegiatan Baksos Donor Darah adalah kita ketahui bahwa di PMI itu sendiri perbulannya membutuhkan sekitar lebih kurang 9000 kantong darah, artinya ada sekitar 300 kantong perharinya yang dibutuhkan oleh PMI. 

" Dan juga hampir semua Rumah Sakit (RS) yang ada di Kota Pekanbaru, menerima pasien dari luar kota, dengan itu kita dengan mengadakan donor darah keliling Kota Pekanbaru, tempatnya berpindah-pindah kali ini sebagai tuan rumah kegiatan adalah PC LDII Kecamatan Senapelan." Kata H. Firdaus.

Kami berharap kedepan, acara Bakso Donor Darah, lebih sukses lagi dan lebih banyak lagi pesertanya. Karena setetes darah dapat menolong orang yang sangatmembutuhkan. 
Tageline kami " LDII SIAMO, LDII Siap Menolong Orang ". Tuturnya.

Lukman Hakim Ketua PC LDII Senapelan Menambahkan bahwa kami sangat bersyukur dan apresiasi sekali acara Baksos Donor Darah kali ini berjalan dengan baik dan sukses. Peserta juga sangat senang mendonor darahnya, kami juga lihat tadi ada warga Tionghoa ikut serta mendonorkan darahnya." Jelas Lukman Hakim kepada awak media.

" Kedepan kami berharap, kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut dan semoga saja pesertanya lebih banyak lagi. Kami juga ucapkan banyak terimakasih kepada PMI Kota Pekanbaru serta DPD LDII Kota Pekanbaru, yang telah berkolaborasi pada kegiatan Baksos Donor Darah kali ini." Sebutnya.

Hendri Zakir Ketua RT 02/ RW 07 Menyampaikan bahwa tentunya kami selaku tuan rumah, sangat bersyukur dan senang sekali dengan adanya kegiatan Baksos Donor Darah ini, terutama kepada PMI Kota Pekanbaru dan DPD LDII Kota Pekanbaru, melalui kegiatan kemanusiaan ini, yang efeknya dapat membantu serta dapat bermanfaat bagi masyarakat umum." Ujar Hendri Zakir.

" Karena sesuai mottonya " Setetes Darah Dapat Menolong Orang yang Membutuhkan ". Semoga kedepannya antusias masyarakat dalam mendonorkan darah lebih banyak lagi. Termasuk juga dukungan dari Kapolsek Senapelan melalui Babinkamtibmas Kecamatan Senapelan, serta Ketua RW,sudah mendukung acara kami ini, sehingga kegiatan berjalan dengan lancar dan sukses." Tutupnya.

Ferison Ketua RW 07 Kelurahan Kampung Bandar Mengucapkan terimakasih banyak atas  terselenggaranya kegiatan Donor Darah, yang diadakan oleh DPD LDII Kota Pekanbaru berkolaborasi dengan PMI Kota Pekanbaru, dengan warga LDII yang berada di Kelurahan Kampung Bandar RW 07 serta masyarakat lainnya." Pungkas 

" Kedepannya semoga Baksos Donor Darah ini lebih bagus lagi, lebih meriah dan ramai lagi peserta pendonornya. Kepada pihak Polsek Senapelan, melalui Babinkamtibmas Senapelan kami juga mengucapkan terimakasih atas kerjasama yang baik, dalam hal pengamanan di wilayah kami, yang cukup kondusif." Tutur Ferison.

Editor : Omeng

Continue reading

di 0
​
ROKAN HULU – KONTRASRIAU.COM - 
Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) Universitas Riau (UNRI) Tahun 2026 sukses melaksanakan salah satu program kerja mereka di Desa Pasir Intan, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu. Program kerja tersebut diwujudkan melalui kegiatan senam sehat rutin mingguan bersama warga yang dilaksanakan setiap hari Minggu pagi.
​Kegiatan yang dikenal dengan sebutan G15S (Gerakan 15 Menit Sehat) ini dipusatkan langsung di halaman Posko KUKERTA UNRI setempat. Sebagai pelaksana kegiatan, para mahasiswa UNRI mengundang dan mengajak seluruh ibu-ibu di lingkungan RW 02 Desa Pasir Intan untuk berpartisipasi aktif dalam gerakan hidup sehat ini. Minggu(12/07/2026)
​Acara yang dimulai sejak pagi hari tersebut mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Dipandu langsung oleh mahasiswa KUKERTA UNRI yang bertindak sebagai instruktur, para peserta tampak sangat antusias dan penuh semangat mengikuti setiap gerakan senam yang energik.
Ananda Reva Nurlaili yang akrab disapa Reva ​Perwakilan mahasiswa KUKERTA UNRI 2026 menjelaskan bahwa inisiasi proker G15S ini bukan sekadar untuk menjaga kebugaran fisik warga di akhir pekan, melainkan juga sebagai upaya nyata mahasiswa dalam mengampanyekan pentingnya pola hidup sehat." Sebutnya.

