Desember 2018

 


Jakarta – KontrasRiau.com – Bank Riau Kepri lagi raih Trusted Company Based on Corporate Governance Perception Index (CGPI) pada ajang Indonesia Most Trusted Companies Award 2018 yang diselenggarakan oleh Indonesia Institute For Corporate Governance (IICG) bekerjasama dengan Majalah SWA di Ballroom C Hotel Shangri-la Jakarta, Rabu (19/12/18).Penghargaan level nasional ini diserahkan langsung oleh Chairman The Indonesian Institute For Corporate Governance (IICG) Gendut Suprayitno kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Eka Afriadi. Dari 27 Bank Pembangungan Daerah yang ada di Indonesia, hanya ada 3 BPD yang mendapatkan status sebagai The Trusted Companies yaitu Bank Riau Kepri, Bank DKI dan Bank Jateng.

Penghargaan yang diraih bank berlogo tiga layar terkembang ini juga diberikan kepada perusahaan nasional lainnya seperti BRI, BNI, Bank Mandiri, BCA, BTN, Bank OCBC NISP, PT. Angkasa Pura II,  PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Aneka Tambang Tbk, PT. Bukit Asam Tbk.

Setiap perusahaan peserta  CGPI wajib mengikuti dua tahapan penilaian yaitu 1. Tahapan analisis instrument dan dokumen, yang dilakukan dengan metode pengisian kuesioner (self assessment) serta penilaian kelengkapan dan kecukupan dokumen perusahaan dan 2. Tahapan observasi melalui paparan eksekutif dan diskusi dengan organ perusahaan. Aspek penilaian CGPI mencakup 1. Struktur governansi (governance structure); 2.proses governansi (governance process); 3.hasil governansi (governance output);

Selanjutnya focus penilaian pada CGPI memperhatikan berbagai system dan mekanisme yang digunakan organ perusahaan dalam mengelola perubahan model bisnis untuk menjamin pertumbuhan yang menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan (stakeholders) dan mewujudkan keberlanjutan perusahaan. Pemeringkatan CGPI disusun berdasarkan nilai yang diperoleh oleh masing-masing peserta sesuai dengan rentang skor untuk masing-masing kategori tingkat kepercayaan, yaitu kategori sangat terpercaya (the most trusted), terpercaya (the trusted) dan cukup terpercaya (the fair trusted).

Program riset dan pemeringkatan CGPI ini menghasilkan 12 perusahaan dengan peringkat sangat terpecaya (the most trusted) dan 26 perusahaan terpercaya (the trusted) termasuk Bank Riau Kepri.

Gendut Supriyitno selaku Chairman IICG mengatakan pemberian penghargaan ini sudah dimulai sejak tahun 2001 sampai saat ini dan sudah berjalan selama 17 tahun pada tahun 2018 ini dan mengangkat tema “Transformasi Model Bisnis dalam Kerangka Good Corporate Governance (GCG)”. Lebih lanjut ia menyampaikan IICG konsisten mendorong dan membantu perusahaan untuk selalu bisa menerpakan prinsip GCG.

Ditemui usai acara Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Eka Afriadi sangat bangga dengan pencapaian ini. Ia menjelaskan penghargaan ini merupakan wujud karya dari segenap insan Bank Riau Kepri yang terdiri dari Jajaran Komisaris, Jajaran Direksi dan seluruh lapisan pegawai Bank Riau Kepri yang telah bahu membahu dan komit untuk terus berkinerja bagus dan termasuk dukungan dari para pemegang saham dan para stakeholder lainnya.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Pemimpin Divisi Kepatuhan Ikhwan, Pindesk Corsec Winovri dan Pinbag Kepatuhan Ahmad Rifa’i. (Rilis/Krc)

no image

Pekanbaru – KontrasRiau.com – Direktur Utama Bank Riau Kepri DR. Irvandi Gustari menerima langsung kunjungan kerja dari Kolej Profesional Baitulmal Kuala Lumpur pada Selasa (18/12/18) di Ruang Rapat Direksi Lantai 8 Gedung Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri.

