Pekanbaru – Kontrasriau.com – Pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru sepanjang tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015. Sepanjang tahun 2015, angka pertubuhan eknomi Pekanbaru berkisar 5,47 persen. Namun begitu, angka pertumbuhan tersebut masih relatif lebih tinggi dibandingkan dengan seluruh kabupaten dan kota yang ada
Penjabat Wali Kota Pekanbaru Edwar Sanger Menyampaikan LKPj Tahun 2016Hal tersebut disampaikan Penjabat Wali Kota Pekanbaru, Edwar Sanger saat menyampaikan Laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Kota Pekanbaru pada Sidang Paripurna di Gedung DPRD Pekanbaru, Selasa, 4 April 2017.
Edwar juga menyebutkan, income per kapita masyarakat Kota Pekanbaru juga mengalami peningkatan sebesar 80,95 persen atau lebih itnggi dari tahun 2015 yakni sebesar 73,59 persen.
Sidang Paripurna DPRD Pekanbaru dengan Agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2016
Dalam LKPj tersebut, Penjabat Wali Kota, Edwar Sanger juga menyebutkan, jumlah belanja daerah yang akan dipertanggungjawabkan pengelolaannya mencapai Rp2,43 triliun dengan alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp1,09 triliun (45,16 persen) dan teralisasi sebesar Rp1,02 triliun dan belanja langsung Rp1,33 triliun atau (54,84 persen) teralisasi sebesar Rp982,35 miliar.
Penjabat Wali Kota Pekanbaru Edwar Sanger didampingi Sekdako M Noer Menyerahkan Naskah Dokumen LKPj tahun 2016 kepada Ketua DPRD Pekanbaru Syahril, SH.
Tambah Edwar Sanger ” Hari ini sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada kita menyampaikan laporan LKPj tahun 2016, pada sidang paripurna dan untuk dibahas Anggota Dewan, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi dapat diterima serta adanya masukan-masukan dari Anggota Dewan tentang hasil kerja yang telah kita lakukan di Tahun 2016. Tegas Edward Sanger.
Suasana Sidang Paripurna DPRD Pekanbaru dengan Agenda Penyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2016
Adapun total pengeluaran pemerintah pada tahun 2016 adalah sebesar Rp2,007 triliun yang dialokasikan untuk 41 satuan kerja dan 7 urusan pilihan. Menanggapi turunnya pertumbuhan ekonomi, Ketua DPRD Pekanbaru, Syahril, SH menyebutkan, DPRD sejauh ini memahami kondisi tersebut sebagai implikasi dari krisis global yang melanda Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
“Hal tersebut tidak sepenuhnya menurunnya kemampuan pemerintah, tapi dipengaruhi kondisi ekonomi secara keseluruhan,” ungkap Syahril.
Penjabat Wali Kota Pekanbaru Edwar Sanger didampingi Sekdako M Noer Foto Bersama Ketua DPRD Pekanbaru Syahril,SH Usai Menyerahkan Naskah Dokumen LKPj Tahun 2016
Tentunya juga kita bahas dan akan kita pelajari dahulu dengan apa yang telah disampaikan tadi dengan realitanya dilapangan dengan mempelajari aspek dan sisi-sisi audit BPK. Minimnya anggaran itu sebenarnya tidak kita inginkan di daerah, oleh karena dana bagi hasil kita yang kurang/ tidak sesuai dengan yang kita tetapkan. Tentunya anggaran yang kita utamakan pada yang sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk kepentingan masyarakat semisal pendidikan serta Infrastruktur. Jelas Syahril
Dia juga menyebutkan, beberapa kendala dalam peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat menyebabkan tidak maksimalnya tugas pemeritahan dalam menghimpun pembiayaan untuk pembangunan.
Salah satunya adalah, tidak tuntasnya pengesahan RTRW Provinsi Riau yang menghambat pada arus investasi. “Kita harus melihat kondisi tersebut sebagai indikator yang juga menentukan dalam meningkatkan pendapatan daerah,” Imbuh Syahril
Belum lagi, terkait dengan penolakan dan pembatalan produk perda oleh Kementerian Dalam Negeri.
“Ya, sebenarnya pemerintah kan sudah berupaya maksimal. Misalnya, dengan menerbitkan Perda Retribusi Tower. Tapi pada kenyataannya, perda itu kan ditolak dan tidak bisa dilaksanakan. Padahal pemerintah kan sudah menargetkan, kalau Perda itu berjalan, bisa menambah pendapatan sampai berkisar Rp200 miliar setahun, itu kan luar biasa,” kata dia.
Namun begitu, terkait dengan penyampaian LKPj oleh Wali Kota, Sahril menyebutkan kalau DPRD akan membahas melalui Pansus DPRD yang nantinya akan mendudukkan apakah program dan realiasi dari pemanfaatan anggaran yang diajukan pemerintah sudah sesuai dengan harapan dan target atau belum.
“Nanti akan ada Pembahasan di Pansus untuk LKPj ini,” Sebut Syahril ( Omeng/Adv )