" Selain itu, kegiatan ini terbukti efektif menjadi sarana interaksi untuk mempererat tali silaturahmi, kebersamaan, dan memupuk kedekatan antara mahasiswa KUKERTA UNRI dengan warga desa." Pungkas Reva.

​Kemeriahan dan kehangatan acara pagi itu kemudian ditutup dengan sesi foto bersama di depan posko, menunjukkan kekompakan serta kebersamaan yang solid antara warga Desa Pasir Intan dan mahasiswa KUKERTA UNRI 2026. (Rilis)
Continue reading

di 0
RIAU (KEMENAG) - KONTRASRIAU.COM - 
Dalam upaya memperkuat tata kelola layanan publik yang akuntabel, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau bekerjasaman dengan Ombudsman menggelar pembinaan bagi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, kepala madrasah, kepala KUA se-Provinsi Riau, serta pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Riau secara hybrid, Kamis (9/7/2026).

Kegiatan yang diselaraskan dengan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau tersebut menghadirkan Anggota Ombudsman RI, Nuzran Joher dan Ketua Ombudsman Perwakilan Riau, Bambang Pratama, sebagai narasumber dalam penguatan pemahaman aparatur terhadap tata kelola pelayanan publik yang sesuai regulasi.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, Muliardi mengatakan pembinaan tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat pemahaman ASN terhadap aturan dan regulasi yang menjadi landasan dalam bekerja.

“ASN harus menjadikan regulasi dan aturan sebagai rujukan utama dalam bekerja. Tidak cukup hanya memahami secara konseptual atau teoritis, tetapi harus benar-benar dilaksanakan di lapangan,” tegas Muliardi.

Menurutnya, tantangan pelayanan publik saat ini semakin kompleks seiring derasnya arus informasi dan dinamika di ruang digital. Dalam kondisi tersebut, aparatur Kementerian Agama dituntut tetap berpegang teguh pada aturan, tidak mudah terpengaruh oleh opini liar di media sosial, dan tetap mengedepankan pelayanan yang profesional.

“Dinamika dunia maya hari ini sangat cepat. Apa yang dilakukan kepala madrasah, kepala KUA, kepala bidang, hingga Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota akan menjadi perhatian masyarakat. Karena itu, ASN wajib memastikan setiap langkah dan kebijakan tetap berada dalam koridor regulasi,” ujarnya.

Muliardi mengingatkan bahwa regulasi harus menjadi “tali tempat bergantung” bagi setiap ASN dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Dengan menjadikan aturan sebagai pegangan, aparatur akan memiliki arah yang jelas dalam bertindak sekaligus terlindungi dari kesalahan dalam pengambilan keputusan.

“Jadikan regulasi dan peraturan apa pun sebagai tali tempat bergantung, sehingga tali itu tidak akan pernah putus. Kita bekerja untuk masyarakat, sesuai dengan visi Kementerian Agama yakni rukun, maslahat, dan cerdas. Ini harus menjadi pegangan kita bersama,” lanjutnya.

Ia juga mengingatkan seluruh jajaran agar memiliki keberanian dalam bekerja, namun tetap mengedepankan kehati-hatian dan kepatuhan terhadap aturan.

“Berani boleh, tetapi nekat jangan sekali-kali. Kita harus hadir memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan tetap berpijak pada regulasi dan etika ASN,” pesan Muliardi.

Sementara itu, Anggota Ombudsman RI Nuzran Joher menjelaskan bahwa Ombudsman merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara, maupun badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.