Turut hadir pada pertemuan ini Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi beserta istri. Sedangkan dari Kolej Profesional Baitulmal Kuala Lumpur hadir Ketua Pegawai Eksekuti Tuan Sakaria Samela, Pengurusi Y. BHG Dato Haji Razali Bin Shahabudin, Timbalan KSE Akademik & Antar Bangsa DR. Noraini Binti Mohammad dan Ketua Bahagian PSP Abdul Rahim Bin Abdul Rahman beserta rombongan lainnya. Dan dari Bank Riau Kepri hadir Pindiv Operasional Syariah Zaini Ahmad beserta tim.

Pertemuan yang diawali dengan pemutaran video profil Bank Riau Kepri ini berjalan akrab, sesekali dialog kedua belah pihak dibarengi canda dan tawa mencairkan suasana. Kehadiran rombongan dari Kuala Lumpur ini dalam rangka merencanakan kerjasama bisnis antara Bank Riau Kepri dan Kolej Profesional Baitulmal Kuala Lumpur dimasa yang akan datang.

Ketua Pegawai Eksekuti Kolej Profesional Baitulmal Kuala Lumpur Tuan Sakaria Samela menyampaikan apresiasinya dapat bertemu langsung dengan Dirut Bank Riau Kepri DR. Irvandi Gustari. Ia sangat kagum dengan pencapaian dan prestasi yang diraih oleh Bank Riau Kepri.

Dirut Bank Riau Kepri DR. Irvandi Gustari menyambut baik rencana kerja sama ini. Hal ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi Bank Riau Kepri untuk dapat berkiprah di level Internasional. Irvandi berharap nantinya kerjasama yang dilakukan dapat menguntungkan kedua belah pihak. (Rilis/Krc)

 

 

 

 

no image

Jakarta – KontrasRiau.com – Bank Riau Kepri merupakan satu-satunya Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang megikuti Pameran International BusinessIntegrity Conference (IBIC) 2018, (4/12/18) di Auditorium Binakarna, Hotel Bidakara Grand Pancoran Jakarta. IBIC 2018 diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian dan lembaga, institusi bilateral dam multilateral beserta asosiasi dan pelaku usahadalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2018.

Kegiatan yang merupakan  konferensi internasional tahunan yang menyajikan inisiatif antikorupsi terkini di Indonesia ini dibuka langsung secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo. Dipilihnya Bank Riau Kepri mengikuti acara ini karena Bank Riau Kepri telah dijadikan contoh oleh KPK atau role model dalam hal peningkatan PAD bagi daerah seluruh Indonesia dalam bentuk penerimaan pajak hotel dan restoran secara online yang telah diterapkan di Kota Batam.

Hal ini menarik perhatian KPK sehingga KPK mengundang langsung Bank Riau Kepri beserta Pemko Batam untuk mengikuti IBIC 2018. Stand Bank Riau Kepri bersama Pemko Batam menghadirkan langsung tapping box yaitu alat monitor yang merekam secara realtime penerimaan pajak hotel dan restoran. Pengunjung dapat menyaksikan langsung simulasi penerapan tapping box ini. Pada hari pertama, Dirut Bank Riau Kepri DR. Irvandi Gustari yang diundang langsung oleh KPK untuk menghadiri acara pembukaan Harkodia 2018 ini juga sempat mengunjungi stand Bank Riau Kepri bersama Pemko Batam ini. Turut hadir pada saat itu Pindiv Projas Wahyudi Gustiawan beserta Pinbag Edi Wardana dan Pemimpin Bank Riau Kepri Cabang Batam Burhan.

