PEKANBARU,Kontras Riau.com – Anggota Banggar DPRD Riau kunjungan kerja ke DPRD DKI, beberpa waktu lalu. Kamis (28/7/2016)
Ir.H. Noviwaldy Jusman Wakil pimpinan DPRD Provinsi Riau ” Poin yang dibahas terkait studi banding kita ke DPRD DKI, terkait pola-pola pembiayaan APBD di DKI, tidak semua yang kita ambil apa yang diterapkan disana, tentu yang bersifat umum saja. Urai H.Noviwaldy Jusman
Tidak pada pemerintahannya karena disana bersifat khusus pada pemerintahan bukan pada anggaran belanja modal hal ini tidak dapat kita adop.
Karena walikota disana mempunyai kewenangan khusus Gubernur DKI, itu saja bedanya dengan kita. Tegas Ir.H.Noviwaldy Jusman dari fraksi demokrat.
Aherson,S.Sos,MSi anggota DPRD Riau Komisi C ”
Kalau banggarkan mekanismenya sudah jelas di PP 16 tahun 2010, jelas aturan main jelas serta sistem penganggarnya juga jelas.
DKI itu memang ada yang bisa kita ambil ada yang tidak. Yang tidak bisa kita ambil disana tidak ada kabupaten/kota, kewenangan disana ada di Provinsinya. Imbuh Aherson.
Karena walikotanya ditunjuk bukan dipilih wajar saja mereka bisa buat jalan setapak,drainase kecil disana, sedang kita di Riau tidak bisa, hal ini menyangkut kewenangan.
Karena DKI ada aturan khusus mengenai itu, di kita ada kewenangan Kabupaten Walikota dan kewenangan provinsi, nah yang seperti ini kita tidak bisa ikut, karena DKI tidak sama dengan kita kalau sistim anggarannya kita rasa sama, itu saja.
Yang lain tim Banggar kita menyamakan persepsi saja, waktu sebelum RKPD itu di
buat, karena perencanaan LKPD dan KUPS sampai ke DPRD, waktu reses itu bagaimana cara memasukannya. Ungkap Aherson
Isi pertemuan karena memang Kita sudah dapat surat penyusunan APBD perubahan dan tahun 2017, maka tim banggar melakukan kunjungan kerja ke DPRD DKI guna mencari masukan masukan terkait aturan aturan didalamnya. Terang Aherson
Lanjutnya kunjungan kerja tim Banggar DPRD Riau kali ini disambut hangat pimpinan DPRD DKI Beserta anggota dewan lainnya.
Ade Agus Hertanto,S.Sos Komisi E ” Pada kunjungan kerja kali ini banyak hal yang kita diskusikan. Adanya masukan dan pembahasan terkait serapan anggaran, sepertinya banyak hal yang dilakukan 88DPRD DKI mengapa DPRD Riau 8 walau pun DKI mempunyai kekhususan dibanding dengan kita.
Lebih lanjut dikatakan agus hal ini perlu kita mechingkan apa yang mereka lakukan mengapa kita tidak bisa lakukan. Hal ini mesti kita dalami itulah gunanya kita melakukan kunjungan kerja. Ungkap Ade
Disana kita disambut oleh pimpinan DPRD DKI beserta anggota dewan lainnya. Tiap tahun mesti ada pembahasan serta aturan-aturan baru inilah yang perlu kita cermati bersama sebagai tim Banggar.
Menurut saya, Riau ini masih minimnya serapan anggaran selanjutnya bagaimana
ditahun akan datang dapat meningkatkan serapan anggaran.
Kita sudah mendapat surat penyusunan APBD Perubahan dan 2017 maka DPRD Riau melalui Banggar melakukan kunjungan kerja ke DPRD DKI guna mencari penambahan dan masukan terkait tentang beberapa peraturan peraturan baru dalam penyusunan APBD nantinya.Tegas Ade Agus Hartanto dari fraksi PKB.
Guna untuk mencari penambahan serta masukan terkait adanya peraturan peraturan baru dalam penyusunan APBD.
Saat itu juga langsung dipimpin oleh pimpinan DPRD DKI Beserta anggota dewan disana.
Dalam kunjungan kali ini kita mencari serta menerima masukan sekaligus perbandingan, dimana DPRD DKI banyak hal yang telah dilakukan sedang kita tidak. Ulas Ade Agus Hartanto.
H.Marwan Yohanis,S.Sos,M.I.Kom” Tujuan kita tim Banggar ke DPRD DKI, ada beberapa poin yang mesti kita sharing kesana kaitannya dengan penyusunan anggaran.
Diantaranya yang kita pelu tanyakan mengenai bagaimana DKI memasukan pokok pikiran anggota dewan dalam APBD sehingga memenuhi persyaratan. Imbuh Marwan Yohanis.
