November 2017
Pekanbaru – Kontrasriau.com – Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Perumahan untuk masyarakat miskin DPRD Riau sudah hampir menuntaskan pekerjaannya, dan dalam waktu dekat akan mensahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tersebut.
Salah satu penekanan yang ditambahkan dalam Ranperda tersebut adalah tentang perumahan bagi masyarakat yang tidak memiliki rumah, dan juga masyarakat yang sudah memiliki rumah, namun perlu perbaikan, agar layak pakai.
Ranperda juga akan memuat aturan bantuan untuk perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpenghasilan rendah.
Ketua Pansus perumahan untuk masyarakat miskin, Yusuf Sikumbang mengatakan, penyusunan Ranperda hampir 100 persen, tinggal 10 persen perbaikan draft Ranperda dengan memasukkan saran dan pendapat dari Dinas, Instansi dan Stakeholder lainnya untuk penyempurnaan regulasi itu.
“Tinggal 10 persen lagi, untuk penyempurnaan Ranperda, kita sudah bertemu dengan Dinas, instansi dan stakeholder terkait, saran dan masukan mereka yang sedang kita susun, tidak lama lagi Ranperda selesai dan akan di sahkan , awal Desember tuntas,” terang Yusuf Sikumbang, Senin (27/11/17).
“Untuk masyarakat yang belum memiliki lahan atau tanah sama sekali, mestinya kan itu yang lebih diutamakan, karena mereka lebih tidak mampu, dibanding yang sudah punya lahan tanah dan sertifikat. Dalam Ranperda inilah kita buat aturannya, bagi masyarakat yang masih hidup mengontrak dan memang tidak memiliki kemampuan untuk membeli rumah atau tanah, ada regulasinya yang sudah kita susun,” sebut Politisi PKB Riau itu.
Tidak hanya untuk masyarakat yang kurang mampu, dalam Ranperda tersebut menurutnya juga diatur tentang bantuan perumahan untuk pegawai negeri sipil golongan rendah, yang masih belum mampu membeli rumah sendiri, karena gajinya yang masih minim.
Dalam Ranperda tersebut juga diatur tentang keterlibatan pemerintah daerah kabupaten/kota, untuk ambil bagian dari bantuan rumah tersebut. Sehingga ada yang menjadi tanggung jawab provinsi, ada yang menjadi tanggung jawab kabupaten/kota.
“Kita punya kriteria khusus, sehingga distribusi rumah tersebut benar-benar tepat sasaran, baik untuk masyarakat kurang mampu, atau pun pegawai yang masih belum mampu membeli rumah sendiri, karena gaji yang masih belum mencukupi,” jelas anggota Komisi I Dprd RIAU Itu.
“Nanti apakah kabupaten/kota membuat turunan aturan dengan membuat Perda baru, atau menggunakan Perda yang sudah kita buat, terserah mereka, yang pastinya kita akan berbagi kewenangan, mana yang menjadi tugas provinsi dan mana yang tugas kabupaten/kota,” tuturnya.
Pansus bantuan perumahan tersebut juga telah menggelar rapat terakhir atau finalisasi dengan Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Riau dan sejumlah pihak terkait lainnya, untuk rapat finalisasi Ranperda tersebut.
“Selanjutnya, kita akan langsung ajukan untuk dibawa ke paripurna, dan disahkan. Jika sudah menjadi Perda, maka kita harapkan Pergubnya juga segera disiapkan oleh Pemprov, agar bisa secepatnya direalisasikan,” tuturnya.
Kehadiran Ranperda tentang bantuan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah tersebut itu nantinya juga diharapkan kedepannya dapat menjadi acuan pelaksanaan program Rumah Sehat Layak Huni (RSLH)
Hal senada juga dikatakan anggota Komisi IV Dprd Riau, Abdul Wahid yang menyebutkan, Ranperda bantuan perumahan nantinya juga akan disiapkan sebagai aturan pedoman untuk program pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH), baik secara teknis, atau pun persoalan lainnya akan diatur dalam Ranperda tersebut.
Komisi IV DPRD Riau yang membidangi masalah pembangunan mendukung penuh penganggaran untuk program pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) untuk tahun 2018 mendatang. Bahkan Komisi IV akan menambah penganggaran RSLH, agar bisa dibangun lebih dari 2 ribu unit rumah.
Anggota Komisi IV DPRD Riau, Abdul Wahid mengatakan, jika pelaksanaan tahun ini berjalan dengan lancar, maka kedepannya pelaksanaan RSLH tinggal menyesuaikan Perda tentang bantuan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
“Hal ini bertujuan agar penerima bantuan perumahan tersebut lebih tepat sasaran. Karena dalam Perda tersebut juga tertuang aturan dan teknis serta penentuan orang yang dipilih untuk menerima bantuan RSLH tersebut. Kita ingin orang yang benar-benar miskin dapat dibantu, yang penting di sini adalah kesesuain data. Selain itu yang diutamakan adalah orangtua jompo yang tidak berpenghasilan, janda yang tidak berpenghasilan. Hal itu diatur dalam Perda,” tegas Ketua Fraksi PKB DPRD itu.
Dia menambahkan, kedepannya diharapkan nantinya juga akan tetap diberikan jaminan, sebagaimana yang diatur dalam Perda, agar program tersebut ada setiap tahun, dan tidak hanya menjadi program gubernur yang menjabat saat ini saja.
“Diharapkan program ini akan menjadi kegiatan rutin setiap tahun. Walau pun berganti kepala daerahnya, tapi program tersebut tetap terus berjalan untuk mengatasi persoalan kemiskinan di provinsi Riau,” imbuhnya.
Wahid menambahkan, pihak Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PKPP) Provinsi Riau juga harus merujuk kepada Perda nantinya dalam melaksanakan pembangunan Rumah Sehat Layak Huni tersebut.
“Sehingga pembangunannya lebih terstruktur, tepat sasaran, dan bisa terus menurunkan angka kemiskinan di Riau,” tuturnya.
Sementara Ketua Komisi IV Yang juga salah seorang Anggota Pansus bantuan perumahan, Hardiyanto Menyebutkan, Ranperda perumahan tersebut adalah untuk memperkuat atau sebagai jaminan penguatan terhadap bantuan perumahan bagi masyarakat yang kurang mampu tersebut, agar tak diubah dan digugat-gugat nantinya.
“Ranperda itu untuk penguatan. Agar nantinya tidak lagi diubah dan digugat. Ranperda ini untuk memberikan jaminan penguatan terhadap bantuan rumah tersebut,” kata Hardiyanto belum lama ini.
Dengan adanya Ranperda yang akan disiapkan menjadi Perda tersebut, kata Politisi Gerindra Riau itu, diharapkan nantinya juga akan memberikan jaminan agar program RSLH tersebut ada setiap tahun, dan tidak hanya menjadi program Gubernur yang menjabat saat ini.
“Ketika sudah dijadikan Perda, maka nantinya diharapkan program ini akan menjadi kegiatan setiap tahun. Jadi, walau pun berganti kepala daerahnya, tapi program tersebut tetap terus berjalan untuk mengatasi persoalan kemiskinan di provinsi Riau,” terangnya.
Ada pun pelaksanaan kegiatan program RSLH saat ini menurutnya sudah ada ketentuan dan regulasi yang bisa dijadikan rujukan. Selain itu, petunjuk teknisnya pun juga ada tersedia dari pihak kementerian terkait, sehingga bisa dijadikan rujukan.
“Itu sudah ada aturan hingga petunjuk teknisnya dari kementerian, sehingga bisa merujuk ke aturan itu,”ujarnya.
Sementara itu, belajar dari pengalaman sebelumnya, data penerima RSLH sebelumnya juga diduga dibuat data baru, namun tanpa melakukan koordinasi dengan masyarakat yang sudah lama didata sebelumnya.
Anggota Komisi IV DPRD Riau lainnya Markarius Anwar mengatakan, masyarakat yang mengeluh karena sampai saat ini tidak ada tindak lanjut tentang RSLH, setelah mereka didata dan dijanjikan pada tahun 2016 lalu.
“Mereka yang dulu sudah didata, ternyata tidak ditindaklanjuti. Karena saat ini pendataannya kata pihak Pemprov sudah selesai, tentunya ada data yang baru lagi. Masyarakat yang sebelumnya sudah didata dulu, kebingungan, kok sampai sekarang tidak ditindaklanjuti,” kata Markarius.