Bank Riau Kepri bersama Pemko Batam telah membuktikan penerapan pajak onlline ini dengan meningkatnya PAD Kota Batam di bidang pajak, hotel, restoran dan hiburan serta retribusi parkir sebesar 20%, bahkan bilamana target pemasangan tapping box ini terealisasi sebanyak 1600 unit pada wajib pajak di Kota Batam dapat meningkat sebesar 100%.

Acara yang digelar selama dua hari pada Selasa-Rabu 4-5 Desember 2018 ini melibatkan sebanyak 57 instansi mulai dari kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Selain itu, 20 organisasi masyarakat sipil dan pusat kajian antikorupsi serta 16 perwakilan partai politik.

Pameran hari antikorupsi ini terbuka untuk umum dan pengunjung dapat mengunjungi berbagai booth pameran inovasi anti korupsi dari berbagai kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, BUMN dan lembaga lain di sepanjang selasar ruang Birawa-Binakarna hotel Bidakara. (Rilis/Krc)

 

 

Rokan Hilir – KontrasRiau.com  – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) berupaya dengan maksimal mensejahterakan kehidupan para nelayan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah Pengembangan perikanan dengan program budidaya yang digencarkan oleh Dinas Perikanan Rokan Hilir (Rohil), hal itu ditandai dengan adanya unit pengembangan atau balai benih ikan yang salah satunya terletak di daerah kepenghuluan Ujung Tanjung,Kecamatan Tanah Putih sedinginan.

Kepala Dinas Perikanan (Diskan) Rohil, M Amin Spi mengatakan kalau pemkab rohil melalui pihaknya memang memprioritaskan pada program budidaya perikanan mengingat kegiatan tersebut terbukti sangat efektif untuk dilaksanakan. Apalagi sebutnya hasil perikanan yang cepat berkembang. Gilirannya kalangan nelayan yang mengiatkan program budidaya akan mengalami peningkatan kesejahteraan secara signifikan.

“Kalau saya memang ingin fokus pada kegiatan budidaya perikanan, selain didukung oleh ketersediaan benih di samping itu areal untuk budidaya juga ada,” kata Amin.

Saat ini sektor perikanan tangkap di Rohil telah menunjukkan tren penurunan. Tidak mungkin bisa mengandalkan terus dari perikanan tangkap tersebut meskipun memang diakui bahwa Bagansiapiapi pernah dikenal sebagai penghasil ikan terbesar di dunia pada era 1980-an.

Beberapa jenis ikan yang prospek untuk dibudidaya seperti Nila, Patin, Selais, dan lain-lain. Bukan hanya untuk kategori perikanan air tawar atau sungai, pihaknya juga telah mengembangkan potensi budidaya untuk perikanan air asin. “Untuk budidaya seperti ikan Senangin, diarahkan di Panipahan kecamatan Pasir Limau Kapas (palika),” ujarnya.

Sementara itu salah satu yang tengah digiatkan dinas pada saat ini adalah kegiatan Restocking ikan selais di sungai Rokan. Program Restocking terangnya merupakan kegiatan mengembangbiakan potensi ikan-Selais di sepanjang aliran sungai Rokan. Program itu ditingkatkan dengan harapan dapat membuat ikan yang terkenal lezat itu dapat mengalami pertumbuhan secara maksimal dan disisi lain jumlahnya bertambah.

Nelayan Dibekali Kartu Asuransi
Selain menggalakkan budidaya perikanan, Diskan rohil juga menghimbau para nelayan perikanan tangkap untuk mengurus asuransi. Pasalnya, dari 15.000 nelayan perikanan tangkap yang ada dirohil sejauh ini yang sudah mengurus asuransi baru sekitar 3.000 Nelayan.

“Kita sudah terus melakukan sosialisasi kepada para nelayan baik melalui UPT diskan yang ada dikecamatan maupun dari pihak diskan sendiri saat menyerahkan berbagai bantuan kepada nelayan. Namun sampai saat ini yang mengurus asuransi jumlahnya baru sekitar 3.000 orang.