Mengapa kita pilih DKI, seperti apa yang telah disampaikan pada pembukaan oleh ketua salah satu yang memang menggolkan aspirasi pokok pokok pikiran adalah DKI.
Apalagi istilah ketua, DKI dalam penyusunan anggaran gubernur dan legislatif berjalan seiring kaitan dalam pembangunan disana bisa bersama dalam penyusunan anggaran.
Ada komunikasi yang dibangun antara legislatif dan eksekutif pokok-pokok pikiran, disana mereka punya sikap sepanjang itu harus diperjuangkan. Ungkap Marwan Yohanis
Ketika semua itu memenuhi syarat, karena setiap daerah tentunya berbeda. Kita masalah ketentuannya bukan masalah pekerjaannya beda dengan DKI tidak terlalu banyak mengusulkan masalah pertanian, dan peternakan contohkan. Sementara kita itu ada, itukan dibutuhkan masyarakat.
Yang kita ambilkan substansinya, bagaimana cara penganggarannya kita banyak mengusulkan sesuai dengan lingkungan kerja kita, adanya benturan dan kewenangan, hal inilah yang kita diskusikan ke DKI, bagaimana jalan keluarnya. Ulas H.Marwan Yohanis,S.Sos,M.I.Kom.
ZAde Agus Hertanto,S.Sos Komisi E ” Pada kunjungan kerja kali ini banyak hal yang kita diskusikan. Adanya masukan dan pembahasan terkait serapan anggaran, sepertinya banyak hal yang dilakukan 88DPRD DKI mengapa DPRD Riau 8 walau pun DKI mempunyai kekhususan dibandingkan
Lebih lanjut dikatakan agus hal ini perlu kita mechingkan apa yang mereka lakukan mengapa kita tidak bisa lakukan. Hal ini mesti kita dalami itulah gunanya kita melakukan kunjungan kerja. Ungkap Ade
Disana kita disambut oleh pimpinan DPRD DKI beserta anggota dewan lainnya. Tiap tahun mesti ada pembahasan serta aturan-aturan baru inilah yang perlu kita cermati bersama sebagai tim Banggar.
Menurut saya, Riau ini masih minimnya serapan anggaran selanjutnya bagaimana
ditahun akan datang dapat meningkatkan serapan anggaran.
Kita sudah mendapat surat penyusunan APBD Perubahan dan 2017 maka DPRD Riau melalui Banggar melakukan kunjungan kerja ke DPRD DKI guna mencari penambahan dan masukan terkait tentang beberapa peraturan peraturan baru dalam penyusunan APBD nantinya.Tegas Ade Agus Hartanto dari fraksi PKB.
Guna untuk mencari penambahan serta masukan terkait adanya peraturan peraturan baru dalam penyusunan APBD.
Saat itu juga langsung dipimpin oleh pimpinan DPRD DKI Beserta anggota dewan disana.
Dalam kunjungan kali ini kita mencari serta menerima masukan sekaligus perbandingan, dimana DPRD DKI banyak hal yang telah dilakukan sedang kita tidak. Ulas Ade Agus Hartanto.
H.Marwan Yohanis,S.Sos,M.I.Kom” Tujuan kita tim Banggar ke DPRD DKI, ada beberapa poin yang mesti kita sharing kesana kaitannya dengan penyusunan anggaran.
Diantaranya yang kita pelu tanyakan mengenai bagaimana DKI memasukan pokok pikiran anggota dewan dalam APBD sehingga memenuhi persyaratan. Imbuh Marwan Yohanis.
Mengapa kita pilih DKI, seperti apa yang telah disampaikan pada pembukaan oleh ketua salah satu yang memang menggolkan aspirasi pokok pokok pikiran adalah DKI.
Apalagi istilah ketua, DKI dalam penyusunan anggaran gubernur dan legislatif berjalan seiring kaitan dalam pembangunan disana bisa bersama dalam penyusunan anggaran.
Ada komunikasi yang dibangun antara legislatif dan eksekutif pokok-pokok pikiran, disana mereka punya sikap sepanjang itu harus diperjuangkan. Ungkap Marwan Yohanis
Ketika semua itu memenuhi syarat, karena setiap daerah tentunya berbeda. Kita masalah ketentuannya bukan masalah pekerjaannya beda dengan DKI tidak terlalu banyak mengusulkan masalah pertanian, dan peternakan contohkan. Sementara kita itu ada, itukan dibutuhkan masyarakat.
Yang kita ambilkan substansinya, bagaimana cara penganggarannya kita banyak mengusulkan sesuai dengan lingkungan kerja kita, adanya benturan dan kewenangan, hal inilah yang kita diskusikan ke DKI, bagaimana jalan keluarnya. Ulas H.Marwan Yohanis,S.Sos,M.I.Kom.