Markarius juga mengatakan, data yang ada saat ini harusnya murni dan jangan sampai ada titipan, sehingga masyarakat merasa diberi harapan palsu karena data tersebut sebelumnya nama mereka masuk dalam data.
“Jangan lagi ada sisipan. Kasihan masyarakat. Saat saya turun ke Kecamatan Pusako, Desa Pabadaran Kecamatan Siak beberapa waktu lalu untuk silaturahmi, mereka bercerita soal itu, dan menanyakan mengapa sampai sekarang belum ditindaklanjuti juga,” imbuhnya.
Politisi PKS ini juga menambahkan, pihaknya berharap kedepan pihak Pemprov Riau harus konsisten dengan rencana yang sudah disusun sejak awal, termasuk dengan data yang sudah dibuat.
“Selain itu, kita harapkan program ini segera diselesaikan realisasinya, karena ini juga berkaitan dengan citra kepala daerah. Jika tidak selesai, tentu nama gubernur yang dipertaruhkan,” tuturnya. (Krc)
Kontrasriau.com – Provinsi Riau yang saat ini sedang gencar-gencarnya menggenjot sektor pariwisata, pada Sabtu, (25/11/2017) mendapat kesempatan meraih juara umum Anugerah Pesona Indonesia (API) 2017. Anugerah itu diberikan oleh Menteri Pariwisata RI, Arief Yahya, yang diwakilkan oleh, Sekretaris Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI, Uus Kuswara di Studio 3 Metro TV, jalan Kedoya, Kebun Jeruk, Jakata Barat.
Sekretaris Kemenpar RI, Uus Kuswara, pada saat menyampaikan sambutannya mengatakan, kegiatan API diselenggarakan guna menjadi kalibrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan dengan standar nasional bahkan dunia.
“Diharapkan Iven ini menjadi konfidensial sehingga dapat menciptakan pengakuan dari seluruh lapisan masyarakat terhadap sektor pariwisata,” kata Sekretaris Kemenpar, Uus Kuswara.
Uus Kuswara juga berharap kepada seluruh daerah, dengan adanya anugerah API itu, dapat semakin giat bersemangat dalam mengembangkan pariwisata di daerahnya.
Dalam penyelenggaraannya, API memberikan dampak yang positif bagi pariwisata Indonesia serta turut berperan dalam mempromosikan destinasi yang ada di Indonesia melalui media internet yang melibatkan masyarakat umum dalam memberikan pilihan dengan periode pemungutan suara (voting) yang sudah dilaksanakan sejak tanggal 1 Juni 2017sampai dengan 31 Oktober 2017.
Gubernur Riau (Gubri) H Arsyadjuliandi Rachman, saat diwawancarai awak media seusai acara tersebut menuturkan, saat ini pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan presiden Joko Widodo sedang gencar-gencarnya mengangkat sektor Pariwisata.
“Guna mensinergikan program itu pemerintah provinsi Riau bersama Kabupaten/Kota harus berperan aktif lagi, agar program pariwisata yang sedang ditingkatkan oleh pemerintah pusat sejalan dengan program di daerah,” tutur Gubri yang biasa kerab disapa Andi Rachman.
Mananggapi soal Anugerah yang diberikan, Gubri H Arsyadjuliandi Rachman mengungkapkan, pertama dirinya memanjatan puji dan syukur kepada Allah SWT, dan berterimakasih kepada Kementerian Pariwisata RI, karena telah memberikan kepercayaan kepada Riau untuk menjadi juara umum.
“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras pemerintah provinsi Riau, bersama pemerintah Kabupaten/kota, komunitas, media massa, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat yang telah memiliki komitmen untuk memajukan sektor pariwisata termasuk Ekonomi Kreatif khususnya Kuliner,” ungkap Gubri.
Semoga Anugerah ini dapat memberikan semangat baru dalam mendorong sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,” ungkapnya lagi.
Adapun tujuh Anugerah API yang diraih oleh Riau adalah, Makanan tradisional terpopuler Bolu Berendam Indragiri Hulu, Situs Sejarah terpopuler Istana Siak Kabupaten Siak, tempat berselancar terpopuler Bono Kabupaten Pelalawan.
Selanjutnya yaitu, Atraksi Budaya Terpopuler Bakar Tongkang Kabupaten Rokan Hilir, Festival Pariwisata terpopuler, Pacu Jalur Kabupaten Kuantan Singingi, minuman tradisional terpopuler Laksamana mengamuk dan Objek Wisata belanja terpopuler, Pasar Bawah, Pekanbaru.
Turut hadir pada acara tersebut, Bupati Kuantan Singingi, H.Mursini , Walikota Pekanbaru H.Firdaus , Bupati Siak, H.Syamsuar dan Bupati Pelalawan, HM Haris. (rls)
Pemerintah Kota Tanjung Pinang – Kontrasriau.com – Melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang pelaksanaan transaksi non tunai bersama Bank Riau Kepri, Kamis (23/11/17). Penandatanganan MoU ini langsung dilakukan oleh Walikota Tanjung Pinang Lis Darmanysah dengan Direktur Utama Bank Riau Kepri DR. Irvandi Gustari dan disaksikan langsung oleh Asisten Bidang Ekonomi Irwan, Kepala Bappelitbang Surjadi, Kepala Biro Ekonomi Muhammad Amin, Pemimpin Cabang Bank Riau Kepri Tanjung Pinang Fajar Restu, Pemimpin Cabang Bank Riau Kepri Syariah Tanjung Pinang Helwin Yunus di Kantor Bappelitbang Pemerintah Kota Tanjung Pinang.
Turut hadir dalam acara tersebut Pemimpin Cabang Pembantu Bank Riau Kepri Bintan Center Wan Abdurahman dan Pemimpin Desk Corsec Winovri.
Hari sebelumya Pemerintah Kota Tanjung Pinang bersama Bank Riau Kepri juga telah melaksanakan Sosialisasi Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dihadapan seluruh kepala OPD Pemerintah Kota Tanjung Pinang, Seluruh Lurah dan Camat serta seluruh Kepala Sekolah SD dan SMP Kota Tanjung Pinang. Acara tersebut dilaksanakan di Comfort Hotel & Resort Kota Tanjung Pinang dan dihadiri oleh Walikota Tanjung Pinang Lis Darmansyah dan Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Drs.Riono, M.Si.
Pemerintah Kota Tanjung Pinang siap dan mendukung penuh program pemerintah pusat yang paling lambat dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2018 yang meliputi penerimaan dan pengeluaran daerah. Sebagai informasi untuk Kota Tanjung Pinang telah mengimplementasikan program non tunai seperti KASDA Online dan SKPD Online.
Walikota Tanjung Pinang Lis Darmansyah mengapresiasi Bank Riau Kepri yang telah menginisiasi kerjasama yang merupakan program pemerintah pusat ini. Ia juga menyampaikan program transaksi non tunai ini dapat menciptakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Peran perbankan dalam implementasi non tunai ini memiliki banyak dampak positif seperti mempermudah pelayanan, meminimalisir resiko penyelewengan pembayaran dari sisi penerimaan daerah dan peningkatan akurasi pendapatan daerah.
Program non tunai sendiri sudah dilakukan di pemerintahan beberapa negara lain, diantaranya Inggris, Perancis, Tiongkok, juga Belgia.Di Belgia 93 persen pemerintahnya sudah melakukan transaksi non tunai.
Masih pada acara yang sama Dirut Bank Riau Kepri DR. Irvandi Gustari menyampaikan penandatanganan MoU ini merupakan bukti kesiapan Bank Riau Kepri untuk mendukung program pemerintah pusat seperti transaksi non tunai. Bank Riau Kepri saat ini sangat mumpuni untuk mendukung kegiatan online seperti transaksi non tunai ini. Hal ini dibuktikan dengan diraihnya Best Practice BPD 2016 “Implementation On ICT Local Bank 2016” dalam ajang Top IT Telco 2016, The Best Bank in Digital Services yang diselenggarakan oleh majalah tempo pada tahun 2016 dan 2017 dan berbagai macam penghargaan tingkat nasional lainnya. (Rilis/Krc)
Kontrasriau.com – Sisilita Arsyadjuliandi kembali meraih Anugerah Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tingkat Nasional tahun 2017 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI setelah tahun lalu juga pernah menerima anuegarh yang sama.Penyerahan Anugerah Bunda PAUD Nasional ini diserahkan Iriana Jokowi, Senin (20/11/2017), di Ballroom Hotel Allium, Kota Tangerang, Banten.
