Search

Mahyudin Kadis PPPA Kota Pekanbaru : Melalui Pelatihan Konvensi Hak Anak, Pemenuhan, Kebutuhan dan Perlindungan dapat Terealisasi dengan Baik

Mahyudin Kadis PPPA Kota Pekanbaru : Melalui Pelatihan Konvensi Hak Anak, Pemenuhan, Kebutuhan dan Perlindungan dapat Terealisasi dengan Baik

Pekanbaru – KontrasRiau.om – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Pekanbaru menggelar pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) tahun 2018 yang dilaksanakan di hotel Alpa, Rabu (24/10/2018).

Acara yang dibuka Wali Kota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT yang diwakili Kepala Dinas PPPA Kota Pekanbaru Mahyudin ini, diikuti oleh 50 peserta yang berasal dari beberapa unsur, seperti PUSPAGA, P2TP2A, komunitas forum anak, dan beberapa dari leading sektor di sejumlah OPD di lingkungan Kota Pekanbaru, juga beberapa kepala sekolah.

Mahyudin Kadis PPPA Kota Pekanbaru “Kegiatan ini tujuannya untuk meningkatkan pemahaman para pemangku kebijakan pada OPD yang ada, mengenai isi dan bagaimana menerapkan hak-hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan yang dapat di implementasikan dalam suatu kegiatan di masing-masing OPD di lingkungan Pemko Pekanbaru, karena hampir semua OPD itu ada kaitannya dengan pelatihan yang kita lakukan saat ini yakni Konvensi hak anak. Terang Kadis Kepada Media KontrasRiau.com.

Dirinya menambahkan, dengan ditetapkannya Undang-undang yang mengakomodasi tentang upaya-upaya  pemenuhan hak anak, dinilai masih belum cukup, karena setelah Indonesia meratifikasi KHA ternyata banyak masyarakat yang belum tahu dan memahami substansi KHA.

“Termasuk para pembuat kebijakan dan penyelenggara negara. Maka untuk itu negara telah meratifikasi untuk mensosialisasikan isi dan makna kepada penyelenggara negara dan masyarakat, sehingga dapat ditempuh langkah-langkah implementasi pemenuhan hak anak”. Tutup Mahyudin

Dra.Hj. Rosmawati, Apt,MSi ” Kami sampaikan mengenai pemenuhan, perlindungan dan kebutuhan anak, bahwa ada 5 klaster diantaranya hak untuk mendapatkan akte kelahiran, kita sudah melaukan MOU dengan dinas terkait semisal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dengan Puskesmas serta Rumah Sakit agar dapat membantu dan memfasiltasi untuk dapatkan akte kelahiran. Pungkas Rosmawati Kepada Media KontrasRiau.com

Target kita kedepan anak yang lahir 100 persen akan mendapatkan akte kelahiran, yang selanjutnya Informasi yang layak buat anak mungkin salah satu contohnya adalah Warnet kalau bisa dapat diatur Izinnya, agar tidak kebablasan waktu operasional warnet tersebut, sehingga dampak kepada anak-anak dapat di minimalisir. Ujarnya.

Harapan kami juga kepada para peserta yang hadir dapat memahami serta mengimplemintasikan dalam kehidupan sehari-hari mengenai pemenuhan, perlindungan dan kebutuhan anak agar dapat terpenuhi dengan baik. Harapnya.

Hadi Utomo ” KLA itu tujuannya mendorong Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia agar lebih mengkoordinasikan semua kekuatan SKPD yang ada karena sesungguhnya bukan penambahan dana, diupayakan tanggung jawab OPD yang ada meningkat, karena Konvensi Hak Anak ini bukanlah semata tugas dari PPPA saja, namun semua stekholder atau OPD itu juga punya peran disini. Urai Hadi Utomo”.

Target kita agar para peserta yang mewakili OPD yang ada dapat memahami ini serta dapat bertanggung jawab dalam hal pengembangan KLA ini kedepan kearah yang lebih baik lagi. Tutup Hadi Utomo Tim Ahli KPPPA Pusat. (Omeng)

 

Related posts

Leave a Comment