“Pengawasan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan pelayanan publik berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan hak masyarakat. Ombudsman memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap laporan masyarakat melalui permintaan keterangan dan klarifikasi, pemeriksaan dokumen, serta pemanggilan para pihak, termasuk pemanggilan paksa apabila diperlukan,” tutur Nuzran.

Selain itu menurut Nuzron, Ombudsman juga dapat melakukan mediasi dan konsiliasi, menerbitkan rekomendasi termasuk rekomendasi ganti rugi dan rehabilitasi, serta menyampaikan saran kepada Presiden, kepala daerah, DPR, DPRD, dan penyelenggara pelayanan publik lainnya terkait perubahan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencegah terjadinya maladministrasi.

Nuzran juga mengingatkan pentingnya memahami bentuk-bentuk maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Terdapat 12 bentuk perilaku atau perbuatan maladministrasi, yakni perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan.

“Perilaku tersebut dapat menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. Karena itu, seluruh penyelenggara pelayanan publik harus memahami batas kewenangan, kewajiban hukum, serta standar pelayanan agar tidak terjerumus pada praktik maladministrasi,” ujarnya.

Melalui pembinaan ini, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau berharap seluruh jajaran Kementerian Agama, mulai dari tingkat kabupaten/kota, madrasah, KUA, hingga unsur FKUB, semakin solid dalam menghadirkan layanan publik yang berkualitas, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta tetap menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Continue reading

di 0
‎PACITAN – KONTRASRIAU.COM - 
Anggota DPRD Provinsi Riau dari Partai Demokrat, HM Sumardany yang menjadi salah satu peserta Bimbingan Teknis Partai Demokrat.
‎
Anggota Komisi I DPRD Riau ini mengatakan, kegiatan tersebut menjadi forum untuk membahas berbagai program yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
‎
‎Menurutnya, program-program tersebut merupakan implementasi dari pilar-pilar pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
‎
‎Pilar tersebut meliputi Pro-Growth (pertumbuhan ekonomi), Pro-Job (penciptaan lapangan kerja), Pro-Poor (pengentasan kemiskinan), dan Pro-Environment (pelestarian lingkungan), yang harus dimaksimalkan dalam pelaksanaannya demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
‎
‎Hal itu di diskusikan saat mengikuti Bimtek Partai Demokrat yang digelar di Pacitan, Jawa Timur, Senin, 6 – 8 Juli 2026.
‎
‎Sejumlah isu strategis menjadi pembahasan dalam kegiatan tersebut. Di antaranya penguatan sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pemanfaatan dan pengembangan energi baru dan terbarukan, ekonomi hijau, kemajuan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan infrastruktur guna menopang pertumbuhan ekonomi dan memperluas investasi.
‎
‎Sumardany mengatakan, berbagai pembahasan tersebut bertujuan untuk mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
‎
‎”Dalam kesempatan itu banyak hal yang didiskusikan, salah satunya bagaimana memperjuangkan, mendorong, dan mendukung program-program yang benar-benar pro-rakyat,” ujarnya.
‎
‎Fraksi Partai Demokrat mendukung keberlanjutan berbagai program yang berpihak kepada masyarakat, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.
‎
‎”Kami dari Fraksi Partai Demokrat sangat mendukung keberlanjutan program-program pro-rakyat, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memperkuat permodalan pelaku UMKM, serta pelatihan kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja,” katanya.
‎
‎Selain sektor ekonomi, Dany menilai peningkatan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah, optimalisasi Program Kartu Indonesia Pintar, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik juga menjadi hal penting untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan.
‎
‎”Di bidang kesehatan, program BPJS masih sangat dibutuhkan masyarakat. Begitu juga dengan program perlindungan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan berbagai bentuk bantuan sosial lainnya yang masih diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat,” tambahnya.
‎
‎Selain itu, pembahasan dalam Bimtek juga mencakup persoalan ketenagakerjaan serta berbagai program strategis nasional yang dinilai perlu menjadi perhatian bersama dalam implementasinya di daerah.
‎
‎Di penghujung kegiatan, Dany menyampaikan bahwa Bimtek tersebut juga menjadi ajang silaturahmi bagi seluruh anggota Fraksi Partai Demokrat dari berbagai daerah di Indonesia.(rls)
‎
Continue reading

di 0
PEKANBARU - KONTRASRIAU.COM - 
Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran 2026/2027 di Provinsi Riau resmi dimulai pada Senin (6/7/2026). "MPLS tidak lakukan perpeloncoan dan bullying."