Ibu Negara yang juga merupakan Bunda PAUD Indonesia menyerahkan Anugerah PAUD secara simbolis kepada delapan orang penerima dari unsur Bunda PAUD, sosok peduli dan organisasi mitra PAUD.Jumlah penerima Anugerah PAUD 2017 sebanyak 164 orang yang terdiri atas bupati, kepala dinas pendidikan, camat dan kepala desa sebanyak 25 orang.
Kemudian Bunda PAUD sebanyak 55 orang, tokoh atau Sosok Peduli PAUD sebanyak enam orang, lembaga atau organisasi mitra PAUD sebanyak delapan orang, pemegang festival dan kreativitas PAUD 15 orang dan pemenang lomba E-Book PAUD, Edy Game PAUD, dan lomba cerita PAUD sebanyak 45 orang.
“Alhamdulillah, semoga menjadi motivasi bagi kita, untuk meningkatkan kwalitas PAUD di Riau,” ujar Sisilita disela-sela menerima Bunda Anugerah PAUD Tingkat Nasional Tahun 2017.
Anugerah PAUD Nasional ini dimaksudkan untuk memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pelaku pendidikan khususnya lembaga, organisasi, dan masyarakat yang peduli dalam mendukung Gerakan Nasional PAUD Berkualitas.
Anugerah PAUD Tingkat Nasional Tahun 2017 merupakan kali kedua Sisilita menerima anugrah PAUD, sebelumnya akhir September 2016 lalu. (MediaCenter)
Rokan Hulu – Kontrasriau.com – Kas Titipan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Riau resmi beroperasi di Kantor Cabang Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pangaraian, Selasa (21/11/17). Peresmian ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama kas titipan oleh Kepala Perwakilan BI Riau Siti Astiyah dengan Pemimpin Cabang Bank Riau Kepri Pasir Pangaraian Yudi Asdam yang disaksikan langsung oleh Bupati Rokan Hulu yang diwakilkan oleh Kepala BPKAD Rokan Hulu Jaharuddin, ST, MM bersama Direktur Utama Bank Riau Kepri DR. Irvandi Gustari, Ketua DPRD RokanHulu yang diwakilkan oleh WakilKetua DPRD Rokan Hulu Nofli Wanda Ade Putra, Kejari Rokan Hulu Fredi Danil Simanjuntak, SH dan Kapolres RokanHulu yang diwakilkan oleh Kasatreskrim Polres Rokan Hulu J. Purba. (Rilis/Krc)
Pekanbaru – Kontrasriau.com – Kick Off Meeting Nota kesepahaman yang di lakukan hari ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman sebelumnya yakni pada hari Jumat(18/9/2017) di kantor KPBU ( Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha ) di Jakarta berlangsung penandatanganan kesepakatan Induk antara Kementerian Keuangan RI dan PDAM Kota Pekanbaru dalam rangka penyiapan pendampingan transaksi proyek SPAM (Sistim Penyedian Air Minum ) Kota Pekanbaru.
Acara tersebut di hadiri oleh Walikota Pekanbaru DR.H.Firdaus,ST,MT. Dirut PDAM Kota Pekanbaru Drs. Kemas Yusperi,MSi, Kepala DPMPTSP Kota Pekanbaru M.Jamil,M.Ag, Deputi bidang perencanaan penanaman modal BKPM, Deputi bidangperencanaan Infrastruktur BKPM dan Direktorat jenderal pengelolaan pembiayaan dan resiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Fredy Erikson Saragih.
Rangkaian proses kesepakatan induk tersebut dilakukan dalam rangka pemberian fasilitas penyiapan dan pelaksanaan transaksi untuk proyek kerjasama Pemerintah dengan badan usaha SPAM (Sistim Penyediaan Air Bersih) Kota Pekanbaru dari Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru.
Dalam fasilitas ini Kementerian Keuangan bertindak sebagai penyedia fasilitas, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui PDAM sebagai penerima fasilitas, dan PT. SMI (Sarana Multi Infrastruktur) persero merupakan pelaksana fasilitas yang ditugaskan oleh Kementerian Keuangan. Melalui fasilitas ini, PT. SMI (Persero) akan melakukan penyiapan yang meliputi penyusunan kajian prastudi kelayakan dan pendampingan transaksi/lelang untuk kepentingan Pemerintah Kota Pekanbaru yang pendanaannya akan dibiayai oleh Kementerian Keuangan.
Dengan pemberian fasilitas ini, diharapkan hasil penyiapan dan transaksi/lelang proyek KPBU SPAM (Sistim Penyedian Air Bersih) Kota Pekanbaru dapat menarik minat Investor potensial. Badan usaha pemenang lelang nantinya akan mendesain, membangun, membiayai dan mengoperasikan serta mmelihara Infrastuktur SPAM Kota Pekanbaru guna menyediakan layanan air bersih yang lebih baik , berkelanjutan, dan terjangkau bagi masyarakat Kota Pekanbaru.
Dengan ditandatanganinya kesepakatan Induk antara Kementerian Keuangan RI dan PDAM Kota Pekanbaru dalam rangka penyiapan pendampingan transaksi proyek SPAM (Sistim Penyedian Air Bersih) Kota Pekanbaru ini, maka PDAM Kota Pekanbaru juga akan mendapatkan dukungan dari Bappenas dan penjajakan minta pasar.
Kick Off Meeting lanjutan kali ini bertempat di Hotel Pangeran Pekanbaru, Selasa(21/11/2017). Tampak hadir mewakili Menteri Keuangan RI adalah Direktorat jenderal pengelolaan pembiayaan dan resiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Fredy Erikson Saragih, Walikota Pekanbaru yang diwakili oleh Ir.Dedi Gusriadi selaku Asisten II Bidang Ekonomi Pemko Pekanbaru, Di ikuti oleh bidang Penanaman Modal DPMPTSP Kota Pekanbaru dan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, Para Konsultan serta Stekholder dengan serius dan konsentrasi mengikuti acara kali ini.
Fredy Erikson Saragih mewakili Menteri Keuangan RI menyampaikan bahwa Ibu Menteri untuk urusan air bersih ini sangat mendukung/support sekali apa yang diprogramkan oleh Pemeintah Kota Pekanbaru dengan bukti kesiapan pemerintah pusat dalam hal ini menteri keuangan telah menyetujui dalam penyediaan pembiayaan SPAM (Sistim Penyedian Air Bersih) Kota Pekanbaru ini yang biayanya kalau menurut kami lumayan besar. Ujar Fredy pada Media Kontrasriau.com.
Lanjut Fredy oleh karena itu kami berharap kepada pihak Pemko Pekanbaru untuk segera di proses secara cepat, kalau ini sudah berjalan dengan baik. kami harapkan pada bulan januari tahun depan sudah dapat dicapai dan selanjutnya 6 kedepannya juga harus terus dilakukan ievaluasi apa saja target yang sudah dicapai, hal ini yang diharapkan oleh Menteri Keuangan RI.Terang Fredy disela acara Kick Off Meeting kali ini.
Yang jelas kami yakin dan optimis bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru dapat melaksanakan proyek SPAM di Kota Pekanbaru ini berjalan dengan baik, lancar dan tidak ada kendala nantimya, yang terpenting adanya Komitmen dari Pemerintah Kota Pekanbaru dan juga elemen masyarakat. Sebutnya.
Ir.Dedi Gusriadi Selaku Asisten II Bidang Ekonomi Pemko Pekanbaru” Kami mewakili Walikota Pekanbaru menyampaikan bahwa Pemko pekanbaru sangatlah mendukung dan siap menggesa pembangunan proyek KPBU SPAM yang ada di Kota Pekanbaru ini untuk diselesaikan secara bersama-sama. Pemerintah Kota Pekanbaru meminta pada PT. SMI (persero) dan stekholder untuk dapat membuat matrik apa-apa kegiatan yang dilakukan termasuk dan program kerja yang terstriuktur dan terjadwal. Ungkap Dedi
Lanjut Dedi untuk Ranperdanya sudah masuk di Prolega DPRD Kota Pekanbaru agar jelas payung hukumnya, Pemko Pekanbaru akan siapkan itu. Rencananya Ada 4 titik lahan untuk pembangunan Tower untuk SPAM ini diantaranya : di Jalan Mjustika, Jalan Teratai, Sekitar Terminal Akap, Jalan Rokan. Tower ini nantinya kita akan desain untuk ruang publik agar bermanfaat juga bagi masyarakat.
