Inhu – Kontrasriau.com – Salah satu program pemerintah mulai di wujudkan Gubernur Riau (Gubri) H Arsyadjuliandi Rachman pada tahun ini. Yakni pembangunan Rumah Layak Huni. Terhitung 30 September lalu, 2000 rumah yang dibangun progresnya sudah 32 persen di 12 kabupaten/kota. Hingga Desember nanti, seluruh pembangunan ditargetkan tuntas.
Gubri dalam kunjungan ke Indragiri Hulu (Inhu) akhir pekan lalu, menyempatkan melihat langsung salah satu lokasi pekerjaan pembangunan RLH. Yakni di Desa Pontian Mekar, Kecamatan Lubuk Batu Jaya. Didampingi Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertahanan (PKPP) Riau M Amin, Andi Rachman (sapaan akrab Gubri) betemu langsung dengan penerima bantuan.
Iyas Suryanto (68), salah satu penerima bantuan mengaku sangat berterima kasih kepada Gubri. Ia bercerita langsung kepada Gubri, sejak tinggal pada 1995 di sana, hanya pada kepemimpinan Andi Rachman, masyarakat mendapatkan bantuan menikmati sebuah rumah yang layak ditempati.
“Selama tinggal di sini dengan rumah yang sudah reot. Baru ini dibantu oleh Gubernur rumah. Terima kasih banyak Pak Andi,” katanya.
Hal senada diungkapkan penerima RI.H lainnya, Jikan. Dia turut mendapingi Gubri melihat pembangunan rumahnya yang sudah mulai terbangun dindingnya. Ia juga sangat berterima kasih sekali kepada Gubri karena dengan adanya bantuan RLH, lahan yang dimilikinya dibuatkan rumah.
“Lahannya ada untuk bangunan ndak ada. Dengan bantuan Pak Gubri, saya tidak perlu menumpang lagi di rumah keluarga,” ujar jikan.
Memang pengembangunan RLH yang sudah diwacanakan sejak 2014 lalu, mulai dilaksanakan pembangunannya. Pemrov optimis sebelum akhir 2017 sudah tuntas pekerjaan dan rumah bisa ditempati pemilik. Mekanisme peruntukan rumah tersebut juga sudah diproses selama 2016 lalu.
Menurut Gubri, proses pembangunan dilakukan dengan cara melibatkan organisasi masyarakat setempat. Antara satu kabupaten lainnya tidak sama karena menyesuaikan dengan daerah masing-masing. Namun untuk anggaran tetap sama yang disalurkan.
“Mudah-mudahan masyarakat yang belum punya rumah layak bisa terbantu dengan program ini menjadi program ini. Dari yang kami tinjau, alhamdulillah masyarakat senang dan ini menjadi programyang baik untuk dua ribu rumah tahun ini,” kata Gubri.
Bangun RLH yang disiapkan memang tidak sama. Tergantung daerah masing-masing, karena ada yang membuat semi permanen, ada dengan bata dan ada dengan bahan batako. Sehingga tergantung masing-masing daerah dan keperluan di tiap-tiap daerah.
Pemprov dari sisi penganggaran tahun ini menyiapkan dana sebesar sekitar Rp 100 miliar. Di mana sempat terjadi rasion alisasi anggaran, dari awalnya direncanakan Rp 70 juta satu rumah menjadi Rp 50 juta. Sehingga dalam pembangunannya pun disesuaikan.
Pembangunan fisik pekerjaan RLH secara keseluruhan dijelaskan Gubri sudah mencapai angka 31,7 persen. Terdiri di 264 desa, dikerjakan oleh kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pekerjaan.
“Mulai perencanaan, pengawasan, mereka yang mengejola, jadi swakelola. “Kita libatkan masyarakat,” jelasnya.
Dijelaskannya didampingi Kadis PKPP, untuk pembangunan fisik di Inhu memang cukup lambat karena keterlambatan proses administrasi. Sehingga berdampak pada keterlambatan pekerjaan tahap awal. Namun di beberapa daerah lain, seperti Dumai sudah tinggi progres fisiknya yakni mencapai 54,2 persen, Kampar 52,18 persen, Siak sudah 45 persen, Meranti 41 persen, di Rohil 45,8 persen.
Mengenai mekanisme pemilihan penerima, terlebih dahulu dilakukan entry by name by addres setelah menerima usulan dari pemerintahan di desa. Sebelum kucurkan dana ke Pokmas, Dinas PKPP tetap cek ke lapangan guna melihat administrasi. Jadi prosesnya tergantung juga dengan Pokmas, dalam menyiapkan administrasi perencanaan hingga kontrak.
“Kemudian ditandatangani oleh yang berhak menerima, baru dikeluarkan NPDH. Kemudian dibuatkan kontrak kerja, proses ini yang berjalan dan selesai. Lalu SPM diterbitkan dan diajukan ke BPKAD” tambah Kadis PKPP Riau M amin.
Setelah itu mengenai mekanisme pencairan, selanjutnya dilakukan dengan tiga tahap. Dimana setelah SPM tadi, kemudian keluar dana langsung ke rekening Pokmas tahap awal sebesar 40 persen. Kemudian kalau fisiknya sudah diatas 35 persen, mereka berhak mengambil tahap dua sebesar 30 persen. Hingga 70 persen pembangunan fisik, pencairan 100 persen dilakukan. (Adv/Pemprov Riau)
