Pekanbaru – Kontrasriau.com – Pemerintah Provinsi Riau, tetap menganggarkan anggaran program Rumah Layak Huni (RLH) tetap diajukan pada APBD Riau 2018 mendatang. Dan sesuai dengan target Pemprov hingga tahun 2019 sudah diselesaikan RLH sebanyak 6000 unit, yang tersebar di seluruh Kabupaten Kota.
Untuk memastikan pembangunan RLH terus berjalan pada tahun 2017 ini, Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, telah meninjau RLH yang dibangun di Kabupaten Inhu, beberapa hari yang lalu. Dan Gubernur mengapresiasi pembangunan RLH berjalan dengan lancar.
“Tahun 2018 tetap kami ajukan jumlahnya sama dengan yang 2017 yakni 2000 unit, karena sampai 2019 itu ditargetkan 6000 unit, sebagaimana yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM),” ujar Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PKPP) Provinsi Riau, Muhammad Amin.
Dijelaskan M Amin, untuk proposal yang masuk sendiri ke Dinasnya sudah banyak yang masuk, baik itu pengajuan langsung maupun melalui Kabupaten Kota yang ada di Riau. Jika ada masyarakat yang mengajukan sendiri juga bisa langsung ke Dinas.
“Sudah banyak yang masuk dan akan segera diverifikasi datanya dan tentunya divalidasi juga ke lapangan terkait kebenaran data tersebut. Akhir bulan ini tim kami akan turun ke lapangan melakukan verifikasi dan validasi data sehingga akan langsung ditetapkan siapa penerima yang layak, ” ungkapnya.
Selain anggaran untuk pembangunan RLH, pihaknya juga menganggarkan anggaran pada APBD Perubahan 2017, untuk verifikasi dan validasi data ke lapangan, sedangkan untuk anggaran 2018 hanya untuk fisik pembangunan RLH saja.
Lebih jauh dikatakan, Amin, penerima RLH disesuaikan dengan aturan diantaranya, harus dengan sistem by nama by Address, datanya dimasukkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) 2018 mendatang. Para penerima itu sudah ditetapkan sebelum tahun anggaran.
“Jadi tidak bisa lagi kalau tanpa by name by Address, jelas penerimanya bukan mengada-ada. Tim dari Dinas saat melakukan validasi data ke lapangan juga akan menilai dengan objektif, tidak akan ada permainan dalam penetapan penerima RLH tersebut,” tegasnya.
Disinggung berapa persen progres untuk pembangunan RLH pada tahun 2017. Amin menjelaskan sudah mencapai 31 persen lebih fisiknya. Dan progresnya akan terus berjalan dan bahkan pada bulan ini ditergetkan akan tuntas pembangunan fisiknya.
Sementara bagi kelompok masyarakat yang mengerjakan RLH ini juga harus membuat laporan setelah menyelesaikan fisik pembangunannya untuk pencairan selanjutnya. Sedangkan untuk pencairan anggaran tahap pertama sudah selesai, selanjutnya sudah bisa dilakukan jika progres pembangunan mencapai 50 persen.
“Memang ada yang sudah sampai capaian pembangunannya diatas 50 persen untuk sebagian wilayah Kabupaten Kota dan ada sebagain yang masih rendah. Hanya kita yakin progres nya akan segera tuntas,” tutupnya.
Sebagaimana diketahui pada tahun 2017 Pemerintah menganggarkan Rp100 Miliar lebih untuk pembangunan RLH dan satu unit rumahnya dianggarkan Rp50 juta.
Berikut jumlah RLH yang tersebar di Kabupaten Kota yang telah di verifikasi dan dalam tahap pembangunan. Kota Pekanbaru 179 unit. Kabupaten Kampar 11 Desa 165 unit, Rokan Hulu 11 Desa 165 unit, Kuansing 106 Desa 167 unit. Inhu 24 Desa 167 unit, Pelalawan 22 Desa 166 unit
Kabupaten Indragiri Hilir, 11 Desa 167 unit, Siak 11 Desa 166 unit, Meranti 11 Desa 167 unit, Kota Dumai 16 Desa 170 unit, Kabupaten Bengkalis 15 Desa 172 unit, Rokan Hilir 13 Desa 166 unit. Total keseluruhan 264 Desa dan 2017 unit. (Krc)
(liputanoke/warnariau)