Lokasi SPAM terbagi 4 Zona yakni : Zona 1. Ada 6 Kecamatan yakni : Kecamatan Pekanbaru Kota, Sail, Limapuluh, Senapelan, Sukajadi, Marpoyan Damai, dan Payung Sekaki. Zona 2. Ada 2 Kecamatan : Kecamatan Rumbai Pesisir dan Rumbai. Zona 3. meliputi : Kecamatan Bukit Raya, Tampan dan Zona 4. yaitu Kecamatan Tenayan Raya. Kami harapkan dengan pembangunan proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru ini dapat dinikmati dan bermanfaat untuk masyarakat Kota Pekanbaru sesuai visi Pemerintah yakni menjadikan Kota Pekanbaru Smart City yang Madani. Jelas Dedi kepada Media Kontrasriau.com usai Acara Kick Off Meeting. (Adv/Krc)
Kontrasriau.com – Ratusan camat dari sejumlah provinsi yang termasuk dalam wilayah barat berkumpul di Pekanbaru mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang dibuka Mendagri Tjahjo Kumolo pada kamis (16/11/2017). Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Arya Duta ini juga dihadiri Dirjend Bina Administrasi Kewilayahan (BAK) Eko Subowo. Kemudian Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, serta ratusan camat termasuk seluruh camat yang ada di Riau.
Diantara, amanat yang disampaikan Mendagri pada kesempatan ini, mengingatkan bahwa peran camat sebagai perpanjangan tangan bupati dan walikota di daerah harus bisa memahami tugas dan fungsinya. Karena menurut Mendagri, tanpa memahami tugas dan fungsi tersebut, maka camat tidak akan bisa bekerja maksimal, kecuali hanya menjalankan tugas rutinitas yang ada.
“Fungsi camat adalah sebagai perpanjangan bupati. Karena itu, saya ingatkan setiap camat harus bisa memahami tugas mereka. Camat harus bisa memaksimalkan peran mereka di wilayahnya,” kata Mendagri.
Memaksimalkan peran dan tugas mereka secara maksimal menurut Mendagri diantaranya, seorang camat harus bisa merangkul dan memberdayakan seluruh elemen di wilayah masing-masing.
Seperti Kapolsek, Lurah, Koramil, Babinsa, Bhabinkamtibmas. Kemudian ada juga RW dan RT serta tokoh masyakat. Elemen-elemen yang ada diwilayah kecamatan ini harus digerakan. Namun sebelum melakukannya, seorang camat harus mau turun ke masyarakat, mendatangi elemen yang dimaksud untuk bersinergi dalam memaksimalka perennya di kecamatan.
“Banyak yang bisa digerakan, mulai masalah keamanan. Tanpa adanya sinergitas dengan seluruh pihak terkait tak akan jalan dengan baik,” ungkap Mendagri.
Begitu juga soal kesehatan, peran RW dan RT sangat menentukan. Karena yang langsung berhubungan dengan dengan masyarakat adalah dua elemen kecil ini, termasuk tim PKK dimasyarakat.
Mendagri mengharapkan peran strategis camat sebagai inovator pelayanan publik dan pembina serta pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa untuk dapat menciptakan ruang lingkup pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi.
Ia juga meminta kepada para kepala derah dan camat di seluruh Indonesia untuk meningkatkan pengawasan penyaluran dan penggunaan dana desa dari pemerintah pusat.Karena hingga kini masih ada laporan penggunaan dana desa yang belum tepat sasaran sehingga tidak berdampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat desa.
“Sesuai arahan pak presiden beberapa waktu lalu, 20 persen minimal dana bantuan desa harus berwujud uang dalam bentuk padat karya dari hampir 1 miliar dana desa tersebut,” kata Mendagri.
Terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 mendatang, ia meminta untuk mengedapankan untuk kampanye yang positif dengan mengedepankan visi-misi yang membangun dan menghindari isu hoax hingga SARA.
Selain memberikan sambutan serta materi, Mendagri juga memberikan penghargaan kepada Kecamatan Terbaik di Provinsi Riau antara lain Terbaik I Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Terbaik II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu, dan Terbaik III Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
Masing-masing Kecamatan diberikan Piagam Penghargaan Gubernur Riau dan plakat, serta uang pembinaan sebesar Rp 70 juta untuk Kecamatan Terbaik I, uang pembinaan sebesar Rp 50 juta untuk Kecamatan Terbaik II, dan uang pembinaan sebesar Rp 20 juta untuk Kecamatan Terbaik III.
Turut hadir dalam Rakornas ini Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, Ditjen Bina Administrasi Wilayah Kemendagri Eko Subowo, Ketua DPRD Riau Septina Primawati, Wakil Wali Kota Pekanbaru Ayat Cahyadi, dan unsur Forkopimda. (MediaCenter)
Rohil – Kontrasriau.com – Masih adanya daerah-daerah yang terisolir di Kabupaten Rokan hilir (Rohil) Provinsi Riau, membuat Pemerintah daerah (Pemda) Rohil menggesa pembukaan isolasi jalan sejak 2 tahun terakhir ini. Hal tersebut dilakukan Pemda Rohil untuk memudahkan akses angkutan orang maupun angkutan barang dan hasil perkebunan masyarakat.
Penambahan ruas jalan menurut Bupati Rohil Suyatno Amp, mutlak dibutuhkan untuk membuka keterisolian daerah serta sarana penghubung antara daerah baik sebagai sarana mobilitasi orang maupun mobilisasi barang dalam aktivitas sosial ekonomi.
“Dengan membaiknya fasilitas infrastruktur khususnya jalan, jembatan, pelabuhan maka diharapkan cost trasportasi dalam daerah lebih murah dan aktivitas ekonomi masyarakat berjalan lancar mauaranya adalah pemeratan pembangunan antara satu kawasan dengan kawasan lainya,” kata Bupati.
Sesuai dengan visi pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Rohil 2011-2016 yakni pembaharuan menuju kemandirian pemerintah dan masyarakat Kabupaten Rohil, khusus tahun 2017 ini arah pembangunan difokuskan pada upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Menuju Kemandirian Rohil.
Peningkatan ekonomi ini dilakukan dengan mengambil kebijakan memfasilitasi permodalan, pengembangan dan pembinaan UMKM, peningkatan ketrampilan dan manajemen usaha, menyiapkan infrastruktur pendukung serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi masuknya investasi di daerah yang berjuluk negeri seribu kubah.
Meskidemikian, Pemkab Rohil tetap komitmen menjalankan program-program wajib serta program strategis. Diantaranya Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi Kerakyatan, Industri dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa/Kelurahan, Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Perkebunan, Pengembangan Obyek Wisata parit Bepak, Pulau Tilan dan pulau jemur.
“Dibidang Pariwisata juga akan kita kembangkan, seperti objek wisata pulau jemur, pulau tilan, dan kawasan parit bepak. untuk menunjang objek wisata itu Infrastruktur sudah kita siapkan dengan sistem rigit,” terang Bupati
Mengingat kondisi alam Rohil yang unik dengan bentang alam landai, lahan gambut serta memiliki banyak pulau-pulau kecil, maka pembangunan infrastruktur jalan harus ada keterpaduan antara penambahan ruas jalan, jumlah jembatan serta pelabuhan sebagai wahana interkoneksi antara sarana trasportasi darat dan trasportasi air.
Selain peningkatan kuantitatif, Pemda Rohil juga akan memperioritaskan kualitatif dimaksud pemiliharaan jalan dan jembatan, peningkatan status jalan dan jembatan serta untuk menjamin terselengaranya program pembangunan. Bahkan Pemda Rohil akan menerapkan satu sistem informasi jalan yang berbasis geografis untuk masyarakat sebagai sarana dalam berperan aktif menginformasikan kondisi jalan kepada di daerah Rohil kepada pemerintah
Dari perkembangan Rokan Hilir saat ini, Berbagai pembangunan infrastruktur yang ada sekarang ini adalah sebuah kemajuan yang tak bisa disangkal lagi. Dan dalam hal pembangunan infrastruktur, hal itu erat kaitannya dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) yang memang menjadi leading sector-nya dalam hal pembangunan infrastruktur yang ada di daerah ini.
“Dengan kondisi infrastruktur jalan yang memadai, maka dipastikan investor pasti ingin membuka usaha di kabupaten yang semakin lama setiap tahunnya berkembang pesat, mulai kedepan semua pembangunan di kawasan Rohil akan kita rigit. karna dibandingkan dengan hotmix, rigit ini kekuatanya hingga 20 tahun lamanya,”terang Bupati pada suatu kesempatan, pada media ini.