Asuransi itu sebut Amin sangat berguna bagi para nelayan saat melaut. Apabila nelayan itu mengalami musibah dan meninggal dunia, maka pemerintah akan memberikan santunan kepada pihak keluarganya. Program ini salah satu bentuk perhatian pemerintah kepada para nelayan melalui kementria kelautan perikanan (KKP) Republik indonesia (RI).

“Jika misalkan ada nelayan meninggal saat menangkap ikan dilautan maka akan diberikan santunan sebesar Rp200 Juta. Akan tetapi jika nelayan itu meninggal tidak sedang melaut juga diberikan santunan sebesar Rp100 Juta,” Ujar Amin.

Untuk itu pihaknya terus menghimbau kepada seluruh nelayan tangkap agar menyempatkan waktu untuk mengurus asuransinya. “mengurus asuranasi tidak bayar alias gratis, kalaupun nelayan itu mengeluarkan biaya hanyalah biaya foto copy dan lain sebagainya. Yang jelas pengurusan asuransi gratis, Ayo urus segera!!!!!,” ajaknya.

Mesin Ice Flake Machine untuk Nelayan
Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) telah menerima bantuan satu unit mesin dari Kementrian Kelautan Perikanan (KKP) RI. Mesin memproduksi ES dengan merk Ice Flake Machine tersebut berkapasitas 1,5 Ton yang dilengkapi mesin genset dan tangki air dengan anggaran Rp 630 Juta.

“Kita mengusulkan sebanyak dua unit mesin memproduksi es untuk nelayan, akan tetapi yang baru dipenuhi itu hanya satu unit. Alhamdulillah mesinnya sudah dikirim oleh pihak KKP kerohil. Saat ini mesin tersebut sudah berada disinaboi dan dalam waktu dekat akan kita serahkan kepada kelompok nelayan,” kata Amin.

Ia mengatakan, Bantuan mesin memproduksi es itu memang sangat dibutuhkan oleh nelayan dalam rangka meningkatkan hasil tangkapan. Oleh karena itu, dengan adanya mesin itu diharapkan dapat meningkatkan produksi perikanan tangkap diperiran Rohil. “Selama ini nelayan kita mengeluh sulitnya mendapatkan es, kalaupun ada harganya cukup tinggi,” katanya.

Selain bantuan mesin es dari KKP untuk mensejahterakan nelayan, Pemkab Rohil sebutnya juga berencana membangun unit pembuatan pakan dikecamatan sinaboi. “Jika unit pembuatan pakan ikan ini nantinya terealisasi, maka barang tentu para penambak ikan perekonomiannya akan meningkat,” ujarnya optimis.

Pembangunan unit pembuatan pakan ikan itu nantinya juga dipusatkan dikecamatan sinaboi mengingat daerah itu memiliki banyak bahan bakunya berupa ikan lucah, dedak dan lain sebagainya. “Sinaboi memang daerahnya sangat strategis dan berbatasan dengan kota dumai serta banyak menyimpan kekayaan perikanan yang harus dikembangkan,” ujarnya.

Bangun UPT Pembenihan Kerang
Rencana pembangunan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pembenihan kerang di Kecamatan Sinaboi saat ini masih menunggu tindaklanjut dari Kementrian Kelautan Perikanan (KKP) RI. Pasalnya, Pemkab Rohil dalam hal ini hanya menyiapkan lahan seluas 3 hakter (Ha) dan pembangunannya dilakukan oleh pihak KKP.

“Lahan sudah kita siapkan seluas 3 Hakter sesuai permintaan KKP melalui Dirjennya. Sesuai keinginan dari Bupati Suyatno, pembangunan UPT pembenihan kerang itu lebih bagus dipusatkan dikecamatan sinaboi mengingat di kecamatan itu selain lokasinya sangat strategis juga memiliki potensi perikanan yang melimpah ruah,” kata Amin.