"Kegiatan harus edukatif, jangan sampai ada yang menggunakan atribut berlebihan seperti perpeloncoan. Saya tegaskan hal ini sekali lagi, tidak boleh ada kegiatan MPLS yang berjalan tidak sesuai dengan alurnya," kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, Selasa (7/7).

Pelaksanaan kegiatan tersebut menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang memastikan seluruh sekolah menjalankan MPLS sesuai dengan tujuan pendidikan yang positif dan ramah bagi peserta didik baru.

Plt Gubri, menegaskan bahwa seluruh satuan pendidikan di Riau wajib melaksanakan MPLS tanpa adanya unsur perpeloncoan, perundungan (bullying), maupun segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikologis.

Menurutnya, MPLS merupakan tahap penting bagi siswa untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru.

Karena itu, seluruh rangkaian kegiatan harus mampu menumbuhkan rasa nyaman, mengenalkan budaya sekolah, tata tertib, serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan antikorupsi sejak dini.

Selain itu, SF Hariyanto juga melarang penggunaan atribut yang tidak berkaitan dengan proses pendidikan, termasuk berbagai atribut unik yang identik dengan praktik perpeloncoan di masa lalu.

Ia menekankan bahwa seluruh kegiatan MPLS harus berorientasi pada edukasi yang kreatif, menyenangkan, dan mampu membangun semangat belajar para siswa.

Ia juga meminta kepala sekolah, guru, hingga pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) untuk menjadi teladan selama pelaksanaan MPLS.

Menurutnya, seluruh pihak memiliki tanggung jawab menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan mendukung proses adaptasi siswa baru.

Tak hanya itu, Pemprov Riau turut membuka ruang pengawasan bagi masyarakat dan orang tua. SF Hariyanto mengimbau agar setiap dugaan pelanggaran selama pelaksanaan MPLS segera dilaporkan kepada dinas terkait agar dapat ditindaklanjuti.

“Anak-anak kita ini adalah aset masa depan Riau, jangan sampai mereka justru mengalami trauma psikologis di hari pertama masuk sekolah. Pemprov Riau berkomitmen penuh untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan inklusif," pungkasnya. ((rp.sul/*)
Continue reading

di 0
PEKANBARU - KONTRASRIAU.COM - Animo masyarakat Kota Pekanbaru, khususnya para orangtua murid pada sekolah SMPN 10 Pekanbaru yang mendaftar sangatlah tinggi sekali.

Hal ini dijelaskan oleh Kepsek SMPN 10 Pekanbaru Hj. Wijayanti Sriuatari, SPd,MM Mengatakan bahwa animo masyarakat khususnya para orangtua murid cukup tinggi untuk mendaftarkan anaknya di sekolah kami SMPN 10 Pekanbaru." Jelas Kepsek Kepada awak media KONTRASRIAU.COM. Selasa(07/07/2026)pagi.

" Kemungkinan juga ada yang kakaknya bersekolah disini, jadi adiknya juga ikut mendaftar disekolah kami. Serta berdasarkan hasil yang keluar dan juga biasanya dari mulut ke mulut orangtua murid, yang anak terlebih dahulu bersekolah disekolah kami." Pungkasnya.

" Artinya warisan istilahnya, untuk Rombel siswa kelas baru sebanyak 9 Rombel yakni sekitar 300 lebih. Kesiapan dari para guru kita nantinya, kami berikan SK dan sejauh situasi kondusif. Dan untuk itu nantinya siswa baru kita akan mengikuti MPLS yang kami akan gelar pada Minggu depan." Tuturnya.

Artinya siswa baru nantinya, kita akan gelar selama 5 hari, mulai hari Senin hingga hari Jumat mendatang. Disini siswa baru nantinya kan lebih mengenal lebih dekat lingkungan sekolahnya dan juga guru-gurunya." Tutupnya.

Editor : Omeng
Continue reading
Langganan: Postingan (Atom)