Dibawah kepemimpinan Bupati Suyatno, Pemda Rohil memiliki program yang harus segera dituntaskan, yakni pembangunan kawasan jalan pesisir agar lebih berkembang dengan cara pembangunan infrastruktur berupa jalan lintas pesisir.
Dengan adanya pembenahan infrastruktur jalan lintas pesisir tersebut, maka tidak tertutup kemungkinan masyarakat akan mudah membawa hasil Sumber Daya Alam (SDA) seperti hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan lain sebagainya.
Pembangunan jalan lintas pesisir, Kata Suyatno, tetap menjadi perhatianserius dari Pemkab Rohil sehingga nantinya jalan yang akan membaik, terentang dari kawasan Bagansiapiapi terus menjangkau sampai ke menuju Kecamatan Panipahan, Ibu Kota Kecamatan Pasir Limau Kapas (Palika).
“Pembangunan jalan harus terus dilanjutkan sampai ke Panipahan, kami akan terus berjuang bagaimana jalan lintas pesisir terbangun dengan baik dan layak. Sehingga dilewati dengan baik oleh masyarakat seperti di Sei-Daun,” kata Bupati Suyatno menjelaskan pembangunan inspratruktur jalan di Rokanhilir.
Kemudian, dipaparnya, pembangunan lanjut terus ke Kecamatan Kubu sampai ke Kecamatan Pekaitan lalu terhubung dengan Jembatan Pedamaran sampai ke Bagansiapiapi ini. Begitu juga untuk pembangunan jalan lintas di pesisir lainnya yakni jalan penghubung Sinaboi sampai ke Dumai.
Jalan lintas di Sinaboi, kata bupati, akan mampu membuka akses antar-Kabupaten Rohil dengan Kota Dumai. Ini akan menjadi program strategis untuk mendorong percepatan perekonomian dan aktivitas sosial masyarakat.
Memang diakui, akibat adanya rasionalisasi anggaran akibat berkurangnya DBH tahun ini berpengaruh terhadap rencana pembangunan, bahkan beberapa proyek pembangunan terpaksa ditunda pelaksanaannya. Namun pemkab Rohil tetap mengutamakan pembangunan yang pro rakyat yang memang diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat, sehingga masyarakat dapat langsung merasakan manfaatnya.
“Dan saat ini pengerjaan pembangunan infrastrutur jalan tersebut, baik rigit dan semenisasi di gang-gang telah menjadi prioritas Dinas PUTR telah banyak yang selesai dikerjakan, bahkan telah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. seperti umpamanya rigit dari simpang ujung tanjung hingga sampai kecamatan Bantaian, kemudia jalan utama ibukota Kecamatan Pujud, dan kecamatan Sinoboi. dan tahun ini kawasan-kawasan yang belum akan di kerjakan,”bebernya.
Disisi lain Pemkab Rohil juga melakukan pembangunan jalan lintas pesisir dari tugu elang Batu Enam menuju jalan lingkar ke Pelabuhan Nelayan Bagansiapiapi. Jalan lingkar sepanjang 6 km itu rencananya disiapkan sebagai jalan alternatif jalan masuk ke kota Bagansiapiapi.
Dikatakan Suyatno, Saat ini jalan yang menyisiri pesisir sedang ditimbun lapangan Bupati turut didampingi wakil Bupati H Jamiluddin, Sekda Surya Arfan, Kepala dinas/kantor dan para asisten. Bupati dan rombongan memulai meninjau dari Batu Empat menuju Pelabuhan Internasional dilanjutkan meninjau Jalan Lingkar di dekat ujung pusat perkantoran tembus ke Pelabuhan Baru.
Jalan lintas pesisir ini dibangun sebagai sarana mempercepat terbukanya daerah terisolir menuju kota Bagansiapiapi. Sebelumnya Bupati Rohil H Suyatno bahwa Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir kembali memfokuskan pembangunan jalan lintas pesisir yang dilaksanakan dengan sistem tahun jamak atau Multi Years.
“Meski tahun ini terjadi defisit anggaran mencapai Rp812 miliar, kita tetap melaksanakan pembangunan jalan lintas pesisir,” kata Bupati.
Menurutnya, pembangunan jalan lintas pesisir sebagai jawaban atas perbaikan infrastruktur jalan yang saat ini masih buruk dibeberapa kecamatan di Rokan Hilir. “Misal jalan penghubung yang menjangkau ke arah Pedamaran II, Kecamatan Pekaitan, Kubu, Kubu Babussalam sampai ke Panipahan kecamatan Pasir Limau Kapas,” jelasnya.
Dalam pembangunan inspratruktur jalan lintas pesisir, Pemda Rohil mengusulkan anggaran kepada Pemerintah Provinsi Riau. Usulan pemda Rohil ditanggapi baik dan dilakukan penganggaran pembangunan jalan tersebut tahun 2016 lalu.
Bupati Rohil H Suyatno menjelaskan, kalau dirinya sudah melihat langsung rencana pembangunan dan persediaan anggaran dari Provinsi Riau untuk melaksanakan pembangunan jalan pesisir, hanya kata Suyatno, untuk dilakukan pekerjaan pembangunannya melalui berbagai proses salahsatunya adalah proses lelang oleh pekerjaan oleh pemerintah provinsi Riau.
“Anggaran pembangunan jalan pesisir cukup besar, sesuai rencana pemerintah provinsi Riau melakukan pembangunan jalan pesisir dengan anggaran senilai Rp 742 meliar,” ucap Suyatno.
Dari situ tentunya, jalan simpang pujud, Bagansinembah menuju simpang tugu menuju Kecamatan Pujud, yang jalannya masih dalam kondisi rusak parah menjadi proritas pemerintah untuk membangunnya.
Salah satu pembangunan yang sedang digesa pemerintah daerah yakni, peningkatan jalan lintas pesisir dan jalan lintas kabupaten menuju ibu kota kabupaten. “Contoh tahun ini mulai dari Jalan Simpang Ayam Putih Pungguk menuju Tugu Petani Kecamatan Rimbo Melintang dilaksanakan dengan sistim aspal beton (Rigit-red), dianggarakan Rp62 miliar,” jelasnya.
Kemudian, lanjut bupati, program infrastruktur bantuan pusat yang masuk kedaerah yakni pembangunan Jalan Teluk Bano I menuju Bandara dianggarkan Rp8 miliar. “Kira-kira anggaran propinsi yang sudah Rp300 miliar untuk kegiatan fisik. Karena itu, kegiatan musrenbang sangat penting dilaksanakan dalam menentukan arah pembangunan kedepan,” ungkapnya.
Dirinya berharap semua stake holder dapat mendukung suksesnya pelaksanaan musrenbang. Ditambah dengan rampungnya verifikasi APBD Rohil 2017, sehingga program yang sudah tertuang dan diputuskan dapat dilaksanakan.Suyatno juga mengingatkan supaya stake holder dapat memanfaatkan potensi kekayaan sumber daya alam didaerah, sehingga kedepan tidak lagi tergantung dengan dana perimbangan pusat.
“Rohil memiliki potensi alam yang belum diangkat, dikembangkan dan digali. Persoalan pendapatan asli daerah sering disampaikan Dewan, dan ini menjadi cambuk bagi pemerintah daerah,” ujarnya. (Advertorial)
Rokan Hilir – Kontrasriau.com – Seluruh pihak diharapkan bisa bersatupadu untuk menekan angka kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan atau yang biasa dikenal dengan istilah Karhutla. Tanpa adanya dukungan yang bersifat menyeluruh maka mustahil penanganan untuk menekan angka Kasus Karhutla dapat dimaksimalkan. Penekanan itu disampaikan Bupati Rokan Hilir H SUyatno terkait dengan waspada terhadap kejadian karhutla yang ada di daerah Rokan Hilir.
Dijelaskan oleh Bupati Rokan Hilir ini bahwa persoalan Karhutla telah menyita perhatian publik, pemberitaan seolah tak berhenti mengulas tentang banyaknya dampak buruk yang terjadi.“Dampak yang timbul antara lain berhentinya aktifitas perekonomian masyarakat, lumpuhnya Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah terutama Sekolah Dasar yang rentan mengakibatkan gangguan kesehatan bagi pelajar belia. Belum lagi bila dicermati dari besarnya kerugian materil yang ditimbulkan,” tukasnya. Ada kasus yang terjadi pada tahun 2016 yang lalu sempat mengakibatkan adanya satu korban tewas saat dalam upaya memadamkan Karhutla.