Ia mengatakan kalau sejauh ini pemkab rohil telah mengirimkan surat resmi kepada dirjen KKP bahwa lahan untuk pembangunan UPT pembenihan kerang sudah disiapkan dan akan dihibahkan jika pihak KKP sudah setuju atas lahan yang kita sediakan tersebut.

“Sebenarnya lahan yang kita siapkan itu ada ditiga kecamatan yakni Bangko, Palika, dan Sinaboi. Akan tetapi Bupati lebih memilih Kecamatan Sinaboi. Namun demikian, itu tergantung dari keinginan pihak KKP. Jika memang tidak sesuai disinaboi maka pembangunannya bisa kita alihkan di Kecamatan Bangko atau Palika,” ujar Amin.

Kendati telah mendapatkan jatah pembangunan UPT pembenihan kerang, Pemkab Rohil tentunya juga mengharapkan pihak KKP menyiapkan tenaga teknisnya. “Jika rencana ini nantinya terwujud tentunya akan mempermudah masyarakat penambak kerang mendapatkan benihnya dan tidak lagi bertungkus lumus mencari bibit disekitaran muara sungai,” pungkasnya. (Advertorial/Krc/Syafrullah)

 

 

 

 

 

 

Rokan Hilir – KontrasRiau.com –  Panen Raya di Desa Pematang Sikek, Kecamatan Rimba Melintang, Selasa 25 Oktober 2018,dimana .Luas lahan sawah di Kabupaten Rohil pada tahun 2017 adalah 14.674 hektare dan sebanyak 1.881 hektare berada di Kecamatan Rimba Melintang. Produksi padi mencapai 6.595 ton dengan provitas rata-rata 4.52 ton/ha. Lahan sawah yang dipanen di Desa Pematang Sikek adalah 304 hektare yang ditanami varietas ciherang.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir merasa bangga atas panen raya yang dihadiri oleh Bupati Rohil H Suyatno AMP. Bupati menghimbau masyarakat untuk tidak mengalih fungsikan lahan sawah menjadi perkebunan. agar petani berupaya terus meningkatkan hasil produksi padinya dari tahun ke tahun supaya bisa mencapai hasil 2-3 kali lipat pertahun..

“Bupati H.Suyatno, AMP. mengatasnamakan  Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sangat berbanga sekali dengan potensi produksi hasil padi yang ,cukup meningkat mencapaio hasil  6.595 ton dengan provitas rata-rata 4.52 ton/ha. Peningkatan dari tahun ketahun sangatlah di harapkan oleh Bupati Rohil H.Suyatno, AMP.
Sangat mengaprisiasi BPTP Riau  yang telah memperkenalkan teknologi budidaya padi jarwo super melalui demplot pada 3 desa di Kabupaten Rohil.

Menteri Pertanian melalui Direktur Perlindungan Tanaman menyampaikan, bahwa pemerintah terus berkomitmen untuk mewujudkan swasembada pangan khususnya padi.

Berbagai program telah diluncurkan Kementan untuk mewujudkan swasembada pangan seperti bantuan benih, alat dan mesin pertanian, saprodi, dan program serap gabah petani.

Luas tambah tanam setiap kabupaten terus ditingkatkan untuk meningkatkan produksi padi. Kementan juga mengharapkandukungan Gubernur, Bupati, TNI, dan pemangku kepentingan lain untuk mensukseskan program ini.

 

Plt Gubernur Riau Wan Thamrin juga mengatakan demikian, pemerintah daerah, khusunya Kabupaten Rokan Hilir cukup apresiatif dalam menjaga serta melestarikan persawahan dan keberhasilan para petani dalam penanaman padi hingga panen.

Plt Gubri meminta masyarakat agar tidak mengalihfungsikan lahan persawahan yang telah ada saat ini. “Tolong dipertahankan dan jangan dialihfungsikan, karena hasil padi sangatlah menjanjikan,” harapnya.

