Search

Upaya Pemerintah Dalam Penyelesaian Sengketa Lahan Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar

Upaya Pemerintah Dalam Penyelesaian Sengketa Lahan Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar

KontrasRiau.com – Desa kota aman merupakan desa yang terletak di Kecamatan Tapung Hilir yang mempunyai kekayaan alam yang melimpah, lahan pertanian atau tanah ulayat masyarakat yang masih luas serta sangat berpotensi pengembangan perkebunan dan tanaman lainnya. Dengan kekayaan alam yang ada tersebut sebagian besar milik masyarakat. melihat banyaknya lahan yang masih kosong perusahaan mulai meneropong serta berkeinginan untuk memanfaatkan hasil alam yang masih alami untuk dijadikan lahan perusahaan.

Perkembangan lahan perkebunan diD esa Koto Aman bukan menimbulkan dampak positif akan tetapi melahirkan konflik antara masyarakat desa terhadap pihak perusahaan yang berawal dari lahan perkebunan rakyat yang diambil oleh perusahaan.

Perusahaan yang melahirkan konflik dengan masyarakat adalah PT.Sekar Bumi Alam Lestari (SBAL). Munculnya konflik diawali dari penolakan Masyarakat terhadap Hutan Tanaman Industri (HTI) di Pulau-pulau lain, diwilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten, tidaklah dapat dipisahkan dengan penolakan masyarakat Koto Aman terhadap Operasional PT.SBAL. Akibat rencana pembukaan HTI itu, Forum Komunikasi Kepala Desase-Kecamatan Tapung Hilir menolak keberadaan PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SBAL).

Konflik lahan antara masyarakat Desa Koto Aman dengan PT.Sekar Bumi Alam Lestari (SBAL) ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah daerah dan pusat dalam memberikan perizinan pengelolaanlahan yang sebagian wilayah izinnya masuk dalam kawasan lahan milik masyarakat setempat. Tidak jelasnya pemetaan awal dalam pemberian izin dan hanya mengandalkan peta satelit, menyebabkan masyarakat merasa dirugikan atas keputusan tersebut,sehingga dengan segala bentuk perlawanan masyarakat terus mendesak pemerintah untuk mencabut kembali perizinan yang telah diberikan kepada perusahaan.

Sementara itu, menurut kepala BPN Provinsi Riau didampingi oleh bidang hubungan hukum pertanahan kanwil BPN provinsi riau telah memfasilitasi pertemuan dan melibatkan pihak pihak yang terkait.“ Untuk permasalahan di PT.SBAL telah terjadi bertahun-tahun dimana masyarakat untuk dapat dibayarkan ganti rugi atau dengan pola KPPA terhadap lahan yang dituntut seluas 1.500 ha, pemkab kampar terus mendorong hal ini dapat diselesaikan tanpa merugikan pihak manapun”. Kata Ahmad Yuzar.

Tanggapan irfan saputra, ”pemerintah riau tidak betul-betul mengurus sengketa lahan masyarakat desa koto aman dengan PT.SBAL, kenapa begitu?sejak tahun 2007 pertemuan penyelesaian sengketa lahan ini sampai sekarang dari pihak PT.SBAL tidak pernah menunjukkan bukti-bukti (dokumen) yang dimiliki oleh PT.SBAL.
Berarti pemerintah provinsi riau terutama kabupaten kampar tidak serius ingin meyelesaikan permasalahan ini begitulah kira-kira sanak”. Ujarnya.

Penulis : Pristiwanto
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Abdurab Pekanbaru.

Related posts

Leave a Comment