Pentingnya bersikap peduli terhadap persoalan Karhutla Bupati Suyatno mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di pemerintah kecamatan, kepenghuluan dan seluruh perusahaan perkebunan yang beroperasi termasuk petani serta masyarakat untuk mengantisipasi potensi ataupun ancaman Karhutla itu.
Penting untuk diperhatikan dalam persoalan karhtula bagaimana mewaspadai faktor alam atau cuaca yang terjadi. Jangan sampai dengan situasi yang memasuki musim kering dimanfaatkan oleh pelaku yang tak bertanggung jawab melakukan aksi pembakaran.
“Memasuki ke dalam musim kemarau tentunya percikan api akan sangat mudah membakar lahan. Maka itu, saya ingatkan kembali seluruh aparatur pemerintah, perusahaan perkebunan dan masyarakat untuk mengantisipasi potensi karhutla,” terangnya.
Seperti diketahui bahwa pada tahun 2015 lalu dampak karhutla di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Riau telah membuat negara mengalami kerugian sampai Rp221 triliun.
“Tahun 2016 jumlah karhutla menurun 85 persen. Karena itu, tahun ini diharapkan jumlah karhutla bisa lebih ditekan bahkan kalau memungkinkan zero karhutla,” ujarnya.
Dikatakan, Rokan Hilir telah mendapatkan penghargaan atau apresiasi dari Pemprov Riau dalam hal penanggulangan karhutla tahun 2016.
“Saya ingatkan seluruh aparatur pemerintah untuk dapat menjaga wilayahnya dari ancaman karhutla,” tuturnya.
Penanganan Karhutla dikatakan bupati harus melibatkan segenap pihak bukan hanya yang memiliki tupoksi yang berkaitan dengan kepentingan penanggulangan kebakaran lahan atau hutan itu saja.
Mustahil bisa mewujudkan kondisi daerah yang zero karhutla bila tidak ada dukungan yang benar-benar serius dari berbagai pihak itu. Sementara pemkab pun telah mendorong agar dinas atau Satuan Kerja (Satker) yang terkait dengan kegiatan penanggulangan semakin mengintensifkan kegiatan program yang ada.
Misalnya dengan melakukan kegiatan simulasi penanggulangan kebakaran ke kecamatan-kecamatan terutama yang kondisinya memang kerap rawan dengan terjadinya Karhutla.
Rokan Hilir dalam beberapa tahun belakangan kerap tercatat dengan adanya kejadian karhutla namun patut disyukuri sepanjang tahun 2017 ini dalam rentang periode Januari hingga saat ini angka kejadian Karhutla sangat sedikit bahkan bisa dikatakan nihil. (Advertorial)
Kontrasriau.com – Setelah tahun 2016, Ny Hj Sisilita Arsyadjuliandi kembali meraih Anugerah Bunda PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Tingkat Nasional Tahun 2017 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Penyerahan Anugerah Bunda PAUD Nasional ini akan dilakukan Senin (20/11/2017) pagi, di Ballroom Hotel Allium, Kota Tangerang, Banten
“Alhamdulillah, Bunda PAUD Provinsi Riau ibu Sisilita Arsyadjuliandi diberi Anugerah PAUD Tingkat Nasional Tahun 2017 dari Kemendikbud RI. Ini untuk kali kedua yang diterima beliau setelah tahun kemarin,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Riau, Rudyanto SH MSi.
Menurutnya, penyerahan anugerah PAUD Nasional ini akan dilakukan oleh Hj Iriana Joko Widodo yang juga Bunda PAUD Nasional. Dan sehari sebelumnya, Ahad (19/11/2017), akan digelar Semiloka PAUD, di Gedung Ahlakul Karimah Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Provinsi Banten.
Anugerah PAUD Nasional ini dimaksudkan untuk memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pelaku pendidikan khususnya lembaga, organisasi, dan masyarakat yang peduli dalam mendukung Gerakan Nasional PAUD Berkualitas Kemendikbud RI melalui Dirjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat.
Selain Sisilita Arsyadjuliandi, ada enam orang dari Provinsi Riau yang akan menerima Anugerah PAUD Tingkat Nasional Tahun 2017. Dan ini merupakan prestasi membanggakan buat Provinsi Riau, karena tahun 2016 hanya tiga orang yang menerima penghargaan PAUD Nasional yang diserahkan di TMII, akhir September 2016. (MediaCenter)
Kontrasriau.com – Ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas baik, dan harga wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan
Untuk itu DPRD Riau membentuk panitia khusus (pansus) rancangan perubahan perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang ketenagaalistrikan. Pansus ini dibentuk dalan suatu rapat paripurna DPRD Riau yang dilaksanakan pada Senin (30/10/2017).
Pansus perubahan perda Nomor 5 Tahun 2014 ini diketuai oleh Manahara Manurung. Sedangkan untuk wakil ketua dijabat oleh Yurjani Moga.
Pembentukan pansus perubahan perda ketenagalistrikan ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Riau, Sunaryo.
“Kebutuhan dan konsumsi listrik Provinsi Riau setiap tahunnya selalu berubah, tergantung kepada beberapa aspek, yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pertumbuhan penduduk,” terang Ahmad Hijazi
Pemerintah Provinsi melalui Dinas ESDM melakukan pemerataan terhadap pembangunan kelistrikan di provinsi Riau bekersama dengan PLN sehingga kedepan pemerataan listrik mampu berjalan dengan baik
Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dan mengalokasikan dana untuk penyediaan tenaga listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu serta pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang
Rohil – Kontrasriau.com – Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-53 di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Provinsi Riau dimeriahkan dengan rangkaian kegiatan kesehatan yang dipusatkan di halaman kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rohil, serta di Lapangan Perteba Bagansiapiapi, Minggu (12/11/2017) pagi.
Hadir dalam kegiatan itu Bupati Rohil H. Suyatno, Wakil Bupati Drs H. Jamiludin, Ketua DPRD H. Nasrudin Hasan, Sekretaris Daerah Drs H. Surya Arfan M.Si, Forkopimda, Anggota DPRD Riau Siswadja Muljadi, Ketua Tim Penggerak PKK Rohil Hj Wan Mardiana Suyatno, Wakil Ketua TP PKK Rohil Norainun Jamiludin, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Rohil Hj Lena Surya Arfan dan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat.
Pada HKN kali ini, tema yang diangkat adalah “Sehat Keluargaku Sehat Indonesiaku”. Tema tersebut sejalan dengan Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga dimana keluarga menjadi awal untuk mendorong masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat.
Dalam amanat Menteri Kesehatan RI Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M (K) yang dibacakan Bupati Rohil, H. Suyatno, bahwa komponen terpenting dalam pencegahan penyakit selain dipengaruhi kualitas lingkungan serta sarana dan prasarana pelayanan kesehatan adalah perilaku keluarga memiliki dampak yang besar dalam pembentukan perilaku individu.
Keluarga merupakan pengalaman pertama bagi anak-anak, pendidikan di lingkungan keluarga dapat menjamin kehidupan emosional anak untuk tumbuh dan berkembang.
“Untuk itu kita perlu terus berupaya untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat khususnya di lingkungan keluarga,” kata Bupati membacakan amanat Menteri Kesehatan RI.
Adapun rangkaian acara sempena memperingati HKN ke-53 di Rohil, diantaranya kegiatan aktivitas fisik melalui senam sehat bersama dan tari cuci tangan bersama, pemeriksaan kesehatan dan konseling gratis, pelayanan KB gratis, pameran oleh para insan kesehatan dan mitra kesehatan, kegiatan bazar Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) makan buah dan sayur, donor darah, bude jamu, konseling HIV dan infeksi menular seksual
Kemudian, juga dilakukan penyerahan sertifikat Puskesmas dan tenaga kesehatan teladan tingkat Rohil, penyerahan hadiah dan sertifikat posyandu terbaik tingkat Rohil, penyerahan sertifikat sembuh dari penyakit TB MDR (Multi Drugs Resistance), penyerahan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga, penyerahan sertifikat pemenang lomba pemanfaatan taman obat keluarga (TOGA) kepada kader kesehatan, penyerahan tiga unit ambulance kepada Puskesmas Tanjung Medan, Puskesmas Bortrem (Bagan Senembah Raya) dan Puskesmas Teluk Merbau, Kubu.