Plt Gubri menambahkan, lahan persawahan yang dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit sudah cukup banyak. “Waktu masih saya menjabat Bupati Rohil, sepanjang jalan ke Bagansiapiapi itu lahan persawahan,” jelasnya.

Pada kesempatan sama, Danrem Sonny Aprianto menyampaikan, pertanian merupakan salah satu sektor penting penopang perekonomian nasional, terlebih dalam mengatasi dampak krisis ekonomin yang sampai kini belum sepenuhnya pulih.

“Namun demikian, realita yang kita hadapi saat ini sektor pertanian seakan jalan di tempat. Penyebabnya tentunya kompleks, namun setidaknya faktor pemanasan global dan pergeseran orientasi mata pencaharian masyarakat telah menyumbang relatif banyak terhadap pudarnya semangat agraris masyarakat dan terganggunya produktivitas pangan,” terang Danrem.

“Kabupaten Rohil merupakan salah satu penyuplai produksi padi di wilayah provinsi Riau yang harus dipertahankan guna meningkatkan swasembada pangan di daerah. Untuk itu melalui panen raya padi seluas 304 hektar ini diharap dapat memenuhi kebutuhan sembako di Provinsi Riau, khususnya Rohil serta dapat menggugah kembali gairah bertani masyarakat,” jelasnya.

Keberadaan TNI, tambahnya, untuk membantu kedaulatan rakyat melalui para Babinsa di daerah-daerah. Dan pihaknya mendapat perintah untuk mendampingi para petani dalam berbagai program seperti Luas Tambah Tanam (LTT). “Kita berharap tidak ada lagi impor beras karena Indonesia merupakan negara penghasil padi besar,” pungkasnya.
pelaksanaan panen raya padi di areal seluas 304 hektare oleh Gubernur Riau, Danrem serta Bupati dilakukan secara simbolis dengan melakukan pemotongan padi dan dilanjutkan dengan pemanenan dengan menggunakan mesin.
Dalam rangka acar panen raya ini  dihadiri oleh Danrem 031 WB Brigjend TNI Sonny Aprianto, Bupati Rohil H Suyatno, Pj Upsus Prov Riau, Direktur Perlindungan Tanaman, Dinas TPHBun Prov Riau, Kepala BPTP Riau, Kadis Pertanian Rohil, DPRD Provinsi, Dandim 0321 Rohil Letkol Inf Didik Efendi, Kajari Rohil Gaos Wicaksono, Kapolres Rohil AKBP Sigit Adiwuryanto, Ketua DPRD Nasrudin Hasan, Sekda Rohil Drs H Surya Arfan MSi, para Kepala Dinas, Camat, Penghulu serta Penyuluh dan Kelompok Tani di Rokan Hilir. (Advertorial/Krc/Syarullah)

 

 

 

 

 

 

Rokan Hilir – KontrasRiau.com – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Rokan Hilir, melanjutkan program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Dumai, Rohil, Bengkalis (Durolis).
Pembangunan SPAM Regional merupakan bukti dan keseriusan Pemerintah Rokan Hilir, dan sesuai dengan apa yang telah di sepakati bersama dengan Kementerian PUPR RI beberapa waktu lalu.

Pemda Rokan Hilir telah menyiapkan sedikitnya Rp 34 miliyar dana dari APBD d untuk pelaksanaan pembangunan tahap I dari IV tahap yang direncanakan untuk pemasangan Jaringan Distribusi Pembagi (DJP) sambungan ke rumah-rumah masyarakat.

Pemasangan Jaringan Distribusi Pembagi (DJP) sambungan dari rumah ke rumah masyarakat untuk tiga kecamatan, yakni kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, kecamatan Bangko Pusako, dan kecamatan Rimba Melintang saat ini kegiatannya sedang berjalan.

“Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Durolis ini merupakan salah satu komitmen pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk peningkatan pelayanan dasar publik yakni pelayanan di bidang air bersih bagi masyarakat, “ kata Kadis PUTR Rohil, Jon Syafrindow melaui Kabid Cipta Karya dan Jasa Konstruksi, Juwarto,ST,MSi, Selasa-(7/8/2018)

Pelaksanaan pemasangan jaringan distribusi (JDP) sambungan dari rumah ke rumah masyarakat, kata Juwarto saat ini proses pengerjaannya sedang berjalan, di kerjakan oleh masing-masing rekanan kontraktor pemenang tender.

“Pelaksanaan pemasangan sambungan Jaringan Distribusi Pembagi (JDP) untuk kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan itu dilaksanakan oleh PT.LIMAR BAYU UTAMA dengan anggaran Rp. 6. Miliyar lebih, dan Pelaksanaan pengerjaan pemasangan Jaringan Distribusi Pembagi (JDP) untuk Kecamatan Rimba Melintang itu dilaksanakan oleh PT. MULTI GLOBAL KONSTRINDO dengan anggaran Rp.12,5 miliyar lebih.

Pemasangan Jaringan Distribusi Pembagi (JDP) untuk kecamatan Bangko Pusako dilaksanakan oleh PT. KHARISMA BINA KONTRUKSI dengan anggaran Rp. 15,7 miliyar lebih,” Jelas Juwarto.

SPAM Durolis ini, tidak hanya dibangun melalui APBD Kabupaten/Kota saja, juga melalui anggran APBD propinsi, dan APBN. Dapat dijelaskan, untuk pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU ) di laksanakan oleh pemerintah propinsi dengan anggaran 69 miliyar, sedangkan pembangunan Instlasi Pengolahan Air (IPA) di bangun oleh Direktorat Sumber Daya Air Kementerian PUPR dengan anggaran 26 miliyar,” kata Juwarto.

Pihaknya optimis dalam waktu empat bulan kedepan pengerjaan jaringan pipa di tiga kecamatan sudah bisa rampung dikerjakan dan dilanjutkan nanti untuk tahapan berikutnya, pemasangan Jaringan Distribusi Utama (JDU) dan pemasangan Distribusi Jaringan Pembagi (DJP) mengarah ke kecamatan Batu Hampar dan kecamatan Bangko Ibu Kota Kabupaten Rokan Hilir.

“Target kita, pelaksanaan program SPAM Regional Durolis di Rokan Hilir ini dapat dijadikan sebagai percontohan untuk seluruh indonesia, yang mungkin akan diresmikan langsung oleh bapak Presiden Jokowi” Pungkasnya. (Advertorial/Krc/Syafrullah)

no image

Batam – KontrasRiau.com – Disaksikan Wakil Ketua KPK RI Basaria Panjaitan Direktur Utama Bank Riau Kepri DR. Irvandi Gustari menandatangani  Nota Kesepahaman (MoU) tentang Layanan Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah Melalui Teknologi Host to Host dan Layanan Penyediaan Alat Perekaman Data Transaksi Usaha bersama empat Walikota yaitu Walikota Pekanbaru Dr. H. Firdaus, ST, MR, Walikota Dumai Drs. H. Zulkifli As, M.Si, Walikota Batam HM. Rudi,SE, MM, Walikota Tanjung Pinang H. Syahrul, S.pd dan dua Bupati yaitu Bupati Siak H. Syamsuar dan Bupati Bintan H. Apri Sujadi, S.Sos,Rabu (28/11/18) di Hotel Planet Holiday Batam.

