Search

Komisi II DPRD Kab. Meranti Lakukan Rapat Koordinasi dengan Biro Hukum Pemprov. Riau

Komisi II DPRD Kab. Meranti Lakukan Rapat Koordinasi dengan Biro Hukum Pemprov. Riau

Kontrasriau.com – Rapat yang di agendakan Jumat pagi (2/2/2018) bertempat di lantai 6 Gedung Pemprov tersebut di nakhodai oleh Koordinator Bapemperda dan ketua Bapemperda di dasari oleh hasil rapat bapemperda sebelumnya sebagai salah satu tugas dan fungsi bapemperda menginventerisir dan evaluasi pelaksanaan Perda.

Dalam rapat yang berlangsung selama 2 jam tersebut membahas tindak lanjut evaluasi Perubahan Perda pajak dan retribusi kabupaten kepulaun meranti yang belum juga turun ke daerah untuk di undangkan.

Adanya kekhawatiran seperti yang di utarakan oleh Dedi Putra S.HI bahwa dengan keterlambatan perundangan perda pajak dan retribusi ini akan mempengaruhi penerapan dan Tarif pajak dan retribusi yang baru di meranti selain itu nanti tentu juga akan mempengaruhi PAD meranti.

Hal senada juga diamini oleh Wakil Ketua Bapemperda dan Anggota Bapemperda pada rapat tersebut.

Wan Mulkan selaku perwakilan Kabiro Hukum provinsi Riau menjelaskan bahwa pemprov telah selesai melakukan evaluasi Perda Pajak dan Retribusi Meranti namun demikian prosedur terakhir evaluasi tersebut adalah melakukan koordinasi ke Kemendagri sesuai dgn ketentuan perundangan yang berlaku.

Provinsi juga telah menyurati Kemendagri melalui Ditjen Bina Keuangan Daerah terakhir dengan surat tertanggal 25 Januari 2018 yang lalu.

Namun belum ada balasan jawaban yang kita terima, hal ini juga terjadi di Kabupaten lain seperti Siak, Dumai, Bengkalis, Inhil dan Rohul.

Kami berharap kita sama-sama bersabar menunggu hasil tindak lanjut hasil pelaksanaan koordinasi tersebut. Terkait penerapan perda pajak dan retribusi di Meranti ditambahi oleh Kabag perundang-undangan Armalita menjelaskan bahwa Meranti tetap dapat melaksanakan perda pajak dan retribusi dengan menggunakan instrumen Perda lama.

Memang yang perlu menjadi perhatian adalah tentang pencabutan Izin Gangguan (HO) itu perlu segera kita cabut dan hapus ketentuannya di perda.

Selain itu, pertemuan di biro hukum tersebut juga didampingi oleh BPKAD dan Bagian Hukum dan HAM setda Meranti.

Adapun anggota Bapemperda sebagai berikut :

Koordinator : DR. M Tofikurrohman

Ketua Bapemperda : Darsini

Wakil : Taufiek

Anggota :

Dedi Putra

DR. tartib

Ardiansyah

H. Musdar

Muzakir

Darwin

H. Zubiarsyah

Asmawi

E. Miratna

( Rilis setwan/Jal )

Related posts

Leave a Comment