Selanjutnya pencanangan Germas, himbauan pemberian diskon kepada masyarakat oleh rumah sakit se Rohil, kegiatan Posyandu massal yang dilaksanakan Puskesmas Bagansiapiapi dan masyarakat, lomba senam jantung sehat yang dilaksanakan oleh Puskesmas Panipahan, kegiatan gerak jalan santai yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, serta hiburan dan kegiatan lainnya.
“Tadi ada tiga unit mobil ambulance yang sudah diserahkan. Mobil ambulance ini tentunya diharapan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk pelayanan kita kepada masyarakat dibidang kesehatan,” pesan Suyatno.
“Sehat itu penting, karena orang tidak akan bisa berbuat banyak tanpa sehat. Jadi Germas yang diharapkan tersebut tentu semua itu untuk aset bangsa, mulai dari aktivitas, gerak badan, pola makan, pola tidur, pola istirahat, intinya bagaimana kita mencegah sebelum sakit,” kata Dahniar menambahkan. (Advertorial)
Pekanbaru – Kontrasriau.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Pekanbaru mengesahkan Melalui sidang paripurna, DPRD dan Pemko Pekanbaru Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Pekanbaru tahun 2018, Rabu (15/11/2017) petang.
Paripurna ke-13 masa sidang ketiga tahun 2017 ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pekanbaru, Sahril SH, didampingi Wakil ketua Sigit Yuwono dan Sondia Warman serta dihadiri 31 orang anggota DPRD.
Sementara dari kalangan Pemko Pekanbaru hadir Wakil Wali Kota Pekanbaru, Ayat Cahyadi dan Sekda M Noer serta jajaran pimpinan dinas dan badan juga satker di lingkungan Pemko Pekanbaru.
Dari pembahasan paripurna disebutkan, bahwa besaran APBD Pekanbaru tahun anggaran 2018 disahkan sebesar Rp 2,455 triliun.
Jumlah tersebut berkurang sekitar Rp200 miliar dari anggaran murni pada APBD tahun 2017 lalu yang berjumlah sekitar Rp 2,62 triliun.
Beberapa pertimbangan terjadinya pengurangan terhadap besaran APBD Pekanbaru pada paripurna tersebut salah satunya disebabkan oleh menurunnya alokasi dana bagi hasil yang diterima pemerintah daerah dari pusat.
Dalam kesempatan itu, DPRD melalui juru bicara Badan Anggaran (Banggar) Ida Yulita Susanti menyampaikan, bahwa belanja daerah Kota Pekanbaru, diperuntukkan untuk belanja pemerintah terdiri urusan wajib, pelayanan, pilihan, kewilayahan, politik dan lainnya.
Pada APBD 2018, ditetapkan Rp sebesar Rp 2,455 triliun. Angka ini dibanding APBD 2017 mengalami penurunan. APBD 2017 hanya Rp 2,46, triliun.
Pada kesempatan itu juga, Ketua DPRD Sahril meminta pemerintah untuk bisa memanfaatkan anggaran yang sudah disahkan seefektiif dan seefisien mungkin dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak dari pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kota Pekanbaru.
Dia juga meminta pemerintah segera dan langsung tancap gas merealisasikan kegiatan tahun 2018 begitu Januari.
Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan pembangunan tidak harus menumpuk hingga menjelang berakhirnya tahun anggaran dan pemerintah mempunyai gambaran yang lebih cepat terkait realisasi kegiatan pembangunan sesuai dengan APBD yang sudah disahkan.
Sementara Wakil Wali Kota Pekanbaru Ayat Cahyadi tak lupa menyampaikan terima kasihnya atas dukungan dari DPRD dalam percepatan pengesahan Ranperda APBD Pekanbaru 2018 dan Perda PTSP Pekanbaru oleh DPRD Pekanbaru.
Dia berharap langkah ini akan memberikan dampak positif terhadap percepatan pembangunan Kota Pekanbaru di masa mendatang. (Advertorial)
Bagansiapiapi – Kontrasriau.com – Bupati Rokan Hilir (Rohil) H.Suyatno mencalonkan diri maju pada Pemilukada Riau sebagai Calon Wakil Gubernur Riau berpasangan dengan Gubernur Incumbent Ir.H.Arsyadjuliandi Rahman,MBA dari partai PDIP dan Golkar.
Dia berjanji jika terpilih menjadi Wagubri, Jalan lintas pesisir yang ada di Rohil akan menjadi prioritasnya dalam pembangunan dengan menggunakan anggaran provinsi secara bertahap Seperti jalan lintas pesisir Kubu-Pedamaran,Bagan Batu-Simpang Kanan, Sinaboi-Dumai dan Jalan Lintas Ujung Tanjung-Bagansiapiapi.
“Jadi saya mencalonkan diri bukan lari dari kenyataan, tapi inilah tujuaan saya. Jika memang saya gila kekuasaan, Mengapa saya harus jadi Wakil, Bagus saya tetap disini (menjadi Bupati).Tapi itulah tujuan saya, Demi ingin membangun Rohil kedepannya,” Tegasnya baru-baru ini dimess pemda pada acara temu ramah dengan wartawan.
Pada kesempatan itu, Orang nomor satu dinegeri seribu kubah ini menyampaikan bahwa kemungkinan besar akan ada dua pemimpin (Bupati-red) asal kabupaten pesisir yang akan maju pada pemilukada riau.Tentunya dengan adanya wakil dari daerah pesisir yang terpilih nantinya, Kabupaten/kota daerah pesisir diperhatikan.
“Saya maju, Dan pak syamsur, kami berdua dari kabupaten pesisir, Jika salah satu dari kami terpilih,Tentu daerah pesisir terperhatikan. Coba jika tidak ada wakil dari daerah pesisir, Apa mungkin daerah kita terperhatikan di provinsi. Untuk itu saya bulatkan tekad menerima ajakan maju sebagai wagubri demi rohil ini,” Pungkasnya. (zal/Krc)
Sumber : BeritaIntermezo.com
Kontrasriau.com – Gubri H Arsyadjuliandi Rachman Video Conference dengan Wapres RI dan Menkes RI dalam Rangka HKN ke 53 Tahun 2017 Perlombaan dalam Rangka Germas yang diikuti Ribuan Masyarakat di CFD Jl. Diponegoro
Video Conference dengan Wapres RI dan Menkes RI Senam Pagi Sehat Bugar & Cek Kesehatan Gratis dalam rangka memecahkan Rekor Muri Nasional, Parade Riau Sehat Berbudaya, Aksi Sehat serta Berbagai Macam Perlombaan, di CFD Jalan Diponegoro Pekanbaru
Wakil Presiden RI Bapak Jusuf Kalla yang didampingi Menkes RI saat berdialog dengan Gubri mengatakan bahwa Gerakan masyarakat hidup sehat yang dilaksanakan di prov riau harus dilakukan dengan terus menerus. Disamping itu juga dalam penanganan antisipasi Karlahut harus terus dipertahankan agar kualitas udara di provinsi riau tetap segar dan terjaga.
Wapres RI sangat apresiasi sekali dengan partisipasi ribuan masyarakat di areal CFD di jalan diponegoro dan jl Gajah Mada, terus dipertahankan ujarnya.
Gubri H Arsyadjuliandi Rachman dalam kunjungannya di stand Lomba membuat makanan berbahan dasar Sagu dan Ikan mengatakan Bahwa Produk makanan berbahan dasar sagu haruslah terus digalakkan, karena kalau bukan dari kita semua siapa lagi, mulailah dengan dari kita sendiri.
“Provinsi Riau tetap berkomiten pada program pariwisata berbasis budaya, dan sagu adalah pendukungnya” kata Gubri
Gubri juga menyampaikan bahwa Bapak Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa produk sagu asli Daerah Riau merupakan product terbaik diindonesia harus terus digalakkan.
Provinsi Riau dalam menbuat aneka ragam makanan berbahan dasar sagu Meraih Rekor muri untuk jenis makanan terbanyak berbahan sagu (269 jenis makanan sagu, Penghargaan dari Menteri Riset dan Teknologi Inovasi dalam pengembangan dan pengolahan panganan sagu.