MoU yang sama juga dilaksanakan oleh Dirut Bank Sumsel Babel Muhammad Adil dengan Walikota Palembang H. Harnojoyo, S.Sos, Walikota Lubuk Linggau S.N. Prana Putra Sohe, Walikota Pagar Alam Alpian Maskoni, Walikota Prabumulih Ir. H. Ridho Yahya, MM, Walikota Pangkal Pinang H. Maulan Aklil, S.IP, M.Si, Bupati Bangka Tengah Dr. Ir. H. Ibnu Saleh, MM dan Bupati Belitung H. Sahani Saleh, S.Sos. Dirut Bank Jambi Drs. M. Jani, SH dengan Wali Kota Jambi DR. H. Syarif Fasha, ME, Dirut Bank Lampung Eria Desomsoni dengan Wali Kota Bandar Lampung Herman H.N dan Dirut Bank Bengkulu H. Agusalim, SE, ME dengan Wali Kota Bengkulu H. Helmi.

KPK RI melakukan peran pencegahannya dan mendorong para kepala daerah Bupati/Walikota serta Gubernur untuk menerapkan governance secara kongkrit diantaranya melalui pajak online. Pemko Batam bersama Bank Riau Kepri telah dijadikan role model oleh KPK RI mengenai pajak online sehingga PAD terkait dengan pajak, hotel, restoran dan hiburan serta retribusi parkir dapat diminimallisasi kebocorannya.

Pemko Batam sebagi role model yang didukung oleh Bank Riau Kepri telah membuktikan penerapan pajak onlline ini dengan meningkatnya PAD di bidang pajak, hotel, restoran dan hiburan serta retribusi parkir sebesar 20%, bahkan bilamana target pemasangan tapping box ini terealisasi sebanyak 1600 unit pada wajib pajak di Kota Batam dapat meningkat sebesar 100%.

Untuk Bank Riau Keri sendiri yang telah menandatangani MoU bersama masing-masing Bupati/Walikota tersebut menargetkan pada tahun 2019 nanti untuk Kota Pekanbaru akan terpasang sebanyak 2500 unit tapping box, Kota Batam sebanyak 1500 unit, Kota Tanjung Pinang sebanyak 400 unit, Kota Dumai sebanyak 400 unit dan Kabupaten Bintan sebanyak 400 unit. Selanjutnya hasil pembicaraan Dirut Bank Riau Kepri DR. Irvandi Gustari dengan Gubernur Riau terpilih Syamsuar direncanakan untuk seluruh tempat usaha di Kabupaten/Kota Provinsi Riau diwajibkan untuk memasang tapping box.

MoU ini dihadiri oleh Plt. Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim dan Gubernur Kepri Nurdin Basirun beserta Wakil Gubernur Kepri H. Isdianto, S.Sos, MMserta seluruh Bupati dan Walikota wilayah Riau dan Kepri dan 500 wajib pajak di Kota Batam. Kegiatan ini bertujuan guna memaksimalkan potensi pendapatan daerah dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya administrasi pengelolaan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Wakil Ketua KPK RI Basaria Panjaitan menyampaikanKPK akan memberikan pendampingan terhadap Pemerintah Daerah yang memiliki potensi pajak tinggi dibidang pariwisata, dengan melakukan pengawasan dan pemantauan dengan sistem, atas kepatuhan wajib pajak (WP) atau wajib pungut (WAPU) dalam pemenuhan kewajiban pajak daerah yang terhutang, terutama pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir.

Sistem online ini terintegrasi dan terkoneksi langsung dengan Bank Riau Kepri, sehingga bisa dipantau secara real time, sistem ini akan terus berkembang dan akan diterapkan pada seluruh sektor pajak.

Pada kesempatan yang sama Walikota BatamHM. Rudi,SE, MMmenyampaikan Pemko Batam sudah bekerjasama dengan Bank Riau Kepri untuk mengelola pajak secara online dengan memasang tapping box di beberapa tempat seperti restoran, hotel, tempat hiburan dan parkir, dengan target pemasang sebanyak 500 unit, namun sampai Oktober 2018  lalu, unit yang terpasang masih 301 tapping box.Menurut Rudi langkah ini efektif untuk menghindari kebocoran pajak dan retribusi daerah, Taping Box ini tidak merubah regulasi, hanya saja ingin mengetahui transaksi pajak restoran. (Rilis)