Search

Walikota Himbau Masyarakat dan Semua Pihak Dukung PSBB

Walikota Himbau Masyarakat dan Semua Pihak Dukung PSBB
Pekanbaru – KontrasRiau.com – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru segera menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Ada sejumlah pembatasan yang harus diterapkan dan diatur dalam Peraturan Walikota (Perwako) nantinya.
Walikota Pekanbaru, Dr. H. Firdaus, MT mengimbau, dengan diberlakukannya PSBB, masyarakat dan semua pihak harus saling bekerjama dan mendukung  untuk mematahui apa yang diterapkan dalam PSBB.
“Kami butuh kerja sama masyarakat dan dari semua pihak dalam menerapkan PSBB ini, supaya dapat menyukseskan upaya pemutusan mata rantai Covid-19,” kata Firdaus, Rabu (15/4/2020).
Menurutnya, apabila semua pihak dapat menerapkan apa yang diatur dalam PSBB nantinya, hal itu dinilai efektif dalam upaya mencegah berkembangnya Covid-19.
Karena saat PSBB berlangsung, kontak langsung dengan sesama individu dibatasi dan dapat menghambat eskalasi kasus Covid-19.
“Penerapan PSBB akan berjalan dengan baik jika semua saling mendukung dan peduli, Sehingga  PSBB yang akan dilaksanakan tidak sia-sia,” terangnya.
Firdaus menyatakan, sangat sepakat jika PSBB di Pekanbaru ini juga didukung oleh kepala daerah yang masuk dalam Pekansikawan (Pekanbaru,Siak, Kampar, Pelalawan), sehingga PSBB di Pekanbaru akan berjalan lebih efektif.
Tambah Firdaus, sementara itu seperti yang diatur dalam Perwako nomor 74 tahun 2020, PSBB juga memberlakukan penghentian aktivitas kerja di kantor atau tempat kerja dan diganti dengan sistim bekerja di rumah (Work From Home).
Penghentian aktivitas bekerja dikantor ini berlaku bagi setiap karyawan atau tempat kerja, kecuali kategori kantor pemerintah terkait aspek pertahanan. Diantaranya Instanti TNI, Polri, Pemerintah Pusat di daerah dan Provinsi Riau yang diatur dengan pengaturan lain dan masing-masing instanti. Selain itu, kantor instansi Pemko Pekanbaru yang ditetapkan dengan surat keputusan Walikota Pekanbaru , BI, Lembaga keuangan dan Perbankan, utilitas publik(Termasuk pelabuhan dan bandar udara), penyebrangan, pusat distribusi dan logistik, telekomunikasi, minyak dan gas bumi, listrik,  air dan sanitasi.
Selanjutnya pengecualian penghentian bekerja juga diberlakukan di instansi pembangkit listrik dan unit transmisi, kantor pos, pemadam kebakaran, pusat informatika nasional, lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara, bea cukai di pelabuhan, bandara, perbatasan darat, karantina hewan, dan tumbuhan, kantor pajak, lembaga atau badan yang bertanggung jawab untuk manajemen bencana dan peringatan dini, unit operasi kebun binatang, pembibitan, margasatwa, pemadam kebakaran di hutan, patroli dan pergerakan transfortasi, penyiram tanaman, unit pengelolaan panti, dan sebagainya.
Dijelaskan, kecuali untuk TNI/Polri, Kantor-kantor yang telah disebutkan diatas ditetapkan harus bekerja dengan jumlah minimum karyawan dan mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit sesuai protokol kesehatan.
Kemudian, untuk perusahaan komersial dan swasta, komunikasi dan media, industri dan kegiatan produksi serta perusahaan logistik dan transfortasi juga dapat tetap beraktivitas dengan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan.
Seperti Toko-toko yang berhubugan dengan bahan dan barang kebutuhan masyarakat, BUMD dan BUMN yang turut serta dalam penanganan Covid-19, organisasi kemasyarakatan lokal ataupun internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan sosial. Paparnya

“Kita sedang persiapkan Perwakonya untuk pengaturan jam kegiatan warga selama 1×24 jam,” kata Walikota.

Pemko Pekanbaru juga masih menunggu pimpinan daerah yang tergabung dalam Pekansikawan, seperti Kampar, Siak dan Pelalawan. “Kita tunggu teman-teman Pekansikawan yang kita ajak sama-sama, supaya lebih efektif,” jelasnya.

Lanjutnya, untuk fasilitas umum seperti bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) akan tetap beroperasi. Namun, kata Walikota, tetap mematuhi protokol kesehatan.

“TMP etap beroperasi, sesuaikan dengan kondisi lapangan dan tetap melaksanakan protokol kesehatan Covid-19,” jelasnya.

Sedangkan untuk tempat fasilitas lainnya seperti pasar dan Mall, tetap beroperasi dengan tetap mematuhi ptotokol kesehatan, dimana jumlah konsumen dibatasi untuk menghindari kerumunan artinya jumlah pengunjung atau pembeli 50 persen dari jumlah biasanya, lalu pedagang dan konsumen harus memakai masker, jaga jarak (Phsycal Distancing) dibuat oleh tempat pengelola pasar dan Mall, menyediakan tempat cuci tangan dan Disinfektan bagi para pengunjung atau pembeli. Hal ini kami terapkan, guna memutus rantai penyebaran Virus Covid-19.

Jadi dalam hal ini, kita secara bersama mesti mematuhi ini, agar pandemi Covi-19 tidak banyak lagi penyebarannya, dalam arti kata semoga saja pandemi Covid-19 segera berlalu. Dengan demikian Pemerintah, Forkopimda serta seluruh masyarakat kota Pekanbaru dan para pelaku usaha baik di berbagai sektor usaha, untuk secara bersama mensukseskan dan mendukung program Pemerintah, dengan mematuhi segala Protokol Kesehatan yang ada, sehingga kita semua dapat menjalankan roda ekonomi tetap jalan, meskipun dalam situasi Covid-19 ini. Tegas Walikota Pekanbaru

Tanpa dukungan serta koordinasi dan kerjasama seluruh lapisan masyarakat, akan sulit untuk membendung penyebaran virus Vovid-19 ini, karena itulah dengan kita secara bersama-sama mematuhi dan mengikuti anjuran dan arahan pemerintah serta ikuti SOP dari Protokol Kesehatan, hal ini dapat memutus rantai penyebaran virus Covid-19 di negeri kita. (Advertorial)

Oleh karena itu, kami berharap dengan kerjasama yang baik dan secara terus-menrus kita Pemerintah, BUMN, pihak Swasta, Masyarakat, Ormas, TNI/Polri seluruh elemen masyarakat bersatu untuk ikut serta mendukung penuh untuk dipatuhi secara bersama aturan Protokol Kesehatan Covid-19 ini, Kita harus optimis dan bekerja maksimal bersama, Insya Allah mata rantai penyebaran Virus Covid-19 dapat berakhir di Negeri kita ini. Tutur Walikota Pekanbaru. (Advertorial)

 

Related posts

Leave a Comment