Sagu (Metroxylon sago) merupakan tanaman pengasil karbohidrat yang potensial, namun banyak yang tidak mengetahui bahwa pati sagu dapat diamnfaatkan untuk berbagai keperluan, misalnya untuk makanan pokok, sebagai bahan dasar pembuat kue, bakso, kerupuk, empek-empek, gula cair, boi etanol dan yang populer dan terkenal di Provinsi Riau adalah Mie sagu dan lain-lainnya. (MediaCenter)
Pulaukijang,Reteh – Kontrasriau.com – Gubernur Riau H. Arsyadjuliandi Rachman secara resmi menutup Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-47 Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 Jum’at Malam (10/11) di lapangan H. Sanusi Pulau Kijang.
“Saya telah mendengar, justru banyak Qori dari Inhil mewakili Provinsi lain untuk ajang nasional, tentu ini menjadi pemikiran kita bersama,” ujar Gubri
Gubri mengharapkan pelaksanaan MTQ menjadi ajang untuk membumikan Alquran ditengah masyarakat. Selain itu lanjut Gubri, perhelatan MTQ ini dapat mempererat Silahturrahmi.
“Pelaksanaan MTQ harus bisa dijadikan ajang untuk lebih membumikan ajaran Al Quran di tengah masyarakat,”ujarnya.
Sebelumnya, Bupati Inhil HM Wardan dalam sambutannya, mengatakan bahwa dirinya sangat berharap agar melalui ajang ini dapat lahir para qori-qoriah, hafidz-hafidzah, mufasir-mufasirot yang dapat mengharumkan nama Inhil hingga ke tingkat-tingkat selanjutnya.
“Kita berharap agar melalui ajang ini memang dapat benar-benar terlahir bibit unggul yang akan mengharumkan nama inhil bukan hanya sebatas Provinsi Riau namun hendaknya hingga ke tingkat nasional” ujar Wardan
MTQ Inhil tahun ini, Kecamatan Reteh berhasil menjadi juara umum setelah kafilahnya berhasil meraih juara 1 sebanyak 9 orang, juara 2 sebanyak 4 orang, dan juara 3 sebanyak 2 orang. Dengan perolehan tersebut kecamatan Reteh berhasil meraih point nilai 59 (MediaCenter)
Pekanbaru – Tim Penggerak PKK Kabupaten Pelalawan, keluar sebagai juara umum pada lomba masak serba ikan produk olahan, yang ditaja oleh Dinas perikanan dan kelautan Provinsi Riau, Kamis (9/11), setelah berhasil memborong semua juara di tiga kategori yang diperlombakan.
Tiga kategori yang di perlombakan yakni, kategori makanan Balita, juara pertam Kabupaten Pelalawan, juara II Bengkalis, dan juara III, Kota Dumai. Untuk kategori Menu Kudapan, juara I Pelalawan, juara II Bengkalis, dan juara III Kota Pekanbaru. Dan untuk kategori menu keluarga, Kabupaten Pelalawan kembali meraih juara I, juara II Kota Dumai, dan juara III Bengkalis.
Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, yang lansung menyerahkan piala dan uang pembinaan kepada pemenang lomba, berpesan kepada TP PKK Pelalawan, untuk lebih mempersiapkan diri lagi, menjelang lomba masik ikan tingkat Nasional, yang akan dilaksanakan dalam bulan November ini, di Jakarta.
“Bagi yang belum juara masih ada kesempatan kedepannya, jangan kecewa. Di Riau banyak olahan makanan dari ikan yang bisa menjadi andalan Riau di masing-masing daerah. Apalagi di daerah pesisir, termasuk di daratan juga kaya akan ikannya,” tambah Gubri, kepada peserta lomba, yang diikuti 12 Kabupaten Kota.
Pada kesempatan itu, Gubernur juga menceritakan, setiap tamu-tamu yang datang ke Riau, selalu disuguhkan makanan khas Riau terutama yang dari ikan. Baik olahan ikan yang dari Sungai maupun olahan ikan yang dari laut. Bahkan tidak jarang dari tetamu yang datang bekeinginan kembali ke Riau, untuk mencicipi masakan dari ikan.
Turut hadir pada acara tersebut, Ibu Wakil Gubernur Riau, Kepala Dinas Perikanan dan kelautan, Herman Mahmud, Kadis Pariwisata Fahmizal Usman, jajaran Kadis Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kota, dan TP PKK Kabupaten Kota. (MediaCenter)
Pekanbaru – Kontrasriau.com – Walikota Pekanbaru,DR. H. Firdaus S.T., M.T melibatkan secara penuh Bank Riau Kepri terkait dengan program Smart City yang sedang dikembangkan di Kota Pekanbaru yang bermotto Pekanbaru Kota Madani, Hal tersebut diungkapkan pada pertemuan Walikota Pekanbaru dan jajarannya dengan Direktur Utama Bank Riau Kepri DR. Irvandi Gustari yang juga membawa tiga kepala divisi terkait yang berlangsung kediaman Walikota Jalan A. Yani, Rabu (8/11/17).
Turut hadir pada pertemuan pagi itu Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru, M Noer dan Kepala BPKAD Pemerintah Kota Pekanbaru Alek Kurniawan serta beberapa Kepala OPD Pemerintah Kota Pekanbaru, Pemimpin Divisi Renstra Bank Riau Kepri Tengkoe Irawan, Pemimpin Divisi IT Wan Muklis, Pemimpin Divisi Projas Rizali Effendi dan Pemimpin Desk Corsec Winovri.
Pertemuan yang membahas tentang sinergi bisnis tersebut memfokuskan tentang kesiapan Bank Riau Kepri mendukung program Smart City Pemko Pekanbaru. Walikota Pekanbaru melalui Pemko Pekanbaru menyatakan bahwa sebagai pemegang saham di Bank Riau Kepri tentunya berkomitmen untuk membesarkan dan melibatkan Bank Riau Kepri terkait dengan berbagai program yang sedang dikembangkan oleh Pemko Pekanbaru.
Menurut penjelasan Walikota Pekanbaru program Smart City yang dikembangkan di Kota Pekanbaru memang jauh lebih lengkap dibandingkan dengan Smart City yang dikembangkan di Bandung dan Surabaya. Smart City yang dikembangkan di Pekanbaru tidak hanya terbatas pada kemudahan teknologi semata namun juga memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi segenap warga Pekanbaru.
Diakui oleh Dirut Bank Riau Kepri DR. Irvandi Gustari bahwa untuk mendukung penuh terwujudnya Smart City diperlukan tingkat kecanggihan teknologi yang sangat tinggi dan tidak tertutup kemungkinan terkait dengan efisiensi dan efektifitas maka Bank Riau Kepri berkolaborasi dengan Bank BUMN lainnya yang memiliki teknologi yang lebih mumpuni dalam bentuk kerjasama co branding.
Walaupun Bank Riau Kepri saat ini untuk bidang teknologi pada kelompok kategori BPD di perbankan sudah memiliki teknologi terbaik, Hal ini dibuktikan dengan diraihnya Best Practice BPD 2016 “Implementation On ICT Local Bank 2016” dalam ajang Top IT Telco 2016, The Best Bank in Digital Services yang diselenggarakan oleh majalah tempo pada tahun 2016 dan 2017 dan penghargaan pada ajangTop IT Telco 2017 sebagai The Best Top IT Implementation 2017 on Banking Security Solution yang diraih baru-baru ini.Lagi Irvandi mengatakan teknologi yang dibutuhkan untuk mewujudkan Smart City sesuai dengan yang akan diterapkan di Pekanbaru dibutuhkan level teknologi yang sangat canggih untuk itu tidak tertutup kemungkinan menerapkan pola co branding dengan Bank BUMN untuk bidang teknologi tertentu yang belim dimiliki oleh Bank Riau Kepri.
Lebih dari satu jam kunjungan ini berlangsung. Selama itu terbangun dialog hangat antara Walikota Pekanbaru dan Dirut Bank Riau Kepri. Pertemuan ini dalam rangka bersilaturrahmi sekaligus membangun sinergi dengan Pemerintah Kota Pekanbaru. Pertemuan ini juga membahas rencana kerjasama transaksi non tunai antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Bank Riau Kepri.
Lebih lanjut Walikota Pekanbaru menjelaskan salah satu dari banyak hal program Smart City adalah Smart Card yang multi fungsi seperti kemudahan membayar pajak, fasilitas kesehatan, angkutan Trans Metro Pekanbaru, Pendidikan serta memudahkan transaksi non tunai. Kedua belah pihak juga membahas kerjasama pembayaran honor RT/RW seluruh kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru oleh Bank Riau Kepri. Smart Card itu bisa diartikan satu kartu untuk semua. (Rilis/Krc)
Langganan:
Postingan (Atom)